Sebut saja namanya Budi. Pria paruh baya yang tinggal di Desa Manis Lor, Kec Jalaksana, Kab Kuningan, Jawa Barat, ini menjadi anggota Jemaat Ahmadiyah pada 1983. Selama menjadi pengikut Mirza Ghulam Ahmad (MGA), dia mengaku selalu mengalami pergolakan batin.

Sekitar 25 tahun lalu, orang-orang Ahmadiyah mendatanginya, menawarkan bantuan materi. Budi yang sedang terlilit masalah ekonomi tentu saja senang.

Tapi, si pemberi bantuan mensyaratkan masuk Ahmadiyah. Tak begitu memahami hakikat Ahmadiyah, Budi mau saja dibaiat. Tapi, setelah resmi menjadi penganut Ahmadiyah, Budi mulai merasakan kejanggalan. Antara lain, soal adanya nabi setelah Nabi Muhammad SAW. Budi juga tak bisa lagi shalat di sembarang masjid, karena penganut Ahmadiyah dilarang shalat di belakang imam non-Ahmadi.

Selain itu, Budi juga diharuskan menyetorkan uang pengorbanan sebesar 10 persen dari total penghasilan setiap bulan. Sesuatu yang dinilainya memberatkan. ”Karena miskin, mereka suka ‘tidak menganggap’ dan sepertinya memandang sebelah mata ke saya,” kata Budi dengan logat Sunda.

Budi juga minder karena tak mampu membeli ‘kavling surga’. Padahal, hanya bila dikubur di tempat itulah, mereka mendapat jaminan masuk surga. Sudah 20 orang yang dikuburkan di sana, setelah membayar jutaan rupiah. Adanya doktrin-doktrin yang tak lazim yang berlawan dengan yang didapatnya selama ini, dan tak leluasa lagi bergaul dengan masyarakat, membuat batin Budi bergolak. ‘Hidup saya terasa mengambang, jauh dari ketenangan,” kata Budi kepada Republika di Manis Lor, beberapa waktu lalu.

Selama bertahun-tahun, Budi mengabaikan pergolakan batinnya, sampai akhirnya dia tak tahan lagi. Awal 2008, dia memutuskan keluar. ”Saya sekarang lebih tenang, tidak dikejar-kejar pengurus Ahmadiyah yang menagih uang pengorbanan. Saya juga bisa shalat Jumat di mana saja.” Orang seperti Budi tak sedikit. Hasan Mahmud Audah, direktur umum seksi bahasa Arab Jemaat Ahmadiyah yang berpusat di London, juga keluar dari ajaran Mirzaiyah itu pada 17 Juli 1989.

Padahal, sebelumnya dia adalah seorang mubaligh Ahmadiyah dan pernah menetap lama di Qadian. ”Menurut pendapat saya, Islam itu telah tampak dalam keadaan sempurna dengan Nabi Muhammad SAW dan tidak membutuhkan Mirza Ghulam Ahmad untuk menyempurnakannya,” katanya dalam bukunya, Al-Ahmadiyyah, Aqa’id Wa Ahdats.

Di buku yang telah diterbitkan Lembaga Penelitian dan Pengkajian Islam (LPPI) dengan judul Ahmadiyah; Kepercayaan-kepercayaan dan Pengalaman-pengalaman itu, Audah memburaikan isi perut Ahmadiyah. Mulai dari doktrin-doktrinnya, administrasi, sanpai keuangannya.

Soal doktrin-doktrinnya, dia mencantumkan banyaknya wahyu MGA yang kontradiktif. Dia juga menyoroti wahyu-wahyu MGA yang sangat mendukung Inggris–yang saat itu menjajah India, soal kengototan MGA mengawini gadis 17 tahun, dan MGA yang menggunakan ucapan-ucapan berisi caci maki dalam ‘wahyu-wahyunya’–termasuk saat merendahkan Nabi Isa.

Selain itu, dia menulis bahwa menjadi penganut Ahmadiyah sangat banyak dituntut mengeluarkan uang. Mulai dari setoran bulanan sebesar enam persen penghasilan, 10-13 persen penghasilan untuk memesan kavling surga, serta sumbangan untuk kegiatan tahunan seperti jalsah salanah. Total ada sekitar 10 item sumbangan yang harus disetorkan kepada pimpinan Ahmadiyah, yang berakhir di Jemaat Ahmadiyah Pusat di London. Audah mengatakan dana itu dalam pengawasan langsung khalifah, dan tak seorang pun mengetahui dikemanakan dana-dana itu.

Jumlah pengikut
Saat ini, pihak Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI) mengklaim penganut Ahmadiyah telah mencapai 150 juta, tersebar di 120 negara. Adapun di Indonesia, jumlah penganutnya 500 ribu. Soal klaim-klaim, Audah menilainya banyak yang kebesaran. Mirza Thahir yang merupakan khalifatul masih IV, dalam wawancaranya dengan Sunday Times, Desember 1989 lalu, kata Audah, menyatakan pengikut Ahmadiyah hanya sekitar 10 juta, tersebar di 80 negara. Jumlah 10 juta itu pun dinilai Audah meragukan.

