Oleh Joni Murti Mulyo Aji

Seperti diberitakan di berbagai media akhir Januari lalu, untuk memenuhi kebutuhan konsumsi daging, pemerintah berencana mencabut larangan impor daging sapi dari Amerika Serikat (AS). Namun, hal itu mendapat reaksi keras dari peternak sapi. Peternak dan penggiat peternakan langsung tidak setuju atas rencana pemerintah karena mereka khawatir pembukaan kran impor dari AS akan berdampak pada turunnya harga daging sapi dan menyebabkan hancurnya peternakan dalam negeri yang didominasi peternak berskala kecil. Selain itu, pencabutan larangan impor dari AS dikhawatirkan akan menimbulkan ketergantungan terhadap impor dalam jangka panjang sehingga rencana tersebut belum bisa diwujudkan.

Setelah sempat tenggelam beberapa saat, isu pencabutan larangan impor sapi dari AS kembali mencuat akibat demo Asosiasi Pedagang Daging (APD) se-Jabodetabek karena kenaikan harga. Pada Rabu (20/2), karena dalam sepekan harga daging melonjak dari Rp48 ribu menjadi Rp52 ribu per kilogram, sekitar 2.000 pedagang daging berbondong-bondong menuju Istana Negara. Mereka menuntut pemerintah untuk menurunkan harga sapi impor maupun lokal. Mereka juga mendesak pemerintah menghilangkan monopoli perdagangan serta daging impor.

Seperti diketahui, sampai saat ini, pemerintah hanya mengizinkan impor daging sapi dari Australia dan Selandia Baru. Alasannya, kedua negara itu merupakan negara yang oleh Office International Des Epizooties (OIE) dinyatakan bebas dari penyakit sapi gila dan penyakit mulut dan kuku (PMK). Mengingat Indonesia masih dinyatakan bebas dari kedua penyakit berbahaya tersebut, pemerintah seharusnya konsisten untuk melindungi ternak potong lokal agar tidak tertular.

Kedua penyakit itu sangat berbahaya karena bisa meluluhlantakkan peternakan dan bisa tertular pada manusia. Penyakit sapi gila, yang belum diketahui secara pasti penyebabnya, dalam istilah ilmiah dikenal dengan nama bovine spongiform encephalopathy (BSE). Penyakit ini menyebabkan kerusakan otak dan tulang belakang pada sapi. Pada manusia, varian dari penyakit ini disebut sebagai creutzfeldt-jakob disease (vCJD). Sementara itu, penyakit mulut dan kuku disebabkan virus dapat mengakibatkan penurunan berat badan dan kepincangan. Manusia bisa tertular melalui kontak dengan hewan yang terserang.

Kalau kita menoleh ke belakang, pada pertengahan 2004, 141 kontainer importasi hewan dan produk turunannya disita pihak Bea dan Cukai. Sebanyak 48 di antaranya berasal dari AS. Pemerintah menolak impor daging dari AS setelah penemuan satu kasus penyakit sapi gila di AS pada Desember 2003. Secara keseluruhan, sampai saat ini, sudah ditemukan tiga kasus BSE dan tiga kasus vCJD di AS.

Berdasar latar belakang tersebut, pemerintah seharusnya tidak perlu melihat impor daging sapi dari ‘Negeri Paman Sam’ sebagai suatu alternatif. Meski oleh OIE kini AS sudah dinyatakan terbebas dari PMK dan aman dari ancaman mad cow, risiko tercemarnya daging AS oleh penyakit tersebut masih ada.

Tidak dapat dimungkiri, selain pengaruh tingginya harga minyak dunia, kenaikan harga daging sapi di Indonesia sedikit banyak dipengaruhi tingkat inflasi di Australia yang belakangan cukup tinggi. Oleh karena itu, keinginan untuk menghilangkan dominasi negara pengimpor daging bukanlah merupakan suatu hal yang buruk dan pemerintah perlu untuk mencari alternatif pemecahannya. Namun demikian, pertimbangan keamanan pangan harus tetap dikedepankan. Jangan sampai untuk mendapatkan harga yang lebih murah, kepentingan peternakan domestik jangka panjang yang jauh lebih penting harus dikorbankan.

Selain itu, pemerintah perlu mengambil pelajaran dari kasus kedelai, jangan sampai kita terjebak pada ketergantungan impor. Kedaulatan pangan harus tetap dikedepankan. Dengan total produksi sapi domestik lebih dari 70%, masih banyak cara lain yang bisa dilakukan untuk menggairahkan kembali industri peternakan sapi di Indonesia yang sempat terpuruk karena hantaman krisis.

Sejatinya, persoalan mendasar yang dihadapi industri peternakan di Indonesia adalah rendahnya produktivitas pembibitan dan tidak tersedianya cukup pakan di beberapa daerah tertentu. Oleh karena itu, upaya memajukan industri peternakan di Indonesia seharusnya dimulai dengan revitalisasi program pengembangan peternakan melalui pengembangan industri pembibitan dan peternakan di berbagai daerah potensial, terutama di kawasan timur Indonesia. Dengan ketersediaan lahan yang masih cukup luas serta pakan yang menjanjikan, kawasan timur Indonesia, utamanya Nusa Tenggara dan Irian Jaya, bisa menjadi substitusi Jawa yang produksi ternaknya semakin menurun.

Joni Murti Mulyo Aji, Kandidat doktor di University of Queensland Australia dengan spesifikasi agrobisnis

Dari :  http://jawabali.com/