Kepemimpinan Perdana Menteri (PM) Malaysia Abdullah Ahmad Badawi kian direspons miring. Desakan mundur datang silih berganti. Terakhir, politikus 68 tahun itu dimosi tidak percaya oleh Partai Progresif Sabah (SAPP), salah satu partai anggota koalisi pemerintah Barisan Nasional (BN).

”Orang-orang telah kehilangan kepercayaan kepada kepemimpinan Abdullah Ahmad Badawi yang sekarang,” ujar Chua Soon Bui, wakil ketua SAPP. Partai dari wilayah timur Malaysia itu memang hanya memiliki dua wakil di parlemen, namun pengaruhnya tidak bisa diabaikan.

Ditambah lagi, apa yang mereka lakukan itu sangat potensial memicu reaksi berantai dari anggota koalisi lain. Selain itu, anggota parlemen dari Sabah dan Sarawak tetap berpengaruh menentukan ”nasib” Badawi. Sebab, keberadaan mereka dalam barisan koalisi juga menambah jumlah sepertiga yang dimiliki BN.

”Kami harus berdiri sebelum jendela kesempatan yang ada tertutup,” kata Ketua SAPP Yong Teck Lee. Menurut dia, jendela tersebut akan tertutup Agustus. Setelah itu, ”Sabah akan kembali dilupakan.”

Tricia Yeoh dari Pusat Kajian Kebijakan untuk Rakyat menyatakan, langkah SAPP itu sangat bisa diikuti anggota Parlemen lain. ”Terutama mereka yang kecewa terhadap Abdullah (Badawi), bahkan dari internal UMNO,” katanya.

Kepala Bagian Informasi UMNO Muhammad Taib terkesan tidak memedulikan tindakan SAPP. Tapi, dia tetap berharap agar hal itu tidak menular kepada anggota koalisi lain. ”Meskipun banyak yang kecewa, kami yakin akan bisa melaluinya,” tegasnya.

Kasus Lama Anwar, Mahathir Segera Diperiksa

Pintu keadilan terbuka kembali bagi Anwar Ibrahim yang memperjuangkan keabsahan pemecatannya dari kursi wakil perdana menteri Malaysia pada 1998. Majelis hakim memberikan lampu hijau bagi tokoh oposisi itu untuk mengajukan banding ke pengadilan federal atas keputusan pengadilan tinggi yang menolak menyidangkan kasus melawan PM Malaysia kala itu, Mahathir Mohamad.

Tan Sri Richard Malanjum, ketua majelis hakim yang juga ketua Pengadilan Sabah dan Sarawak, mengatakan, ada dua pertanyaan yang akan menjadi fokus peradilan. Pertama, apakah pemecatan itu sah menurut konstitusi dan kedua, bagaimana bisa Mahathir memecat wakilnya yang juga merangkap sebagai menteri keuangan. Apalagi, pemecatan itu dilakukan tanpa sepengetahuan raja Malaysia, Yang Dipertuan Agung. Selain Malanjum, hakim lain yang menangani kasus tersebut adalah Datuk Nik Hashim Nik Ab Rahman dan Datuk Abdul Aziz Mohamad.

Tak pelak, simpatisan Anwar menyambut gembira keputusan tersebut. Bagi sebagian besar warga Malaysia, pemecatan Anwar sebagai deputi PM masih menyisakan tanda tanya besar. Pada September 1998, Anwar dipecat Mahathir Mohamad. Kala itu, alasan Mahathir adalah Anwar dianggap terlibat dalam korupsi dan sodomi. Keruan saja, kasus tersebut menjatuhkan nama baik suami Wan Azizah Wan Ismail yang kini menjadi ketua oposisi di Parlemen Malaysia tersebut.

Karena kasus itu pula, politisi 60 tahun tersebut menjalani hukuman penjara selama enam tahun. Meski akhirnya kasus sodomi tak terbukti, dia tetap dilarang kembali ke panggung politik negeri jiran hingga pertengahan April lalu. Begitu larangan itu berlalu, Anwar menandai kemunculan kembalinya ke dunia politik Malaysia dengan cara yang cukup spektakuler. Yakni, mendirikan aliansi oposisi yang kemudian disebut Pakatan Rakyat. Sejak bebas berpolitik lagi, Anwar kian garang mengkritisi pemerintahan. Dia juga pernah sesumbar bahwa tiga tahun lagi dirinya bisa menduduki kursi nomor satu di Malaysia.

Bernama melansir, terbukanya peluang bagi Anwar untuk memperjuangkan keabsahan pemecatannya satu dekade lalu disambut gembira Partai Keadilan Rakyat yang lazim disebut Partai Keadilan. Mereka menilainya sebagai kemenangan moral. ”Apalagi, Mahathir bisa dipanggil untuk membeberkan alasan atau menerangkan proses (penggulingan itu),” ujar Tian Chua, kepala Bagian Informasi Partai Keadilan. ”Ini bukanlah tentang mendapatkan posisi kembali. Sebab, seperti diketahui bahwa reshuffle kabinet adalah hak mutlak PM,” lanjutnya.

Sejatinya, Anwar telah mencoba memperjuangkan kasusnya sejak sepuluh tahun silam. Saat itu, dalih yang digunakan Anwar adalah pemecatannya tidak sah tanpa persetujuan Yang Dipertuan Agung. Namun, pada 25 April 2007, pengadilan tinggi menolak banding yang diajukannya.

Untuk menyelesaikan kasus itu, Anwar didukung beberapa pengacara. Yaitu, Karpal Singh, Ram Karpal Singh, S. N. Nair, dan Nicholas Netto. [Jawa Pos]