Polisi Malaysia Bebaskan Anwar Ibrahim

Setelah ditangkap hari Rabu kemarin, Kepolisian Malaysia hari ini membebaskan Anwar Ibrahim dengan jaminan. Menurut kuasa hukumnya, Anwar langsung pulang ke rumah saat dibebaskan karena merasa kurang sehat.

“Dia (Anwar) sudah dibebaskan, dia agak kurang sehat dan langsung pulang ke rumah, ” kata Sankara Nair, kuasa hukum Anwar.

Polisi menangkap tokoh oposisi Malaysia itu di rumahnya di Kuala Lumpur kemarin, karena dianggap tidak memenuhi panggilan untuk memberikan keterangan pada polisi seputar kasus sodomi yang dituduhkan pada Anwar. Kuasa hukum Anwar sempat protes, karena kliennya itu ditangkap beberapa jam sebelum batas waktu yang ditentukan oleh polisi bagi Anwar untuk datang ke kepolisian, berakhir. Saat itu, Anwar sudah bersedia untuk memenuhi panggilan polisi.

Meski belum secara formal dikenakan tuduhan, Polisi Malaysia tetap menjadikan Anwar sebagai tersangka dalam kasus ini. Kasus yang mengancam keberlangsungan Anwar dalam panggung perpolitikan di Malaysia. Anwar mengatakan bahwa tuduhan sodomi yang dilontarkan padanya, adalah rekayasa untuk mencegahnya meraih kekuasaan di Malaysia.

Pada tahun 1998 Anwar pernah menghadapi tuduhan yang sama, yang membuatnya jabatannya sebagai deputi perdana menteri dan menteri keuangan dicopot. Oleh pengadilan tinggi Malaysia, todohan sodomi itu lalu dianulir. Tapi Anwar dikenakan tuduhan baru berupa tuduhan korupsi yang membuatnya harus mendekam di penjara selama enam tahun.

Survei: Masyarakat Malaysia Tak Percaya Anwar Ibrahim Lakukan Pelecehan Seksual

Sejumlah survei yang dilakukan di Malaysia, menunjukkan bahwa mayoritas responden tidak percaya tokoh oposisi Anwar Ibrahim melakukan sodomi, tuduhan yang pernah membawa Anwar ke penjara selama enam tahun.

Perusahaan riset independen Merdeka Center, adalah satu perusahaan yang melakukan survei tersebut. Dari 225 orang etnis Malaysia berusia 20 tahun ke atas yang disurvei, 60 persennya meyakini bahwa tuduha sodomi itu bermotifkan politik dan hanya 6 persen responden yang percaya bahwa Anwar Ibrahim memang melakukan sodomi.

“Ini akan menjadi pertarungan yang sulit bagi pemerintah karena publik makin sinis terhadap pemerintah, ” kata Ibrahim Suffian dari Merdeka Center.

Survei lainnya yang dilakukan situs berita independen Malaysiakini, hasilnya menunjukkan 94, 4 persen responden meyakini tuduhan sodomi itu adalah bagian dari konspirasi politik untuk menjatuhkan Anwar Ibrahim.

Hari Selasa (1/7) malam, lebih dari 7.000 orang secara spontan berkumpul di stadion Shah Alam untuk memberikan dukungan pada Anwar Ibrahim. Aksi itu merupakan aksi dukungan terbesar terhadap Anwar Ibrahim, sejak ia diadukan ke polisi hari Kamis pekan kemarin, atas tuduhan melakukan pelecehan seksual di sebuah apartemen mewah di Kuala Lumpur.

Kepala polisi Ismail Omar, seperti dilansir New Straits Times, menyebut pelecehan seksual itu sebagai sodomi. Tapi sejauh ini, pihak kepolisian belum meminta keterangan langsung dari Anwar. Di Malaysia, sodomi adalah tindak kriminal dengan ancaman hukuman 20 tahun penjara.

Anwar Ibrahim yang sempat meminta perlindungan di kedutaan besar Turki di Kuala Lumpur, menyebut tuduhan itu adalah bagian konspirasi untuk mencegah dirinya naik ke tampuk kekuasaan di Negeri Jiran itu. Apalagi dalam pemilu parlemen kemarin, kelompok oposisi pimpinan Anwar berhasil merebut kursi parlemen dengan jumlah yang cukup signifikan.

