Oleh H Ibnu Djarir
Ketua MUI Provinsi Jawa Tengah.

Jaya Suprana, bos jamu cap Djago dan pendiri MURI, pada 18 Maret lalu membuat pernyataan yang bisa menyinggung perasaan umat beragama. Dalam sambutannya pada acara Pekan Panutan Penyampaian SPT Tahunan PPH Tahun 2007 KPP Pratama Semarang, Jaya Suprana menyatakan bahwa pencantuman nomor pokok wajib pajak ( NPWP ) dalam kartu tanda penduduk ( KTP ) lebih penting daripada pencantuman status agama. Pencantuman agama dalam KTP tidak ada artinya.

Ide Jaya Suprana ini seandainya dilaksanakan mempunyai dampak negatif yang sangat luas, bahkan akan mendapat reaksi keras dari ormas-ormas keagamaan, khususnya ormas-ormas Islam. Kita tidak dapat menganggap enteng keberadaan umat Islam yang merupakan mayoritas di negeri ini.

Dia seorang tokoh bisnis dan budaya yang namanya cukup dikenal oleh masyarakat luas karena sering tampil di publik dan media massa. Kata-katanya sering humoris, tetapi sering juga mengemukakan pendapat-pendapat yang kontroversial, seperti halnya tentang tidak perlunya kolom agama di KTP tersebut.

>> Selengkapnya …