Harga Elpiji 12 Kg Jadi Rp 63 Ribu

PT Pertamina (Persero) akhirnya merealisasikan rencananya menaikkan harga elpiji kemasan tabung ukuran 12 kilogram (kg). Mulai hari ini, perusahaan migas pelat merah itu menentapkan harga Rp 5.250 per kg dari sebelumnya Rp 4.250. Dengan begitu, harga elpiji tabung 12 kg naik, dari Rp 51 ribu menjadi Rp 63 ribu.

”Kenaikannya 23 persen,” ujar Pjs Vice President Komunikasi Pertamina Ifky Sukarya di Jakarta kemarin (30/6). Kenaikan tersebut sedikit lebih tinggi daripada rencana, yakni Rp 60.000 per tabung. Menurut Ifky, harga jual sebesar itu berlaku untuk agen dalam radius sampai 60 km dari instalasi utama Pertamina dan/atau SPPBE (stasiun pusat pengisian bahan bakar elpiji).

Untuk wilayah di luar radius 60 km, ada tambahan biaya angkutan yang disesuaikan dengan ketentuan surat keputusan menteri perhubungan. ”Harga jual elpiji tabung 3 kg tetap, yaitu Rp 4.250 per kg di agen atau Rp 12.750 per tabung 3 kg,” katanya.

Ifky menjelaskan, penyesuaian harga elpiji perlu dilakukan karena harga di pasar internasional (referensi harga CP Aramco) naik tajam.

Saat harga jual elpiji ditetapkan Rp 4.250 per kg pada 2005, harga CP Aramco USD 310 per metrik ton (MT). Namun, saat ini harga pasar elpiji internasional CP Aramco sudah USD 830 per MT atau melonjak 173 persen.

Jika dihitung, harga keekonomian elpiji saat ini Rp 10.140 per kg. Dengan harga jual Rp 5.250 per kg, Pertamina masih menyubsidi Rp 4.900 per kg. ”Karena itu, perlu penyesuaian harga,” terangnya. Apalagi, lanjut Ifky, terjadi peningkatan biaya operasional dan distribusi karena kenaikan harga BBM.

Kenaikan biaya operasional meliputi ongkos transportasi, margin agen, dan fee pengisian sebesar 15-20 persen. Penyesuaian harga tersebut diharapkan memberikan iklim usaha yang realistis bagi agen elpiji Pertamina untuk memperbaiki pelayanan kepada konsumen. ”Pertamina berupaya menjamin ketersediaan elpiji,” ujarnya.

Namun, dia berharap masyarakat membeli elpiji sesuai dengan kebutuhan. Jika konsumsi masyarakat tidak melonjak, stok elpiji 83.217 MT cukup untuk memenuhi 17 hari kebutuhan nasional. ”Stoknya masih aman,” tandasnya.

KPPU Soroti Binis Elpiji

Langkah Pertamina menaikkan harga elpiji 12 kg menarik perhatian Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU). Hal yang disorot adalah mengapa penetapan harga elpiji 12 kg yang menyangkut hajat hidup orang banyak dilakukan Pertamina, bukan pemerintah.

Anggota KPPU Taddjudin Noer Said mengatakan, pihaknya menengarai adanya potensi penyelewengan terkait ketidakjelasan aturan mekanisme penetapan harga elpiji. Bagi KPPU, aturan saat ini tidak tegas; apakah harga elpiji diperlakukan seperti BBM yang ditentukan pemerintah atau dilepas ke harga pasar. ”Ini harus jelas supaya tidak menimbulkan salah interpretasi,” ujarnya dalam seminar ”Industri Hilir Migas” di Jakarta kemarin (30/6).

Menurut dia, harga elpiji yang saat ini digunakan masyarakat secara luas seharusnya ditetapkan pemerintah, bukan Pertamina secara korporat. KPPU menilai posisi elpiji saat ini sudah seperti BBM. Karena itu, seharusnya ada regulasi yang membuat tidak ada monopoli lagi. Artinya, penetapan tarif yang dilakukan sebuah korporat berpotensi mengganggu iklim persaingan sektor hilir migas. ”Seharusnya memang pemerintah yang menetapkan harganya,” terangnya.

Dirjen Migas Departemen ESDM Luluk Sumiarso mengatakan, pemerintah sudah membuat golongan BBM maupun gas yang masuk dalam kategori tertentu. ”BBM jenis inilah yang harganya diatur pemerintah,” ujarnya. BBM yang masuk dalam kategori tersebut adalah premium, minyak tanah, dan solar untuk konsumsi masyarakat.

Elpiji yang termasuk golongan bahan bakar tertentu adalah elpiji kemasan tabung 3 kg. Elpiji 12 kg untuk rumah tangga dan 50 kg bagi kalangan komersial digolongkan sebagai bahan bakar industri. [Jawa Pos]

 

KPPU : Kartel SMS Rugikan Rp 2,8 T

Telkomsel dan XL Kena Denda Rp 25 Miliar

Enam operator telekomunikasi terbukti melakukan kartel layanan pesan singkat (SMS). Kerugian konsumen akibat praktik yang berlangsung pada 2004-2007 itu diperkirakan Rp 2,827 triliun. Oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), keenam operator dijatuhi hukuman denda bervariasi. Denda paling tinggi Rp 25 miliar.

