JAKARTA – Setelah RUU Pemilihan Umum Legislatif rampung, KPU pun berani menetapkan jadwal Pemilu 2009. Dalam draf yang disusun penyelenggara pemilu itu, pemilihan presiden (Pilpres) langsung akan digelar pada 5 Juli 2009.

Apabila terjadi pemilu putaran kedua, KPU menyiapkan waktu 5-20 September 2009. “Pengesahan draf ini menunggu pengesahan UU Pemilu yang menjadi wewenang presiden,” ujar Ketua Pokja KPU Bidang Penyusunan Draf Tahapan Pemilu Abdul Aziz di gedung KPU, Jalan Imam Bonjol, Jakarta, kemarin (10/3).

Menurut Aziz, draf itu melalui proses revisi tiga kali akibat molornya pembahasan RUU Pemilu. “Ini sudah rencana yang tight, tinggal menunggu penomoran (UU Pemilu) dari presiden,” jelasnya.

Bagaimana dengan pemilihan umum legislatif? Pemilu legislatif dilangsungkan pada 5 April 2009, tiga bulan sebelum pilpres. Hasil suara pemilihan legislatif itulah yang akan menentukan partai mana saja yang berhak mengajukan paket calon presiden-wakil presiden. “Pelantikan presiden direncanakan pada Oktober 2009,” ungkap Aziz.

Kendati telah menetapkan jadwal pemilu, KPU belum bisa menjadwal tahapan proses verifikasi parpol dan calon anggota DPD. Sebab, KPU terbentur dengan verifikasi awal yang kini tengah dilakukan di Depkum-HAM. KPU berharap proses di Depkum-HAM selesai sebelum Mei. Dalam jadwal, proses di departemen yang dipimpin Andi Mattalatta itu berakhir 2 Mei. “Kalau sampai Mei, kami yang akan kesulitan,” katanya.

Dalam perhitungan KPU, daftar nomor urut calon parpol peserta pemilu selambat-lambatnya 5 Juli 2008. Proses verifikasi parpol di tingkat KPU membutuhkan waktu efektif dua bulan untuk memeriksa syarat kelengkapan parpol. “Setidaknya, kami bisa memiliki waktu sebelum Mei untuk melakukan sosialisasi kepada parpol baru,” ujar Aziz.

Untuk mengatasi problem tersebut, Aziz mengusulkan, Depkum-HAM sebaiknya melakukan proses verifikasi secara bertahap. Dalam arti, jika telah selesai dilakukan pemeriksaan berkas, sebaiknya parpol itu langsung diberi SK badan hukum agar bisa langsung mendaftar di KPU. “Ini baru usul, kami segera layangkan surat resmi agar bisa segera direspons,” katanya. Untuk pendaftaran DPD, Aziz menyatakan penetapan jadwalnya disesuaikan setelah penetapan tanggal verifikasi parpol. (bay/tof)

Dari : Jawa Pos