PT PLN benar-benar merealisasikan program penghematan. Setelah program insentif dan disinsentif (diskon dan denda) dibatalkan, BUMN kelistrikan itu menerapkan sistem tarif nonsubsidi.

Direktur PLN Jawa, Madura, dan Bali (Jamali) Murtaqi Syamsuddin menjelaskan, program tersebut akan diberlakukan bagi pelanggan dengan daya 6.600 VA dan R3 (6.600 VA ke atas), baik rumah tangga, bisnis, maupun pemerintahan. “Kami akan menerapkan mulai 1 April besok (hari ini, Red) untuk tagihan yang dibayar Mei,” ujarnya di sela Rapimnas Kadin kemarin (31/3).

Rencananya, program itu diterapkan di lima wilayah dengan konsumsi listrik tertinggi. Yakni, Jakarta-Tangerang, Kalimantan Timur, Bangka-Belitung, Riau, dan Jawa Barat. “Ini tahap pertama,” katanya.

Menurut Murtaqi, PLN saat ini mendapat target penghematan Rp 2,7 triliun. Karena itu, agak berat bagi PLN kalau program tersebut hanya dilakukan di lima wilayah. “Nanti juga diterapkan di wilayah lain,” ungkapnya.

Bagaimana mekanismenya? Dia menjelaskan, PLN menggunakan acuan data rata-rata pemakaian listrik yang sudah dipublikasikan. Misalnya, bagi pelanggan dengan daya 6.600 VA, pemakaian rata-rata tahun lalu sebesar 1.049 Kwh. Dengan target penghematan 20 persen, PLN menentukan batas pemakaian hemat untuk 6.600 VA adalah 839 Kwh per bulan.

Jika konsumsi listrik pelanggan 6.600 VA selama sebulan lebih dari 839 Kwh, kelebihan pemakaian akan dihitung dengan tarif nonsubsidi Rp 1.380 per Kwh. Pemakaian hingga 839 Kwh dihitung dengan tarif subsidi seperti saat ini, yaitu Rp 560 per Kwh.

Meski program tersebut berlaku bagi pelanggan dengan daya 6.600 VA dan R3, Murtaqi berjanji terus menyosialisasikan kepada seluruh pelanggan PLN.

Apakah pelanggan dengan daya lebih kecil juga bakal dikenai tarif nonsubsidi? “Pelanggan R1 tidak akan masuk dalam program ini,” tegasnya.

Kategori R1 atau rumah tangga kecil adalah pelanggan dengan daya 450 VA, 900 VA, 1.300 VA, dan 2.200 VA.

Pelanggan R2, atau pelanggan dengan daya antara 2.200 VA hingga 6.600 VA, bisa jadi akan masuk dalam program tarif listrik nonsubsidi. “Tetapi, itu tergantung evaluasi dan juga hasil konsultasi dengan pemerintah,” ujarnya.

Dirjen Listrik dan Pemanfaatan Energi (LPE) Departemen ESDM J. Purwono menambahkan, PLN juga akan menerapkan program lain untuk mencapai target penghematan. Yakni, lampu hemat energi (LHE) serta MFOnisasi atau penggantian penggunaan bahan bakar solar pada pembangkit listrik PLN dengan MFO atau minyak bakar. (Jawa Pos)