HUBUNGAN Mahkamah Agung (MA) dengan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) kembali memanas. Dua lembaga negara itu tampak gemar memelihara konflik dan mempertontonkan perseteruan mereka di ruang publik.

Dua lembaga itu bertikai karena persoalan uang biaya perkara yang dipungut dan dikelola MA. BPK berpendirian dirinya berhak mengaudit biaya perkara itu.

Alasannya, semua uang yang digunakan untuk pelayanan publik harus diaudit BPK sebagai bagian dari keuangan negara.

Sebaliknya, MA berpandangan belum ada peraturan pemerintah yang mengaturnya. Karena itulah, MA menutup pintu rapat-rapat sehingga BPK tidak bisa masuk untuk mengaudit.

Gara-gara BPK tidak bisa mengaudit pengelolaan biaya perkara itulah, pada September 2007, Ketua BPK Anwar Nasution melaporkan Ketua MA Bagir Manan ke polisi.

Perseteruan episode perdana itu berakhir damai dengan cara adat ala Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Anwar dan Bagir berjabat tangan di Istana Negara setelah keduanya bersepakat BPK boleh mengaudit biaya perkara sesudah Presiden mengeluarkan peraturan pemerintah tentang tata cara pengelolaan biaya perkara.

Tujuh bulan sudah berlalu, peraturan pemerintah tidak kunjung rampung apalagi terbit. Anwar Nasution tidak sabar untuk segera mengaudit pengelolaan biaya perkara. Anwar bukannya mendesak Presiden segera mengeluarkan peraturan pemerintah yang dijanjikan sebelumnya. Ia malah mengancam melaporkan Bagir ke polisi. Bagaikan sinetron, kini kisah berlanjut pada episode kedua.

Namun, ancaman Anwar di episode kedua pun tak berhasil menciutkan nyali Bagir. Malah Bagir mengingatkan Anwar yang disebutnya sebagai jagoan itu agar tidak bertindak sesuka hati.

BPK tidak kehabisan akal. Senjata ampuh dikeluarkan. Senjata ampuh itu adalah ancaman memberikan status disclaimer terhadap laporan keuangan MA 2007.

Perseteruan episode kedua antara BPK dan MA, sejauh ini, belum menunjukkan tanda-tanda berkesudahan. Namun, sangat jelas konflik terbuka para pemimpin itu sama sekali tidak mendidik masyarakat.

Mereka justru memberi contoh terburuk menyelesaikan persoalan. Padahal, semua persoalan bisa diselesaikan jika kedua pemimpin itu sedikit rendah hati dan tidak mempertontonkan keangkuhan dan kepongahan.

Mestinya, pemimpin BPK dan MA memegang teguh komitmen yang sudah disepakati di depan Presiden. Yaitu BPK bisa mengaudit pengelolaan biaya perkara di MA setelah keluar peraturan pemerintah yang menetapkan biaya perkara di MA sebagai penerimaan negara bukan pajak. Mestinya, Presiden pun segera mengeluarkan peraturan pemerintah itu.

Perseteruan babak kedua antara BPK dan MA lebih mencerminkan ketidaksabaran pemimpin sekaligus buruknya penghormatan atas kesepakatan bersama. Pertikaian antara MA dan BPK lebih memamerkan hilangnya rasa saling percaya di antara dua pemimpin lembaga yang melibatkan Presiden.

Kasus itu juga menunjukkan buruknya kinerja pemerintah yang lambat menghasilkan peraturan pemerintah. Kasus itu pun memperlihatkan persoalan moral yang berat, bahwa ada lembaga negara di bidang hukum yang memungut biaya, namun tidak bersedia diaudit karena tak ada peraturan pemerintah yang mengaturnya.

Tapi juga melahirkan pertanyaan baru, siapakah yang berhak memeriksa BPK? Siapa yang menjamin BPK lembaga yang bersih? Pertanyaan itu bisa melahirkan episode sinetron yang mestinya tidak kalah seru.
(Media Indonesia)