Pembagian kompensasi kenaikan BBM dalam bentuk BLT (bantuan langsung tunai) berpotensi memunculkan persoalan baru. Itu karena data penduduk yang digunakan adalah data lama.

Menkeu Sri Mulyani Indrawati mengatakan, pemerintah akan menggunakan data hasil survei Badan Pusat Statistik (BPS) 2005 dalam memetakan jumlah keluarga miskin yang akan menerima BLT. Dari data BPS itu terdapat 19,1 juta keluarga miskin.

“BLT akan dilakukan dengan menggunakan database yang sudah ada dan dengan pola distribusi yang sama dengan yang dilakukan pemerintah pada 2005 lalu,” kata Menkeu kepada pers Selasa malam (6/5). Perhitungan Menkeu, dengan besaran Rp 100 ribu per rumah tangga miskin (RTM), dana yang diperlukan untuk tahun ini mencapai Rp 14 triliun. Dana tersebut akan dibagikan kepada 19,1 juta RTM, selama 7 bulan mendatang.

Pemerintah menggunakan data lama karena persiapan yang sangat mendesak. Waktu yang ada hingga kenaikan harga BBM, yang diperkirakan 1 Juni nanti, hanya tiga minggu. Sementara riset data penduduk membutuhkan waktu cukup lama.

Dari catatan koran ini, saat pembagian BLT 2005, sempat muncul berbagai persoalan. Misalnya, adanya warga yang mengaku tidak masuk dalam daftar warga miskin yang berhak menerima. Potensi semacam itu pun bukan tak mungkin muncul karena data yang digunakan hasil survei tiga tahun lalu.

Pemerintah baru akan menaikkan harga BBM, yang diperkirakan tiga pekan mendatang, setelah kompensasi untuk masyarakat miskin melalui program BLT siap. Ada tiga skenario yang disiapkan, yakni kenaikan 20, 25, dan 30 persen. Ketiga skenario tersebut akan diambil dengan memperhatikan kemampuan masyarakat dan dunia usaha.

Menkeu mengakui, jeda waktu antara pengumuman kepastian dan realisasi kenaikan harga BBM bisa menimbulkan ekses negatif, seperti terjadinya penimbunan. “Kita sadari pengumuman ini ada ekses. Tapi, presiden mengatakan, ini butuh disiapkan,” kata mantan direktur eksekutif Dana Moneter Internasional (IMF) tersebut.

Sri Mulyani juga tidak bisa menjamin hingga 2009 tidak ada kenaikan BBM lagi. “Dengan perkembangan harga minyak saat ini, tak ada satu pun negara yang bisa memberikan jaminan soal harga BBM. Tapi, kita mencoba memberikan yang terbaik untuk masyarakat dengan APBN yang tetap terjamin,” katanya.

Menkeu optimistis dampak inflasi akibat kenaikan BBM bakal mereda dalam tiga bulan. Prediksi tersebut didasarkan pengalaman menaikkan harga BBM pada Maret 2005 lalu.

Inflasi tiga bulan berturut-turut pada Maret, April, dan Mei 2005 adalah 1,9 persen, 0,34 persen, dan 0,21 persen. “Namun, situasi 2005 berbeda dengan situasi 2008. Sekarang ada tambahan harga pangan. Inflasi sekarang kemungkinan bisa naik,” kata Menkeu. Dia memperkirakan inflasi bulanan tiga bulan berturut-turut pada Juni, Juli, dan Agustus adalah 2,7 persen, 0,39 persen, dan 0,5 persen.

Pemerintah, lanjut Menkeu, akan memutuskan besaran kenaikan yang masih bisa ditanggung masyarakat dan dunia usaha. Namun, pemerintah juga akan memperhatikan kemampuan APBN Perubahan 2008. “Muncul pertanyaan kenapa urusan menyelamatkan APBN penting. Tapi, tidak mungkin dapat menyelamatkan rakyat jika APBN kolaps,” tegasnya.

Secara terpisah, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Paskah Suzetta mengatakan, jumlah RTM bisa berkurang setelah dilakukan pembaruan data. “Tapi, ini bisa dilihat lagi oleh BPS dan pemda. Kalau memang di-update, berarti jumlah bisa berkurang karena tiap tahun jumlah kemiskinan berkurang,” kata Paskah di sela The Asia Pacific Conference and Exhibition (Apconex) 2008 di Jakarta kemarin (7/5). Mekanisme penyalurannya masih akan menggunakan metode 2005 silam, yakni melalui kantor pos.

Sejumlah ekonom yang tergabung dalam Tim Indonesia Bangkit (TIB) menilai langkah menaikkan harga BBM sebagai kebijakan panik dan tidak adil. Direktur Eksekutif Econit Advisory Group Hendri Saparini mengatakan, kepanikan kebijakan tersebut berawal dari penyusunan APBN yang tidak kredibel. “Ini terjadi akibat lemahnya kredibilitas prediksi Tim Ekonomi atas asumsi-asumsi APBN 2008, termasuk harga minyak,” kata Hendri.

Kenaikan harga BBM, lanjut Hendri, juga selalu menjadi pilihan utama pemerintah. “Tetapi, ini selalu diklaim sebagai pilihan terakhir,” katanya.

Hendri juga mengingatkan bahwa masyarakat sudah dibebani kenaikan harga pangan yang merupakan imbas dari kondisi internasional. Karena itu, kebijakan pemerintah menaikkan harga BBM akan semakin menyengsarakan masyarakat.

Ekonom Institute for Development of Economic and Finance (Indef) Iman Sugema mengatakan, pemerintah telah melupakan janji perbaikan kebijakan energi pascakenaikan harga BBM Oktober 2005. Menurut Iman, pada saat itu, pemerintah berjanji meningkatkan produksi minyak mentah, konversi energi, dan pengembangan energi alternatif, terutama biofuel.