Anwar Ibrahim menyatakan akan melakukan langkah hukum untuk membuktikan bahwa Saiful Bukhari, orang yang mengadukannya ke polisi adalah orang dekat Deputi Perdana Menteri Malaysia Najib Razak.

Dalam aksi massa semalam, Anwar menegaskan dia tidak akan duduk diam dan membiarkan apa yang telah menimpanya 10 tahun yang lalu terjadi lagi. “Kita akan melakukan perlawanan. Ketika ketika berhasil mengambilalih negeri ini, hal pertama yang akan kita lakukan adalah menurunkan harga BBM, ” kata Anwar disambut teriakan “Reformasi” dari ribuan pendukungnya yang berkumpul di stadion Shah Alam malam itu.

(Eramuslim)

 

[Malaysia] Badawi Dimosi Tidak Percaya

Kepemimpinan Perdana Menteri (PM) Malaysia Abdullah Ahmad Badawi kian direspons miring. Desakan mundur datang silih berganti. Terakhir, politikus 68 tahun itu dimosi tidak percaya oleh Partai Progresif Sabah (SAPP), salah satu partai anggota koalisi pemerintah Barisan Nasional (BN).

”Orang-orang telah kehilangan kepercayaan kepada kepemimpinan Abdullah Ahmad Badawi yang sekarang,” ujar Chua Soon Bui, wakil ketua SAPP. Partai dari wilayah timur Malaysia itu memang hanya memiliki dua wakil di parlemen, namun pengaruhnya tidak bisa diabaikan.

Ditambah lagi, apa yang mereka lakukan itu sangat potensial memicu reaksi berantai dari anggota koalisi lain. Selain itu, anggota parlemen dari Sabah dan Sarawak tetap berpengaruh menentukan ”nasib” Badawi. Sebab, keberadaan mereka dalam barisan koalisi juga menambah jumlah sepertiga yang dimiliki BN.

”Kami harus berdiri sebelum jendela kesempatan yang ada tertutup,” kata Ketua SAPP Yong Teck Lee. Menurut dia, jendela tersebut akan tertutup Agustus. Setelah itu, ”Sabah akan kembali dilupakan.”

Tricia Yeoh dari Pusat Kajian Kebijakan untuk Rakyat menyatakan, langkah SAPP itu sangat bisa diikuti anggota Parlemen lain. ”Terutama mereka yang kecewa terhadap Abdullah (Badawi), bahkan dari internal UMNO,” katanya.

Kepala Bagian Informasi UMNO Muhammad Taib terkesan tidak memedulikan tindakan SAPP. Tapi, dia tetap berharap agar hal itu tidak menular kepada anggota koalisi lain. ”Meskipun banyak yang kecewa, kami yakin akan bisa melaluinya,” tegasnya.

Kasus Lama Anwar, Mahathir Segera Diperiksa

Pintu keadilan terbuka kembali bagi Anwar Ibrahim yang memperjuangkan keabsahan pemecatannya dari kursi wakil perdana menteri Malaysia pada 1998. Majelis hakim memberikan lampu hijau bagi tokoh oposisi itu untuk mengajukan banding ke pengadilan federal atas keputusan pengadilan tinggi yang menolak menyidangkan kasus melawan PM Malaysia kala itu, Mahathir Mohamad.

Tan Sri Richard Malanjum, ketua majelis hakim yang juga ketua Pengadilan Sabah dan Sarawak, mengatakan, ada dua pertanyaan yang akan menjadi fokus peradilan. Pertama, apakah pemecatan itu sah menurut konstitusi dan kedua, bagaimana bisa Mahathir memecat wakilnya yang juga merangkap sebagai menteri keuangan. Apalagi, pemecatan itu dilakukan tanpa sepengetahuan raja Malaysia, Yang Dipertuan Agung. Selain Malanjum, hakim lain yang menangani kasus tersebut adalah Datuk Nik Hashim Nik Ab Rahman dan Datuk Abdul Aziz Mohamad.

Tak pelak, simpatisan Anwar menyambut gembira keputusan tersebut. Bagi sebagian besar warga Malaysia, pemecatan Anwar sebagai deputi PM masih menyisakan tanda tanya besar. Pada September 1998, Anwar dipecat Mahathir Mohamad. Kala itu, alasan Mahathir adalah Anwar dianggap terlibat dalam korupsi dan sodomi. Keruan saja, kasus tersebut menjatuhkan nama baik suami Wan Azizah Wan Ismail yang kini menjadi ketua oposisi di Parlemen Malaysia tersebut.

