Jika ancaman separatisme tetap juga diteriak-teriakkan, maka sudah waktunya bagi pemerintah pusat mengirim batalyon Raiders atau Baret Merah ke daerah tersebut untuk menjaga keutuhan NKRI dari separatisme.

Alhamdulillah. RUU Pornografi akhirnya disetujui DPR untuk disahkan menjadi UU lewat pleno akhir Oktober 2008 ini. Fraksi Partai Damai Sejahtera (F-PDS) dan Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (F-PDIP) tetap bersikeras menolak dan akhirnya walk-out dari ruangan pleno. Bahkan suara dari Bali, salah satu daerah yang paling keras menolak RUU ini sedari awal, menyatakan pemerintah daerah dan masyarakatnya tetap akan melakukan pembangkangan sipil dan mengajukan uji materil peraturan ini ke Mahmakah Agung. Sejumlah tokoh yang dikenal penolak RUU Pornografi juga senada, tetap pada pendiriannya dan menyatakan tidak mengakui produk hukum yang telah disahkan tersebut.

Dalam kacamata demokrasi, mereka yang menyatakan diri tetap menolak atau membangkang terhadap produk hukum yang telah disahkan lewat jalan demokratis ini sesungguhnya bersikap anti demokrasi. Dan jika mereka tetap menolak, ini sudah menjadi tugas aparat negara agar menertibkannya.

Jika ancaman separatisme tetap juga diteriak-teriakkan, maka mungkin sudah waktunya bagi pemerintah pusat mengirimkan beberapa batalyon Raiders atau Baret Merah ke daerah tersebut dengan perlengkapan tempur lengkap untuk menciptakan ketertiban dan menjaga keutuhan NKRI dari ancaman separatisme. Bukankah demikian yang dilakukan pemerintah dalam menangani Aceh dan Timor Timur (dulu)? Gitu aja kok repot.

Fenomena yang melingkupi pro dan kontra tentang RUU Pornografi sebenarnya sama-sebangun dengan fenomena yang dulu pernah terjadi dalam hal pro dan kontra RUU Sisdiknas (sekarang telah jadi UU) Sisdiknas. Kubu yang pro dimotori aktivis Islam dan kubu yang kontra dipimpin oleh koalisi Liberal-Sekuler. Tulisan ini tidak akan membahas kubu yang pro terhadap UU Pornografi karena dalil-dalil mereka jelas, tegas, dan bernas. Beda dengan aneka dalil yang dikemukakan kalangan yang kontra di mana mereka selalu lari dari dalil yang satu ke dalil yang lain, meloncat-loncat, tidak runut, dan—maaf—jauh dari kesan cerdas dan kritis.

Saya percaya, kubu yang kontra sebenarnya tidaklah sebesar yang diberitakan oleh media massa. Kubu yang kontra sebenarnya sangat sedikit dan terpusat pada tokoh-tokoh di belakang kumpulan orang yang diorganisir untuk turun ke jalan berunjuk rasa menolak RUU Pornografi tersebut. Untuk membedah agenda apa yang hendak dibawa oleh kubu yang kontra terhadap RUU Pornografi, maka haruslah dibedah apa dan siapa tokoh-tokoh di belakang kelompok tersebut. Riwayat hidup, perjalanan pemikiran, siapa sekutunya, siapa yang sering menyandang dana segala kegiatannya, bagaimana kehidupan pribadinya, dan sebagainya merupakan informasi-informasi yang sangat penting untuk membuka selubung kaum ini.

Dan yang juga tidak kalah penting, kelompok yang kontra terhadap RUU Pornografi ini tentu merasa dirugikan dengan disahkannya RUU ini menjadi Undang-Undang. Kita harus menelusuri kerugian seperti apa yang akan menimpa mereka atau yang mereka takutkan jika RUU Pornografi disahkan? Kerugian yang paling ditakutkan oleh manusia pada umumnya adalah kerugian yang bersifat material, bukan idiil, walau mungkin di muka publik mereka banyak menyodorkan alasan-alasan yang terkait idealisme untuk menarik perhatian dan simpati. Lantas, kerugian material seperti apa yang ditakutkan jika RUU ini disahkan menjadi UU?

Adakah penolakan terhadap RUU Pornografi ini menjadi suatu proyek bagi mereka yang akan mendatangkan keuntungan yang banyak jika mereka berhasil menghadangnya dan sebaliknya, kehilangan proyek jika RUU ini tetap disahkan menjadi UU Pornografi? Adakah RUU Pornografi menjadi batu penghalang bagi ‘perjuangan’ mereka untuk menciptakan bangsa Indonesia yang baru, yang terlepas dari akar budaya masyarakat aslinya yang sesungguhnya agamis-nasionalistis?

