Harga baru BBM yang bakal diberlakukan tiga pekan lagi sudah pasti mengerek biaya hidup. Yang sudah pasti naik adalah transportasi. Menteri Perhubungan Jusman Syafii Djamal mengatakan, untuk tarif angkutan darat antarkota antarprovinsi (AKAP) maksimal naik 15 persen. “Kenaikan diusahakan tidak boleh lebih dari 15 persen,” tegas menteri asal Aceh itu kemarin (8/5).

Jusman menegaskan, kebijakan menaikkan tarif AKAP tersebut baru dilakukan setelah harga BBM naik, bukan sebelumnya. Karena itu, pihaknya menunggu keputusan harga BBM naik pada awal Juni mendatang. Menurut dia, sudah ada formula kenaikan tarif yang akan dilaksanakan. “Kita sudah ada paketnya, tinggal lihat berapa kenaikan BBM, apakah 20 persen, 25 persen, atau 30 persen. Nanti tinggal dihitung,” tuturnya.

Kenaikan tarif, lanjut Jusman, tidak boleh melebihi 15 persen agar tidak terlalu mengganggu perekonomian. Bisnis transportasi juga bagian dari masyarakat umum. Segala aspek bisnis memerlukan transportasi sehingga tarif tidak boleh naik tinggi-tinggi.

“Pemerintah akan mengawasi secara ketat penerapan tarif ini. Saya akan menegur operator yang menetapkan tarif di atas batas yang ditetapkan pemerintah,” jelasnya.

Masalah Distribusi

Keputusan pemerintah akan menaikkan BBM juga mulai menimbulkan kepanikan di mana-mana. Di sejumlah daerah terjadi kelangkaan BBM. Bahkan, sudah ada aparat kepolisian yang menurunkan tim penyidik untuk menginvestigasi kemungkinan adanya penimbunan BBM.

Dari Wonosobo, Jateng, misalnya, Polres setempat memeriksa 5 tangki BBM yang diduga menyelewengkan distribusi. Tiga tangki masing-masing berisi 5.000 liter minyak tanah, 2 lainnya dalam keadaan kosong. Ketika diperiksa petugas, pengemudi dapat menunjukkan surat-surat dokumen maupun delivery order yang ditujukan pada dua perusahaan dan satu UD di Wonosobo.

“Tetapi ketika dicek, alamat tersebut bukan kantor atau perusahaan distributor minyak. Hanya rumah biasa, tidak ada karyawan,” ujar Kapolres Wonosobo AKBP Kamdani melalui Kasatreskrim AKP Suyatno kepada wartawan di Mapolres kemarin (8/5). Dia tidak menyebutkan nama-nama perusahaan yang order minyak tanah (mitan) bersubsidi dari Banjarnegara tersebut.

Anehnya, kata dia, perusahaan yang memesan minyak tanah tersebut memiliki surat izin usaha perdagangan (SIUP) yang dikeluarkan Dinas Pelayanan Terpadu (Disyandu) Wonosobo. Kamdani menambahkan, pihaknya masih terus menyelidiki temuan tersebut.

Menurut Kapolres yang baru menjabat sekitar dua bulan di Wonosobo itu, terdapat kejanggalan administrasi. Pemilik perusahaan tinggal di luar daerah, sedangkan usahanya di Wonosobo. Kejanggalan lain, wilayah Kedu dan Surakarta depotnya berada di Surakarta atau Jogjakarta. Bukan dari Maos Cilacap. Pihaknya akan berkoordinasi dengan saksi ahli dari Pertamina di Solo dan Disyandu. Sumber lain menyebutkan, diduga mitan bersubsidi tersebut akan disalurkan ke industri-industri.

Polres Lamongan, Jatim, kemarin juga langsung bergerak cepat menyusul berkurangnya stok BBM di sejumlah SPBU di kota tersebut. Sebuah Tim Reskrim diterjunkan ke lapangan untuk menyelidiki dugaan terjadinya penyelewengan distribusi BBM. “Kami sudah menerjunkan petugas untuk melakukan lidik,” jelas Kasatreskrim Polres Lamongan AKP Agus I Supriyanto kepada Radar Bojonegoro (Grup Jawa Pos) kemarin.

Tim tersebut mengawasi langsung SPBU-SPBU yang tersebar di Lamongan. Selain itu, ada petugas yang ditugasi menyelidiki mobilisasi pengiriman BBM. “Kami melakukan penyelidikan sejak dari depot Pertamina di Surabaya sampai SPBU-SPBU yang ada di Lamongan,” ungkapnya.

Agus menjelaskan, penyelidikan tersebut untuk mengumpulkan data tentang kemungkinan terjadinya penyelewengan distribusi BBM, termasuk praktik penimbunan. “Dalam penyelidikan itu kami berusaha seteliti mungkin,” terangnya.

Stok dan pasokan BBM di sejumlah SPBU di Lamongan menurun dalam seminggu terakhir ini. Sebuah SPBU hanya mendapat kiriman BBM 14 ton per dua hari. Padahal, biasanya kiriman 14 ton tersebut untuk satu hari.

Polresta Kediri juga melakukan monitoring. Kabag Bina Mitra Polresta Kompol Abraham Gurgurem memaparkan, sejak Rabu lalu Polresta sudah mengeluarkan larangan pembelian BBM melalui jeriken. Ditengarai hal itu menjadi salah satu modus penimbunan BBM menjelang kenaikan harga. “Kalau pembeli dengan kendaraan roda empat dan roda dua tidak dibatasi,” kata Abraham.

Di Bojonegoro, daerah kaya minyak, juga ada SPBU yang kehabisan stok. Pasokan BBM ke Bojonegoro mulai berkurang. Kemarin SPBU di Desa Tulungagung, Kecamatan Baureno, kehabisan pasokan karena tidak dikirimi oleh depot Pertamina.

Menurut salah seorang petugas SPBU yang enggan disebutkan namanya, pasokan BBM seperti bensin juga dikurangi dari 18 ribu liter/hari menjadi 16 ribu liter/hari. Sedangkan solar dari 12 ribu liter menjadi 8 ribu liter. “Habis mulai hari ini (kemarin), kita belum tahu pasokan akan dikirim kapan,” ujarnya.

Kelangkaan BBM di beberapa daerah yang menyebabkan antrean panjang langsung ditanggapi Pertamina.

Vice President Komunikasi PT Pertamina Wisnuntoro mengatakan, hingga saat ini Pertamina tidak pernah mengurangi pasokan BBM untuk jenis premium dan solar. “Selain itu, stok aman,” ujarnya ketika dihubungi Jawa Pos tadi malam (8/5).

Menurut Wisnuntoro, ketersediaan stok atau cadangan BBM nasional rata-rata 20 hari. Rinciannya, stok BBM jenis premium mencapai 17 hari, solar 20 hari, dan minyak tanah 28 hari. “Ini cukup tinggi,” katanya. (Jawa Pos Online)