Karena kasus itu pula, politisi 60 tahun tersebut menjalani hukuman penjara selama enam tahun. Meski akhirnya kasus sodomi tak terbukti, dia tetap dilarang kembali ke panggung politik negeri jiran hingga pertengahan April lalu. Begitu larangan itu berlalu, Anwar menandai kemunculan kembalinya ke dunia politik Malaysia dengan cara yang cukup spektakuler. Yakni, mendirikan aliansi oposisi yang kemudian disebut Pakatan Rakyat. Sejak bebas berpolitik lagi, Anwar kian garang mengkritisi pemerintahan. Dia juga pernah sesumbar bahwa tiga tahun lagi dirinya bisa menduduki kursi nomor satu di Malaysia.

Bernama melansir, terbukanya peluang bagi Anwar untuk memperjuangkan keabsahan pemecatannya satu dekade lalu disambut gembira Partai Keadilan Rakyat yang lazim disebut Partai Keadilan. Mereka menilainya sebagai kemenangan moral. ”Apalagi, Mahathir bisa dipanggil untuk membeberkan alasan atau menerangkan proses (penggulingan itu),” ujar Tian Chua, kepala Bagian Informasi Partai Keadilan. ”Ini bukanlah tentang mendapatkan posisi kembali. Sebab, seperti diketahui bahwa reshuffle kabinet adalah hak mutlak PM,” lanjutnya.

Sejatinya, Anwar telah mencoba memperjuangkan kasusnya sejak sepuluh tahun silam. Saat itu, dalih yang digunakan Anwar adalah pemecatannya tidak sah tanpa persetujuan Yang Dipertuan Agung. Namun, pada 25 April 2007, pengadilan tinggi menolak banding yang diajukannya.

Untuk menyelesaikan kasus itu, Anwar didukung beberapa pengacara. Yaitu, Karpal Singh, Ram Karpal Singh, S. N. Nair, dan Nicholas Netto. [Jawa Pos]

 

BBM Naik, Malaysia Potong Gaji Menteri

Perdana Menteri Malaysia Abdullah Ahmad Badawi membuat terobosan kebijakan untuk meredam gejolak pascakenaikan harga bahan bakar minyak (BBM).

Kemarin Badawi mengumumkan pemotongan gaji seluruh menteri dan pejabat tinggi negara sebesar 10% sebagai wujud kepedulian negara terhadap penderitaan rakyat akibat kenaikan harga BBM. ”Para pejabat pemerintahan harus memberikan contoh bagaimana caranya menghadapi tantangan itu,” ujar Badawi. Selain menteri, Badawi juga akan memotong gaji serta tunjangan PM, deputi PM, dan wakil menteri. Satu paket dengan kebijakan itu, Badawi juga mengurangi fasilitas liburan ke luar negeri bagi para pejabat tinggi.

Sejumlah mega proyek juga akan ditunda untuk menghemat anggaran. Gerakan tersebut diperkirakan akan mampu menghemat anggaran negara sebesar USD613 juta (Rp5,71 triliun). Badawi mengaku menaikkan harga BBM merupakan pilihan sulit yang belum ada alternatif kebijakan lainnya. Pekan lalu, PM Badawi mengumumkan kenaikan harga BBM untuk jenis bensin mencapai 2,70 ringgit atau Rp7.720 per liter, atau melonjak 41% dibandingkan harga sebelumnya.

Sementara BBM jenis solar naik 63% menjadi 2,58 ringgit atau Rp7.377. Di Indonesia, kenaikan harga BBM yang sudah dilakukan lebih dulu, juga mengundang penolakan di berbagai wilayah. Sebagai kompensasi, pemerintah menerapkan program bantuan langsung tunai (BLT) sebesar Rp100.000 per bulan per rumah tangga.

Sama dengan Indonesia dan negara-negara lainnya, Malaysia menghadapi meningkatnya jumlah subsidi karena kenaikan harga minyak mentah dunia. Tahun ini saja, Malaysia harus mengeluarkan anggaran USD17 miliar (Rp158,32 triliun). Bisa dibilang, putusan tidak populer itu juga menyudutkan posisi di tengah ancaman turunnya citra PM Badawi karena tidak menguasai mayoritas kursi parlemen pada pemilu yang lalu.

