Dirjen LPE: Tidak Bisa Diundur Lagi
JAKARTA – Penundaan pemberlakuan tarif listrik progresif dengan skema insentif dan disinsentif tidak berlangsung lama. Rencananya, pemerintah tetap memberlakukan program tersebut mulai 1 April nanti.

Dirjen Listrik dan Pemanfaatan Energi Departemen ESDM Jacob Purwono mengatakan, penundaan dilakukan selama satu bulan untuk memberikan kesempatan kepada PLN melakukan sosialisasi. “Setelah ini, tidak bisa mundur lagi,” ujarnya di Kantor Departemen ESDM kemarin (4/3).

Seperti diwartakan sebelumnya, pemerintah sedianya memberlakukan program tarif listrik progresif mulai 1 Maret lalu. Namun, kemudian diputuskan untuk ditunda. Alasannya, ada resistensi kuat dari banyak kalangan dan kurangnya sosialisasi.

Dalam program tersebut, PLN akan memberikan insentif atau diskon jika pelanggan bisa berhemat 20 persen di bawah rata-rata konsumsi listrik nasional 2007. Sebaliknya, pelanggan yang tidak bisa berhemat akan dikenakan disinsentif atau denda.

Purwono menegaskan, program tersebut bakal diberlakukan mulai 1 April yang tagihannya dibayar pada Mei. Sebab, lanjut dia, program tersebut memang mendesak untuk dilakukan. “Kalau semakin mundur, potensi penghematan semakin kecil,” katanya.

Dia menyebutkan, dengan mundurnya program tersebut, potensi penghematan Rp 1,5 triliun diperkirakan menguap. Menurut dia, jika program tersebut dilakukan mulai 1 Maret, potensi penghematan hingga akhir tahun nanti Rp 15 triliun. Jika dimulai pada 1 April, potensi penghematan tinggal Rp 13,5 triliun.

Sebelumnya, PLN membuat perkiraan potensi pengehamatan jika program tersebut diberlakukan. Hitungannya, jika pelanggan PLN berhemat 20 persen, PLN bisa menghemat bahan bakar atau minyak solar untuk pembangkitnya 3,732 miliar liter per tahun atau ekuivalen dengan Rp 18,66 triliun.

Ketika ditanya apakan Departemen ESDM akan meminta persetujuan Komisi VII DPR yang membidangi sektor ESDM sebelum memberlakukan program tersebut, Purwono mengatakan bahwa itu tidak perlu dilakukan. “Sebab, ini aksi korporat,” jelasnya.

Dia mengatakan, PLN sudah diinstruksikan untuk terus menyosialisasikan pemberlakuan program tersebut. Misalnya, melalui media massa ataupun sosialisasi langsung ke masyarakat. “Sebab, itu memang sangat penting,” tuturnya.

Purwono menambahkan, hitungan rata-rata konsumsi nasional 2007 yang digunakan PLN untuk membuat patokan formula insentif dan disinsentif dinilai sudah tepat.

Karena itu, lanjut dia, desakan beberapa pihak yang mengatakan bahwa angka itu harus diaudit terlebih dahulu tidak beralasan. Sebab, angka tersebut didapat dari record atau rekaman data yang dilaporkan manajemen PLN tiga bulan sekali. “Jadi, bukan angka asal-asalan,” ujarnya.

Berkaitan dengan instruksi Presiden SBY untuk melaksanakan program tersebut secara bertahap, Purwono mengatakan bahwa yang dimaksud itu adalah langkah sosialisasinya. “Pemberlakuannya tetap serentak seluruh Indonesia,” katanya.

Menurut dia, esensi program tersebut bukan untuk menaikkan pendapatan PLN dengan disinsentif, namun mendorong masyarakat agar bisa berhemat. Karena itu, semua daerah harus ikut berhemat. “Apalagi, yang boros bukan hanya wilayah di Jawa,” sebutnya.

Menurut data PLN, ada empat daerah yang tergolong paling tinggi konsumsi listrik sehingga bisa dikategorikan boros. Yaitu, Jakarta-Tangerang, Riau, Kalimantan Timur, Bangka Belitung, dan Jawa Barat.

Sebagai gambaran, jika rata-rata konsumsi listrik nasional pelanggan rumah tangga R1 450 VA adalah 75 kwh per bulan, konsumsi pelanggan di Jakarta-Tangerang mencapai 139 kwh. Sedangkan Riau, Kaltim, dan Bangka Belitung masing-masing 103 kwh, serta Jabar 88 kwh.

Meski Purwono sudah menegaskan tarif progresif akan diberlakukan mulai 1 April, Menteri ESDM Purnomo Yusgiantoro belum menyebutkan kepastian kapan program tersebut diberlakukan. “Yang penting sosialisasinya dahulu,” ujarnya.

Ketika ditanya hilangnya potensi penghematan jika program tersebut diundur, Purnomo mengatakan masih ada beberapa cara untuk program penghematan. Misalnya, program lampu hemat energi.

Manajemen PLN menyatakan siap untuk terus menjalankan sosialisasi program tersebut. Direktur Pelayanan Pelanggan dan Niaga PT PLN Sunggu Anwar Aritonang mengatakan, pihaknya tetap menunggu keputusan resmi pemerintah terkait pemberlakuan program tersebut. “Intinya, kami jalankan apa yang diputuskan pemerintah,” tuturnya. (owi/roy)

Dari : Jawa Pos