Pemerintah mengajukan RAPBN 2009 di atas Rp1.000 triliun guna mendorong perekonomian dan pembangunan nasional. Anggaran sebesar ini meningkat dua kali lipat dibandingkan dengan posisi APBN 2005.

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengatakan jumlah pendapatan negara dan hibah tahun depan diusulkan Rp1.022,6 triliun, naik 14,3% dari anggaran pendapatan dan belanja negara perubahan (APBN-P) 2008.

Untuk belanja negara diperhitungkan sebesar Rp1.122,2 triliun, naik Rp132,7 triliun (13,4%) dari APBN-P 2008. Dengan begitu, defisit anggaran pada 2009 diperkirakan Rp99,6 triliun atau setara dengan 1,9% PDB.

“Untuk pertama kalinya sejak Indonesia merdeka, pendapatan negara serta belanja negara mencapai angka di atas Rp1.000 triliun,” kata Presiden saat menyampaikan pidato kenegaraan dan keterangan pemerintah tentang RAPBN 2009, beserta nota keuangannya, kemarin.

Dari sisi pendapatan, pemerintah merencanakan bersumber dari penerimaan perpajakan sebesar Rp 726,3 triliun, penerimaan negara bukan pajak Rp 295,3 triliun, dan hibah sekitar Rp 0,9 triliun. Rencana penerimaan perpajakan ini naik Rp117 triliun (19,2%) dari APBN-P 2008.

Sebagai basis perhitungan RAPBN 2009, pemerintah mengajukan asumsi indikator makroekonomi untuk pertumbuhan ekonomi 6,2%, tingkat inflasi 6,5%, nilai tukar rupiah Rp9.100/US$, suku bunga SBI 3 bulan rata-rata 8,5%, dan harga minyak mentah dunia US$100/barel (lihat grafis).

Wakil Ketua Panitia Anggaran DPR Harry Azhar Azis menilai asumsi makro pemerintah dalam RAPBN 2009, terutama dalam acuan harga minyak mentah dunia, masih tambal sulam karena kerap berganti-ganti. Hal ini menunjukkan sikap gamang pemerintah.

Untuk suku bunga, dia menyarankan pemerintah lebih moderat dengan berpatokan pada level 8% agar iklim investasi lebih kondusif. “Dengan 8,5% artinya pemerintah tidak terlalu menganggap penting sektor riil. Kalau berani, tetapkan 7,5% di APBN sekarang,” tegasnya

Ketua Umum Kadin Indonesia M.S. Hidayat berpendapat acuan harga minyak mentah dunia sebesar US$100 per barel menunjukkan sikap pemerintah yang terlalu optimistis. Namun, secara keseluruhan dia menilai postur RAPBN 2009 yang disusun pemerintah sudah cukup realistis.

“Penggunaan acuan harga minyak mentah dunia US$100 per barel agak terlalu optimistis, karena fluktuasi harga dunia unpredictable.”

Namun, anggota Komisi XI DPR Dradjad H. Wibowo menyayangkan input nota keuangan dan RAPBN 2009 yang menggunakan data ‘ABS’ (asal bapak senang). Dia memberi contoh data itu seperti penurunan tingkat pengangguran dan kemiskinan yang tidak menunjukkan kondisi riil.

Dana pendidikan

Untuk anggaran pendidikan, pemerintah menyatakan akan mengalokasikan dana 20% dari APBN. Penggunaan dana itu antara lain ditujukan untuk anggaran pendidikan Departemen Pendidikan Nasional dan Departemen Agama dalam rangka menuntaskan pelaksanaan program wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun.

“Dana itu juga diharapkan dapat meningkatkan mutu pendidikan di negeri ini guna membangun keunggulan dan daya saing.”

Komitmen tersebut, menurut Presiden, merupakan tekad pemerintah untuk memenuhi amanat konstitusi, meskipun kondisi anggaran masih terbatas. Langkah ini juga bertujuan memenuhi Keputusan Mahkamah Konstitusi pada 13 Agustus 2008 tentang alokasi dana pendidikan.

“Harus kita hormati [keputusan Mahkamah Konstitusi], sehingga postur RAPBN 2009 dilakukan perubahan dan pemutakhiran.”

Wapres Jusuf Kalla menjelaskan untuk memenuhi anggaran pendidikan 20%, pemerintah memilih meningkatkan defisit menjadi 1,9% dari sebelumnya 1,5% dengan memperbesar utang dalam negeri.

Sementara itu, dalam rangka memperbaiki kinerja birokrasi dan peningkatan kualitas pelayanan publik, RAPBN 2009 mengalokasikan anggaran belanja pegawai Rp143,8 triliun, naik Rp20,2 triliun (16,4%) dari posisi 2008.

Kenaikan anggaran itu antara lain untuk memperbaiki penghasilan aparatur negara dan pensiunan melalui kenaikan gaji pokok dan pensiun pokok rata-rata 15%, pemberian gaji dan pensiun bulan ke-13, dan perbaikan sistem pembayaran pensiun.

Kepala Negara menjelaskan selama empat tahun masa pemerintahan, pendapatan PNS golongan terendah telah ditingkatkan 2,5 kali dari Rp674.000 per bulan pada 2004 menjadi Rp1,72 juta pada 2009.

Pemerintah juga menyiapkan tambahan alokasi anggaran pendidikan sebesar Rp46,1 triliun untuk meningkatkan penghasilan guru dan peneliti. “Dengan begitu, pendapatan guru golongan terendah dapat dinaikkan menjadi di atas Rp2 juta,” ujarnya. (aprilian.hermawan@bisnis.co.id) [Bisnis Indonesia]