Kemudian, ditambah desakan mundur dari mantan PM Mahathir Mohamad yang semakin keras. Lebih parah lagi, kubu partai oposisi bersiap-siap menggaet partai-partai koalisi Barisan Nasional untuk menggoyang posisi Badawi. Pemerintah Malaysia menghadapi tekanan kuat untuk memotong gaji para menteri dan pejabat tinggi dari kubu oposisi, dan partai berkuasa Organisasi Nasional Melayu Bersatu (UMNO) juga meminta pengetatan pengeluaran belanja pemerintahan.

Sazmi Miah, pemimpin sayap pemuda UMNO, mengatakan bahwa pemerintah harus peduli dengan nasib rakyat setelah kebijakan kenaikan harga BBM yang memicu aksi protes di seluruh penjuru negeri. ”Segala terobosan harus dilakukan pemerintah untuk mengembalikan kepercayaan diri masyarakat,”ujar Sazmi pada peluncuran blog kemarin.

”Pada dasarnya, seluruh pegawai negeri pemerintahan (termasuk para menteri) harus dipotong gajinya sebesar 10% untuk menolong rakyat. Lebih-lebih, sektor swasta juga harus dipotong penghasilannya untuk dikumpulkan di keranjang dan diberikan pada rakyat,” tambahnya. Sazmi juga mengusulkan untuk menghapuskan uang tunjangan dan gaji tambahan para pejabat.

Dengan demikian, rakyat mengetahui bahwa pemerintah serius memotong anggaran-anggaran yang tidak penting. Pemimpin oposisi Lim Kit Siang mendukung usulan Sazmi. Hanya, Lim mengusulkan bukan pemotongan gaji 10%, melainkan harus sesuai dengan kenaikan harga BBM. ”Jika pemerintah menaikkan harga BBM sampai 41%, kenapa tunjangan para menteri kabinet dan wakil menteri tidak dipotong sebanyak 50% saja,” usulnya.

Dia mengatakan bahwa kemarahan publik dengan kenaikan BBM itu harus ditanggap solutif, bukannya dibiarkan. Langkah taktis yang dilakukan PM Badawi dalam pandangan analis politik Yahya Ismail, hanya kosmetik politik. Dia menilai apa yang ditempuh Badawi tidak akan meredam kemarahan rakyat. ”Masa depan politik Badawi masih penuh risiko,”tuturnya.

Sementara dalam pandangan pakar politik yang lain, Khoo Kay Peng, pemotongan penghasilan para menteri tidak akan menyelamatkan banyak uang negara. Menurutnya, PM Badawi seharusnya merampingkan sektor publik dan memotong anggaran yang tidak penting di pemerintahan, bukan hanya gaji para menteri. ”Pemerintah harus lebih banyak berkaca pada Singapura yang telah melakukan efisiensi belanja pemerintahan,” paparnya.

Bukan hanya pemotongan gaji yang digeber PM Badawi. Dia juga menjanjikan dana segar bagi negara-negara bagian yang terkena dampak paling parah karena kenaikan BBM. Pemerintahannya menganggarkan satu miliar ringgit atau USD306,6 juta (Rp2,85 triliun) khusus untuk Negara Bagian Sarawak.

Menurut Alex Linggi, salah satu anggota parlemen dari Negara Bagian Sarawak, PM Badawi berjanji akan memberikan bantuan sebesar satu miliar ringgit yang diperuntukkan pengembangan berbagai proyek. Perhatian khusus Badawi pada Sarawak merupakan hal wajar.Pasalnya, Sarawak merupakan negara bagian yang paling banyak memproduksi minyak mentah.

Banyak yang menilai pemberian prioritas bantuan ke Sarawak juga untuk kepentingan politiknya, sejak koalisi Barisan Nasional kehilangan banyak dukungan di negara bagian itu. Menteri Besar Sarawak Abdul Taib Mahmud mengatakan, pihaknya tidak banyak menuntut atas dampak kenaikan harga BBM. ”Kita hanya menginginkan keadilan, karena negara bagian kita yang menghasilkan paling banyak minyak untuk Malaysia,” tuturnya dikutip Bernama, kantor berita resmi Malaysia. Dia mengatakan, dengan kenaikan BBM, jumlah rakyat miskin makin meningkat. Untuk itu diperlukan keadilan pembagian anggaran pemerintah.

Oposisi Tidak Puas

Sementara itu, kubu partai oposisi di Malaysia turun ke jalan menentang kebijakan pemerintahan PM Badawi yang menaikkan harga BBM sampai 40%.

