Hanya Tujuh Meter dari TNBK, Dicurigai Terkait Illegal Logging

Malaysia kembali mengusik perbatasan dengan Indonesia. Sebuah helipad ditemukan dibangun di dekat Taman Nasional Betung Kerihun (TNBK) wilayah Kabupaten Kapuas Hulu, Kalimantan Barat. ”Jaraknya hanya tujuh meter dari taman nasional tersebut,” ungkap Kepala Pusat Informasi Kehutanan Masyhud.

Menurut Masyhud, helipad tersebut dibangun enam bulan lalu. Belum diketahui apa fungsi helipad itu.

Pembangunan helipad tersebut memunculkan kecurigaan karena dilakukan di tengah maraknya kabar pencurian kayu dari Kalbar dengan menggunakan helikopter. Konsorsium Anti-illegal Logging Kalimantan Barat (KAIL Kalbar) mengatakan, memergoki pencurian kayu dengan helikopter di dua lokasi berbeda. Menurut Koordinator KAIL Darmawan Liswanto, pencurian kayu itu berada di hulu Sungai Sibau, kawasan TNBK.

Sekretaris Komisi A DPRD Kalbar Zainuddin Isman meminta pemerintah RI menanyakan keberadaan helipad di dekat perbatasan tersebut. ”Pembangunan helipad itu sudah melanggar kesepakatan dalam General Border Committee (GBC) RI-Malaysia 1971,” ujarnya.

GBC RI-Malaysia merupakan forum kerja sama perbatasan antara pemerintah Indonesia dan Malaysia yang diketuai panglima TNI. Sekarang jabatan ketua GBC RI-Malaysia diserahkan kepada Menteri Pertahanan Juwono Sudarsono. Forum itu membahas isu dan permasalahan perbatasan dalam bidang sosial, ekonomi, maupun pertahanan keamanan kedua negara.

Dalam kesepakatan itu disebutkan, semua aktivitas sipil dan militer dalam radius dua kilometer dari patok batas harus ada pemberitahuan kepada negara tetangga. Padahal, helipad yang ditemukan KAIL Kalbar berada hanya tujuh meter dari titik batas di perhuluan Tanjung Lokang, Kecamatan Kedamin, Kapuas Hulu. ”Seharusnya dihentikan karena sudah masuk radius dua kilometer dari titik batas,” ujar Zainuddin.

Selain pembangunan helipad tadi, KAIL menemukan pembangunan jalan sepanjang 33,5 kilometer di sektor barat TNBK. ”Ada indikasi bahwa jalan dan helipad itu dibangun oleh sindikat pembalakan liar,” kata anggota dewan dari Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) tersebut. (Jawa Pos)