Serbia pada Selasa (11/3) mengumumkan negara itu tidak bermaksud menjatuhkan embargo atas Kosovo, tidak pula menggunakan kekuatan militer menyusul Pristina mendeklarasikan kemerdekaannya dari Beograd, bulan lalu.

Menteri Luar Negeri Serbia Vuk Jeremic di depan 15 anggota Dewan Keamanan (DK) PBB mengatakan mereka “sepatutnya makmur dalam perdamaian, keamanan, dan rekonsiliasi dengan semua tetangga dalam suatu masyarakat yang memiliki harapan dan saling memaafkan”.

“Inilah mengapa Serbia tidak bermaksud menjatuhkan embargo, dan mengapa kami memiliki kebijakan tidak menggunakan kekuatan senjata,” ujarnya.

Kosovo, yang sebagian besar penduduknya etnik Albania, telah memproklamasikan kemerdekaan dari Serbia pada 17 Februari atas dukungan dari negara-negara seperti AS dan sebagian besar Uni Eropa. Sebelumnya, menjelang kemerdekaan Kosovo, Serbia mengancam akan menggunakan tekanan ekonomi, politik dan diplomatik untuk mencegah kemerdekaan tersebut.

Sementara itu, Duta Besar Rusia Vitaly Churkin, yang negaranya mendukung Serbia dan saat ini menjadi presiden bergilir DK PBB, mengatakan pihaknya telah mengedarkan suatu pernyataan kepada anggota lian DK PBB setelah pidato Menlu Serbia itu.

Sebagai tambahan untuk menguatkan Resolusi 1244 saat ini, yang telah memberi kuasa PBB untuk menyiapkan otonomi sementara dengan mengakui integritas wilayah Serbia, rancangan resolusi itu juga menyokong Misi Pemerintahan Sementara PBB di Kosovo, dan menyerukan untuk secara bersama membuat peta jalan bagi wilayah Kosovo agar menghasilkan ‘solusi yang diterima semua pihak’.

Ketika menanggapi isi naskah rancangan resolusi itu, Dubes Inggris John Sawers mengatakan bahwa bila rangcangan itu tak diubah, negaranya tidak akan mendukungnya. “Hal itu dapat diterima jika, pertama, masalah itu secara radikal diubah, dan kedua, penting semua anggota DK PBB secara radikal mengubah posisi mereka, dan kami pun akan secara radikal mengubah sikap kami,” katanya.

“Kami berharap hal itu akan menjadi dasar bagi DK PBB untuk membawa semua pihak untuk terus berdialog guna mencapai kesepakatan mengenai masalah penting ini dan bagi anggota Dewan untuk dapat menyatukan posisi,” kata Churkin.

Pasukan NATO Latihan di Kosovo Utara

Pasukan pemelihara perdamaian pimpinan NATO (KFOR), Selasa (11/3), memulai pelatihan militer di daerah yang didominasi etnik Serbia di Kosovo utara.

Personel pemelihara perdamaian KFOR terlibat dalam pelatihan dua-hari di daerah sekitar Danau Gazivoda di dekat Zubin Potok, kata Etienne du Fayet, Juru Bicara KFOR. Ditambahkannya, pasukan militer internasional tersebut melakukan pelatihan penggelaran personel dan peralatan di daerah rusuh.

“Pelatihan itu juga memungkinkan tentara KFOR mampu bereaksi secara cepat di seluruh Kosovo jika situasi memerlukannya,” kata Du Fayet.

Helikopter dan kendaraan lapis baja militer lain akan bergabung dalam pelatihan itu dari Kosovo tengah.

Daerah pelatihan tenang, kata militer, tapi suasana tetap tegang. Banyak perlengkapan dan personil militer KFOR ditempatkan di Kosovo utara, setelah proklamasi kemerdekaan sepihak pada 17 Februari.

Hanya dua hari kemudian, orang Serbia yang marah membakar dua tempat penyeberangan antara Kosovo dan Republik Serbia. Salah satunya berada di daerah tempat pelatihan militer itu.

Komandan KFOR Xavier de Marnhac sebelumnya mengatakan pasukan pemelihara perdamaian bertindak sejalan dengan Resolusi 1244 Dewan Keamanan (DK) PBB, yang menjamin lingkungan aman bagi semua warga Kosovo.

KFOR tak memiliki rencana bagi penempatan tentara tambahan di daerah itu, kecuali rotasi normal, kata de Marnhac.

Wakil Perdana Menteri Kosovo Hajredin Kuqi mengatakan, Kosovo memerlukan pusat pengambil keputusan yang unik mengenai perlindungan perbatasan tersebut. “Kami meminta mitra internasional kami untuk memiliki pusat keamanan internasional, memperluas wewenangnya di seluruh wilayah Kosovo,” kata Kuqi.

Menteri luar negeri beberapa anggota Uni Eropa mengusulkan di Brussels bahwa UNMIK dapat mengamankan perbatasan Kosovo utara.

Kuqi mengatakan pemerintah Pristina masih belum mengambil sikap akhir apakah UNMIK dapat melindungi perbatasan Kosovo. Perlindungan perbatasan di bagian utara tetap menjadi tantangan serius bagi Kosovo.

Sabtu lalu, hampir tiga pekan setelah proklamasi kemerdekaan, Perdana Menteri Kosovo Hashim Thaci dapat membuka tanda perbatasan pertama dengan tulisan Welcome to Republic of Kosovo di daerah yang didominasi etnik Albania. Dua tanda lagi dibuka oleh pemerintah Kosovo, Selasa.

Di beberapa bagian wilayah utara, orang Serbia setempat menentang keras setiap tanda negara Kosovo. Mereka menganggapnya sebagai tidak sah dan palsu.

Dari : Media Indonesia