Kelompok oposisi menggelar protes atas kenaikan harga BBM yang tidak bisa ditoleransi. ”Kenaikan harga BBM akan berdampak serius terhadap ekonomi dan ketidakpastian sosial,” ujar Lim Guan Eng, Sekretaris Jenderal Partai Aksi Demokratik (DAP), salah satu partai kubu oposisi. ”Selama ini, perusahaan-perusahaan besar telah menikmati subsidi BBM, khususnya perusahaan listrik independen.

Kenaikan BBM itu akan berdampak pada orang kaya dan menekan orangorang miskin,”kata Lim. Bagi Ketua Partai Keadilan Rakyat (PKR) Wan Azizah Wan Ismail,pengumuman pemerintah menaikkan harga BBM untuk bensin sebesar 40% dan diesel mencapai 63% sangat mengecewakan rakyat. Dia mengatakan bahwa rakyat merasa tertipu dengan kebijakan yang tidak prorakyat itu.

”Konon, kerajaan (pemerintah) sangat simpati dengan beban yang ditanggung rakyat atas kenaikan harga barang. Namun, dengan kenaikan harga BBM itu justru akan menaikkan harga kebutuhan pokok,” ujarnya dikutip dari Malaysiakini. Wan Azizah mengatakan, alasan pemerintah menaikkan BBM hanya karena kenaikan harga minyak mentah dunia, dan beratnya beban subsidi merupakan alasan basi.

Alasan pemerintah membandingkan harga minyak Malaysia dengan negara-negara pengimpor minyak, seperti Singapura, Thailand, dan Indonesia, juga dinilai suatu bentuk kebodohan. ”Alasan-alasan itu sama sekali tidak bisa diterima rakyat Malaysia,” tuturnya. Sebelumnya, pemimpin partai oposisi Malaysia Anwar Ibrahim menuding pemerintahan Badawi akan jatuh karena kebijakan kenaikan BBM itu.

Anwar menuduh pemerintahan Malaysia sudah tidak mendapatkan kepercayaan penuh dari rakyat dengan kebijakan yang tidak prorakyat. ”Secara politis, pesan telah jelas pada 8 Maret lalu, di mana kondisi ekonomi Malaysia dalam keadaan di ujung tanduk. Ini merupakan alasan kenapa kita menyarankan Badawi untuk mundur,” ujarnya.

Indonesia Belum Bisa

Deputi Menpan Bidang Pengawasan Gunawan Hadisusilo mengatakan, pemotongan gaji bagi menteri dan pejabat eselon seperti dilakukan Malaysia belum bisa diterapkan di Indonesia. Pemotongan gaji masih terlalu pagi untuk diterapkan karena pemerintah masih fokus pada renumerasi gaji.

“Masih terlalu pagi itu, nanti dulu. Kita kan masih sibuk dengan evaluasi kerja pegawai golongan,” tegas Gunawan kepada SINDO semalam. Reformasi renumerasi gaji, tegas Gunawan, masih dalam taraf evaluasi. Evaluasi ini termasuk dalam soal kisaran gaji, beban kerja, dan evaluasi jabatan. Patokan gaji bagi pegawai dalam renumerasi gaji juga belum ditentukan. Karena itu, pemerintah belum bisa memutuskan untuk memotong gaji pejabat dan menteri.

“Bagaimana bisa tiba-tiba dipotong, sementara patokan gaji saja belum ditentukan,”ujarnya. Guru Besar Ilmu Pemerintahan, Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta Miftah Toha mengatakan, pemotongan gaji menteri dan pejabat eselon di departemen sangat mungkin dilakukan meski langkah tersebut tidak terlalu signifikan dalam efisiensi anggaran negara.

“Itu bagus. Bisa saja diterapkan di Indonesia,” kata Miftah Toha kepada SINDO semalam. Namun, sunat-menyunat gaji menteri dan pejabat eselon di tingkat departemen belum bisa diterapkan jika pola administrasi tidak dibenahi. Dalam konteks ini, Miftah mencontohkan birokrasi di Indonesia masih “gemuk”.

Lembaga-lembaga milik pemerintah menjadikan Indonesia boros anggaran. Langkah paling tepat untuk melakukan efisiensi adalah dengan memangkas atau melebur lembaga milik pemerintah. Jika ini diterapkan, niscaya gaji bagi pegawai dan pejabat di lembaga tersebut bisa terpangkas.