Kubu Kontra RUU Pornografi

Penentang RUU Pornografi terdiri dari beberapa kubu, yakni Kubu Jaringan Islam Liberal (Musdah Mulia, Shinta Nuriyah Wahid, Goenawan Muhamad, dll), Kubu Pekerja Seni Liberal (Rieke Dyah Pitaloka, Inul Daratista, Olga Lydia, Moamar Emka, dll), dan Kubu Politisi Liberal (PDIP dan PDS). Yang terakhir ini sebenarnya bisa kita abaikan karena mereka sebenarnya ‘hanya’ mengakomodir aspirasi konstituennya agar mereka bisa tetap bertahan ‘hidup’. Beberapa kelompok penentang RUU Pornografi bisa disatukan menjadi satu kelompok, yakni Kubu Liberal. Siapa saja mereka? Tak jauh-jauh dari aliansi cair seperti AKKBB. Sami mawon.

Tulisan kedua akan mengupas isi dari UU Pornografi, tujuan dan hakikatnya, agar kita semua memahami dengan baik undang-undang tersebut, dan tidak tertipu oleh dalil-dalil kubu liberal yang menolaknya, yang nanti juga akan kita bahas..
———————————-
Ketika sebagian anak bangsa ingin menyelematkan negeri ini dari segala yang berbau porno, banyak yang mengecam dan menentangnya dengan berbagai dalih dan alasan yang tidak cerdas. Mereka mengatakan jika UU Pornografi ini mengekang kebebasan dan hak individual, mengancam NKRI, dan sebagainya. Benarkah UU Pornografi demikian?

Indonesia adalah negeri yang sarat paradoks. Katanya negeri yang ramah tamah, namun kerusuhan dan konflik di mana-mana. Katanya negeri yang kaya raya gemah ripah loh jinawi, tapi kemiskinan tambah parah sehingga banyak rakyatnya yang mati bunuh diri. Katanya negeri mayorits Muslim terbesar dunia, tapi kok pornografi dan pornoaksi bisa tetap aman dan kian tahun kian gila saja: beberapa anggota parlemennya tertangkap basah berbuat zina dan korupsi (yang belum ketahuan masih banyak lagi), ikon pornografi dunia seperti majalah Playboy bisa dibeli oleh anak usia di bawah 10 tahun (!), penjara penuh oleh kasus-kasus pelecehan seks, hit situs porno tertinggi di dunia, dan sebagainya.

Dan yang juga aneh, ketika sebagian anak bangsa ingin menyelematkan negeri ini dari segala yang berbau porno, banyak yang mengecam dan menentangnya dengan berbagai dalih dan alasan yang tidak cerdas. Mereka mengatakan jika UU Pornografi ini mengekang kebebasan dan hak individual, mengancam NKRI, dan sebagainya. Benarkah UU Pornografi demikian?

Dalam halaman yang sangat terbatas ini tentu kita tidak bisa memaparkan seluruh isi dari UU Pornografi tersebut. Namun untunglah ada tulisan dari Inke Maris MA, seorang jurnalis senior yang kini memimpin LSM The Save Indonesian Children Alliance (Aliansi Selamatkan Anak Indonesia) berjudul “Sangat Mendukung UU Pornografi” yang dimuat dalam Suarapublika (Republika, 3/11) menulis, “Intisari RUUP dapat dibaca dari empat pasal saja. Pasal 1, 4, 11, dan 12 gamblang menjelaskan tujuannya adalah:

1. Menghambat penyebaran pornografi yang mesum dan cabul (indecent and obscene sexually arousing material),
2. Melindungi anak-anak (di bawah 18 tahun sesuai konvensi nasional) dari akses terhadap pornografi dan melindungi anak-anak dari dijadikan objek seks,
3. Larangan pornografi disebarluaskan melalui berbagai media yang memuat persenggamaan, ketelanjangan, dan kesan ketelanjangan, persenggamaan dengan penyimpangan, kekerasan seksual, dan onani.
4. Yang dikriminalkan adalah produsen, pengedar dan pelaku/model pornografi laki dan perempuan yang melakukan tanpa dipaksa.”

Inke Maris menulis, “Silakan periksa, tidak satu pun dari 44 pasal RUPP yang mengancam atau berimplikasi mengancam keanekaragaman bangsa Indonesia atau mengancam pluralisme, atau mengkriminalkan tubuh perempuan, atau mengancam agama, atau mengancam seniman. Jika ada yang mengatakan demikian dan kita percaya, maka segelintir orang telah berhasil mengelabui kita.”

