Telkomsel dan XL Kena Denda Rp 25 Miliar

Enam operator telekomunikasi terbukti melakukan kartel layanan pesan singkat (SMS). Kerugian konsumen akibat praktik yang berlangsung pada 2004-2007 itu diperkirakan Rp 2,827 triliun. Oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), keenam operator dijatuhi hukuman denda bervariasi. Denda paling tinggi Rp 25 miliar.

”Enam operator terbukti sah dan meyakinkan melanggar UU No 5/1999 tentang Antimonopoli. Mereka membuat perjanjian yang mengakibatkan terjadinya kartel SMS,” ujar Ketua Majelis Komisi KPPU Dedie S. Martadisastra di Jakarta kemarin (18/6).

Menurut dia, tim pemeriksa menemukan perjanjian tertulis soal harga SMS yang ditetapkan operator. Hal itu tercantum dalam PKS (perjanjian kerja sama) interkoneksi yang dilakukan operator incumbent XL dan Telkomsel, lantas diikuti yang lain.

”Awal mulanya perjanjian dilakukan karena pemerintah tidak mengatur penghitungan tarif SMS, sehingga mereka merasa perlu melakukan self regulatory,” ungkapnya.

Sebenarnya, lanjut dia, tiga operator yang tidak terbukti kartel -Indosat, Hutchinson (3), dan Natrindo (Axis)- sempat ikut dalam perjanjian itu. Tapi, perjanjian itu tidak dilaksanakan. Sementara Bakrie Telecom (Esia), Mobile-8 (Fren), dan Smart Telecom yang merupakan new entry (pemain baru) dinilai pada posisi lemah. Mereka terpaksa mematuhi yang ditetapkan operator incumbent. ”Tapi, KPPU menilai seharusnya mereka tetap mematuhi UU,” imbuhnya.

Meski perjanjian itu akhirnya dibatalkan dan pemerintah menurunkan tarif interkoneksi, tidak terjadi penurunan tarif SMS secara signifikan. Artinya, kartel tetap terjadi. Padahal, pada Juli 2007 Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia (BRTI) minta operator membatalkan seluruh perjanjian itu. ”Ada atau tidak perjanjian itu, ternyata harga SMS tidak ada perubahan berarti,” tegasnya.

Berdasarkan penghitungan KPPU, tarif SMS yang kompetitif seharusnya Rp 114 per kirim. Rinciannya, tarif originasi Rp 38, tarif terminasi Rp 38, biaya RSAC (retail service activities cost) 40 persen dari biaya interkoneksi, ditambah margin keuntungan 10 persen. Akibat selisih tarif kompetitif (Rp 114) dengan tarif perjanjian (Rp 250), selama tiga tahun konsumen dirugikan Rp 2,827 triliun.

Karena terbukti kartel, KPPU menghukum berdasar tingkat kesalahan setiap operator. Telkomsel didenda Rp 25 miliar, XL Rp 25 miliar, Telkom Rp 18 miliar, Bakrie Rp 4 miliar, dan Mobile-8 Rp 5 miliar. Denda itu harus disetor ke kas negara. Sementara Smart tidak kena denda karena sebagai new entrance terakhir masuk dan posisi tawarnya paling lemah.

Setelah sidang, kuasa hukum Telkomsel Ignatius Andy mengaku masih mempertimbangkan segala kemungkinan yang ada untuk menyanggah putusan KPPU. Termasuk kemungkinan mengajukan banding. ”Tidak menutup kemungkinan kami naik banding. Tapi, bisa juga kami menerima putusan KPPU. Itu hak klien kami. Kita lihat saja nanti,” lanjutnya.

Kuasa hukum XL Stefanus Heriyanto juga tidak bisa memastikan apakah kliennya banding atau menerima putusan itu. Namun, dia mengaku denda Rp 25 miliar tersebut sangat berat bagi perusahaan. ”Kami harus melaporkan dulu ke klien,” sebutnya.

Telkom yang didenda Rp 18 miliar juga menyatakan akan mempelajari dulu keputusan tersebut. ”Tentu kami menghormati keputusan itu. Tetapi, Telkom selaku operator mempunyai hak menempuh proses lembaga peradilan yang ada. Yang penting, salinan keputusannya harus diterima dulu,” ujar Vice President Public and Marketing Communication Telkom Eddy Kurnia kemarin.

Direktur Corporate Affair Bakrie Telecom Rakhmat Junaidi mengaku kecewa atas keputusan KPPU tersebut. Untuk itu, pihaknya berencana melakukan banding ke pengadilan negeri (PN). ”Sebab, materi pembelaan yang diajukan Bakrie Telecom tidak dipertimbangkan dengan tepat oleh majelis KPPU,” jelasnya. [Jawa Pos]