Dari 80 negara atau 120 negara, Audah menyatakan sebenarnya kebanyakan hanya 1-1.000 orang Ahmadiyah di setiap negara. Di Cina, bisa dihitung dengan jari. Di Mesir, hanya 30-40 orang. Di Inggris yang merupakan pusatnya, hanya 8.000-an orang. Itu pun imigran Pakistan. Negara-negara yang penganut Ahmadiyahnya besar, hanya di Pakistan, Ghana, dan Nigeria. ”Padahal, ajaran ini telah berumur hampir 100 tahun,” kata Audah. Propaganda-propaganda lewat Muslim Television Ahmadiyyah (MTA) soal besarnya jumlah penganut Ahmadiyah, kata Audah, sebenarnya hanya menipu diri.

Di Indonesia, penganut Ahmadiyah tak diketahui pasti. Yang terbesar terkonsentrasi di dua tempat, yaitu Manis Lor dan Pancor, Lombok Tengah, NTB. Di Manis Lor, Ahmadiyah yang masuk tahun 1954, kini dianut 70 persen dari 4.200 jiwa. Di NTB, jumlah mereka disinyalir hanya beberapa ribu. Di Kampus Mubarak, Parung, Bogor, yang merupakan markas pusat JAI, juga tak banyak orang Ahmadiyah. Saat Republika mengunjungi tempat itu, Ketua RT 03/04, Ismat, mengatakan hanya ada 12 kepala keluarga (KK) di RT 03. Belasan KK lainnya di RT 01. ”Tapi, rumah-rumah mereka sering kosong,” katanya.

Alhasil, klaim 500 ribu penganut Ahmadiyah di Indonesia memang tanda tanya besar. Seperti markas pusatnya di London, yang ditonjolkan JAI adalah jumlah cabang. Pada 2005, misalnya, JAI mengklaim memiliki 305 cabang di seluruh Indonesia. Saat datang ke Indonesia, Khalifah Mirza Tahir, juga mendatangi Manis Lor, Juni 2000 lalu. Pulang dari Indonesia, Mirza Tahir berkata kepada majalah Al Fadhl International edisi Juli 2000: ”Saya tegaskan kepada kalian bahwa Indonesia pada akhir abad baru ini, akan menjadi negara Ahmadiyah terbesar di dunia ….”

Kata-kata seorang khalifah, bagi warga Ahmadiyah, tak ubahnya separuh wahyu, bahkan wahyu–karena mereka meyakini wahyu tak terputus. Tapi, yang terjadi dalam kenyataan malah sebaliknya. Warga Muslim NTB marah atas adanya penganut ajaran itu dan membuat warga Ahmadiyah terusir. Di Bogor, warga yang gerah telah menutup Kampus Mubarak. Di Manis Lor, sampai saat ini suasananya seperti bara dalam sekam. Di berbagai sudut jalan, tergantung pengumuman anti-Ahmadiyah.

Junaidi, ketua Remaja Masjid Al Huda, Manis Lor, mengatakan warga telah berupaya mengembalikan warga Ahmadiyah kepada Islam. ”Kami sayang kepada mereka karena mereka adalah saudara kami. Kami hanya ingin mereka kembali pada ajaran Islam yang sesungguhnya. Itu saja,” katanya.

Sejumlah ulama sebelumnya juga mengajak penganut Ahmadiyah untuk ruju’ilal haq atau kembali kepada kebenaran. Sebelumnya, MUI dan ormas-ormas Islam bersedia membuka pintu untuk membimbing warga Ahmadiyah. Bangsa ini memang tak membutuhkan Ahmadiyah dan Mirza Ghulam Ahmad yang mengaku nabi dan memperjualbelikan kavling surga. lis/osa/run

Ahmadiyah Akhirnya Dilarang

Di semua cabang, Mirza Ghulam Ahmad diakui nabi.

JAKARTA–Badan Koordinasi Pengawas Aliran Kepercayaan Masyarakat (Bakorpakem) merekomendasikan Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI) menghentikan kegiatannya dan diberi peringatan keras.

Pasalnya, 12 poin penjelasan pokok-pokok keyakinan dan kemasyarakatan Pengurus Besar (PB) JAI yang disampaikan dalam rapat Bakorpakem tiga bulan lalu, tak sesuai kenyataan. Ketua Bakorpakem, Whisnu Subroto, mengatakan rekomendasi itu akan disahkan melalui Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama, Jaksa Agung, dan Menteri Dalam Negeri. Bila larangan itu tak dipatuhi, Whisnu mengatakan Bakorpakem akan merekomendasikan pembubaran JAI.