Adapun segala bentuk ketelanjangan dan atau sesuatu yang menyiratkan ketelanjangan yang sudah lama menjadi bagian dari adat istiadat dan sebagainya, maka hal itu juga sudah dikecualikan dengan adanya pasal 14 UU Pornografi yang berbunyi: Pembuatan, penyebarluasan, dan penggunaan materi seksualitas dapat dilakukan untuk kepentingan dan memiliki nilai: a.seni dan budaya; b.adat istiadat; dan c.ritual tradisional. Pasal 14 ini merupakan bentuk akomodir dari berbagai aspirasi dari daerah, jadi sesungguhnya UU Pornografi ini sudah cukup lengkap dan sempurna.

Walau demikian, kubu penolak UU Pornografi tetap bersikeras jika UU ini mengancam pluralisme atau keanekaragaman, mengkriminalkan perempuan, dan banyak lagi dalih yang tidak berdasar. Sikap mereka ini sama persis dengan apa yang diungkap oleh sutradara Nia Dinata, salah satu penolak UU Pornografi di dalam acara debat TV One beberapa waktu lalu yang dengan tegas mengatakan, “Kami menolak semua pasal dalam UU Pornografi itu!”

Pernyataan ini tentu mengagetkan karena mereka berarti tidak setuju alias menentang semua UU Pornografi yang sangat bagus yang antara lain berbunyi:

“Pengaturan pornografi bertujuan: a.mewujudkan dan memelihara tatanan kehidupan masyarakat yang beretika, berkepribadian luhur, menjunjung tinggi nilai-nilai Ketuhanan Yang Maha Esa, serta menghormati harkat dan martabat kemanusiaan; b.memberikan pembinaan dan pendidikan terhadap moral dan akhlak masyarakat; c.memberikan kepastian hukum dan perlindungan bagi warga negara dari pornografi, terutama bagi anak dan perempuan; dan d.mencegah berkembangnya pornografi dan komersialisasi seks di masyarakat.” (Pasal 3)

“Setiap orang dilarang mengajak, membujuk, memanfaatkan, membiarkan, menyalahgunakan kekuasaan atau memaksa anak dalam menggunakan produk atau jasa pornografi.” (Pasal 12) dan sebagainya.

Nia Dinata dan penolak UU ini tentu tidak mau dan tidak sudi anak-anaknya menjadi korban perkosaan atau pelecehan seksual misalkan, tapi mereka tetap menolak UU Pornografi ini. Sesuatu yang sangat aneh, bukan?

Dalam tulisan ketiga, akan sama-sama kita bedah apa sesungguhnya yang menjadi ketakutan para penolak UU Pornografi ini, yang ternyata bukan karena muatan pasal-pasalnya an-sich, namun disebabkan oleh ketakutan yang tidak mendasar yang mereka yakini berada di balik UU Pornografi (dan juga UU Sisdiknas dulu) yang ditiup-tiupkan oleh kelompok-kelompok tertentu yang memang memiliki sejarah yang panjang untuk menghancurkan bangsa ini..
———————————-
Bagi orang-orang seperti ini, terbitnya majalah Playboy di Indonesia dianggap suatu kemajuan. Kian banyaknya bar, diskotik, dan sebagainya adalah suatu modernisasi. Modern atau tidaknya seseorang dinilai dari cara pandang dia terhadap pakaian: semakin terbuka pakaiannya, maka akan semakin dianggap maju wawasan seseorang.

Berbagai dalih yang dikemukakan kubu penolak UU Pornografi diduga kuat hanyalah kedok bagi “ketakutan” mereka, atau mungkin lebih tepatnya “paranoia” mereka, terhadap segala sesuatu yang berbau penerapan syariat Islam. Jika kita mengikuti berbagai milis di internet yang membahas tentang pro dan kontra tentang undang-undang ini, maka kita akan dengan mudah menemukan frasa “Penerapan Talibanisme di Indonesia”, “Talibanisasi perundangan di Indonesia”, dan sebagainya. Seolah-olah sedikit demi sedikit, negeri yang terdiri dari berbagai suku bangsa dan agama ini akan diubah oleh suatu kelompok menjadi negeri yang berbasiskan agama Islam, atau jika mau lebih tegas lagi: Mereka mengira negeri ini akan menjadi negeri Islam.