”Enam operator terbukti sah dan meyakinkan melanggar UU No 5/1999 tentang Antimonopoli. Mereka membuat perjanjian yang mengakibatkan terjadinya kartel SMS,” ujar Ketua Majelis Komisi KPPU Dedie S. Martadisastra di Jakarta kemarin (18/6).

Menurut dia, tim pemeriksa menemukan perjanjian tertulis soal harga SMS yang ditetapkan operator. Hal itu tercantum dalam PKS (perjanjian kerja sama) interkoneksi yang dilakukan operator incumbent XL dan Telkomsel, lantas diikuti yang lain.

”Awal mulanya perjanjian dilakukan karena pemerintah tidak mengatur penghitungan tarif SMS, sehingga mereka merasa perlu melakukan self regulatory,” ungkapnya.

Sebenarnya, lanjut dia, tiga operator yang tidak terbukti kartel -Indosat, Hutchinson (3), dan Natrindo (Axis)- sempat ikut dalam perjanjian itu. Tapi, perjanjian itu tidak dilaksanakan. Sementara Bakrie Telecom (Esia), Mobile-8 (Fren), dan Smart Telecom yang merupakan new entry (pemain baru) dinilai pada posisi lemah. Mereka terpaksa mematuhi yang ditetapkan operator incumbent. ”Tapi, KPPU menilai seharusnya mereka tetap mematuhi UU,” imbuhnya.

Meski perjanjian itu akhirnya dibatalkan dan pemerintah menurunkan tarif interkoneksi, tidak terjadi penurunan tarif SMS secara signifikan. Artinya, kartel tetap terjadi. Padahal, pada Juli 2007 Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia (BRTI) minta operator membatalkan seluruh perjanjian itu. ”Ada atau tidak perjanjian itu, ternyata harga SMS tidak ada perubahan berarti,” tegasnya.

Berdasarkan penghitungan KPPU, tarif SMS yang kompetitif seharusnya Rp 114 per kirim. Rinciannya, tarif originasi Rp 38, tarif terminasi Rp 38, biaya RSAC (retail service activities cost) 40 persen dari biaya interkoneksi, ditambah margin keuntungan 10 persen. Akibat selisih tarif kompetitif (Rp 114) dengan tarif perjanjian (Rp 250), selama tiga tahun konsumen dirugikan Rp 2,827 triliun.

Karena terbukti kartel, KPPU menghukum berdasar tingkat kesalahan setiap operator. Telkomsel didenda Rp 25 miliar, XL Rp 25 miliar, Telkom Rp 18 miliar, Bakrie Rp 4 miliar, dan Mobile-8 Rp 5 miliar. Denda itu harus disetor ke kas negara. Sementara Smart tidak kena denda karena sebagai new entrance terakhir masuk dan posisi tawarnya paling lemah.

Setelah sidang, kuasa hukum Telkomsel Ignatius Andy mengaku masih mempertimbangkan segala kemungkinan yang ada untuk menyanggah putusan KPPU. Termasuk kemungkinan mengajukan banding. ”Tidak menutup kemungkinan kami naik banding. Tapi, bisa juga kami menerima putusan KPPU. Itu hak klien kami. Kita lihat saja nanti,” lanjutnya.

Kuasa hukum XL Stefanus Heriyanto juga tidak bisa memastikan apakah kliennya banding atau menerima putusan itu. Namun, dia mengaku denda Rp 25 miliar tersebut sangat berat bagi perusahaan. ”Kami harus melaporkan dulu ke klien,” sebutnya.

Telkom yang didenda Rp 18 miliar juga menyatakan akan mempelajari dulu keputusan tersebut. ”Tentu kami menghormati keputusan itu. Tetapi, Telkom selaku operator mempunyai hak menempuh proses lembaga peradilan yang ada. Yang penting, salinan keputusannya harus diterima dulu,” ujar Vice President Public and Marketing Communication Telkom Eddy Kurnia kemarin.

Direktur Corporate Affair Bakrie Telecom Rakhmat Junaidi mengaku kecewa atas keputusan KPPU tersebut. Untuk itu, pihaknya berencana melakukan banding ke pengadilan negeri (PN). ”Sebab, materi pembelaan yang diajukan Bakrie Telecom tidak dipertimbangkan dengan tepat oleh majelis KPPU,” jelasnya. [Jawa Pos]

 

Reaksi atas Kenaikan Harga BBM di Malaysia

Ekonom Anggap Perlu, Oposisi Mengecam

Keputusan pemerintah Malaysia menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) Rabu (4/6) lalu memunculkan reaksi beragam. Kalangan ekonomi umumnya mendukung. Sebaliknya, partai-partai oposisi langsung mengecam.

Kelompok yang mendukung menyatakan kebijakan itu memang harus diambil meski tidak populer. ”Kalau kita tidak menaikkan harga BBM sekarang, ekonomi akan jatuh,” kata Chong Wai Ket, seorang pemilik toko di Kuala Lumpur.

