Sebagian besar dokter di Indonesia belum merekomendasikan penggunaan obat tradisional karena belum memenuhi standar akademik ilmiah.

Obat-obatan herbal atau yang dikenal sebagai obat tradisional seperti jamu, sudah digunakan bangsa Indonesia sejak ratusan tahun silam. Namun, hingga saat ini penelitian yang bersifat menguji efek dan efek samping obat herbal terhadap manusia masih minim.

Pemerintah pun dituntut lebih berperan dalam penelitian obat tradisional dan mengembangkan kerja sama dengan stakeholder> lainnya. ”Pemerintah seharusnya mendorong lomba penelitian khusus jamu atau obat herbal dan mendorong pihak swasta untuk ikut berperan mendanai penelitian bidang ini,” ujar guru besar dari Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia Wahyuning Ramelan dalam seminar ‘Obat Herbal dalam Pembangunan Kesehatan’, Senin (11/8).

Menurut Wahyuning, ia sangat menginginkan agar di Indonesia obat tradisional menjadi obat primadona yang diketahui secara akademik ilmiah dan diketahui semua efek farmako-logiknya, efek sampingnya, dan berbagai cara masuk yang efektif ke tubuh. ”Juga, nantinya digunakan oleh mayoritas dokter dalam pengobatan dan diproduksi memenuhi ketentuan,” jelasnya.

Selain itu, kata Wahyuning, pemerintah juga perlu memberi peralatan untuk penelitian obat tradisional pada lembaga pendidikan tinggi atau lembaga penelitian. Tentang peran lembaga pendidikan tinggi, Prof Sidik dari Universitas Padjajaran, juga mengharapkan perguruan tinggi mendorong fakultas meneliti efek farmakologik obat tradisional. ”Obat herbal ini bisa menjadi potensi besar bangsa bila diketahui secara akademik ilmiah semua efek farmako-logiknya, efek sampingnya dan berbagai cara masuk yang efektif ke tubuh,” tegasnya.

Sidik mengungkapkan, penelitian obat herbal sangat penting tapi hasil penelitian itu juga dapat dikemas menjadi produk berorientasi paten dan pasar. ”Ini tak mudah karena dibutuhkan kerja sama lintas disiplin, antara dokter yang akan menyarankan penggunaan obat herbal, peneliti seperti ahli antropolog, botani, budi daya, kimia, farmasi, farmakologi, klinisi, dan industri obat,” cetusnya.

Penelitian dan pengembangan obat herbal, kata Sidik, memiliki manfaat luas. Antara lain, pengembangan ilmiah, kemampuan akademik, nilai tambah, dan nilai ekonomi, dan meningkatkan kualitas perguruan tinggi. Penelitian juga dapat dilakukan ke arah pengembangan, sediaan empirik, sediaan berdasarkan referensi hasil penelitian dan sediaan fitofarmaka, senyawa murni, derivatisasi, dan sintetik. ”Agar suatu penelitian dan pengembangan tidak duplikasi dan dapat menghemat biaya, waktu, dan tenaga hendaknya terlebih dahulu menelusuri paten yang berkaitan langsung dengan yang diteliti,” ingatnya. Sidik mengakui, tidak adanya kerja sama dan integrasi antara peneliti dari universitas, industri, dan pemerintah itulah yang selama ini masih menjadi kendala obat herbal dapat diterima secara medis.

Sementara itu, farmakolog dari UI, Amir Syarif menyatakan, keragaman tumbuhan darat dan laut sudah diolah dan dipasarkan. Tetapi, hampir sebagian besar dokter di Indonesia belum merekomendasikan penggunaan obat tradisional karena belum memenuhi standar akademik ilmiah (evidence based medicine).”Di Indonesia, jumlah tanaman obat itu beraneka macam, tetapi sebagian besar dokter belum merekomendasikannya karena harus ada standardisasi bahan yang terkandung dalam obat herbal, itu syarat eevidence based medicin” ujarnya.

Standardisasi, kata Amir, diperlukan untuk mengetahui hubungan antara dosis dengan efek obat herbal. ”Jika tidak distandardisasi maka dosisnya tidak bisa dipastikan, demikian pula efeknya,” tegasnya.Shierly dari Direktorat Obat Asli Indonesia Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), menyatakan, prospek obat herbal di Indonesia di masa mendatang akan cerah. Syaratnya, bahan-bahan herbal ini telah memenuhi syarat evidence based medicine sehingga menjadi jenis obat yang diminati masyarakat karena harganya terjangkau dan bahannya mudah didapat.Menurut Shierly, hal yang paling mendasar yaitu standard operational procedur (SOP) dalam penanaman tumbuhan obat herbal. ”Karena, kandungan logam berat bisa saja terdapat dalam tanaman obat karena jenis tanah yang sudah tercemar. Ini yang harus diperhatikan, bagaimana standardisasi itu diperlukan untuk menjaga kualitas obat herbal,” jelasnya. (Republika)