“Reformasi saja itu lembaga pemerintah. Yang tak perlu tak usah dibentuk. Banyaknya lembaga negara membuat kita boros,” tandasnya. Jika pemerintah hendak memangkas gaji menteri atau pejabat eselon, langkah tersebut bisa dilakukan asal ada jaminan pula, gaji pegawai rendah tidak terpotong. (Koran Sindo)

 

Helipad Malaysia Mepet Perbatasan, Terkait Illegal Logging

Hanya Tujuh Meter dari TNBK, Dicurigai Terkait Illegal Logging

Malaysia kembali mengusik perbatasan dengan Indonesia. Sebuah helipad ditemukan dibangun di dekat Taman Nasional Betung Kerihun (TNBK) wilayah Kabupaten Kapuas Hulu, Kalimantan Barat. ”Jaraknya hanya tujuh meter dari taman nasional tersebut,” ungkap Kepala Pusat Informasi Kehutanan Masyhud.

Menurut Masyhud, helipad tersebut dibangun enam bulan lalu. Belum diketahui apa fungsi helipad itu.

Pembangunan helipad tersebut memunculkan kecurigaan karena dilakukan di tengah maraknya kabar pencurian kayu dari Kalbar dengan menggunakan helikopter. Konsorsium Anti-illegal Logging Kalimantan Barat (KAIL Kalbar) mengatakan, memergoki pencurian kayu dengan helikopter di dua lokasi berbeda. Menurut Koordinator KAIL Darmawan Liswanto, pencurian kayu itu berada di hulu Sungai Sibau, kawasan TNBK.

Sekretaris Komisi A DPRD Kalbar Zainuddin Isman meminta pemerintah RI menanyakan keberadaan helipad di dekat perbatasan tersebut. ”Pembangunan helipad itu sudah melanggar kesepakatan dalam General Border Committee (GBC) RI-Malaysia 1971,” ujarnya.

GBC RI-Malaysia merupakan forum kerja sama perbatasan antara pemerintah Indonesia dan Malaysia yang diketuai panglima TNI. Sekarang jabatan ketua GBC RI-Malaysia diserahkan kepada Menteri Pertahanan Juwono Sudarsono. Forum itu membahas isu dan permasalahan perbatasan dalam bidang sosial, ekonomi, maupun pertahanan keamanan kedua negara.

Dalam kesepakatan itu disebutkan, semua aktivitas sipil dan militer dalam radius dua kilometer dari patok batas harus ada pemberitahuan kepada negara tetangga. Padahal, helipad yang ditemukan KAIL Kalbar berada hanya tujuh meter dari titik batas di perhuluan Tanjung Lokang, Kecamatan Kedamin, Kapuas Hulu. ”Seharusnya dihentikan karena sudah masuk radius dua kilometer dari titik batas,” ujar Zainuddin.

Selain pembangunan helipad tadi, KAIL menemukan pembangunan jalan sepanjang 33,5 kilometer di sektor barat TNBK. ”Ada indikasi bahwa jalan dan helipad itu dibangun oleh sindikat pembalakan liar,” kata anggota dewan dari Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) tersebut. (Jawa Pos)

 

Reaksi atas Kenaikan Harga BBM di Malaysia

Ekonom Anggap Perlu, Oposisi Mengecam

Keputusan pemerintah Malaysia menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) Rabu (4/6) lalu memunculkan reaksi beragam. Kalangan ekonomi umumnya mendukung. Sebaliknya, partai-partai oposisi langsung mengecam.

Kelompok yang mendukung menyatakan kebijakan itu memang harus diambil meski tidak populer. ”Kalau kita tidak menaikkan harga BBM sekarang, ekonomi akan jatuh,” kata Chong Wai Ket, seorang pemilik toko di Kuala Lumpur.

Para ekonom juga menilai langkah itu perlu untuk kepentingan jangka panjang. Meski dalam jangka pendek kebijakan tersebut berpotensi memicu inflasi. ”Karena BBM termasuk unsur utama dalam anggaran rumah tangga, kenaikan harga BBM memang bisa menurunkan pemenuhan kebutuhan,” kata Lee Heng Guie, ekonom CIMB.

