A|G|U|S|S

Tidak seperti monitor pada umumnya, layar notebook memang mebutuhkan perhatian dan perawatan yang ekstra. Berikut ini beberapa tips yang mungkin bisa Anda manfaatkan.

- Cairan pembersih untuk layar notebook disarankan menggunakan jenis pembersih yang sama dengan yang digunakan untuk layar kamera digital. Cairan ini biasanya bisa didapatkan di toko penjual perlengkapan kamera.

Bagaimana Memilih Baterai Notebook?

Baterai memang komponen penting dalam notebook. Sebagus-bagusnya notebook, jika tidak ditunjang dengan baterai yang tahan lama itu percuma saja. Karena, keunggulan notebook adalah dapat digunakan di mana saja, kapan saja.

Jika perlu, pilihlah notebook yang memungkinkan dipasangnya baterai tambahan. Biasanya baterai tambahan bisa dipasangkan pada media bay notebook jenis tertentu.

Ayo, Cegah Baterai Laptop Meledak

Kejadian laptop meledak sudah jamak terjadi. Di Amerika Serikat (AS) saja, dilaporkan sudah ratusan kasus laptop meledak, kebanyakan disebabkan oleh masalah baterai. Baru-baru ini, sebuah laptop juga dilaporkan meledak dan terbakar di Korea Selatan.

* Selalu ikuti perkembangan berita teknologi, misalnya di situs berita online. Biasanya jika terjadi masalah pada baterai laptop, vendor laptop tersebut akan melakukan penarikan besar-besaran. Jika Anda mengikuti perkembangan dan kebetulan laptop Anda bermasalah, Anda bisa mengikuti prosedur yang sudah ditentukan misalnya penukaran baterai.

Buntut Penyerbuan Polisi kee Kampus Unhalu

Hanya sehari setelah aksi penyerbuan polisi ke kampus Universitas Haluoleo (Unhalu) Kamis (27/3), Kota Kendari kemarin (28/3) kembali panas. Ribuan mahasiswa turun ke jalan. Aksi yang tak terkendali itu mengakibatkan mereka bentrok dengan pegawai pemkot. Akibatnya, kantor wali kota rusak.

Sebelum bentrok terjadi, sejak pagi para mahasiswa Unhalu mengadakan orasi di depan pintu kampus Tridharma Andounuhu. Dalam pernyataannya, mereka tegas mengutuk dan meminta pertanggungjawaban Kapolda Sultra Brigjen (Pol) Djoko Satriyo atas tindakan anggotanya yang masuk dan menyerang kampus mereka.

“Otoritas kampus ternoda. Provokasi yang menyebutkan adanya anggota polisi yang meninggal dan kemudian menjadi alasan melakukan penyerangan di rektorat itu hanya taktik,” kata Wahid, ketua MPM Unhalu, membakar semangat rekan-rekannya.

Mereka menuntut Kapolda dicopot dari jabatannya. Bahkan, Wali Kota Kendari Asrun yang dianggap biang kekisruhan akibat kengototannya menggusur PKL juga diminta bertanggung jawab. “Ini revolusi kedua kami setelah 1998. Asrun harus diturunkan. Dia telah membuat kota ini menjadi berdarah. Asrun membenturkan sesama masyarakat dan preman. Asrun harus turun,” kata Andi Safri, pengurus BEM Unhalu.

Rektor Unhalu Prof Mahmud Hamundu juga menyempatkan diri memimpin orasi mahasiswa di pelataran Rektorat Unhalu. Dia menyerukan bahwa yang dilakukan mahasiswa kemarin adalah upaya solidaritas atas saudaranya yang menerima tindakan tidak adil.

“Silakan sampaikan aspirasi anak-anakku ke DPRD. Tapi, jangan anarkis. Bedakan Anda seorang intelektual, bukan preman yang memorak-porandakan kampus kita,” kata mantan ketua KNPI Sultra itu.

Mahmud juga menyampaikan hasil pertemuannya dengan Kapolda Brigjen (Pol) Djoko Satriyo Kamis (27/3) malam. Menurut dia, delapan mahasiswa sudah dibebaskan tanpa syarat. Kerusakan fasilitas Unhalu sepenuhnya menjadi tanggung jawab universitas, begitu pula sebaliknya.

Menurut rektor, Kapolda siap meminta maaf kepada civitas akademika Unhalu di media massa lokal. “Yang terpenting, semua menempuh langkah persuasif,” katanya.

