Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengecam aksi kekerasan dan pelaku kekerasan yang membuat jatuhnya korban di negara yang berlandaskan hukum. Karena itu, Presiden minta hukum ditegakkan dengan memberi sanksi secara tepat. Negara tidak boleh kalah dengan aksi kekerasan.

”Negara tidak boleh kalah dengan perilaku kekerasan. Negara harus menegakkan tatanan yang berlaku untuk kepentingan seluruh rakyat Indonesia,” ujar Presiden dalam jumpa pers, Senin (2/6), di Kantor Presiden.

Untuk menyelesaikan masalah di antara komponen masyarakat, Presiden minta solusi damai sesuai aturan hukum dikedepankan, bukan dengan aksi kekerasan. Presiden juga minta Kepolisian Negara Republik Indonesia meningkatkan kinerja agar lebih siap, cepat dan profesional.

Selain itu, seluruh masyarakat diminta menjaga kehormatan bangsa. ”Tindakan kekerasan yang dilakukan organisasi tertentu dan orang-orang tertentu, mencoreng nama baik negara kita, di negeri sendiri maupun dunia. Jangan mencederai seluruh rakyat Indonesia dengan gerakan-gerakan dan tindakan-tindakan seperti itu,” ujar Yudhoyono.

Disesalkan

Menteri Koordinasi Politik, Hukum dan Keamanan Widodo AS dalam jumpa pers seusai rapat koordinasi yang dipimpin Presiden, mengatakan, pemerintah menyesalkan aksi kekerasan massa beratribut Front Pembela Islam (FPI) terhadap Aliansi Kebangsaan untuk Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan (AKKBB), Minggu lalu.

Untuk itu, pemerintah akan mengambil langkah tegas pada siapa pun dan organisasi kemasyarakatan mana pun, yang dinilai terlibat dan bertanggung jawab atas kejadian itu.

Terkait kemungkinan pembubaran ormas, pemerintah beranggapan, langkah pembubaran hanya bisa dilakukan lewat proses pengkajian secara hukum.

”Saya kira terkait konteks pembubaran ormas seperti itu akan terlebih dahulu dilakukan dengan melakukan pengkajian oleh Departemen Dalam Negeri, terutama sesuai UU Nomor 8 Tahun 1985 tentang Ormas. Namun dipastikan tetap akan ada langkah hukum tegas bagi siapa pun pelakunya,” ujar Widodo.

Pemerintah akan mengkaji apakah ormas yang bersangkutan saat ini masih sesuai dengan ketika pertama kali didirikan. Jika tidak sesuai, langkah sanksi bisa diambil.

Saat ditanya bahwa bentrokan terjadi antara lain karena pemerintah tidak kunjung tegas, terutama terkait kejelasan Surat Keputusan Bersama tiga menteri terkait keberadaan ajaran dan jemaah Ahmadiyah, Widodo membantahnya.

Komando Laskar Islam

Panglima Komando Laskar Islam Munarman mengoreksi pemberitaan media yang mengatakan bahwa penyerangan terhadap Aliansi Kebangsaan untuk Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan dilakukan Front Pembela Islam. menurut dia, itu dilakukan Komando Laskar Islam.

”Saya katakan bahwa yang kemarin mendatangi Monas adalah Komando Laskar Islam yang merupakan gabungan dari laskar-laskar seluruh Indonesia,” ujarnya di Markas Front Pembela Islam di Jakarta, Senin.

Menurut Munarman, Aliansi Kebangsaan itu merupakan aksi kelompok pendukung Ahmadiyah dan bukan untuk peringatan hari Pancasila. Bahkan, ada spanduk yang berisi tulisan menolak SKB Ahmadiyah.

”Kita tidak bisa dibohongi, karena sudah menyusupkan dua orang di tengah-tengah mereka, dan terbukti mereka melakukan provokasi,” ujar Munarman yang antara lain didampingi Habib Rieziq dari FPI, Ketua Umum Hizbuth Tahrir KH Muhammad Al Khaththath, Ahmad Michdan dari Tim Pembela Muslim, dan Ketua Forum Umat Islam Mashadi.

