Kuasai Gedung DPRK, Minta Pisah dari NAD

Warga Bener Meriah, Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (NAD), yang mendukung pemekaran Aceh Leuser Antara (ALA), masih menduduki kantor Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) sejak 7 Juli lalu. Pendudukan tersebut mengganggu aktivitas wakil rakyat. Beberapa agenda kegiatan pun tertunda.

Di gedung tersebut justru berlangsung agenda-agenda yang sudah direncanakan para pendukung ALA layaknya sebuah dewan bayangan. Bahkan, mereka menamakan kelompok mereka sebagai Dewan Perjuangan Rakyat ALA (DPR ALA).

Humas Gerakan Pendukung ALA Tirmijohan Cemerlang menjelaskan bahwa agenda kegiatan kelompoknya mengarah pada pemekaran Aceh. Wujudnya pembentukan Provinsi ALA. Bahkan, mereka mengancam memisahkan diri jika tuntutan pemekaran tersebut tidak dipenuhi. “Hasil sidang hari ini, kami memberikan waktu sampai 17 Agustus 2008 sebagai batas akhir pembentukan Provinsi ALA. Jika tidak, Bener Meriah akan memutuskan hubungan dengan Pemerintahan Aceh,” kata Cemerlang.

Cemerlang mengaku sudah berkoordinasi dengan kabupaten-kabupaten yang siap bergabung dalam Provinsi ALA. Bahkan, menurut dia, sudah terbentuk laskar yang ditugasi mengawal berdirinya ALA. “Sebagai antisipasi hal-hal yang tidak diinginkan,” ujarnya.

Ketua Komite Percepatan Pemekaran Provinsi (KP3) ALA Bener Meriah M. Syarif mengatakan, masyarakat ALA sudah dua minggu menduduki DPRK setempat. Menurut Syarif, mereka tidak akan meninggalkan kantor tersebut hingga ALA disetujui pemerintah pusat di Jakarta.

Ketika ditanya dari mana biaya akomodasi selama masyarakat ALA menduduki kantor tersebut, Syarif mengatakan, mereka mendapatkan sumbangan dari masyarakat Bener Meriah yang selama ini sangat bersimpati terhadap perjuangan tersebut. “Jika sampai batas yang ditentukan ALA belum juga disetujui, kami akan lakukan aksi yang lebih besar,” kata Syarif, yang juga anggota DPRK Bener Meriah dari PAN itu.

Tidak hanya dewan bayangan, pendukung pemekaran ALA juga telah membentuk pemerintah bayangan. Mereka menjadikan gedung DPRK Bener Meriah sebagai kantor pemerintah bayangan tersebut.

Mereka bahkan sudah membentuk struktur pemerintahan. Sebagai bupati, ditunjuk H Misrady M.S., Wakil Bupati Sabran, Sekda Radinal Sagita, Ketua DPR ALA Amrin Dayantari, Wakil Ketua H. Tukiran.

Pendudukan gedung dewan oleh pendukung ALA juga terjadi di gedung DPRK Aceh Tengah. Pendudukan itu bahkan sudah berlangsung sejak sebulan lalu. Pendudukan itu memaksa DPRK Aceh Tengah beraktivitas di ruang operasi Pemkab Aceh Tengah. (Jawa Pos)