Presiden jangan menggunakan ‘ilmu abu-abu’ terhadap masalah umat Islam.

JAKARTA — Gelombang unjuk rasa besar-besaran kaum Muslim di berbagai daerah, seperti Surabaya (Jawa Timur), Palembang (Sumatra Selatan), hingga Jakarta, terus menyuarakan desakan pembubaran ajaran dan organisasi aliran sesat Ahmadiyah. Mereka menilai SKB belum tegas sehingga mendesak diterbitkan keputusan presiden (keppres) untuk menindak Ahmadiyah yang terus merusak Islam dari dalam.

Tuntutan keppres itu sudah mengemuka sebelum SKB terbit. Tapi, pemerintah tidak menggubrisnya. Dalam implementasinya, SKB itu dinilai umat Islam tidak efektif untuk mencegah penyesatan Ahmadiyah terhadap ajaran Islam.Untuk kembali mendesak terbitnya keppres, di Jakarta, kemarin, Forum Umat Islam (FUI) menggelar aksi damai di depan Istana Negara. Aksi yang berlangsung sejak pukul 09.00 WIB hingga waktu shalat Ashar ini berlangsung tertib meski sempat ada yang memprovokasi.

Massa yang berdatangan dari kawasan Jabodetabek, Banten, Cianjur, Sukabumi, Garut, dan Tasikmalaya itu mayoritas menggunakan pakaian serbaputih. Sambil mengusung sejumlah spanduk bertuliskan ”Bubarkan Ahmadiyah dengan Keppres”, mereka melantunkan shalawat Nabi. Menjelang Dzuhur, sejumlah ulama dari berbagai pelosok menyampaikan orasinya, termasuk Amir Majelis Mujahiddin Indonesia (MMI), Ustadz Abu Bakar Ba’asyir.

Sekjen FUI, Muhammad Al Khaththath, mengatakan, aksi ini sebagai reaksi umat Islam di Indonesia terhadap pemerintah yang lembek terhadap permasalahan umat Islam. SKB Tiga Menteri yang dikeluarkan sekitar dua bulan lalu untuk melarang penyebaran ajaran Ahmadiyah, dinilai FUI hanya menyentuh individu tanpa membubarkan organisasinya. ”Dua organisasi Ahmadiyah, yaitu Gerakan Ahmadiyah Indonesia (GAI) dan Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI), harus dibubarkan karena keberadaannya telah menodai agama Islam,” tegas Al Khaththath.

Selain itu, SKB tersebut berarti memberi peluang kepada Ahmadiyah untuk tetap eksis dengan membawa nama Islam. Padahal, sudah jelas akidah dalam Ahmadiyah itu menyimpang dari ajaran Islam. ”Hingga kini, mereka masih mengakui adanya nabi setelah Nabi Muhammad SAW, yaitu Mirza Ghulam Ahmad,” katanya.

Bukti pelanggaran
Salah satu perwakilan dari Forum Pembela Rosul, Mahdi Alatas, mengatakan, selain tidak efektif, SKB itu tidak berjalan semestinya. Sejumlah pelanggaran SKB sudah terjadi. Misalnya, di Tangerang, Banten. Di kota industri itu, Ahmadiyah secara terang-terangan mengumumkan ajarannya tidak sesat. Lalu, di Padang, Ahmadiyah memasang baliho memperingati 100 tahun Ahmadiyah.
”Itu semua bentuk pelanggaran terhadap SKB. Padahal, dalam SKB itu mereka dilarang menyebarkan ajarannya,” kata Mahdi.

Ustadz Abu Bakar Ba’asyir mengatakan, umat Islam harus terus mendesak pemerintah agar membubarkan Ahmadiyah. Sebab, keberadaan Ahmadiyah sangat berbahaya dan menjadi musuh dalam selimut. ”Beda dengan PKI yang terang-terangan menyatakan bukan Islam, Ahmadiyah lebih berbahaya karena menggunakan lafaz bismilah, alhamdulillah, syhadu allaa illaa ha illallah, padahal bukan Islam. Ini sangat berbahaya,” ujar pemimpin Pondok Pesantren almukmun, Ngruki, Solo, Jawa Tengah. Ia menuntut SBY segera bertindak arif dan bijaksana. ”Selama ini SBY menyikapi masalah Ahmadiyah dengan ilmu abu-abu. Sikapnya selalu ragu-ragu. Bahkan, untuk menyelesaikan masalah Ahmadiyah ini, SBY memilih penasihat yang sama sekali tidak mengerti agama Islam,” katanya.

Sementara itu, tokoh KH Didin Hafidhuddin, mengatakan, aksi damai yang dilakukan sejumlah umat Islam di berbagai kota harus disikapi dengan positif. ”Ini adalah suatu kegalauan dan aspirasi dari masyarakat Muslim terhadap SKB yang tidak ada pengaruhnya terhadap kegiatan Ahmadiyah di Indonesia,” katanya. Anggota Komisi VII DPR, DH Al Yusni, berpendapat, masih adanya massa yang turun ke jalan menjadi bukti SKB Tiga Menteri tidak efektif. ”Sejak awal kami katakan, SKB itu banci dan setengah hati. Sebaiknya pemerintah mengevaluasi SKB itu agar tidak seperti api dalam sekam,” katanya.
(http://republika.co.id/launcher/view/mid/22)