Setelah memberikan orasi, Mahmud melepas mahasiswa dengan warning. Silakan unjuk rasa ke DPRD, tapi jangan anarkis. Ribuan mahasiswa pun menuju DPRD Sultra tepat pukul 10.00 Wita. Di perjalanan, tak henti-hentinya masyarakat meneriakkan dukungan atas penolakan penggusuran PKL yang dilakukan Asrun.

Hari itu semula mahasiswa ingin menyampaikan aspirasinya ke DPRD Sultra. Namun, saat melintasi kantor wali kota, mahasiswa terpancing dengan ejekan sejumlah CPNS Pemkot. Mereka baru mengikuti orientasi, lengkap dengan alat kerja bakti.

Para CPNS yang tersisa itu kemudian melempari mahasiswa dengan batu dan lainnya. Mendapat respons, mahasiswa kian bersemangat. Terjadilah aksi saling lempar. Para pegawai pemkot terpukul mundur sehingga mahasiswa Unhalu leluasa melempari kaca-kaca kantor wali kota dan truk Satpol PP. Belasan motor yang parkir juga dirusak.

Propam Turun Tangan

Kasus penyerbuan polisi ke Kampus Universitas Haluoleo (Unhalu) Kendari, Sulawesi Tenggara, Kamis (27/3), berbuntut panjang. Kendati tidak sampai mengirimkan tim khusus ke sana, Mabes Polri memberikan perhatian khusus pada kasus yang bisa memalukan korps baju cokelat itu.

“Tidak ada yang kebal hukum, (baik) aparatnya, mahasiswanya, atau orang pemda-nya,” tegas Kabidpenum Polri Kombes Pol Bambang Kuncoko di Mabes Polri kemarin (28/3).

Menurut perwira menengah tersebut, Profesi dan Pengamanan (Propam) Polda Sultra telah meminta keterangan komandan yang saat itu mengendalikan aparat di lapangan. “Ini baru 1 x 24 jam. Kami belum tahu hasilnya. Dari pihak mahasiswa juga belum ada yang ditahan,” katanya.

Apakah pertanggungjawaban sampai di level Kapolda? “Yang jelas, semua yang terlibat,” ujarnya.

Namun, lulusan Akpol 1974 tersebut membantah soal penggunaan senjata api dalam penyerbuan polisi itu. Bambang mengungkapkan, yang ada hanyalah senjata pelontar gas air mata. “Itu senjata pelontar gas. Tidak untuk membinasakan, tapi melumpuhkan,” ungkapnya.

Dalam Protap Dalmas (pengendalian massa) dan PHH (pasukan hura-hara) Standar Polri 2006 diatur, polisi tidak menggunakan peluru tajam untuk mengatasi unjuk rasa. Dalam status terburuk, yakni merah, saat massa sudah merusak hingga berbagai bentuk penganiayaan berat, yang bertanggung jawab adalah Kapolda. Dalam tingkat itu, PHH Brimob Polri yang mengambil alih pengamanan.(naz/el)

Dari : Jawa Pos

Dari : Kompas.com

Pasal 304 KUHP menyebutkan, ”Barangsiapa dengan sengaja menempatkan atau membiarkan seseorang dalam keadaan sengsara, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan, dia wajib memberi kehidupan, perawatan atau pemeliharaan kepada orang itu, diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan, atau denda paling banyak tiga ratus rupiah.”

Hak bebas dari rasa lapar

Dalam perspektif hak asasi manusia (HAM), hak terbebas dari kelaparan merupakan hak asasi paling dasar. Bahkan, hak-hak asasi lain tidak akan terpenuhi tanpa lebih dulu menjamin hak atas kecukupan pangan dan gizi.

Hak atas pangan dideklarasikan sebagai HAM melalui berbagai perjanjian internasional. Di antaranya, Deklarasi Universal untuk HAM tahun 1948 Pasal 25 Ayat (1) menyebutkan, ”Setiap orang berhak atas suatu standar kehidupan yang layak untuk kesehatan dan kesejahteraan dirinya dan keluarganya, termasuk makanan (pangan), pakaian (sandang), dan rumah (papan)….”