Para ekonom juga menilai langkah itu perlu untuk kepentingan jangka panjang. Meski dalam jangka pendek kebijakan tersebut berpotensi memicu inflasi. ”Karena BBM termasuk unsur utama dalam anggaran rumah tangga, kenaikan harga BBM memang bisa menurunkan pemenuhan kebutuhan,” kata Lee Heng Guie, ekonom CIMB.

Namun, Anindra Mitra, analis senior Moody’s Investors Service di Singapura menilai posisi Malaysia cukup kuat untuk menghadapi tekanan inflasi. Anindra juga menilai lonjakan harga tak akan terlalu mempengaruhi profil negara jiran tersebut. “Momentum ekonominya kuat. Saya kira mereka mampu bertahan dengan kebijakan moneter yang agak ketat,” katanya.

Pihak yang menentang, sebaliknya, langsung beraksi mengecam kebijakan baru itu. “Warga Malaysia marah. Kenaikan harga BBM kali ini terlalu tinggi,” seru Lim Kit Siang, ketua Partai Aksi Demokrat (DAP), dalam aksi di Kuala Lumpur dan kawasan utara Kota Ipoh kemarin.

Seperti diberitakan kemarin, pemerintah Malaysia memutuskan menaikkan harga BBM untuk menekan subsidi yang ditaksir mencapai MYR 45 miliar (sekitar Rp 130,5 triliun) tahun ini. Harga bensin naik sekitar 40 persen dari MYR 1,92 (Rp 5.500) menjadi MYR 2,7 (sekitar Rp 7.800) per liter. Minyak disel bahkan naik 67 persen dari MYR 1,5 menjadi MYR 2,5 (sekitar Rp 7.350) per liter.

“Saya harap warga Malaysia tidak bergolak menghadapi keputusan ini. Kita harus memikirkan kepentingan terbaik bagi rakyat,” kata Perdana Menteri (PM) Malaysia Abdullah Ahmad Badawi sesaat setelah mengumumkan kenaikan harga BBM pada Rabu (4/6) malam.

Namun, gelombang protes langsung memadati jalanan utama negeri jiran itu kemarin (5/6). “Ini menunjukkan Abdullah (Badawi) tidak mampu memimpin negara,” seru Mukhriz Mahathir, putra Mahathir Mohamad yang sekaligus politikus senior di parlemen. Menurut dia, Badawi tidak berempati kepada beban berat yang harus dipikul rakyat Malaysia saat ini.

Beberapa kelompok oposisi dan sejumlah LSM juga menyiapkan aksi besar-besaran di seluruh penjuru Malaysia jika pemerintah tak membatalkan kenaikan harga BBM hingga 12 Juni. ”Kami siap mengerahkan 100.000 orang ke jalan,” kata pemimpin koalisi, Hatta Ramli.

Pengumuman kenaikan harga BBM itu juga langsung berdampak terhadap sektor ekonomi Malaysia. Kemarin, pasar saham Malaysia turun hingga 2,4 persen. Para pelaku pasar, tampaknya, mengkhawatirkan bayang-bayang inflasi yang diramalkan mencapai 5 persen. Kurs MYR terhadap USD juga melemah dari 3,2430 pada Rabu (4/6) menjadi 3,2650 kemarin (5/6). (Jawa Pos Online)

 

Jawa Pos : Habib Tersangka tanpa Ditahan

Aksi Bubarkan FPI di Daerah Meluas

Dituding lamban menindak pelaku kekerasan di Monas, Minggu (1/6), membuat pemerintah gusar. Seperti ingin membuktikan bahwa tudingan itu tak berdasar, dua tindakan tegas dilakukan sekaligus.

Saat hari belum beranjak terang kemarin (4/6), kepolisian menjemput paksa 59 anggota Front Pembela Islam (FPI) di markasnya di Petamburan. Bersama ketuanya, Habib Rizieq Shihab, puluhan anggota FPI tersebut diangkut ke Mapolda Metro Jaya.

Siangnya, pemerintah melalui Menteri Dalam Negeri Mardiyanto memberikan surat teguran kepada (FPI) serta Aliansi Kebangsaan Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan (AKKBB).

Indo Pos (Grup Jawa Pos) melaporkan, di luar dugaan, penjemputan anggota FPI di markasnya yang semula dikhawatirkan diwarnai bentrok berlangsung mulus. Tepat pukul 06.00, sebanyak 700 personel Brimob bersenjata lengkap dan tameng ditambah 300 personel reserse gabungan, termasuk satuan khusus Detasemen 88, meluncur dari Mapolda Metro Jaya memadati Jl Raya K.S. Tubun di sekitar kawasan Petamburan, lokasi markas FPI.

Anggota reserse di barisan depan yang dibeking ratusan personel pasukan anti huru-hara (PHH) yang dikomandoi langsung oleh Kapolres Jakarta Pusat Kombes Heru Winarko merangsek masuk menuju permukiman annggota FPI, termasuk kediaman Habib Rizieq.

Di depan gang jalan masuk kediaman Habib di Petamburan III, Kapolres Jakarta Pusat sempat ditahan massa FPI yang telah bersiaga. Kondisi sempat memanas ketika ratusan petugas hendak merangsek masuk. Namun, setelah salah seorang perwakilan FPI menemui Heru, suasana menjadi lebih tenang.

