Oleh Rahmat Pramulya

Pada saat harga minyak menggila, Indonesia ternyata punya timbunan minyak hasil produksi (lifting) 14 juta barel yang belum terjual. Timbunan 14 juta barel minyak mentah ini tersebar di tempat penyimpanan Pertamina dan 36 kontraktor production sharing (KPS).

Timbunan minyak ini pun menjadi misteri, dan tak tahu siapa yang harus bertanggung jawab. Aksi saling bantah dan saling tuding pun terjadi. Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (BP Migas) menyalahkan Pertamina.

BP Migas pun kemudian mengirim ultimatum, Pertamina harus menurunkan timbunan lifting itu hingga 7 juta barel dalam tempo dua minggu. Jika Pertamina tidak bisa segera menjual, BP Migas akan membuka tender dan memilih perusahaan lain untuk menjual minyak tersebut.

Pertamina mengaku tidak melanggar ketentuan apa pun kendati sudah menunda penjualan minyak. Argumentasi pun disodorkan. Pertamina beralasan bahwa penjualan tertunda karena BUMN itu kesulitan mendapatkan tanker pengangkut minyak, dan cuaca laut yang masih buruk. Itu sebabnya Pertamina mengaku kecewa berat dengan ultimatum BP Migas yang akan menunjuk perusahaan lain untuk menjual minyak Indonesia.

Lebih mengherankan lagi, ketika hal tersebut ditanyakan kepada para KPS. Beberapa KPS malah menyangkal. Mereka mengaku tak tahu soal timbunan ini dan mengatakan lifting tersebut tak ada di mereka. Di sisi lain, muncul keraguan dari kalangan pengamat perminyakan yang meragukan jumlah minyak yang terbengkalai mencapai 14 juta barel.

Indikasi adanya pencatatan ganda pun terlontar. Logika yang dibangun adalah, tidak mungkin ada timbunan sebesar itu di tengah tingginya kebutuhan minyak dan harga yang bagus di pasar internasional.

Kurtubi misalnya membuat hitung-hitungan, saat ini maksimum tonase kapal tanker adalah 200.000 barel. Jika ada sekitar lima kali penundaan selama setahun, maka minyak mentah yang tak terangkut hanya sekitar satu juta barel per tahun. Jadi, angka 14 barel yang disebut-sebut BP Migas, menurut Kurtubi, terlalu besar hingga ia melontarkan adanya kemungkinan pencatatan ganda.

Terhadap pernyataan Kurtubi ini, gantian Direktur Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Departemen Keuangan (Depkeu) yang bereaksi. Dirinya membantah adanya indikasi pencatatan ganda. Menurut dia, kasus ini semata-mata masalah pengangkutan dan gangguan cuaca di laut. Ia pun berkeyakinan kecil kemungkinan ada pencatatan ganda, sebab sebelum mencatat hasil penjualan minyak, Depkeu mewajibkan Pertamina menyetorkan bukti dan kelengkapan dokumen lain.

Lengkap sudah aksi saling bantah, saling tuding, dan akhirnya saling kecewa. Belakangan mencuat spekulasi bahwa Pertamina sebenarnya telah menjual sebagian lifting tersebut. Namun…

>> Selengkapnya…