Dewan Da’wah Islam Indonesia Cabang Depok anggap Pimpinan HKBP  melecehkan warga Muslim Depok

Gugatan Gereja Huria Kristen Batak Protestan (HKBP) Pangkalan Jati, Kelurahan Cinere, Kecamatan Limo, Kota Depok kepada Walikota Depok, Nurmahmudi Ismail ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Bandung rupanya membuahkan reaksi kalangan Muslim. Dewan Da’wah Islam Indonesia (DDII) Cabang Depok melakukan protes terhadap sikap HKBP.

Sebagaimana diketahui, belum lama ini, HKBP telah melayangkan surat protes dengan cara menggugat Walikota Depok Nurmahmudi Ismail atas kasus  pencabutan surat izin mendirikan bangunan (IMB) gereja dan gedung serbaguna tersebut.

Sebelumnya, kasus pencabutan IMB Gereja Gereja HKBP  oleh Walikota Depok, mendapat penentangan keras dari Pimpinan Tertinggi HKBP,  Bonar Napitupulu (lihat Jurnal Indonesia dan Monitor Depok, 18 Mei 2008).

Dalam sebuah Koran Jurnal Depok, edisi 18 Mei 2009,  pihak HKBP merasa keberatan atas pencabutan yang dinilai sepihak itu.
Pihak HKBP tetap menyatakan keberatan atas tindakan Walikota Depok Nur Mahmudi Ismail mencabut IMB HKBP Cinere.  Sebab, menurut Bonar, pembangunan gereja tersebut sudah memenuhi peraturan yang ada.

Menurut Bonar, setiap agama harus memiliki kebebasan. “Dalam beragama memang harus ada toleransi, tetapi tidak harus minta izin terlebih dahulu ketika akan beribadah karena itu merupakan hak asasi.

Namun sikap Pimpinan Tertinggi HKBP Bonar Napitupulu ini disambut reaksi keras Dewan Da’wah Islamiyah Depok. Dalam pernyataan pers yang dikirim ke redaksi http://www.hidayatullah.com DDII menyesalkan sikap Bonar tersebut.

“Bonar mestinya mempertimbangkan keberatan warga Muslim Cinere yang merupakan mayoritas penduduk Muslim di situ dan juga keberatan tokoh-tokoh Islam di sekitar Cinere dan Depok,” ujar Ketua DDII Depok Nuim Hidayat.

Berdasarkan penelusuran DDII, sebagaimana diungkapkan Nuim, Gereja HKBP (Huria Kristen Batak Protestan), yang akan didirikan di Cinere Depok, ternyata sudah lama mendapat penolakan warga Muslim setempat.

Mereka merasa bahwa hanya sedikit penduduk Krsten di situ dan juga telah ada gereja tidak jauh dari wilayah itu. Maka ketika tahun 1998, keluar IMB dari Bupati Bogor, warga Muslim setempat menolak lebih keras.

“Karena penolakan warga Muslim sekitar Kampung Cinere itu berlarut-larut, maka pada tahun 2000 Walikota Depok Badrul Kamal, menghentikan pembangunan gereja HKBP Cinere itu,” kata Ustadz H Saifudin, Sekretaris Forum Kerukunan Umat Beragama Depok kepada DDII Kota Depok.

Melihat aspirasi masyarakat Islam Cinere dan Depok, maka DDII melihat suatu hal yang wajar bila kemudian Walikota mencabut IMB pembangunan gereja yang menimbulkan keresahan masyarakat Muslim Depok.

DDII berharap Bonar dan pihak gereja HKBP menarik segera gugatannya ke pengadilan dalam masalah pencabutan IMB Gereja HKBP Cinere ini.  “Bonar seharusnya melihat dengan hati terbuka bagaimana toleransi warga Muslim Depok saat ini kepada umat Kristen khususnya warga HKBP, bukan makin memperkeruh suasana dalam masalah ini,” tambah Nuim. [cha/www.hidayatullah.com]