Oleh DoddyBP
Di manapun di seluruh dunia, bisnis ketenagalistrikan terdiri dari 3 pihak, yaitu: Konsumen, Produsen, dan Regulator.

Sebelum krisis moneter, PLN merangkap peran antara produsen dan regulator. Karena PLN merupakan BUMN, maka peran sebagai produsen (dan penyalur) dan peran sebagai regulator sangatlah didikte oleh pemerintah. Bahkan di masa lalu, PLN sering dijadikan sebagai corong penguasa, khususnya saat PEMILU menjelang. Keputusan PLN untuk memilih jenis pembangkitan dan nilai investasi, seringkali ditentukan oleh siapa yang menggandeng kroni kroni penguasa saat itu. Sekedar contoh, kontrak pembelian listrik swasta dalam valuta asing dg “take or pay clause” berperan besar menaikkan biaya produksi PLN. Pencabutan subsidi BBM juga secara signifikan mendongkrak biaya produksi. Sekedar info, 30% pembangkit PLN berbahan bakar minyak, namun berkontribusi 70% terhadap total biaya pembangkitan. Kondisi ini diperparah dengan dihilangkannya Direktorat Perencanaan pada struktur PLN mulai tahun 2002. Akibatnya, tidak terjadi sinkronisasi antara energy mix (komposisi pembangkitan berdasarkan jenis bahan bakar), lokasi pembangkit listrik, dengan kebutuhan sistem ketenagalistrikan.

Di sisi lain, PLN juga dihadapkan pada masalah Tarif Dasar Listrik yang ditentukan oleh pemerintah, padahal biaya operasi mengikuti harga pasar. Memang, untuk BBM PLN diberikan kuota bersubsidi oleh pemerintah, namun dengan naiknya harga BBM di pasar, banyak industri yang tadinya membangkitkan sendiri listriknya, beralih ke PLN (karena biayanya lebih murah). Hal inilah yang menyebabkan demand meningkat secara mendadak paska kenaikan BBM ( dari rata-rata beban puncak sistem jawa-Bali 14,800 MW, naik menjadi 15, 600 MW), sehingga PLN harus menomboki kebutuhan BBM dengan harga non-subsidi.

Bisnis penyediaan tenaga listrik memang unik, berbeda dengan penyedia barang produksi lainnya. Energi listrik tidak dapat disimpan (dalam skala besar), dan harus tersedia manakala konsumen membutuhkan. Disparitas yang tinggi antara siang dan malam, juga berakibat separuh dari investasi pembangkit PLN hanya berproduksi selama beban puncak (4 jam, dari jam 18.00-22.00) , sehingga boleh dikata, selama 18 jam sehari, 50% dari investasi yang ada tidak produktif, padahal PLN harus membayar cicilan dalam bentuk valas untuk pengembalian investasi tsb. Berbeda dengan pola konsumsi listrik di negara maju, dimana konsumsi listrik antara siang dan malam hampir sama, sehingga tidak ada investasi pembangkit yang under-utilized.

Belum lagi masalah Kebijakan Energi nasional (KEN) yang seolah macan kertas. Sekarang pun, dengan tingginya harga BBM di pasar dunia, PLN sedang menggarap proyek PLTU 10.000 MW berbahan bakar batubara. Tapi siapa yang dapat menjamin bahwa 3-4 tahun ke depan saat PLTU tsb beroperasi, harga batubara merupakan opsi terbaik? Kalo pemerintah mau mencontoh negara tetangga Malaysia , Petronas dipaksa memberikan harga BBM dan gas bersubsidi ke Petronas, sehingga tarif listrik terjangkau masyarakat.

Seharusnya pemerintah konsisten mengatur kuota energi primer, mana jatah ekspor, mana untuk pemenuhan kebutuhan dalam negeri.Sementara di Indonesia, dengan kondisi semacam ini, bagaimanapun jungkir baliknya pegawai PLN bekerja, tuduhan bahwa PLN adalah BUMN penyumbang kerugian terbesar di Indonesia, masih sulit dihapus. Susunan Direksi baru PLN sekarang mengakomodir profesional dari luar (Wakil Dirut dan Direktur Keuangan). Mudah-mudahan ini menjadi pilihan terbaik.

Nah, sekarang pertanyaannya, mengapa setelah kenaikan BBM, mendadak terjadi pemadaman? Sekedar pendapat pribadi, bukan penjelasan PLN secara institusi. Saya menduga, karena PLN tidak mau lagi dicap sebagai BUMN yang tidak efisien (terbukti dari laporan keuangan 2007 audited yg menyatakan bahwa secara operasional, PLN membukukan keuntungan hampir 2 T, namun setelah dikurangi biaya cicilan dan selisih valas menjadi rugi 3 T), petinggi PLN sedang bernegosiasi dengan pemerintah agar subsidi ditambah (target subsidi 2008 semula Rp. 61T, setelah kenaikan BBM diprediksi menjadi Rp.72T). Selama polemik ini belum disepakati oleh pemerintah dan parlemen, Pertamina enggan mensuplai BBM ke pembangkit PLN (mendingan dijual di pasar bebas dong…., demikian juga dengan gas dan batubara), maka pembangkit PLN banyak nganggur, akibatnya demand > suplai dan bisa ditebak, pemadaman bergilir menjadi suatu rutinitas.

DoddyBP, Electrical Engineer.

Sumber :