Pembicaraan empat mata yang disaksikan ribuan warga, baik dari warga setempat, aparat, atau wartawan, berlangsung hampir sejam. Habib Rizieq yang keluar dari kediamannya sekitar pukul 07.00 ikut bergabung dalam negosiasi.

Tak sampai sepuluh menit, Habib meminta pengeras suara, lalu menyerukan agar seluruh anggota atau aktivis FPI tidak ada yang menghalang-halangi tugas polisi. ”Polisi datang ke sini untuk melakukan tugas mencari orang-orang yang diduga melakukan pelanggaran di Monas, jadi jangan dihalangi,” ujar Habib diteruskan dengan mengucap ”Allahu Akbar”.

Mendapat lampu hijau dari Habib, polisi langsung menggeledah setiap sudut Gang Petamburan III untuk menciduk para tersangka. Akhirnya, dari sejam penggeledahan yang dilakukan petugas, berhasil diciduk 58 anggota FPI dan langsung digiring ke mobil tahanan yang sudah disiapkan di ujung gang.

H. Hidayat, 60, salah seorang warga yang rumahnya ikut digeledah, mengungkapkan bahwa dirinya tidak merasa panik atau takut. ”Saya sih tenang aja biar polisi mau geledah rumah saya,” ujarnya dengan nada keras.

Setelah petugas menggeledah dan menciduk 58 anggota FPI, sekitar pukul 07.45, Habib kembali berbicara di hadapan warga kampung. ”Seluruh anggota FPI jangan panik. Saya akan ikut ke polda menemani saudara kita sampai pengacara datang,” tegasnya.

Dengan dikawal ketat beberapa petugas, Habib Rizieq digiring ke sebuah mobil Nissan yang kemudian membawanya ke mapolda. Sedangkan 58 orang anak buahnya naik kendaraan truk polisi.

Dalam aksi sweeping tersebut, bisa dibilang petugas kurang sukses. Sebab, target operasi, yakni Panglima Komando Laskar Islam (KLI) Munarman, tidak berhasil ditemukan. Diduga, Munarman meninggalkan permukiman FPI itu beberapa jam sebelumnya.

Habib Tersangka

Hasil pemeriksaan anggota FPI di mapolda hingga tadi malam sekitar pukul 23.00, Habib Rizieq telah ditetapkan sebagai tersangka. Habib dijerat pasal 221 dengan tuduhan menyembunyikan tersangka. “Sudah jadi tersangka, kena pasal 221. Dengan ini, ancamannya sembilan bulan,” kata Kadiv Humas Mabes Polri Irjen Pol Abubakar Nataprawira.Meski ditahan, Habib sepertinya masih akan menghirup udara bebas. Sebab, pasal yang menjerat Habib tidak mencukupi syarat penahanan. “Kalau yang ini, ancaman hukumannya 9 bulan. Hanya 5 tahun yang bisa ditahan,” jelas Abubakar.

Abubakar menjelaskan, pihaknya telah menetapkan 20 tersangka dalam aksi penyerangan FPI terhadap massa Aliansi Kebangsaan untuk Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan (AKKBB). Namun, dia tidak memastikan apakah 20 orang tersebut ada di antara 59 orang yang dijemput itu. “Keputusannya akan diketahui setelah satu kali 24 jam,” jelas jenderal bintang dua itu. Dia lantas menyebutkan, delapan orang dari AKKBB telah dimintai keterangan.

Meski demikian, Abubakar memastikan bahwa Munarman adalah salah seorang di antara 20 orang tersangka tersebut. Dia lantas meminta mantan ketua YLBHI itu menyerahkan diri kepada polisi jika merasa tidak bersalah. ”Silakan klarifikasi ke kami. Kalau lari, berarti ada indikasi (salah),” katanya, yang didampingi Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Adang Firman.

Dalam kesempatan itu, Abubakar juga membantah bahwa pihaknya tidak bersikap tegas terhadap FPI. Dia lantas menunjuk beberapa kasus di Jawa Barat dan Jakarta yang telah menetapkan beberapa tersangka. Abubakar menegaskan akan menindak tegas pelaku kekerasan yang melanggar hukum. “Sekarang FPI yang melakukan kekerasan. Kalau ada elemen lain melakukan kekerasan, berarti sama saja,” tegasnya.

Selain menjaring 59 orang, aparat membawa beberapa barang bukti. Di antaranya, dua bilah celurit, sebelas potong bambu, dua batang kayu yang ada pakunya, dan sepuluh rim selebaran ”Lumat SBY-JK”.

Selebaran itu, lanjutnya, berisi beberapa tuntutan. Yakni, batalkan kenaikan harga BBM, turunkan harga sembako, nasionalisasi aset, pembubaran Ahmadiyah dan menetapkan sebagai organisasi terlarang, dan mengusir Namru (lab AS, Red) dari bumi Indonesia. “Untuk clurit, masih kita dalami,” terangnya.

