Oleh: Sukemi

UPAYA Depkominfo memblok situs-situs negatif atau yang bermuatan pornografi agar tidak bisa diakses masyarakat perlu dukungan nyata dari masyarakat. Tentu ini bukan karena pemerintah ingin membatasi warganya dalam memperoleh informasi, tapi lebih pada persoalan yang lebih besar lagi, melindungi moral bangsa.

Siapa pun sepakat, teknologi memang selalu punya dua sisi yang saling bertolak belakang, ibarat sebilah pisau. Internet sebagai salah satu produk teknologi juga demikian, tidak hanya berdampak positif untuk dijadikan sebagai bahan untuk menambah pengetahuan, tapi di sisi lain, ada dampak negatif bahkan antiproduktif, ketika pengguna memanfaatkan internet untuk men-down-load situs-situs yang tidak bermanfaat (baca: pornografi).

Pada sisi negatif inilah kiranya kita sepakat apa yang dilakukan pemerintah untuk memblok situs-situs porno itu merupakan bagian dari upaya melindungi masyarakat. Apalagi diketahui, beberapa negara di luar negeri juga melakukan hal yang sama dalam memblok situs-situs negatif agar tidak bisa diakses.

Sebut saja China sebagai misal, di negeri ini, router di backbone nasional dapat memblok situs-situs yang “berbahaya” baik untuk ideologi negara maupun pornografi, juga situs pencari semacam “Google”, MSN Space-nya Microsoft, diblok. Tujuannya jelas, untuk mendorong self censorship situs tersebut. Karena itu, China memiliki situs pencari sendiri yang isinya sudah memfilter situs-situs dan konten “berbahaya”.

Tentu bukan hanya China yang memang memberlakukan itu karena mungkin kita beranggapan negara tersebut bukanlah negara yang demokratis. Di Amerika Serikat, meski supreme court (Mahkamah Agung) telah membatalkan UU untuk sensor situs, tapi tetap membolehkan untuk menyensor sekolah dan perpustakaan yang dibiayai negara federal di bawah undang-undang CIPA (Children’s Internet Protection Act).

Di beberapa negara Eropa seperti Jerman, Prancis, Inggris, Italia, dan Swsis, meski pengadilan dan/atau pemerintah meminta ISP untuk memfilter akses penggunanya, utamanya pornografi anak-anak, tapi dorongan banyak bersifat sukarela atau self censorship.

Pada titik inilah -self censorship- sebetulnya keinginan besar pemerintah untuk “memerangi” situs porno, karena disadari bahwa hanya melalui kekuatan dan kesadaran individulah situs-situs negatif itu bisa berjalan efektif.

Tiga Layer

Bagaimana jika pemerintah meniru negara seperti China atau negara-negara Arab dalam memblok situs yang masuk atau dapat diakses di negara itu? Jawabnya tentu hal itu tidak mungkin dilakukan karena ideologinya sudah pasti berbeda, masyarakat dan cara pandang bangsanya pun tidak sama. Karena itulah, untuk merealisasikan berbagai kemungkinan di dalam memblok situs-situs negatif, diambil pendekatan tiga layer yang bisa dilakukan pemerintah.

Layer pertama berkait dengan self censorship, di mana pemerintah menyiapkan masing-masing individu di masyarakat untuk semaksimal mungkin memiliki self censorship melalui edukasi dan penyiapan paket-paket soft ware gratis berkait dengan upaya melakukan sensor terhadap situs-situs yang negatif.

Layer kedua, di lingkungan kampus, lembaga pendidikan, departemen, warnet, di mana struktur networking pemanfaatan atau penggunaan internetnya jelas, pemerintah meminta kepada para admin di masing-masing lingkungan itu untuk punya kesadaran sama di dalam melakukan pengawasan atau membloking situs-situs negatif.

Layer ketiga, di tingkat paling tinggi, pemerintah akan bekerja sama (mengajak) dengan para internet service providers (ISP) untuk memblok lalu lintas terhadap situs-situs yang tidak baik. Pemblokiran dilakukan bukan pada content-nya, karena ini akan lebih sulit, tapi dilakukan pemblokiran pada semua situs yang ditengarai bermuatan negatif. Artinya, kita tidak mengawasi atau memblok pada isi atau informasi apa yang dibawa, tapi lebih pada mengawasi jenis situs apa yang harus diblok karena teridentifikasi membawa muatan-muatan negatif.

Tapi perlu dipahami, apa yang dilakukan pemerintah dalam melakukan pemblokiran itu pendekatannya bukan menghambat masyarakat mengakses berbagai informasi, tapi lebih pada bagaimana kita melindungi masyarakat dari pengaruh negatif terkait keinginan untuk membangun bangsa ini lebih baik lagi.

Karena itulah, berulang kali disampaikan, untuk menjawab atas pertanyaan: Alasan apa pemerintah melakukan pemblokiran terhadap situs-situs porno? Selalu dijelaskan dengan pertanyaan balik: Adakah selama ini bangsa yang besar dan bermartabat dibangun dengan pendekatan-pendekatan pornografi dan kekerasan?

Adakah sebuah bangsa berhasil membangun masyarakatnya dengan pornografi? Jika jawabannya tidak, itulah alasannya kenapa pemerintah melakukan pemblokiran.

Belum lagi jika disajikan fakta-fakta bahwa kehadiran situs-situs pornografi telah mengintai pengguna internet, terutama anak-anak. Sebut saja, misalnya, apa yang dirilis London School of Economics Edisi Januari 2002, yang menyatakan 90 persen anak-anak usia 8-16 tahun pernah melihat situs porno di internet, dan kebanyakan secara tidak sengaja.

Internet-filter-review.com juga mengungkapkan, usia 11 tahun adalah usia rata-rata anak-anak melihat situs porno, dan konsumen terbesar situs porno adalah anak-anak umur 12-17 tahun. Sementara itu, telegraph.co.uk menyampaikan satu dari lima anak menggunakan chat room telah didekati pedophile secara online. Sedangkan San Diego Police Dept menyatakan, dua dari lima korban kekerasan seks dengan umur 15-17 tahun disebabkan oleh internet. Demikian juga, Journal of Adolescent Health Edisi November 2004 menjelaskan, 76 persen korban eksploitasi seksual disebarkan internet pada usia 13-15, dimana 75 persennya adalah perempuan.

Fakta-fakta itu sengaja disampaikan berkait dengan betapa pentingnya memberikan perlindungan terhadap masyarakat dari “serbuan” situs-situs negatif.

Tentu pada batas ini, pemerintah tidak sedang membatasi warganya untuk mengakses informasi dari belahan dunia lain, karena disadari, internet di satu sisi dapat dijadikan sebagai sumber pengetahuan. Karena itu, harus dilakukan desakralisasi sehingga melalui desakralisasi ini, semua masyarakat dapat atau mengerti tentang internet.

Tapi di sisi lain, internet juga dapat berakibat negatif manakala dimanfaatkan atau digunakan untuk mengakses situs-situs yang tidak atau kurang baik.

Sukemi, staf khusus Menkominfo Bidang Komunikasi Media

Sumber : Jawa Pos