Namun, Anindra Mitra, analis senior Moody’s Investors Service di Singapura menilai posisi Malaysia cukup kuat untuk menghadapi tekanan inflasi. Anindra juga menilai lonjakan harga tak akan terlalu mempengaruhi profil negara jiran tersebut. “Momentum ekonominya kuat. Saya kira mereka mampu bertahan dengan kebijakan moneter yang agak ketat,” katanya.

Pihak yang menentang, sebaliknya, langsung beraksi mengecam kebijakan baru itu. “Warga Malaysia marah. Kenaikan harga BBM kali ini terlalu tinggi,” seru Lim Kit Siang, ketua Partai Aksi Demokrat (DAP), dalam aksi di Kuala Lumpur dan kawasan utara Kota Ipoh kemarin.

Seperti diberitakan kemarin, pemerintah Malaysia memutuskan menaikkan harga BBM untuk menekan subsidi yang ditaksir mencapai MYR 45 miliar (sekitar Rp 130,5 triliun) tahun ini. Harga bensin naik sekitar 40 persen dari MYR 1,92 (Rp 5.500) menjadi MYR 2,7 (sekitar Rp 7.800) per liter. Minyak disel bahkan naik 67 persen dari MYR 1,5 menjadi MYR 2,5 (sekitar Rp 7.350) per liter.

“Saya harap warga Malaysia tidak bergolak menghadapi keputusan ini. Kita harus memikirkan kepentingan terbaik bagi rakyat,” kata Perdana Menteri (PM) Malaysia Abdullah Ahmad Badawi sesaat setelah mengumumkan kenaikan harga BBM pada Rabu (4/6) malam.

Namun, gelombang protes langsung memadati jalanan utama negeri jiran itu kemarin (5/6). “Ini menunjukkan Abdullah (Badawi) tidak mampu memimpin negara,” seru Mukhriz Mahathir, putra Mahathir Mohamad yang sekaligus politikus senior di parlemen. Menurut dia, Badawi tidak berempati kepada beban berat yang harus dipikul rakyat Malaysia saat ini.

Beberapa kelompok oposisi dan sejumlah LSM juga menyiapkan aksi besar-besaran di seluruh penjuru Malaysia jika pemerintah tak membatalkan kenaikan harga BBM hingga 12 Juni. ”Kami siap mengerahkan 100.000 orang ke jalan,” kata pemimpin koalisi, Hatta Ramli.

Pengumuman kenaikan harga BBM itu juga langsung berdampak terhadap sektor ekonomi Malaysia. Kemarin, pasar saham Malaysia turun hingga 2,4 persen. Para pelaku pasar, tampaknya, mengkhawatirkan bayang-bayang inflasi yang diramalkan mencapai 5 persen. Kurs MYR terhadap USD juga melemah dari 3,2430 pada Rabu (4/6) menjadi 3,2650 kemarin (5/6). (Jawa Pos Online)

 

Mahathir: Awas Anwar!

PUTRAJAYA - Mantan Perdana Menteri (PM) Malaysia Mahathir Mohamad ternyata menanggapi serius sesumbar tokoh oposisi Anwar Ibrahim untuk mengambil alih kekuasaan. Kemarin dia mengingatkan bahwa kelompok oposisi bukan tidak mungkin benar-benar akan merebut kekuasaan dari PM Abdullah Ahmad Badawi. Mahathir menilai, pemerintahan Badawi saat ini lemah.

“Saya merasa itu bisa benar-benar terjadi. Awalnya, saya memang tidak mengindahkannya. Tapi, setelah mempelajari situasi, saya rasa memang ada bahaya besar. Saya kira, kemungkinan itu tak bisa diabaikan begitu saja,” kata Mahathir kepada wartawan setelah membuka acara di Yayasan Kepemimpinan Perdana miliknya di Putrajaya, arah selatan Kuala Lumpur, kemarin.

Seperti diberitakan, beberapa waktu lalu, Anwar sesumbar akan mengambil alih kepemimpinan. Pemimpin de facto Partai Keadilan Rakyat itu juga mengklaim didukung 30 tokoh koalisi Barisan Nasional (BN) di parlemen. Padahal, di antara 222 anggota parlemen, BN kini hanya menempatkan 140 wakil di Dewan Rakyat. Sisanya, 82 kursi, diduduki aliansi oposisi Pakatan Rakyat. Kalau klaim eksodus 30 anggota BN tersebut benar, posisi BN memang terancam.

Ditanya soal klaim eksodus tersebut, Mahathir mengatakan, itu akan melahirkan banyak masalah bila benar-benar terjadi. “Kita harus lihat tanggapan rakyat. Mereka punya sederet harapan,” ujarnya.

