Oleh Nef Azzachra, Pengamat Kebijakan

UNDANG-UNDANG Pemilu sudah digolkan dan UU Politik juga telah disetujui DPR. Itu berarti kita sudah mempunyai aturan main tentang pemilihan umum yang segera ditindaklanjuti petunjuk pelaksanaannya. Misalnya, Komisi Pemilihan Umum harus jujur. Karena apa? Di sana adalah cikal bakal para wakil rakyat akan ditentukan, dan wakil rakyat ini yang tugasnya adalah menentukan undang-undang sebagai panduan para pemimpin untuk menentukan arah kebijakan ke depan.

Visi Komisi Pemilihan Umum adalah sebagai penyelenggara pemilihan umum yang memiliki integritas, profesional, mandiri, transparan, dan akuntabel demi terciptanya demokrasi Indonesia yang berkualitas berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sesuai dengan visi tentunya KPU mempunyai misi yang antara lain (a) membangun penyelenggaraan pemilihan umum yang memiliki kompetensi dan kredibilitas; (b) menyelenggarakan pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, presiden dan wakil presiden serta kepala daerah dan wakil kepala daerah secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, adil, akuntabel, edukatif, dan beradab; (c) meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemilihan umum yang bersih, efisien, dan efektif; (d) melayani dan melakukan setiap peserta pemilihan umum secara adil dan setara, serta menegakkan peraturan pemilihan umum secara konsisten sesuai dengan peraturan dan undang-undang yang berlaku; (e) meningkatkan kesadaran politik rakyat untuk berpartisipasi aktif dalam pemilihan umum demi terwujudnya cita-cita masyarakat Indonesia yang demokratis.

Jika membaca misi dan visi Komisi Pemilihan Umum itu, banyak hal yang perlu rakyat ketahui. Misal, sejauh mana visi dan misi tersebut diimplementasikan? Sudahkah KPU melaksanakan pemilihan umumnya secara profesional, jujur, transparan, dan akuntabel? Pelaksanaan pemilu ini tidak hanya dilakukan KPU sendirian. Namun, tentunya harus diikuti pula oleh para peserta pemilu, bakal calon anggota DPR, DPD, presiden dan wakil presiden, gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakilnya, wali kota dan wakilnya serta unsur pemilu yang lain.

Unsur yang membantu KPU misalnya Badan Pengawas Pemilu, lembaga-lembaga swadaya masyarakat yang berkecimpung dalam pemilu, dan yang terpenting masyarakat sendiri mengawasi para penyelenggara pemilu maupun peserta pemilu. Seperti pada Pemilu 2004, pada Pemilu 2009 pun masih banyak hal yang perlu diperhatikan. Sebagai contoh, rakyat banyak masih belum mengetahui perputaran uang yang terjadi sebelum, selama, dan sesudah pemilu.

Jika setiap kontestan, peserta pemilu baik calon anggota DPR, DPD, presiden dan wakil presiden, gubernur, wali kota, bupati akan mengeluarkan biaya untuk kampanye, kira-kira berapa yang dapat dihitung? Tentunya rakyat harus mengetahui dari mana uang yang dikeluarkan, bandingkan berapa uang yang mereka punya. Untuk mengawasi hal tersebut sangat mudah. Mekanismenya dengan mewajibkan semua peserta pemilu mempunyai NPWP dan melampirkan tanda terima SPT selama lima tahun atau tiga tahun terakhir dan memberitahukan berapa pajak yang dibayar per tahun dan berapa uang yang dipunyai untuk biaya pemilunya serta harta kekayaannya dari mana.

Kenapa harus dengan membayar pajak?

Selengkapnya >>