Ketakutan atau paranoia yang sama juga pernah terjadi saat kubu reformis terbelah menjadi dua sesaat setelah Presiden Suharto mundur digantikan oleh BJ. Habibie, lalu UU Sisdiknas. Alasan yang dikemukakan nyaris sama sebangun: keanekaragaman, pluralisme, Bhineka Tunggal Ika, konsensus nasional, dan tetek-bengek lainnya. Mereka juga menggelar aneka unjuk rasa yang antara lain pesertanya dikomando agar mengenakan pakaian adat dari berbagai daerah seolah-olah kubu yang berseberangan dengannya begitu bodoh lupa jika Indonesia atau Nusantara terdiri dari ribuan pulau dan suku bangsa. Mereka seolah menjadi garda terdepan yang menjaga keutuhan negeri Pancasila ini..

Dan yang lebih ekstrem lagi, teriakan akan memisahkan diri dari NKRI alias ancaman separatisme pun menjadi senjata andalan mereka. Ini mengingatkan kita akan ulah segelintir politikus non-Muslim di tahun 1945 yang mendesak agar tujuh kata yang mewajibkan umat Islam melaksanakan syariat Islam di Indonesia, yang dikenal sebagai Piagam Jakarta, dihapuskan.

Sejarah bangsa ini dengan tegas memaparkan kepada kita semua jika selama ratusan tahun umat Islamlah yang mati-matian merebut dan menjaga kemerdekaan negeri ini dari tangan para penjajah. Islam masuk ke Indonesia dengan senyum, keramahan, dan penuh keamaian. Berbeda sekali dengan agama lain yang masuk bersamaan dengan datangnya penjajah Barat ke Nusantara yang sejak sekolah dasar kita telah kenal semboyan mereka: Gold, Glorious, Gospel (Merampok emas sebanyak-banyaknya, Menaklukkan daerah-daerah seluasnya, dan Menyebarkan salib kemanapun tanah kau injak).

Dalam berbagai peperangan pun sejarah telah menunjukkan kepada kita jika umat Islam selalu anti penjajahan asing terhadap negeri ini. Beda dengan mereka yang kebanyakan rela menjadi kacung-kacung penjajah bule dan menindas saudara-saudara sebangsanya demi mendapat fulus dan sekerat keju dari Tuan Van Meele. Buku karya Bung Tomo tentang 10 Nopember 1945 merupakan salah satu buku yang sedikit banyak memuat fakta sejarah ini.

Liberalisme

Kubu penentang UU Pornografi, juga UU Sisdiknas, memiliki agenda tersendiri yang ingin melihat bangsa dan negara ini menjadi negara yang serba permisif, bebas liberal serba boleh seperti di AS dan Barat, dan tentunya jauh dari moral dan etika ketimuran yang sesungguhnya lekat dengan nilai-nilai keislaman.

Kubu penentang UU Pornografi hari ini mungkin saja menamakan gerakannya sebagai “Gerakan Syahwat Merdeka”, namun di lain hari mereka akan menamakan gerakannya lain lagi tergantung proyek yang tengah digarap. Namun bagi yang jeli, orang atau tokoh-tokohnya ternyata ya itu-itu juga. Tidak usah jauh-jauh dari sosok sahabat Zionis seperti AW dan orang-orang di sekelilingnya, seperti halnya yang berkumpul di dalam AKKBB. Sami mawon.

Bagi orang-orang seperti ini, terbitnya majalah Playboy di Indonesia dianggap suatu kemajuan. Kian banyaknya bar, diskotik, dan sebagainya adalah suatu modernisasi. Modern atau tidaknya seseorang dinilai dari cara pandang dia terhadap pakaian: semakin terbuka pakaiannya, maka akan semakin dianggap maju wawasan seseorang. Sebenarnya kalau kita mau jujur, cara pandang ini sungguh-sungguh ndeso. Di negeri-negeri Barat sana, orang-orang tengah mencari-cari formula apa yang mampu untuk menyembuhkan kerusakan moral bangsanya dan memalingkan wajahnya ke Timur., sedangkan kita mengangap Barat merupakan tatanan masyarakat yang sangat beradab.

Jika mau jujur, agenda mereka dengan segala gerakannya sesungguhnya bertujuan satu: menghalang-halangi undang-undang Allah SWT diterapkan di negeri ini. Titik. Sampai kapan pun, mereka akan tetap seperti ini, dengan berbagai alasan yang dibuat-buat, dengan berbagai dalih yang dikemukakan berulang-ulang, dengan berbagai logika yang dipaksa-paksakan. Jadi, bagi kita jangan sampai tertipu jika di lain hari mereka akan menamakan kelompoknya sebagai A dan di hari esoknya mengaku sebagai Z. Wallahu’alam bishawab..(Eramuslim)