>> Selengkapnya …

 

Memburu pencuri kayu sampai negeri jiran

Oleh Hadi S Alikodra

Pencurian kayu oleh ‘mafia kayu’ Malaysia kini ramai dibicarakan di Jakarta. Indonesia kesal terhadap sikap Pemerintah Malaysia yang pura-pura tidak tahu perbuatan para pengusaha kayunya, padahal pengusaha kayu lapis dan furnitur asal negeri jiran itu tengah naik daun. Ironisnya, buruh pabrik pengolahan kayu itu sebagian besar adalah warga negara Indonesia (TKI). Aneh, para pencuri justru mempekerjakan ‘pemiliknya’.

Sudah lama para pemerhati kehutanan mengetahui kerusakan hutan di Kalimantan, antara lain dipicu pencurian kayu yang dicukongi oknum pengusaha di Malaysia.

Namun, aparat keamanan sulit sekali menangkap para pencuri kayu dari Malaysia. Di pihak lain Kalbar dan Kaltim yang paling berdekatan dengan Malaysia tampaknya kurang antusias memberantas para pembalak liar tersebut. Aksi tersebut telah merusak sejumlah taman nasional, misalnya Taman Nasional Meratus, Tanjung Puting, Gunung Palung, Danau Sentarum, Betung Kerihun, dan Kayan Mentarang. Rusaknya taman nasional ini tidak saja merugikan Indonesia, tapi juga merugikan dunia ilmu pengetahuan.

Setelah banjir sering melanda wilayah Kaimantan, belakangan perhatian Jakarta terhadap kerusakan hutan di Pulau Borneo makin besar. Wapres Jusuf Kalla, misalnya, sempat kesal terhadap maraknya pembalakan liar di Kalimantan. Bahkan belum lama ini, Kapolri Sutanto dan Menhut M.S. Ka`ban meninjau langsung lokasi penangkapan 21 kapal pembawa kayu ilegal di kawasan Ketapang, Kalbar pekan pertama bulan ini. Yang mengejutkan, ada dugaan kasus penangkapan ini melibatkan orang penting di Kalbar.

Saat ditangkap, kapal bermasalah itu mengangkut 12.000 m3 kayu curian sehingga negara dirugikan sedikitnya Rp280 miliar. Menurut rencana kayu ilegal itu akan dibawa ke Serawak. Polisi sudah menutup enam lokasi pengolahan kayu. Di sana ditemukan tumpukan kayu olahan. Kapolri dan Menteri Kehutanan sepakat kasus tersebut harus diselesaikan secara hukum hingga ke akarnya.

Malaysia adalah negara pengekspor utama kayu tropis dunia. Negeri serumpun yang punya hutan produksi 11,8 juta hektare itu mampu mengekspor kayu yang sangat besar ke Uni Eropa, yaitu 5 juta meter kubik kayu bulat dan 3 juta meter kubik kayu gergajian tiap tahun. Malaysia juga mengekspor kayu tropis ke China sebesar 4,5 juta meter kubik per tahun.

Prestasi Malaysia sebagai pengekspor kayu tropis yang amat besar itu patut dipertanyakan. Lebih heran lagi, belakangan China juga tumbuh menjadi pengekspor kayu tropis ke Eropa, Amerika, dan Jepang.

Pertanyaannya, dari mana asal kayu tropis China? Greenomics, lembaga kajian kehutanan independen di Jakarta, sangat menyayangkan kenapa AS, Eropa, dan Jepang percaya saja bahwa kayu tropis dari China itu memenuhi standar internasional, dalam arti kayu tersebut diperoleh dari hutan produksi lestari, padahal kedua negari itu tidak mempunyai hutan tropis yang luas dan mampu menghasilkan produk kayu tropis sebanyak itu.

Amerika, misalnya, mengimpor kayu tropis dari China dan Malaysia sebesar US$23,3 miliar per tahun, Uni Eropa US$13,2 miliar, dan Jepang US$11,8 miliar. Dari mana kayu tropis yang diekspor Malaysia dan China tersebut?

Memilih diam

Melihat maraknya pencurian kayu dari Indonesia, AS, Eropa, dan Jepang seharusnya curiga. Akan tetapi, mereka memilih diam. Karena itu, Greenomics menuduh negara-negara maju munafik.

>> Selengkapnya…