Oleh Aprika R.Hernanda

Pemerintah Indonesia melarang impor karkas, daging, dan jeroan dari Selandia Baru serta unggas dan bahan asal unggas dari AS akibat persoalan tidak halal dan merebaknya wabah flu burung. Larangan itu mulai berlaku Juli 2008.

Larangan impor untuk Selandia Baru ditetapkan melalui Surat Edaran Dirjen Peternakan No. 07026/2008 tentang Pemberhentian sementara pemasukan karkas, daging, dan jeroan dari Selandia Baru ke dalam wilayah Indonesia.

Kemudian, larangan impor unggas dan produk asal unggas dari AS ditetapkan dalam surat keputusan Dirjen Perternakan, Departemen Pertanian No. 01004/2008 tentang Penghentian sementara pemasukan unggas dan bahan unggas dari AS ke Indonesia.

Direktur Kesehatan Masyarakat Veteriner di Ditjen Peternakan Deptan Turni Rusli Sjamsudin mengatakan pemerintah, dalam keputusan itu, menyatakan tidak adanya jaminan status kehalalan pemasukan karkas, daging dan jeroan yang diimpor dari Selandia Baru, sehingga pemasukan produk itu dihentikan.

Menurut dia, RPH di negara itu hingga kini belum dapat memenuhi ketentuan yang diminta pemerintah sesuai dengan aturan dalam Permentan No. 61/ 2007 tentang Pemasukan dan Pengawasan Peredaran Karkas, Daging dan Jeroan. Ketentuan yang belum dipenuhi itu a.l. tidak adanya juru potong tetap, belum ada audit dari Majelis Ulama Indonesia, dan belum mendapat persetujuan.

Hal itu diketahui dari laporan dan koordinasi Deptan dengan New Zealand Meat and Slaughter Association (NZMSA) yang mengakui ketentuan tersebut belum dapat dipenuhi.

“Kami sudah berkoordinasi dengan NZMSA. Mereka masih menawar ketentuan yang sudah kita atur. Kami bilang tidak bisa. Aturannya memang sudah begitu,” ujarnya.

Larangan impor unggas dan bahan unggas dari AS untuk sementara dilakukan berdasarkan laporan Pemerintah AS kepada organisasi Kesehatan Hewan Dunia, melalui immediate notification report pada 11 Juni 2008 tentang Kejadian Wabah Low Pathogenic Avian Influenza pada 7 Juni 2008 di peternakan unggas di Arkansas, Washington, AS.

“Memerhatikan laporan Pemerintah AS tentang kejadian wabah low pathogenic avian influenza (LPAI), penghentian sementara itu berlaku sejak 1 Juli 2008,” ujar Turni.

Namun, larangan impor daging Selandia Baru tampak janggal karena pasokan daging dari Australia tidak ikut dihentikan, padahal audit Deptan pada 13-28 Juni 2008 di enam negara bagian Australia juga belum memastikan jaminan halal.

Turni menyangkal hal itu dikatakan janggal. “Tidak. Pemerintah kan memang berwenang untuk itu. Dengan Australia kami ada kesepakatan bilateral,” ujarnya.

Sejumlah pelaku usaha terkait mengaku telah mengetahui kebijakan baru itu sejak Senin lalu. “Biasa, itu akibat pengusaha besar kalah saingan. Importir yang satu ini besar impornya dari NZ [Selandia Baru],” ungkap satu pebisnis yang enggan disebutkan namanya.

Seorang importir lainnya menuturkan ini akibat kontrak dagang? importir daging diputus oleh Makro dan diambil alih oleh pemasok dari Selandia Baru. (19) (aprika.hernanda@bisnis.co.id)
[Bisnis Indonesia]