PKS dan PDS mengecam intervensi mereka pada kedaulatan NKRI

Keterlibatan pihak asing dalam merongrong keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) makin kentara. Salah satu bukti dengan dalih hak asasi manusia (HAM), 40 anggota Kongres Amerika Serikat (AS) baru-baru ini melakukan intervensi dengan menyurati Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) agar membebaskan tanpa syarat dua separatis Organisasi Papua Merdeka (OPM), Filep Karma dan Yusak Pakage, dari penjara.Filep Karma dan Yusak Pakage pada Mei 2005 dijatuhi hukuman 15 dan 10 tahun penjara. Keduanya terlibat kasus makar pengibaran bendera Bintang Kejora di Lapangan Trikora, Abepura, Papua, pada 1 Desember 2004.

”AS jangan campur tangan dengan masalah dalam negeri Indonesia. AS harus menghormati kedaulatan NKRI dan persoalan penegakan hukum di seluruh wilayah Indonesia,” kata Al Muzzammil Yusuf, anggota Komisi I DPR dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (FPKS), di Jakarta, Kamis (7/8). Anggota Komisi I DPR dari Fraksi Partai Damai Sejahtera (FPDS), Constant ‘Nino’ Ponggawa, juga menegaskan, kalau memang yang dilakukan oleh dua aktivis OPM itu merupakan kegiatan separatisme, negara berkewajiban menangkap dan mengadilinya. ”Apabila ada kegiatan separatisme di salah satu negara bagian AS, apakah itu akan dibiarkan Pemerintah Federal Amerika? Tentu tidak,” katanya.

Surat yang ditandatangani 40 orang anggota Kongres AS tersebut dialamatkan kepada Presiden Yudhoyono dengan penulisan alamat, ”Dr H Susilo Bambang Yudhoyono, President of the Republic of Indonesia, Istana Merdeka, Jakarta 10110, Indonesia”. Isi surat itu antara lain menyebutkan, ”Kami, para anggota Kongres AS, yang bertanda tangan di bawah ini, dengan hormat meminta Bapak (Presiden Yudhoyono–Red) memberikan perhatian terhadap kasus Filep Karma dan Yusak Pakage yang pada Mei 2005 dijatuhi hukuman karena keterlibatan mereka dalam kegiatan damai yang dilindungi hukum, yaitu bebas mengeluarkan pendapat, di Abepura, Papua, pada 1 Desember 2004.””Kami mendesak Bapak mengambil langkah untuk memastikan pembebasan segera dan tanpa syarat bagi Bapak Karma dan Bapak Pakage,” demikian bunyi kalimat di bagian bawah surat.

SBY belum terima
Duta Besar Indonesia untuk Amerika Serikat, Sudjadnan Parnohadiningrat, membenarkan adanya surat dari sejumlah anggota Kongres AS yang langsung ditujukan kepada Presiden Yudhoyono. ”Surat itu tertanggal 29 Juli 2008 dan dikirim melalui kita. Sudah kita kirimkan ke Jakarta,” katanya kepada Biro Antara New York, AS. Sementara itu, Juru Bicara Kepresidenan, Dino Patti Djalal, mengatakan, hingga kemarin siang, Presiden belum menerima surat tersebut. ”Sampai saat ini, suratnya belum ada. Saya sudah mengecek ke Deplu (Departemen Luar Negeri RI). Dan, Embassy (Kedutaan Besar) AS di sini juga belum tahu,” katanya.

Namun, Dino mengakui bahwa surat itu juga telah dimuat dalam situs East Timor and Indonesia Action Network (ETAN). Dino malah mempertanyakan kepentingan ETAN ikut campur dalam masalah Papua tersebut, apalagi East Timor (Timor Timur) telah berpisah dari Indonesia. Menurut dia, selama ini, kondisi di Papua sudah stabil dan otonomi khusus di Papua juga sudah berjalan. ”Seharusnya, Kongres AS melihat itu. Hargailah stabilisasi di sana dan independensi pemerintah dalam masalah Papua,” tandasnya. [Republika Online]