Oleh Ahmad Sadeli

Madrasah, mengutip Direktur Jenderal Pendidikan Islam Departemen Agama, Yahya Umar, adalah forgotten community. Maknanya, kira-kira, adalah bahwa madrasah memberikan sumbangan besar pada pendidikan Indonesia, namun kerap kali kebijakan pendidikan melupakan keberadaan madrasah.

Sebagai gambaran peran madrasah dalam dunia pendidikan dapat dikemukakan beberapa perjuangan di daerah terpencil. Pada beberapa daerah terpencil, pemerintah kadang masih sibuk dengan urusan peningkatan ekonomi. Sementara pendirian lembaga sekolah kadangkala belum menjadi prioritas. SD di banyak desa atau kecamatan belum didirikan. Kalau pun ada, letaknya jauh di desa tetangga atau kecamatan tetangga. Pada saat itu, dengan inisiatif bersama dan dengan ghirah keagamaan, masyarakat mewakafkan harta dan ilmunya untuk mendirikan madrasah ibtidaiyah (MI). Barulah setelah beberapa MI berdiri, pemerintah mendirikan SDN.

Setelah di satu daerah memiliki banyak lulusan SD, pemerintah juga kerap alpa menyediakan pendidikan lanjutan, SMP. Pada saat itu juga, masyarakat bahu membahu menyediakan lembaga pendidikan lanjutan, mereka mendirikan madrasah tsanawiyah (MTs). Hal ini dapat dibuktikan dengan cara sederhana. Hitung saja berapa jumlah MTs. swasta, lalu bandingkan dengan keberadaan MTs negeri. Di Depok, sebagai contoh, terdapat sekitar 300 MTs. swasta dan hanya satu MTs. negeri. Sementara di banyak daerah masih banyak yang belum memiliki SMPN atau MTsN, untungnya diselamatkan oleh kehadiran MTs. swasta.

Komunitas terpinggirkan

Sebagai gambaran partisipasi masyarakat Indonesia dalam pendirian lembaga sekolah dapat dikemukakan perbandingan ini. Pada tingkat pendidikan dasar, jumlah MI negeri hanya 4,8%, sedangkan MI swasta 95,2%. Keadaan ini terbalik dengan SDN yang berjumlah 93,1%, sedangkan SD swasta 6,9%. Keadaan serupa juga terjadi pada tingkat SLTP, yakni MTsN berjumlah 24,3%, sedangkan MTs. swasta 75,7%. Sebagai perbandingan, di lingkungan Depdiknas SMPN berjumlah 44,9%, sedangkan SMP swasta 55,9%. Demikian pula pada tingkat SLTA, MAN berjumlah 30%, sedangkan MA swasta 70%. Di lingkungan Depdiknas, SMUN berjumlah 30,5%, sedangkan SMU swasta 69,4%.

Melalui pendirian MI ini, warga negara Indonesia mulai mendapatkan hak untuk “melek huruf”, juga “melek agama”. Hal ini sudah terjadi jauh sebelum program Paket A, B atau C berlangsung. Atau jauh sebelum program Wajar Dikdas 9 tahun. Namun bagaimana nasib madrasah? Bagaimana kebijakan pemerintah terhadap keberadaan madrasah?

Pada tahun anggaran 1999/2000, sebagai salah satu contoh, pemerintah mengeluarkan kebijakan pembiayaan pendidikan per siswa untuk MIN adalah Rp 19.000,00 sedangkan SDN Rp 100.000,00 (1:5,2). Kemudian, MTsN Rp 33.000,00 sedangkan SMPN Rp 46.000,00 (1:1,4). Sedangkan SMUN Rp 67.000,00 (1:1,3) dan IAIN Rp 50.000,00 sedangkan UN/institut negeri Rp 150.000,00 (1:3). Kebijakan ini sungguh timpang, terlebih lagi kebijakan ini masih terfokus pada madrasah-madrasah negeri yang hanya 10%-nya saja dari keseluruhan madrasah yang ada.

Ketakberimbangan ini masih terus berlangsung sampai saat ini. Ketika anggaran pendidikan dinaikkan menjadi 20%, pemerintah daerah membatasi pendidikan hanya untuk pendidikan umum. Madrasah kerap tidak masuk dalam kategori anggaran. Alasannya sangat teknis, bahwa madrasah telah menjadi tanggung jawab departemen agama. Padahal pada sisi lain, laporan partisipasi masyarakat dalam pendidikan yang dilakukan pemerintah daerah (dalam rangka penghitungan IPM, misalnya) memasukkan data-data madrasah sebagai capaian program pembangunan pendidikan.

