Oleh Edi Junaedi dan Rendy Ahluwalia

Setiap kali tanggal 12-15 Mei tiba, kita selalu ingat tragedi terhadap masyarakat Tionghoa pada Mei 1998. Sampai saat ini, 10 tahun sesudah Orde Baru runtuh, warga atau etnis Tionghoa masih menghadapi dilema seputar masalah pluralitas dan heterogenitas serta HAM sebagai dampak dari kompleksitas masalah sosial-ekonomi di Indonesia. Sementara kita tahu, pengadilan HAM atas tragedi Mei tak kunjung usai dan menjadi pembelajaran bersama bagi bangsa kita.

Beragam persoalan ras, identitas, golongan, dan kelas masih dirasakan dalam komunitas Tionghoa sekaligus persoalan-persoalan yang berkaitan dengannya.

Dengan eksistensi golongan Tionghoa sebagai salah satu suku dalam kebangsaan Indonesia, posisinya sebagai warga negara Republik Indonesia, pengakuan-penerimaan dan penghormatan publik terhadap identitas ketionghoaan serta relasi antara golongan Tionghoa dengan struktur politik nasional, semua itu masih menjadi suprastruktur yang turut berpengaruh dalam menentukan opini publik terhadap golongan Tionghoa di Indonesia.

Karena itu, sebagai langkah pertama, golongan Tionghoa perlu menjernihkan kesadarannya tentang hak-hak asasi (HAM) yang melekat pada dirinya sebagai sekelompok manusia yang patut dihargai secara wajar serta memperjelas persepsi mengenai identifikasi dirinya sebelum melangkah lebih jauh ke arena publik seperti arena politik praktis. >>Selengkapnya…