”Kami juga mengklarifikasi pernyataan yang menyatakan bahwa kami menganiaya wanita, anak-anak, dan orang cacat. Itu sama sekali tidak benar, fitnah belaka!” ujar Munarman.

Michdan mengatakan, TPM dengan tegas meminta presiden untuk segera membubarkan Ahmadiyah. Jika dalam waktu tiga hari tidak keluar keputusan presiden untuk membubarkan Ahmadiyah, TPM akan melakukan gugatan terhadap presiden.

Habib Riziq bahkan mengeluarkan perintah pada seluruh laskar Islam untuk siaga perang terhadap Ahmadiyah. Itu sebabnya, ia kembali meminta pada pemerintah untuk segera membubarkan Ahmadiyah dalam waktu tiga hari.

Sebelumnya, Mashadi memperlihatkan video yang isinya seorang peserta aksi yang diduga kelompok aliansi, akan mengeluarkan senjata. Namun, tak tampak jelas bentuknya.

Kriminalitas

Sampai kemarin kecaman terhadap aksi kekerasan terus mengalir. Ketua Umum PP Muhammadiyah Din Syamsuddin yang diterima Presiden, menilai aksi kekerasan di Monas adalah kriminalitas nyata di mana negara dituntut lebih berani dan tegas. ”Kita tidak ingin Indonesia terjebak dalam kekerasan yang hanya akan menghancurkan kehidupan bersama kita sebagai bangsa yang majemuk berdasarkan Pancasila,” ujarnya.

Ketua DPR Agung Laksono juga mengutuk kekerasan atas elemen AKKBB, yang dinilainya tidak bermoral dan tidak berjiwa Pancasila.

Ia meminta polisi secepatnya bertindak agar kekerasan semacam itu tidak meluas.

Kepala Badan Reserse Kriminal Mabes Polri Komisaris Jenderal Bambang Hendarso Danuri menegaskan, aparat kepolisian tidak takut menangkap anggota FPI yang diduga menyerang anggota AKKBB.

Bambang menyebut polisi sudah mengicar lima orang anggota FPI yang diduga terlibat dalam penyerangan tersebut. ”Masak (polisi) takut. Enggak ada takut… Kita kan menegakkan hukum,” ujarnya.

Bambang menambahkan, tidak tertutup kemungkinan para pimpinan organisasi juga akan diciduk oleh polisi untuk dimintai pertanggungjawabannya. ”Siapa yang ada dibelakangnya (di belakang kelima tersangka), tentunya dari hasil pemeriksaan bisa kita kembangkan.”

Senin siang, AKKBB dan sejumlah tokoh masyarakat mendatangi Mabes Polri untuk melaporkan dugaan pidana yang dilakukan anggota FPI. Para tokoh itu di antaranya, Asmara Nababan, Garin Nugroho, Arbi Sanit, Hendardi, MM Billah, dan Effendi Choiri. ”Kami mendesak kepolisian mengambil tindakan tegas atas kejahatan ini. Kami tekankan, pertanggungjawaban yang kami tuntut adalah termasuk pertanggungjawaban organisasi,” kata Asmara.

Kepala Divisi Humas Polri Inspektur Jenderal Abubakar Nataprawira membantah bahwa polisi telah melakukan pembiaran. ”Tidak ada pembiaran.Polisi sudah berusaha mengamankan berbagai kegiatan unjuk rasa hari itu,” kata Abubakar.

Kepala Biro Operasi Polda Metro Jaya Komisaris besar Budi Winarso mengatakan, Senin ini pihaknya masih melakukan pemanggilan. ”Kalau tidak ada tanggapan akan ditindak tegas besok (Selasa),” ujarnya.(Kompas)