Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menyerahkan kasus dua menterinya yang diduga menerima aliran dana Bank Indonesia, pada fakta hukum. Dalam persidangan Tindak Pidana Korupsi, tersangka mantan anggota Komisi IX DPR Hamka Yandhu menyebutkan Menteri Negara PPN/Ketua Bappenas Paskah Suzetta menerima Rp 1 miliar dan Menhut M.S. Kaban menerima Rp 300 juta.

Juru Bicara Kepresidenan Andi Mallarangeng di kantor Kepresidenan Jakarta, Selasa (29/7), sebelum mendampingi Presiden bertemu dengan Presiden OPEC Chakib Khalil, mengatakan, jika Presiden menyerahkan semuanya pada fakta hukum maka yang bersangkutan bisa melakukan pembelaan diri berdasarkan azas praduga tak bersalah. “Kita lihat saja nanti hukum yang berjalan,” ujarnya.

Sementara itu, Wakil Ketua Badan Kehormatan (BK) Dewan Perwakilan Rakyat Gayus Lumbuun mengatakan, hakim pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) dapat menempuh dua langkah untuk membuktikan keterlibatan 52 anggota DPR yang diduga turut menikmati duit Bank Indonesia.

Alternatif pertama, majelis hakim pengadilan Tipikor dapat memanggil 52 orang anggota Komisi IX tersebut. “Untuk memberi perimbangan atas apa yang disampaikan Hamka (Hamka Yandhu). Sebab itu kan baru pengakuan satu pihak,” kata Gayus, di Gedung DPR, Senayan, Jakarta.

Jika 52 anggota DPR tersebut tidak dapat hadir ke persidangan, kata Gayus, maka sebagian lainnya dapat mewakili dari 52 orang yang dimaksud tersebut.

Gayus melanjutkan, alternatif langkah lainnya adalah majelis hakim dapat meminta jaksa penuntut umum mengusut secara terpisah ke 52 orang ini.

Meneg PPN/Kepala Bappenas Paskah Suzetta menyatakan dirinya yakin tidak bersalah terkait pernyataan Hamka Yandhu. “Ini keyakinan hati saya, tapi itu semua tergantung pada pengadilan. Saya akan tunduk terhadap proses peradilan, kalau saya dinyatakan bersalah,” katanya.

Dia menjelaskan, pihaknya tidak akan melakukan pembelaan diri dengan bantahan-bantahan di luar pengadilan, untuk menghormati proses peradilan yang tengah berlangsung.

“Karena saya sebagai pejabat publik hari ini, bukan sebagai mantan anggota Komisi IX, saya menghimbau masyarakat tidak dulu menghakimi saya, dan sebaiknya menjunjung tinggi asas praduga tidak bersalah,” ujarnya dalam konferensi pers di gedung Bappenas, Selasa.

Sebelumnya, Menhut M.S. Kaban juga sudah menyatakan bantahannya bahwa dia tidak menerima dana seperti disebutkan Hamka Yandhu.

Diungkapkan, masalah itu tidak sampai mengganggu kinerjanya, maupun kinerja Bappenas secara keseluruhan, seperti dalam menyusun Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2009 dan Rencana Pemerintah Jangka Panjang (RPJP) 2009-2014.

“Keluarga memang mempertanyakan, tetapi putra putri saya sudah besar sehingga sudah paham apa yang terjadi pada pejabat publik sekarang. Ini risiko pejabat publik,” katanya.

Paskah juga menegaskan, dirinya tidak merasa menjadi korban dari sebuah konspirasi politik menjelang Pemilu 2009. “Saya tidak melihat ini sebagai proses politik. Ini murni proses hukum, dan saya harus tunduk pada proses hukum. Saya tidak boleh berkilah. Apa yang menjadi ketentuan hukum, harus ditaati. ini bukan proses politik. Saya percaya pada KPK dan pengadilan Tipikor,” ujarnya.

Dia mengaku, hingga saat ini belum mendapat pertanyaan ataupun permintaan konfirmasi dari Presiden dan Wapres, mengingat hal itu terjadi sebelum dia menjadi salah satu anggota Kabinet Indonesia Bersatu.

“Presiden dan Wapres tidak akan mencampuri masalah ini, kecuali masalah ini terjadi saat saya jadi menteri. Tapi kalau itu terjadi, saya tentu akan langsung diberhentikan,” jelasnya.

Meski demikian, katanya, jika pengadilan memutuskan dirinya bersalah, maka dia akan mempertanggungjawabkannya. “Saya tunggu dari pengadilan. Kalau pengadilan sudah memutuskan, walaupun itu bukan terjadinya sekarang saat saya di Bappenas, saya harus tahu diri,” katanya. (Pikiran-Rakyat)