Ketakberimbangan yang lain terdapat pada perlakuan pemerintah terhadap guru-guru madrasah swasta. Peluang sertifikasi lebih banyak diberikan pada guru-guru sekolah nonmadrasah. Ini berarti ketika ada wacana tentang nestapa nasib guru, yang dimaksudkan adalah nasib guru nonmadrasah.

Persatuan guru madrasah

Madrasah memang “komunitas yang terlupakan” bahkan dapat juga ditegaskan sebagai “komunitas yang terpinggirkan”. Walaupun demikian, dengan segala keterbatasan penghargaan terhadap mereka, mereka tetap mewakafkan waktunya bagi kecerdasan bangsa. Untuk dapat memenuhi kebutuhan ekonominya, sebagian guru-guru madrasah berprofesi ganda sebagai tukang ojek, pedagang keliling, dan sebagainya. Lalu, dengan tetap berprasangka baik bahwa seluruh diskrimansi pemerintah disebabkan minimnya informasi, guru-guru madrasah di Jawa Barat bersepakat untuk mendirikan persatuan guru madrasah (PGM).

PGM adalah organisasi profesi bagi guru-guru madrasah yang ada di Indonesia dengan mengacu dan berlandaskan pada UU No. 20/2003, UU No. 14/2005, dan PP No. 55/2007. PGM didirikan untuk memperjuangkan 250.000 guru madrasah di Jawa Barat yang patut dan pantas untuk mendapat perlakuan dan pengakuan yang sama dari berbagai pihak, baik masyarakat maupun pemerintah, pusat maupun daerah.

PGM Jawa Barat sebenarnya merupakan kelanjutan dari beberapa perjuangan guru madrasah di daerah. Semenjak tahun 2002, misalnya, beberapa guru madarasah di Bekasi, Bogor, Bandung, dan Bekasi telah mendirikan PGM –atau dengan nama yang lain– dan memperjuangkan nasib guru madrasah. Perjuangan PGM di beberapa kota dan kabupaten kini telah menunjukkan hasil yang signifikan. Di Kota Bekasi, misalnya, kini guru madrasahnya mendapatkan tunjangan kesra dari APBD-nya. Kota Bandung, Kab. Bogor, dan Depok mendapatkan alokasi dana komite dari pemdanya.

Atas dasar pengalaman ini, guru-guru madrasah berkesimpulan bahwa kebijakan pemerintah daerah yang tidak seimbang disebabkan oleh ketidakadaan informasi yang berimbang mengenai madrasah. Lalu pada tanggal 27 Desember 2008, 11.000 guru madrasah (guru mengaji, RA, MI, MTs. MA, dan dosen agama) dari seluruh Jawa Barat berkumpul di Gasibu mendeklarasikan PGM Jawa Barat. Semua guru madrasah menegaskan keberadaannya bahwa mereka harus terus meningkatkan profesionalismenya agar mampu bersaing dan bersanding dengan guru sekolah pada umumnya. Kemudian, mendorong pemerintah agar memperlakukan guru madrasah sama dengan memperlakukan guru pada umumnya. Lalu, meningkatkan martabat dan kesejahteraan guru madrasah dan menggali dan meningkatkan potensi dan kualitas guru madrasah sehingga mampu beraktualisasi, berinovasi, dan berkreasi.

Dengan visi “Terwujudnya Guru Madrasah yang Berkualitas, Sejahtera, dan Bermartabat” PGM Jawa Barat menjadi mitra pemerintah Jawa Barat untuk mencapai peningkatan IPM yang dicita-citakan.

Bila kita merujuk pada filosofi demokrasi bahwa inspirasi masyarakat menjadi dasar dari kebijakan, maka keberadaan madrasah (dengan tingkat partisipasi 90%) dapat menjadi landasan bagi seluruh program pembangunan. Di masa depan, dengan demikian, pemerintah daerah dapat menjadikan madrasah sebagai ujung tombak peningkatan daya baca, daya beli, dan daya sehat.

Saatnya kini untuk memperjuangkan pendidikan dengan bercermin pada apa yang sudah dilakukan oleh masyarakat.***

Penulis, pengurus Persatuan Guru Madrasah Jawa Barat.
(Pikiran Rakyat)