BOGOR (SINDO) – Rektor IPB Dr Ir Herry Suhardiyanto membantah tudingan Menteri Kesehatan Siti Fadillah Supari yang mencurigai adanya hidden agenda di balik penemuan bakteri enterobacter sakazakii dalam susu formula anak dan bubur bayi.

”Penelitian tersebut dibiayai APBN yang didahului dengan pengajuan proposal guna kajian ilmiah perguruan tinggi dan kepentingan masyarakat,” ujarnya kepada wartawan di Kampus IPB Dramaga, Bogor, kemarin. Tak hanya itu, Herry menjelaskan bahwa penemuan bakteri enterobacter dalam susu formula dan makanan bayi tersebut bukan mengada-ada.

Penelitian itu murni kepentingan ilmiah dan masyarakat banyak. Jadi, menurutnya, biarlah pihak yang berwenang, yakni Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), yang menyatakan sah atau tidaknya hasil penelitian tersebut.

”Yang jelas, berdasarkan hasil penelitian, tim kami benar adanya telah ditemukan bakteri dalam sampel-sampel susu formula dan makanan bayi yang diteliti itu. Kami dalam waktu dekat akan berkoordinasi dengan pihak departemen terkait, yakni Departemen Pertanian, Badan POM, dan Departemen Kesehatan pada Kamis (28/2) mendatang,” jelasnya.

Senada, Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) dan Komisi IX DPR melihat tidak ada agenda tersembunyi yang dikhawatirkan pemerintah—dalam hal ini Menkes. Mereka menilai pemerintah terlalu membawa masalah penelitian produk khusus bayi ke dalam ranah politik.

”Saya lihat apa yang dilakukan peneliti di IPB ya hanya pure meneliti karena mereka memang pekerjaannya seperti itu. Kita tidak lihat ada agenda tersembunyi apapun, itu terlalu politis,” jelas Kepala Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat BPOM Chusosi Syakur.

Menurut dia, para peneliti di IPB memang kerap melakukan pengujian atau penelitian terhadap berbagai produk makanan atau minuman. Biasanya mereka terus berkoordinasi dengan BPOM untuk memberi tahu hasil penelitian tersebut. Penelitian ini difokuskan pada kesesuaian persyaratan yang diterapkan BPOM dengan produk yang dijual di pasaran.

Seperti kendali mutu terhadap tanggal produksi, kandungan bahan, dan lainnya. Pihaknya pun tidak melihat adanya agenda tersembunyi jika para peneliti di IPB akan menjatuhkan salah satu produsen produk makanan bayi. ”Kami tidak lihat sejauh itu,” ujarnya.

Terkait langkah pengumuman produk makanan yang dianggap berbahaya bagi masyarakat tapi tidak segera diumumkan, dia menjelaskan hal itu masih dalam tahapan koordinasi dengan BPOM.

”Kalau IPB mau mengumumkan, silakan. IPB sebetulnya punya hak untuk mengumumkan masalah itu,” terangnya. Namun, pihaknya menyarankan agar koordinasi dilakukan dengan BPOM yang merupakan lembaga berwenang. Karena itu, saat ini pihaknya masih terus melakukan koordinasi dengan peneliti IPB untuk memperjelas hasil penelitiannya. Rencananya, pengumuman penelitian IPB akan dilakukan sesegera mungkin.

”Kalau dikabarkan Kamis akan diumumkan ya nanti kami undang, tunggu saja,” ujarnya. Dia menjelaskan pihaknya tidak mau gegabah dalam melakukan penarikan sebuah produk makanan atau minuman. Sebab, hal ini menyangkut kepentingan banyak pihak, termasuk dikhawatirkan dapat menimbulkan keresahan di kalangan pelaku bisnis makanan atau minuman.

Anggota Komisi IX DPR Hakim Sorimuda Pohan menilai, pemerintah (Menkes) terlalu reaktif menyikapi penelitian yang dilakukan pihak IPB. Menurut dia, seharusnya pemerintah yakni Depkes memberikan langkah konkret dengan menurunkan tim khusus untuk melihat hasil penelitian IPB tersebut. Kemudian, mendatangi produsen produk makanan bayi yang diindikasikan melakukan penyimpangan.

”Nanti bisa terlihat apakah produsen itu memang tidak benar dari awal atau mungkin mereka sudah benar di awal tapi terpengaruh karena cuaca buruk seperti sekarang,” terangnya. (haryudi/susi susanti)

Sumber : Koran Sindo