Dalam waktu berbeda, Mahendradatta, salah satu pengacara dari TPM, membantah jika ada penetapan sebagai tersangka. Pasalnya, pemeriksaan masih berjalan. “Perlu saya jelaskan, semua (59, Red) diperiksa dalam kapasitas sebagai tersangka,” katanya. Hingga tadi malam, kata dia, empat orang sudah dibebaskan. Hari ini diperkirakan akan banyak yang menyusul untuk bebas.

Sampai dengan pukul 23.30 WIB tadi malam, belum ada tanda-tanda pemeriksaan terhadap Habib berakhir. Namun, menurut dia, sebagian besar materi penyidikan sudah ditanyakan. “Untuk pemeriksaan Habib Rizieq belum ada tanda-tanda selesai. Tapi, sebagian besar sudah selesai,” ungkap Achmad Michdan, anggota Tim Pembela Muslim (TPM), saat dihubungi.

Sementara itu, mengenai surat teguran ke FPI dan AKKBB, Kepala Pusat Penerangan Depdagri Saut Situmorang mengatakan, surat teguran itu mengacu pada UU No 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan dan peraturan turunannya. Teguran diberikan terkait peristiwa di Monas pada Minggu (1/6).

Surat yang ditandatangani Dirjen Kesatuan Bangsa dan Politik Depdagri Sudarsono H. atas nama Mendagri itu bernomor 220/612.Set. Surat teguran untuk FPI dilayangkan karena penyerangan dan penganiayaan oleh kelompok massa FPI terhadap kelompok masa AKKBB merupakan tindakan yang mengganggu keamanan dan ketertiban umum. Surat itu menyebutkan pasal 13 UU 8/1985 menyatakan organisasi kemasyarakatan yang melakukan kegiatan yang mengganggu keamanan dan ketertiban umum dapat dibekukan kepengurusannya.

Aksi di Daerah

Sementara itu, meski sudah ada tindakan tegas dari kepolisian terhadap FPI, konflik horizontal antarumat Islam masih terjadi di beberapa daerah. Pembubaran FPI Surabaya dan Jember oleh aksi massa memicu aksi serupa di daerah lain. Di Blitar, massa yang mengatasnamakan Front Pembela Kebangkitan Bangsa (FPKB) meminta FPI dibubarkan. Tuntutan itu disampaikan ketika massa FPKB nglurug ke Mapolresta Blitar sekitar pukul 10.00 WIB kemarin.

Muchson, koordinator aksi, menyatakan, mereka men-deadline polisi agar membubarkan FPI hingga pukul 22.00. Jika tuntutannya tidak dipenuhi, hari ini mereka bakal men-sweeping anggota FPI yang tersebar di Blitar.

Di Mojokerto, sekitar 20 anggota pasukan khusus Banser NU Kabupaten Mojokerto mulai berlatih dan mengisi kesaktian di sebuah padepokan di Desa Gemekan, Kecamatan Sooko, Kabupaten Mojokerto, kemarin petang. Pasukan Khusus Banser NU itu siap diberangkatkan ke Jakarta jika diminta membubarkan FPI di Jakarta. “Ini merupakan persiapan jika diperintahkan membubarkan FPI di Jakarta,” jelas Ketua GP Ansor Kabupaten Mojokerto, Heri Hermawan.

Latihan dan pengisian kesaktian itu dipimpin langsung Gus Choirul Anam, pengasuh Padepokan Nurul Iman, di Desa Gemekan, Kecamatan Suko. (Jawa Pos)

 

Rilis Komputer Harga Rp 1,8 Juta

Intel Corporation, produsen processor komputer terkemuka dunia, siap membantu program pengadaan komputer murah dan hemat energi di Indonesia. Komitmen itu diungkapkan Craig Redford Barrett, chairman Intel, saat bertemu dengan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono di Kantor Presiden kemarin (15/5).

Setelah pertemuan, Barrett mengungkapkan kegembiraannya bisa menyaksikan penandatanganan nota kesepahaman antara Intel dan Depdiknas soal pengadaan komputer murah dan hemat energi.

“Kami menghasilkan kerja sama yang sangat baik untuk memperbesar kapasitas komputer dan pembelajaran komputer untuk dunia pendidikan di Indonesia,” kata Barret.

Menurut Barret, dalam pertemuan tersebut, didiskusikan prospek komputer-komputer murah yang diluncurkan pada Juni nanti. “Kami akan membantu pengadaan processor untuk program tersebut,” ujar Barrett.

Saat bertemu dengan presiden, Barrett didampingi, antara lain, Country Manager Intel Indonesia Budi Wahyu Jati dan Business Development Manager Intel Indonesia Arya Sanjaya. SBY didampingi Mensesneg Hatta Radjasa, Seskab Sudi Silalahi, Mendiknas Bambang Sudibyo, Menkominfo Mohammad Nuh, dan Kepala BKPM M. Lutfi.

Mohammad Nuh menambahkan, untuk pengadaan komputer murah tersebut, pemerintah menyediakan anggaran Rp 1 triliun. Ini khusus komputer murah bagi sekolah-sekolah. Harga komputer tersebut nanti dibandrol USD 200 atau sekitar Rp 1,85 juta. “Tendernya dibuka untuk pabrikan lokal di Indonesia. (Produk) ini tidak dijual untuk umum. Tidak ada di Glodok (pusat elektronik di Jakarta),” kata Nuh.

