Oleh Nurul Barizah

Menteri Kesehatan Siti Fadhilah Supari baru saja meluncurkan buku yang menghebohkan, Saatnya Dunia Berubah! Tangan Tuhan di Balik Virus Flu Burung. Buku tersebut mengkritisi ketidakadilan rezim sharing virus yang telah dikembangkan WHO. Beliau memperjuangkan sistem sharing virus yang transparan, adil, dan setara.

Sejak awal, virus yang dikirimkan secara cuma-cuma ke WHO Collaborating Centre dikategorikan sebagai public goods. Konsep ini memungkinkan virus tersebut diakses siapa saja, termasuk diberikan ke perusahaan pembuat vaksin.

Tetapi, hasilnya yang berupa vaksin masuk dalam privated goods atau patented goods yang kemudian dijual ke negara asal pengirim virus, yang sering harganya tak terjangkau.

Dari segi hukum, mungkinkah Indonesia mendapatkan pembagian keuntungan dari komersialisasi vaksin yang telah dikembangkan dari specimen virus yang dikirimnya?

Berbicara tentang benefit sharing tidak bisa dilepaskan dari cara di mana konsep hukum paten bekerja. Menurut hukum paten, virus adalah bagian dari mikroorganisme yang bisa dipatenkan. Apalagi jika sudah dalam bentuk vaksin atau obat-obatan. Tidak dapat dielakkan, paten di bidang ini sangat penting karena penelitian dan pengembangan di bidang kesehatan membutuhkan investasi yang mahal.

Namun, rezim HAKI tidak memberikan ruang yang cukup bagi penyumbang raw material untuk bisa menikmati keuntungan yang didapatkan dari penjualan vaksin.

Pertama, paten hanya diberikan kepada kerja-kerja yang inovatif dan kreatif. Berdasarkan konsep ini, meski virus tersebut awalnya milik individu korban (negara pengirim), ketika dikirimkan ke WHO, virus itu tidak lagi menjadi milik Indonesia.

Jika individu korban (negara pengirim) diberi hak milik atas virus tersebut, bisa diasumsikan bahwa virus itu bernilai bagi korban. Padahal, virus tidak bernilai apa-apa bagi individu korban sebelum adanya intervensi dan usaha peneliti kesehatan untuk menjadikannya sebagai vaksin.

Sebaliknya, jika virus dibiarkan berada dalam tubuh korban, mungkin mengakibatkan kematian. Virus baru mempunyai nilai ekonomi setelah kerja riset medis diinvestasikan. Kerja-kerja kreatif dan investasi inilah yang kemudian membuat virus menjadi vaksin.

Mengacu pada teori John Lock tentang kerja, maka peneliti kesehatanlah yang berhak atas virus tersebut. Dan karena negara pengirim virus tidak menyumbangkan kerja atau usaha apa-apa dalam proses dari virus menjadi vaksin, maka negara tersebut tidak berhak untuk mendapatkan pembagian keuntungan.

Kedua, jika negara pengirim virus diberi hak atas pembagian keuntungan, dikhawatirkan akan menghambat penelitian karena membatasi akses bahan dasar yang dibutuhkan untuk memerangi global pandemik.

Logika hukum paten tersebut berasal dari presenden kasus Moore v. the Regents University of California (1990). Moore menggugat University of California karena tanpa seizinnya telah menggunakan jaringan tisunya yang menyebabkan kanker dikomersialisasikan menjadi vaksin.

Dr Golde, dokternya Moore dari University of California, telah menggunakan extracted tissue untuk menciptakan cell line yang bisa dipatenkan dari T-lymphocytes-nya Moore. Cell line kemudian dijual ke perusahaan obat-obatan Swiss dan ternyata menghasilkan obat yang bernilai jutaan dolar.

Namun, Pengadilan Tinggi California memutuskan bahwa tisu yang dimiliki Moore itu bukan miliknya lagi setelah dokter memisahkan itu dari tubuh Moore. Pengadilan memutuskan Moore tidak berhak atas keuntungan yang diperoleh dari komersialisasi tisunya karena pengadilan tidak mengakui bahwa More mempunyai hak kepemilikan atas jaringan tisu tersebut.

Pengadilan juga menyatakan tisu tersebut tidak bernilai apa-apa bagi Moore, malah sebaliknya menyebabkan kematian. Intinya, sistem hak kekayaan intelektual dalam kondisinya yang sekarang tidak memfasilitasi pembagian keuntungan yang fair dari research di bidang kesehatan.

Berdasarkan konsep tersebut, Indonesia sebagai pengirim virus tidak berhak untuk mendapatkan sharing benefit dari komersialisasi vaksin. Inilah yang menjadi pangkal ketidakadilan sehingga hukum paten dianggap bertentangan dengan right to health dan usaha pemerintah negara berkembang di bidang kesehatan publik.

Untuk menjembatani kesenjangan ini, Doha Declaration of TRIPs Agreement dan Public Health disepakati. Namun, dalam konteks flu burung ini deklarasi tersebut tidak banyak membantu karena Indonesia belum mampu memproduksi vaksin flu burung sendiri.

Selanjutnya, Konvensi tentang Keanekaragaman Hayati yang didesain untuk mengusung kepentingan negara berkembang akan pentingnya pengungkapan negara asal sumber daya, izin (prior informed consent), dan benefit sharing juga tidak mencakup sumber daya genetik yang berasal dari manusia.

Namun, dari segi etika, pembagian keuntungan dari penelitian genetik dengan pihak pengirim sample bersifat imperatif dan sudah berkembang dengan baik. Bahkan, instrumen hukum yang mengatur tentang itu juga telah ada.

Misalnya, instrumen internasional hak asasi untuk pembagian keuntungan yang fair, termasuk di dalamnya HUGO Statement on the Principled Conduct of Genetic Research, UNESCO Universal Declaration on Human Genome and Human Rights 1997, HUGO Statement on DNA Sampling Control and Access, HUGO Statement on Benefit Sharing 2000, CIOMS International Ethical Guidelines for Biomedical Research involving Human Subject 2002, HUGO Statement on Human Genomic Databases 2003.

UNESCO International Declaration on Human Genetic Data 2003, pasal 19, menyatakan, keuntungan yang berasal dari penggunaan data genetik dan proteomik manusia atau sample biologi yang dikoleksi untuk tujuan keilmuan dan kesehatan harus dibagi dengan masyarakat secara keseluruhan dan komunitas internasional.

Jika instrumen tersebut diimplementasikan, akan membuka kemungkinan bagi Indonesia mendapatkan sharing benefit. Jadi, negara pengirim sample tidak harus meminta diskon harga vaksin atau menunggu budi baik perusahaan farmasi melakukan Coorporate Social Responsibility. Bagaimanapun, keberanian menteri kesehatan patut kita beri apresiasi.

Nurul Barizah, dosen Hukum Internasional dan Hak Kekayaan Intelektual pada Fakultas Hukum Unair, kini sedang menempuh PhD pada University of Technology, Sydney

Dari : Opini Bebas Indonesiaku