Whisnu memastikan rekomendasi Bakorpakem bersifat final. ”Artinya, JAI tidak diberi kesempatan lagi bernegosiasi dan Bakorpakem tidak akan melakukan evaluasi tambahan atas pelaksanaan 12 butir PB JAI,” kata Whisnu dalam rapat Bakorpakem di Gedung Kejaksaan Agung, Rabu (16/4). Rapat dihadiri unsur Bakorpakem dari kejaksaan, Departemen Agama, Departemen Dalam Negeri, dan Polri. Bila setelah pembubaran nanti JAI masih melakukan kegiatan, hukumlah yang bicara. ”Pelakunya dijerat Pasal 156 KUHP soal Penodaan Agama,” kata Whisnu yang juga Jaksa Agung Muda Intelijen.

33 kabupaten
Kepala Badan Litbang dan Diklat Depag, Atho Mudzhar, mengatakan selama tiga bulan Bakorpakem memantau 55 komunitas Ahmadiyah di 33 kabupaten. Sebanyak 35 anggota tim pemantau bertemu 277 warga JAI. ”Ternyata, ajaran JAI masih menyimpang,” kata Atho yang juga ketua tim pemantau.

Di seluruh cabang, kata Atho, Mirza Ghulam Ahmad (MGA) diakui sebagai nabi setelah Nabi Muhammad. Selain itu, penganut Ahmadiyah meyakini Tadzkirah merupakan penafsiran MGA terhadap Alquran sesuai perkembangan zaman. ”Itu menyimpang,” kata Atho yang memperkirakan penganut Ahmadiyah kini 80 ribu orang.

Ketua MUI, KH Ma’ruf Amin, mengatakan sejak semula MUI tak yakin Ahmadiyah berubah. MUI berharap SKB tiga menteri segera diterbitkan, kemudian dilanjutkan dengan menerbitkan keputusan presiden (keppres) pembubaran Ahmadiyah. Terhadap warga Ahmadiyah yang ingin kembali ke jalan yang benar, Ma’ruf mengatakan MUI di seluruh tingkatan saat ini siap menuntun mereka. Ma’ruf juga meminta masyarakat tenang.

Juru bicara JAI, Mubarik Ahmad, mengatakan pihaknya telah memiliki beberapa skenario jika SKB diterbitkan. ”Di-PTUN-kan atau di-judicial review,” katanya, kemarin. Pembubaran Ahmadiyah dinilainya preseden buruk bagi kehidupan berdemokrasi. Karena itu, ”Kalau perlu, perjuangan sampai Jenewa.” Sementara itu, kalangan DPR mendesak SKB segera diterbitkan. Langkah itu, menurut anggota Fraksi PAN, Patrialis Akbar, diperlukan agar umat Islam tak disesatkan ajaran Ahmadiyah. ”Selama ini, mereka meresahkan,” katanya, kemarin.

Wakil Ketua Komisi VIII dari Fraksi PKS, Hilman Rosyad, mengatakan usai reses, Komisi VIII akan mengundang pemerintah untuk membicarakan langkah-langkah menindak tegas Ahmadiyah. ”Pernyataan pembubaran JAI perlu segera dibuat.”

Anggota Fraksi PPP, Arif Mudatsir Mandan, mengatakan pemerintah harus mendengar kesimpulan yang dibuat Bakorpakem. Selanjutnya, kata dia, pemerintah bertindak tegas. Tapi, dia berharap masyarakat juga bersabar dengan tidak melakukan tindakan melawan hukum. dri/osa/dwo

Hasil Rapat Bakorpakem

Hasil pemantauan Bakorpakem selama tiga bulan menyatakan Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI) tidak melaksanakan 12 butir penjelasan PB JAI pada 14 Januari 2008 secara konsisten dan bertanggung jawab.

Bakorpakem berpendapat JAI telah melakukan kegiatan dan penafsiran keagamaan yang menyimpang dari pokok-pokok ajaran agama Islam yang dianut Indonesia dan menimbulkan keresahan dan pertentangan di masyarakat, sehingga mengganggu ketenteraman dan ketertiban umum.

Bakorpakem merekomendasikan warga JAI diperintahkan dan diberi peringatan keras untuk menghentikan perbuatannya di dalam suatu keputusan bersama Menteri Agama, Jaksa Agung, dan Menteri Dalam Negeri sesuai dengan UU No 1/PNPS/1965.

Apabila perintah dan peringatan keras sebagaimana tersebut pada butir tiga di atas tidak diindahkan, Bakorpakem merekomendasikan pembubaran organisasi JAI dengan segala kegiatan dan ajarannya.

Bakorpakem mengimbau para pemuka/tokoh agama beserta organisasi kemasyarakatan Islam dan semua lapisan masyarakat menjaga ketertiban dan keamanan masyarakat dengan menghormati proses penyelesaian masalah JAI.
(Republika)