Anggaran Rp 1 triliun itu, ungkap Nuh, tidak mengusik dana bantuan operasional sekolah (BOS) yang merupakan komponen bantuan langsung tunai (BLT) bidang pendidikan. Tapi, diambil dari pos pengadaan ATK (alat tulis kantor) Depdiknas.

Meski murah, kata Nuh, kualitas komputernya dijamin unggul. Processor-nya dibantu oleh Intel. “Nanti memakai processor Intel Atom yang larinya kencang, namun hemat energi,” ujarnya. “Software-nya dibantu Bill Gates secara gratis, memakai produk terbaru Microsoft,” tambah Nuh. (Jawa Pos)

 

[Lebanon Makin Membara] Perang Masuki Hari Keenam, 81 Orang Tewas

Pertempuran terus berlangsung antara kelompok militan Hizbullah melawan pendukung pemerintah di Lebanon. Dalam pertempuran Minggu 11 Mei lalu, sedikitnya 58 orang dilaporkan tewas. Jumlah tersebut menggenapi korban tewas menjadi 81 orang sejak pertempuran pecah pada 7 Mei lalu.

Negara-negara Arab pun prihatin terhadap kondisi tersebut. Para menteri negera-negara itu telah menjadwalkan kunjungan ke Lebanon dengan harapan bisa meredakan pertempuran.

Sebagaimana diberitakan, perang tersebut dipicu kematian sebelas warga sipil dalam unjuk rasa anti pemerintah, 6 Mei lalu. Unjuk rasa itu dilakukan komunitas Syiah setelah pemerintah merazia jaringan komunikasi kelompok tersebut.

Pada hari pertama pertempuran, militan Hizbullah berhasil menguasai Beirut Barat dan memaksa para pejabat mengungsi ke wilayah pegunungan.

Sampai kemarin, situasi ibu kota Lebanon itu masih tegang. Sekolah dan beberapa lokasi bisnis masih tutup. Hizbullah dan sekutuhnya memblokade jalan-jalan, termasuk yang menuju bandara internasional Beirut.

Perdana Menteri Lebanon Fuad Siniora menuduh lawan politik sengaja memprovokasi para militan untuk mengobarkan perang. Dia berharap para pemimpin Hizbullah menahan diri dan menghentikan pertempuran. “Kami mendesak kesungguhan pemimpin Hizbullah Hassan Nasrallah agar menarik penggunaan senjata di dalam negeri,” ujar mantan Presiden Amin Gemayel.

“Jika mereka ingin membunuh kami, dalam rumah kami, silakan saja. Kami memiliki anak-anak dan cucu yang akan melanjutkan perang demi kemerdekaan negara, kedaulatan, dan kehormatan,” tegasnya.

Minggu kemarin, kelompok Sunni yang pro-pemerintah melancarkan perlawanan. Situasinya pun semakin genting dan mencekam.

Sementara itu, dalam pertemuan negara-negara Arab di Kairo, Mesir, diputuskan mengirimkan misi tingkat tinggi ke Lebanon, Rabu besok. Kehadiran para menteri negara-negara tetangga itu diharapkan bisa mengakhiri pertikaian.

Pertempuran yang terjadi beberapa hari terakhir tersebut juga merupakan imbas situasi politik yang tidak menentu di negeri tersebut. Kepemimpinan di Lebanon vakum setelah Emile Lahoud mengakhiri masa jabatannya sebagai presiden pada 2006.

Sampai saat ini, penentuan penggantinya belum mendapatkan kesepakatan di antara para pihak yang berseteru di Lebanon. Parlemen Lebanon merencanakan pertemuan hari ini untuk membahas masalah tersebut. Dan itu merupakan pertemuan ke-19, setelah 18 pertemuan sebelumnya tidak menghasilkan kesepakatan apa pun.

Banyak yang pesimistis pertemuan tersebut akan berhasil. Apalagi di tengah situasi berkecamuk seperti saat ini. (Jawa Pos)

 

Kompensasi Kenaikan Harga BBM, Bagi Rp 14 T Pakai Data Lama

Pembagian kompensasi kenaikan BBM dalam bentuk BLT (bantuan langsung tunai) berpotensi memunculkan persoalan baru. Itu karena data penduduk yang digunakan adalah data lama.

Menkeu Sri Mulyani Indrawati mengatakan, pemerintah akan menggunakan data hasil survei Badan Pusat Statistik (BPS) 2005 dalam memetakan jumlah keluarga miskin yang akan menerima BLT. Dari data BPS itu terdapat 19,1 juta keluarga miskin.

“BLT akan dilakukan dengan menggunakan database yang sudah ada dan dengan pola distribusi yang sama dengan yang dilakukan pemerintah pada 2005 lalu,” kata Menkeu kepada pers Selasa malam (6/5). Perhitungan Menkeu, dengan besaran Rp 100 ribu per rumah tangga miskin (RTM), dana yang diperlukan untuk tahun ini mencapai Rp 14 triliun. Dana tersebut akan dibagikan kepada 19,1 juta RTM, selama 7 bulan mendatang.