“Tapi, hingga lebih dari dua tahun setelah itu, janji tersebut tidak ada yang terlaksana. Ini menunjukkan kegagalan kebijakan energi pemerintah,” kata Iman. Dia menambahkan, jika kebijakan energi tidak gagal, pemerintah tidak perlu mengambil kebijakan menaikkan harga BBM seperti saat ini.

Cicil Utang

Pemerintah terus berupaya meyakinkan rakyat mengenai manfaat menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi. Selain menjanjikan pembagian bantuan langsung tunai (BLT) lebih dari Rp 14 triliun, pemerintah berjanji mengalokasikan Rp 15 triliun dari penghematan subsidi BBM untuk membayar utang luar negeri Indonesia.

Wakil Presiden Jusuf Kalla menegaskan, kenaikan harga BBM berarti memaksa orang kaya membeli BBM lebih mahal. Hasil penghematan subsidi akan diberikan kepada rakyat miskin dalam bentuk bantuan langsung tunai Rp 100 ribu per kepala keluarga.

Dia menyatakan, akan ada dana penghematan subsidi Rp 15 triliun yang masuk ke kas negara. Namun, dana itu tidak akan digunakan membangun gedung atau membeli mobil dinas, melainkan untuk membayar utang luar negeri. “Agar utang kita tidak makin banyak. Jadi, tidak ada niat untuk menyulitkan rakyat,” tegasnya dalam keterangan pers usai seminar Peace Processes in Indonesia di Jakarta kemarin (7/5).

Utang Indonesia saat ini cukup berjibun. Total utang pokok luar negeri pemerintah Indonesia saat ini mencapai USD 80,6 miliar atau sekitar Rp 741 triliun. Utang tersebut sangat membebani APBN. Buktinya, berdasar APBNP 2008, pembayaran cicilan pokok utang tahun ini mencapai Rp 61,2 triliun.

Kalla menjanjikan kenaikan harga BBM Juni mendatang tidak akan melebihi 30 persen. Hal itu ditujukan untuk menjamin agar dampak kebijakan tersebut, dalam bentuk inflasi dan kenaikan suku bunga perbankan, tidak mengganggu fundamental ekonomi maupun memperburuk krisis pangan nasional.

“Karena itu, kami naikkan (BBM) sedikit, 30 persen katakanlah. Tapi, hasil kenaikan itu, 50 persen diberikan kepada yang miskin. Langsung kami kasih uang cash, sehingga daya belinya tetap terjaga,” ungkapnya.

Kalau diukur, kata dia, subsidi kenaikan itu lebih banyak yang diberikan daripada yang ditarik. Jadi, sebenarnya mentransfer subsidi dari orang mampu kepada orang tidak mampu.

Kalla juga meyakinkan bahwa dampak kenaikan harga BBM kali ini tidak akan seperti kenaikan harga BBM Oktober 2005 yang mengerek inflasi hingga 17 persen. Akibatnya, daya beli menurun, pertumbuhan ekonomi melambat, jumlah pengangguran melonjak hingga 11 juta jiwa, angka kemiskinan meroket hingga 36 juta jiwa, dan banyak kasus gizi buruk.

Menurut perhitungan pemerintah, bantuan langsung tunai yang diperoleh masyarakat lebih besar dibandingkan jumlah subsidi yang ditarik dari masyarakat miskin. Dia mengilustrasikan, bila dalam sebulan masyarakat miskin menggunakan minyak tanah yang naik Rp 500 per liter, dampak kenaikan harga BBM hanya Rp 5 ribu per kepala keluarga.

“Mungkin biaya transportasi dan pangan naik Rp 20 ribu-Rp 30 ribu. Tapi, kan kami kasih Rp 100 ribu per kepala keluarga. Jadi, justru orang miskin dapat uang lebih banyak,” tegasnya.

“Jadi, kalau Anda tidak setuju (kenaikan harga BBM), berarti Anda tidak setuju rezeki orang miskin ditambah. Hati-hati saja kalau rezeki orang kita halangi,” ujarnya.

Kalla kembali menegaskan bahwa subsidi BBM akan mencapai Rp 200 triliun bila harga minyak dunia lebih dari USD 122 per barel. Berdasar pantauan perkembangan terakhir (kemarin), minyak mentah dunia sudah mencapai USD 121,8 per barel.

“Bensin sekarang seharusnya sudah dihargai Rp 9 ribu per liter. Tapi, kami jual sekarang Rp 4.500. Minyak tanah mungkin sudah Rp 10 ribu per liter, tapi kami jual Rp 2 ribu. Artinya, masih kami subsidi Rp 8 ribu,” jelasnya.

Dengan mengurangi subsidi BBM, kata Kalla, rakyat miskin juga masih akan tetap memperoleh subsidi minyak dan listrik, bantuan langsung tunai, serta masih ditambah asuransi kesehatan untuk rakyat miskin (jamkesmas), subsidi minyak goreng, operasi pasar komoditas pangan, dan pembagian beras untuk rakyat miskin (raskin). “Jadi, (bantuan untuk masyarakat miskin) tidak benar-benar dicabut,” tegasnya.

Kalau tekad pemerintah sudah bulat akan menaikkan harga BBM maksimal 30 persen, kapan kebijakan itu mulai diterapkan? Apakah benar akan dipercepat menjadi pekan ketiga Mei seperti hasil kajian Departemen Keuangan? Kalla dengan tangkas mengelak. “Anda mau menimbun minyak tanah rupanya?” ujarnya lantas tergelak. (Jawa Pos)