Tentara Nasional Indonesia (TNI) mengaku akan terus meneliti tudingan asing bahwa TNI terlibat dalam penyerangan konvoi bus karyawan Freeport di Timika pada 2002. Tudingan itu diberitakan South East Asia Research edisi Juli lalu.

Beberapa hari lalu, Kongres Amerika berkirim surat kepada pemerintah RI agar membebaskan aktivis separatis OPM (Organisasi Papua Merdeka) yang saat ini ditahan. Mabes TNI menegaskan bahwa hal itu merupakan intervensi asing yang tidak pernah berhenti kepada Papua.

Penegasan Mabes TNI tersebut patut dicermati dan dijadikan dasar untuk meningkatkan ketahanan nasional. Intervensi itu bukan lagi campur tangan terhadap negeri ini, melainkan sudah merupakan upaya penguasaan negara atas negara lain yang berdaulat.

Bahkan, seharusnya, kita juga memperluas cakrawala mengenai batasan intervensi itu. Ada baiknya pemahaman tentang intervensi diperluas guna menyentuh rasa nasionalisme bangsa Indonesia.

Misalnya, intervensi itu jangan hanya dipahami sebagai upaya hegemonik yang bersifat politik atau pengendalian kekuatan suatu negara terhadap negara lain. Sangat perlu pula pemahaman tentang intervensi tersebut diperluas dengan mencakup pengendalian sumber-sumber ekonomi dan eksplorasi sumber daya alam yang sifatnya merampas.

Kalau pemahaman tentang intervensi itu telah mencakup pula kekuatan ekonomi, maka masuknya kekuatan kapital yang tidak sebanding dengan keuntungan yang kita dapatkan untuk menyejahterakan bangsa pun patut dianggap sebagai praktik intervensi.

Kalau demikian halnya, kita perlu menginventarisasi praktik-praktik penguasaan aset ekonomi dan produksi yang dilakukan perusahaan atau negara lain. Misalnya, penguasaan sebagian besar kepemilikan perusahaan BUMN oleh perusahaan asing atau negara yang amat merugikan.

Pertambangan apa saja yang sampai saat ini dieksplorasi dan dikelola perusahaan asing sehingga sebagian besar keuntungannya tidak bisa dinikmati bangsa Indonesia?

Memperluas pemahaman tentang intervensi tersebut -jika dikampanyekan secara nasional dengan serius dan terorganisasi melalui manajemen public relations (PR) yang benar- akan mendorong dua sentimen nasional.

Pertama, ketidakrelaan bila tanah air dicampuri oleh negara atau kekuatan asing. Dengan merasakan kedaulatan nasional diinjak-injak, akan muncul naluri primordial yang mendorong resistensi yang kuat terhadap kekuatan asing yang dimaksud.

Kedua, dengan memahami bahwa aset-aset nasional serta sumber-sumber ekonomi dan produksi -yang seharusnya dapat dikelola sebesar-besarnya untuk kemakmuran bangsa- dikuasai kekuatan kapital asing, akan timbul “kemarahan” nasional. Sebab, kekayaan bangsa ini banyak “dirampas” kekuatan asing melalui eksploitasi terorganisasi dan terus-menerus. Akibatnya, bangsa ini tetap hidup miskin.

Kampanye nasional tentang intervensi asing perlu digalakkan justru agar bangsa ini melakukan konsolidasi psikologis untuk membangun otonomi dan kemandirian.

Bukankah munculnya gerakan-gerakan perlawanan kebangsaan di masa lalu memiliki perspektif serupa? Yakni, kekayaan dan kedaulatan bangsa ini lebih dari tiga abad diperas, disedot, dan dirampas tanpa rasa perikemanusiaan. (Jawa Pos)