Pemerintah menggunakan data lama karena persiapan yang sangat mendesak. Waktu yang ada hingga kenaikan harga BBM, yang diperkirakan 1 Juni nanti, hanya tiga minggu. Sementara riset data penduduk membutuhkan waktu cukup lama.

Dari catatan koran ini, saat pembagian BLT 2005, sempat muncul berbagai persoalan. Misalnya, adanya warga yang mengaku tidak masuk dalam daftar warga miskin yang berhak menerima. Potensi semacam itu pun bukan tak mungkin muncul karena data yang digunakan hasil survei tiga tahun lalu.

Pemerintah baru akan menaikkan harga BBM, yang diperkirakan tiga pekan mendatang, setelah kompensasi untuk masyarakat miskin melalui program BLT siap. Ada tiga skenario yang disiapkan, yakni kenaikan 20, 25, dan 30 persen. Ketiga skenario tersebut akan diambil dengan memperhatikan kemampuan masyarakat dan dunia usaha.

Menkeu mengakui, jeda waktu antara pengumuman kepastian dan realisasi kenaikan harga BBM bisa menimbulkan ekses negatif, seperti terjadinya penimbunan. “Kita sadari pengumuman ini ada ekses. Tapi, presiden mengatakan, ini butuh disiapkan,” kata mantan direktur eksekutif Dana Moneter Internasional (IMF) tersebut.

Sri Mulyani juga tidak bisa menjamin hingga 2009 tidak ada kenaikan BBM lagi. “Dengan perkembangan harga minyak saat ini, tak ada satu pun negara yang bisa memberikan jaminan soal harga BBM. Tapi, kita mencoba memberikan yang terbaik untuk masyarakat dengan APBN yang tetap terjamin,” katanya.

Menkeu optimistis dampak inflasi akibat kenaikan BBM bakal mereda dalam tiga bulan. Prediksi tersebut didasarkan pengalaman menaikkan harga BBM pada Maret 2005 lalu.

Inflasi tiga bulan berturut-turut pada Maret, April, dan Mei 2005 adalah 1,9 persen, 0,34 persen, dan 0,21 persen. “Namun, situasi 2005 berbeda dengan situasi 2008. Sekarang ada tambahan harga pangan. Inflasi sekarang kemungkinan bisa naik,” kata Menkeu. Dia memperkirakan inflasi bulanan tiga bulan berturut-turut pada Juni, Juli, dan Agustus adalah 2,7 persen, 0,39 persen, dan 0,5 persen.

Pemerintah, lanjut Menkeu, akan memutuskan besaran kenaikan yang masih bisa ditanggung masyarakat dan dunia usaha. Namun, pemerintah juga akan memperhatikan kemampuan APBN Perubahan 2008. “Muncul pertanyaan kenapa urusan menyelamatkan APBN penting. Tapi, tidak mungkin dapat menyelamatkan rakyat jika APBN kolaps,” tegasnya.

Secara terpisah, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Paskah Suzetta mengatakan, jumlah RTM bisa berkurang setelah dilakukan pembaruan data. “Tapi, ini bisa dilihat lagi oleh BPS dan pemda. Kalau memang di-update, berarti jumlah bisa berkurang karena tiap tahun jumlah kemiskinan berkurang,” kata Paskah di sela The Asia Pacific Conference and Exhibition (Apconex) 2008 di Jakarta kemarin (7/5). Mekanisme penyalurannya masih akan menggunakan metode 2005 silam, yakni melalui kantor pos.

Sejumlah ekonom yang tergabung dalam Tim Indonesia Bangkit (TIB) menilai langkah menaikkan harga BBM sebagai kebijakan panik dan tidak adil. Direktur Eksekutif Econit Advisory Group Hendri Saparini mengatakan, kepanikan kebijakan tersebut berawal dari penyusunan APBN yang tidak kredibel. “Ini terjadi akibat lemahnya kredibilitas prediksi Tim Ekonomi atas asumsi-asumsi APBN 2008, termasuk harga minyak,” kata Hendri.

Kenaikan harga BBM, lanjut Hendri, juga selalu menjadi pilihan utama pemerintah. “Tetapi, ini selalu diklaim sebagai pilihan terakhir,” katanya.

Hendri juga mengingatkan bahwa masyarakat sudah dibebani kenaikan harga pangan yang merupakan imbas dari kondisi internasional. Karena itu, kebijakan pemerintah menaikkan harga BBM akan semakin menyengsarakan masyarakat.

Ekonom Institute for Development of Economic and Finance (Indef) Iman Sugema mengatakan, pemerintah telah melupakan janji perbaikan kebijakan energi pascakenaikan harga BBM Oktober 2005. Menurut Iman, pada saat itu, pemerintah berjanji meningkatkan produksi minyak mentah, konversi energi, dan pengembangan energi alternatif, terutama biofuel.

“Tapi, hingga lebih dari dua tahun setelah itu, janji tersebut tidak ada yang terlaksana. Ini menunjukkan kegagalan kebijakan energi pemerintah,” kata Iman. Dia menambahkan, jika kebijakan energi tidak gagal, pemerintah tidak perlu mengambil kebijakan menaikkan harga BBM seperti saat ini.