Indonesia telah meratifikasi Kovenan Internasional Hak Ekonomi, Sosial, dan Kebudayaan (ICESCR). Pasal 11 ICESCR menegaskan, negara anggota mengakui hak tiap orang atas standar kehidupan yang layak baginya dan keluarganya, termasuk pangan, sandang, dan perumahan.

Hak atas kecukupan pangan juga dicantumkan dalam berbagai dokumen internasional, antara lain Deklarasi Universal tentang Eradikasi Kelaparan dan Malnutrisi 1974, Deklarasi tentang Hak Orang Cacat 1975, konvensi tentang penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan (CEDAW) 1979, Deklarasi tentang Hak Anak 1959, dan Konvensi Hak Anak 1989.

Setiap bentuk hak asasi manusia selalu diiringi kewajiban atau tanggung jawab negara. Pasal 71 UU No 39/1999 tentang Hak Asasi Manusia tegas menyebut, ”perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan HAM terutama menjadi tanggung jawab Pemerintah.” Selanjutnya, Pasal 7 Ayat (1) memberikan hak kepada setiap orang untuk melakukan semua upaya hukum atas terjadinya pelanggaran HAM.

Menggugat kewajiban negara

Menyikapi kasus busung lapar yang terus terjadi, belum tampak adanya langkah-langkah berarti dari pemerintah, mencegah terulangnya busung lapar. Selama ini pemerintah masih reaktif, memberi bantuan pangan kepada mereka yang tertimpa kelaparan ketika jatuh korban dan menjadi perbincangan publik di media massa.

Padahal, kasus kelaparan di Indonesia tidak terjadi tiba-tiba, tetapi efek bola salju dari kasus kelaparan sebelumnya. Dari kliping, sebelumnya 317 anak balita mengalami gizi buruk di Bogor karena orangtua mereka hanya mampu memberi bayi-bayi itu makan sehari sekali (Kompas, 17/4/2002). Kasus serupa menimpa Kabupaten Kutai, masyarakat di pedalaman didera kelaparan, makan sehari sekali (Kompas, 16/4/2002).

Lebih menyedihkan, laporan Dinas Kesehatan NTB, dari 51 bayi berusia di bawah lima tahun (balita) yang mengalami busung lapar selama Januari-Mei 2005, tujuh di antaranya meninggal.

Ada kesan, kasus busung lapar dan kekurangan gizi seolah-olah bukan disebabkan oleh kelalaian negara melaksanakan kewajibannya, tetapi sebagai masalah rumah tangga belaka. Pembiaran negara merupakan pelanggaran terhadap peraturan tertinggi dalam tata hierarki peraturan perundang-undangan yang memuat tanggung jawab negara terhadap fakir miskin dan anak-anak telantar, yakni Pasal 34 UUD 1945. Negara jelas melanggar UU No 7 Tahun 1996 tentang Pangan.

Kasus busung lapar yang berujung pada kematian cukup memenuhi unsur pidana. Dalam ranah hukum pidana, aparat penegak hukum tidak perlu menunggu pengaduan korban, tetapi dapat proaktif memeriksa para pejabat negara yang terkait.

Para pejabat (mulai pejabat dinas terkait, bupati/wali kota, gubernur, menteri yang membidangi, hingga presiden), pihak yang seharusnya bertanggung jawab mencegah dan mengatasi terjadinya busung lapar dapat diminta pertanggungjawaban secara pidana. Para pejabat dapat diancam pidana (Pasal 304 jo 359) karena melakukan pembiaran (omissie delict) hingga menyebabkan orang lain sengsara dan meninggal.

Jika aparat penegak hukum pasif, warga masyarakat dapat menggugat negara, misalnya melalui Citizen Law Suit, atas dasar negara telah melakukan kelalaian atau penelantaran (state negligence). Gugatan warga masyarakat ini untuk mengingatkan adanya hak yang harus dipenuhi negara kepada rakyatnya. Rakyat mempunyai hak menggugat atau menuntut negara, apalagi selama ini pemerintah selalu mendikte rakyat agar patuh dengan kewajibannya, seperti membayar pajak dan instruksi lain yang tidak bisa ditolak. Langkah hukum ini penting ditempuh sebagai ”pendidikan hukum dan politik” bagi para pejabat agar paham akan kewajiban-kewajibannya.

Widodo Dwi Putro Dosen Fakultas Hukum Universitas Mataram; Dosen Tamu Fakultas Hukum Universitas Al Azhar dan Universitas Pancasila Jakarta