Ternyata bukan saja perusahaan dari dalam negeri saja yang meminta dibuatkan sertifikat untuk hasil produksinya yang akan diedarkan ke negara-negara mayoritas muslim, sebanyak 80 perusahaan asal China sudah mendapat sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia (MUI). Hal tersebut disampaikan oleh Direktur Lembaga Pengkajian Pangan Obat-obatan dan Makanan (LPPOM) MUI Nadratuzzaman Hoesein di sela-sela The 2nd Indonesia International Halal Exhibition, di Balai Kartini, Jakarta, Jum’at (4/7).

“Tapi untuk yang akan datang banyak sekali perusahaan China yang menghubungi saya untuk disertifikasi. Kalau China ini raksasa besar yang lagi membangun, dan kita bisa melihat bahwa mereka sangat mempunyai komitmen untuk jadi produsen halal, ” katanya.

Bahkan, menurut Nadra, Imam besar Shanghai dalam sebuah pertemuan dengannya mengatakan bahwa sistem sertifikasi di Indonesia ini yang paling terbaik, yang sangat straight, tetapi logic.

Oleh karena itu, lanjutnya, mereka meminta meneruskan kerjasama dengan perusahaan-perusahaan China tersebut.

Nadra menjelaskan, pengakuan dari ulama China itu, kemudian ditindaklanjuti dengan pemberian training kepada 10 lembaga sertifikat yang ada di AS dan Eropa, bagaimana memelihara sistem jaminan halal selama dua tahun dengan sitem ISO ataupun standar tertentu.

“Sebenarnya Indonesia adalah satu-satunya lembaga sertifikat yang mempunyai sistem itu, kenapa karena kita mempunyai dua kekuatan, pertama kelompok Ulama dalam hal ini Komisi Fatwa, kelompok kedua para peneliti di mana itu diback-up oleh Profesor, Doktor, dan Master dari berbagai Universitas, sedangkan lembaga lainnya mempunyai auditor satu dua orang, mereka tidak mempunyai lembaga ulamanya, ” jelasnya.
Ia juga menegaskan, bahwa lembaga sertifkasi halal di Indonesia besifat independen, tida ada campur tangan pemerintah didalamnya, tidak seperti Malaysia dan Brunei Darussalam di mana negara ikut mengaturnya.

“Jadi tidak bisa diintervensi oleh pemerintah yang haram menjadi halal, yang halal menjadi haram, kita bebas dari pengaruh itu. Kenapa, sebab kalau mengatakan terbaik-balik, itu namanya membuat-buat hukum, tingkat dosanya hampir sama dengan syirik, ” pungkasnya.

MUI Usulkan Supermarket Pisahkan Produk Halal dan Non-Halal

Majelis Ulama Indonesia mengusulkan agar pusat perbelanjaan suparmarket dan juga hipermarket membuat pemisahan penempatan produk-produk halal dan non-halal, dengan demikian umat Islam mendapatkan kemudahan untuk mencari produk yang masuk kategori halal.

Hal tersebut disampaikan oleh Direktur Lembaga Pengkajian Pangan Obat-obatan dan Makanan (LPPOM) MUI Nadratuzzaman Hoesein kepada pers, di Balai Kartini, Jakarta, Kamis (3/7).

“Sekarang kan sudah ada 60.000 item produk yang disertifikasi, makanya kita mengaharpkan agar ada penyekatan (zonasi) produk halal dan non halal di pusat perbelanjaan, ” ujarnya.

Menurutnya, selama ini masyarakat khususnya umat Islam agak mengalami kesulitan terkait penempatan antara produk halal dan non halal, sehingga sistem ini perlu mulai diterapkan. Bagi perusahaan-perusahaan yang sudah mendapat sertifikasi halal dari MUI, lanjut Nadra harus tetap berupaya mengembangkan sistem kualitas halal secara internal.

“Jadi kalau sudah dapat sertifikat tidak bisa semena-mena, kita juga sudah membentuk asosiasi produk halal pada tiga hari lalu, ” jelasnya. Sementara itu, Ketua MUI H. Amidhan menyatakan, Indonesia selama ini belum menerapkan sistem zonasi, padahal di negara lain seperti Eropa sudah mulai diterapkannya.

Apabila hal ini diterapkan akan mempermudah proses pengawasan produk halal yang dilakukan oleh MUI, karena sudah dipisahkan sesuai kategori halal dan non halal. “Kalau makanan olahan itu sulit kita untuk memilihnya, kalau daging 50 persen sudah dijaga sejak dikarantina, makanya kita mengharapkan di supermarket dibuat zonasi atau ada supermarket khusus halal, ” pungkasnya. (Eramuslim)