Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat (Menko Kesra) Aburizal Bakrie mengatakan bahwa keputusan menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) akan dilakukan setelah evaluasi kesiapan pelaksanaan bantuan langsung tunai (BLT) oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.

Hal itu dikemukakan oleh Menko Kesra kepada wartawan seusai sidang kabinet paripurna di Kantor Presiden Jakarta, Rabu, yang berlangsung selama lebih kurang 10 jam, 11.00 WIB-21.30WIB.

“Presiden memberikan pengarahan agar program-program ini (BLT) dilaksanakan dengan baik,…dan meminta laporan program ini siap pada pekan ketiga bulan ini untuk dievaluasi sebelum menetapkan keputusan lain,” katanya. Lebih lanjut, Menko Kesra mengatakan evaluasi kesiapan program BLT akan dilakukan pada 23 Mei 2008.

Pada kesempatan itu Menko Kesra juga memaparkan bahwa dana yang disiapkan untuk BLT sebesar Rp14,1 triliun untuk tujuh bulan selama 2008 dengan sasaran 19,1 juta rumah tangga miskin yang masing-masing memperoleh sebesar Rp100 ribu per bulan. Program BLT tersebut diharapkan dilanjutkan selama 2009 setelah mendapat persetujuan DPR.

Keputusan menaikkan harga BBM diambil setelah kenaikan harga minyak dunia mengakibatkan tambahan subsidi BBM sebesar lebih dari Rp100 triliun. Kenaikan subsidi tersebut telah mempengaruhi keseimbangan postur APBN dimana subsidi BBM yang diterima masyarakat kaya mencapai Rp186 triliun karena 70% subsidi BBM dinikmati oleh 40% masyarakat terkaya

padahal program-program penanggulangan kemiskinan hanya Rp60 triliun.

Beberapa waktu terakhir di Indonesia telah muncul berbagai spekulasi kapan pemerintah akan mengumumkan kenaikan harga BBM yang memicu terjadinya kelangkaan BBM di sejumlah daerah dan kepanikan di kalangan masyarakat.

Menkokesra: Persiapan BLT Sudah Rampung

Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat (Menkokesra) Aburizal Bakrie memastikan persiapan BLT sudah rampung. Tinggal kapan dilakukan.

Kepastian itu dikatakan Menko Kesra Aburizal Bakrie, sesaat setelah Rapat Kabinet Paripurna dihentikan untuk istrirahat, makan dan Shalat Magrib, di Kantor Kepresidenan, Jakarta, Rabu (14/5). Rapat diskors selama satu jam dan dilanjutkan kembali pukul 19.00 WIB.

Dikatakan Ical, sapaan Aburizal, syarat utama kelancaran bantuan langsung tunai (BLT) pertama, pencetakan kartu, dan kapan diberikannya. “Kartu sudah siap. Tinggal kapan diberikan kepada yang terkait,” kata Ical.

Tetapi, Ical mengingatkan, tidak hanya BLT yang menjadi fokus pemerintah, juga adanya penambahan penerima raskin. Yakni, untuk TNI/Polri yang masuk golongan di bawah tamtama, PNS yang masuk dalam golongan rendah, atau golongan satu dan dua.

“Jadi minimal ada 19,1 juta KK yang terima BLT dan ditambah 5 juta KK penerima raskin,” ungkap Ical.

Berapa besaran BLT, Ical belum bisa memastikan. Apa jumlahnya masih Rp100 ribu atau lebih. Karena masih dibahas intensif. Saat ini, lanjut Ical, pemerintah juga menfokuskan bagaimana mengentaskan kemiskinan. Ada tiga program pengentasan kemiskinan. Pertama, cluster keamanan sosial, kedua, cluster pemberdayaan sosial, dan ketiga, cluster usaha mikro kecil

Dijelaskan Ical, cluster pertama itu ada bos (bantuan operasional sekolah), raskin (ada tambahan baru penerima raskin).

“Cluster ini, yaitu BLT dan penambahan jumlah penerima raskin. Prinsipnya, sebanyak mungkin uang untuk cluster pertama ini,” kata Ical.

Cluster kedua, lanjutnya, PNPM Mandiri (Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri). Pemerintah memasukan PNPM Mandiri dalam anggaran 2008/2009 sebanyak Rp13,5 triliun, termasuk kredit usaha rakyat (KUR). “Kita harapkan jumlahnya akan bertambah menjadi Rp14 triliun, sejak dicanangkan jumlah KUR mencapai 400 ribu kreditor,” harap Ical. (Media Indonesia)

Iklan