Cicil Utang

Pemerintah terus berupaya meyakinkan rakyat mengenai manfaat menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi. Selain menjanjikan pembagian bantuan langsung tunai (BLT) lebih dari Rp 14 triliun, pemerintah berjanji mengalokasikan Rp 15 triliun dari penghematan subsidi BBM untuk membayar utang luar negeri Indonesia.

Wakil Presiden Jusuf Kalla menegaskan, kenaikan harga BBM berarti memaksa orang kaya membeli BBM lebih mahal. Hasil penghematan subsidi akan diberikan kepada rakyat miskin dalam bentuk bantuan langsung tunai Rp 100 ribu per kepala keluarga.

Dia menyatakan, akan ada dana penghematan subsidi Rp 15 triliun yang masuk ke kas negara. Namun, dana itu tidak akan digunakan membangun gedung atau membeli mobil dinas, melainkan untuk membayar utang luar negeri. “Agar utang kita tidak makin banyak. Jadi, tidak ada niat untuk menyulitkan rakyat,” tegasnya dalam keterangan pers usai seminar Peace Processes in Indonesia di Jakarta kemarin (7/5).

Utang Indonesia saat ini cukup berjibun. Total utang pokok luar negeri pemerintah Indonesia saat ini mencapai USD 80,6 miliar atau sekitar Rp 741 triliun. Utang tersebut sangat membebani APBN. Buktinya, berdasar APBNP 2008, pembayaran cicilan pokok utang tahun ini mencapai Rp 61,2 triliun.

Kalla menjanjikan kenaikan harga BBM Juni mendatang tidak akan melebihi 30 persen. Hal itu ditujukan untuk menjamin agar dampak kebijakan tersebut, dalam bentuk inflasi dan kenaikan suku bunga perbankan, tidak mengganggu fundamental ekonomi maupun memperburuk krisis pangan nasional.

“Karena itu, kami naikkan (BBM) sedikit, 30 persen katakanlah. Tapi, hasil kenaikan itu, 50 persen diberikan kepada yang miskin. Langsung kami kasih uang cash, sehingga daya belinya tetap terjaga,” ungkapnya.

Kalau diukur, kata dia, subsidi kenaikan itu lebih banyak yang diberikan daripada yang ditarik. Jadi, sebenarnya mentransfer subsidi dari orang mampu kepada orang tidak mampu.

Kalla juga meyakinkan bahwa dampak kenaikan harga BBM kali ini tidak akan seperti kenaikan harga BBM Oktober 2005 yang mengerek inflasi hingga 17 persen. Akibatnya, daya beli menurun, pertumbuhan ekonomi melambat, jumlah pengangguran melonjak hingga 11 juta jiwa, angka kemiskinan meroket hingga 36 juta jiwa, dan banyak kasus gizi buruk.

Menurut perhitungan pemerintah, bantuan langsung tunai yang diperoleh masyarakat lebih besar dibandingkan jumlah subsidi yang ditarik dari masyarakat miskin. Dia mengilustrasikan, bila dalam sebulan masyarakat miskin menggunakan minyak tanah yang naik Rp 500 per liter, dampak kenaikan harga BBM hanya Rp 5 ribu per kepala keluarga.

“Mungkin biaya transportasi dan pangan naik Rp 20 ribu-Rp 30 ribu. Tapi, kan kami kasih Rp 100 ribu per kepala keluarga. Jadi, justru orang miskin dapat uang lebih banyak,” tegasnya.

“Jadi, kalau Anda tidak setuju (kenaikan harga BBM), berarti Anda tidak setuju rezeki orang miskin ditambah. Hati-hati saja kalau rezeki orang kita halangi,” ujarnya.

Kalla kembali menegaskan bahwa subsidi BBM akan mencapai Rp 200 triliun bila harga minyak dunia lebih dari USD 122 per barel. Berdasar pantauan perkembangan terakhir (kemarin), minyak mentah dunia sudah mencapai USD 121,8 per barel.

“Bensin sekarang seharusnya sudah dihargai Rp 9 ribu per liter. Tapi, kami jual sekarang Rp 4.500. Minyak tanah mungkin sudah Rp 10 ribu per liter, tapi kami jual Rp 2 ribu. Artinya, masih kami subsidi Rp 8 ribu,” jelasnya.

Dengan mengurangi subsidi BBM, kata Kalla, rakyat miskin juga masih akan tetap memperoleh subsidi minyak dan listrik, bantuan langsung tunai, serta masih ditambah asuransi kesehatan untuk rakyat miskin (jamkesmas), subsidi minyak goreng, operasi pasar komoditas pangan, dan pembagian beras untuk rakyat miskin (raskin). “Jadi, (bantuan untuk masyarakat miskin) tidak benar-benar dicabut,” tegasnya.

Kalau tekad pemerintah sudah bulat akan menaikkan harga BBM maksimal 30 persen, kapan kebijakan itu mulai diterapkan? Apakah benar akan dipercepat menjadi pekan ketiga Mei seperti hasil kajian Departemen Keuangan? Kalla dengan tangkas mengelak. “Anda mau menimbun minyak tanah rupanya?” ujarnya lantas tergelak. (Jawa Pos)