Jika ancaman separatisme tetap juga diteriak-teriakkan, maka sudah waktunya bagi pemerintah pusat mengirim batalyon Raiders atau Baret Merah ke daerah tersebut untuk menjaga keutuhan NKRI dari separatisme.

Alhamdulillah. RUU Pornografi akhirnya disetujui DPR untuk disahkan menjadi UU lewat pleno akhir Oktober 2008 ini. Fraksi Partai Damai Sejahtera (F-PDS) dan Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (F-PDIP) tetap bersikeras menolak dan akhirnya walk-out dari ruangan pleno. Bahkan suara dari Bali, salah satu daerah yang paling keras menolak RUU ini sedari awal, menyatakan pemerintah daerah dan masyarakatnya tetap akan melakukan pembangkangan sipil dan mengajukan uji materil peraturan ini ke Mahmakah Agung. Sejumlah tokoh yang dikenal penolak RUU Pornografi juga senada, tetap pada pendiriannya dan menyatakan tidak mengakui produk hukum yang telah disahkan tersebut.

Dalam kacamata demokrasi, mereka yang menyatakan diri tetap menolak atau membangkang terhadap produk hukum yang telah disahkan lewat jalan demokratis ini sesungguhnya bersikap anti demokrasi. Dan jika mereka tetap menolak, ini sudah menjadi tugas aparat negara agar menertibkannya.

Jika ancaman separatisme tetap juga diteriak-teriakkan, maka mungkin sudah waktunya bagi pemerintah pusat mengirimkan beberapa batalyon Raiders atau Baret Merah ke daerah tersebut dengan perlengkapan tempur lengkap untuk menciptakan ketertiban dan menjaga keutuhan NKRI dari ancaman separatisme. Bukankah demikian yang dilakukan pemerintah dalam menangani Aceh dan Timor Timur (dulu)? Gitu aja kok repot.

Fenomena yang melingkupi pro dan kontra tentang RUU Pornografi sebenarnya sama-sebangun dengan fenomena yang dulu pernah terjadi dalam hal pro dan kontra RUU Sisdiknas (sekarang telah jadi UU) Sisdiknas. Kubu yang pro dimotori aktivis Islam dan kubu yang kontra dipimpin oleh koalisi Liberal-Sekuler. Tulisan ini tidak akan membahas kubu yang pro terhadap UU Pornografi karena dalil-dalil mereka jelas, tegas, dan bernas. Beda dengan aneka dalil yang dikemukakan kalangan yang kontra di mana mereka selalu lari dari dalil yang satu ke dalil yang lain, meloncat-loncat, tidak runut, dan—maaf—jauh dari kesan cerdas dan kritis.

Saya percaya, kubu yang kontra sebenarnya tidaklah sebesar yang diberitakan oleh media massa. Kubu yang kontra sebenarnya sangat sedikit dan terpusat pada tokoh-tokoh di belakang kumpulan orang yang diorganisir untuk turun ke jalan berunjuk rasa menolak RUU Pornografi tersebut. Untuk membedah agenda apa yang hendak dibawa oleh kubu yang kontra terhadap RUU Pornografi, maka haruslah dibedah apa dan siapa tokoh-tokoh di belakang kelompok tersebut. Riwayat hidup, perjalanan pemikiran, siapa sekutunya, siapa yang sering menyandang dana segala kegiatannya, bagaimana kehidupan pribadinya, dan sebagainya merupakan informasi-informasi yang sangat penting untuk membuka selubung kaum ini.

Dan yang juga tidak kalah penting, kelompok yang kontra terhadap RUU Pornografi ini tentu merasa dirugikan dengan disahkannya RUU ini menjadi Undang-Undang. Kita harus menelusuri kerugian seperti apa yang akan menimpa mereka atau yang mereka takutkan jika RUU Pornografi disahkan? Kerugian yang paling ditakutkan oleh manusia pada umumnya adalah kerugian yang bersifat material, bukan idiil, walau mungkin di muka publik mereka banyak menyodorkan alasan-alasan yang terkait idealisme untuk menarik perhatian dan simpati. Lantas, kerugian material seperti apa yang ditakutkan jika RUU ini disahkan menjadi UU?

Adakah penolakan terhadap RUU Pornografi ini menjadi suatu proyek bagi mereka yang akan mendatangkan keuntungan yang banyak jika mereka berhasil menghadangnya dan sebaliknya, kehilangan proyek jika RUU ini tetap disahkan menjadi UU Pornografi? Adakah RUU Pornografi menjadi batu penghalang bagi ‘perjuangan’ mereka untuk menciptakan bangsa Indonesia yang baru, yang terlepas dari akar budaya masyarakat aslinya yang sesungguhnya agamis-nasionalistis?

Kubu Kontra RUU Pornografi

Penentang RUU Pornografi terdiri dari beberapa kubu, yakni Kubu Jaringan Islam Liberal (Musdah Mulia, Shinta Nuriyah Wahid, Goenawan Muhamad, dll), Kubu Pekerja Seni Liberal (Rieke Dyah Pitaloka, Inul Daratista, Olga Lydia, Moamar Emka, dll), dan Kubu Politisi Liberal (PDIP dan PDS). Yang terakhir ini sebenarnya bisa kita abaikan karena mereka sebenarnya ‘hanya’ mengakomodir aspirasi konstituennya agar mereka bisa tetap bertahan ‘hidup’. Beberapa kelompok penentang RUU Pornografi bisa disatukan menjadi satu kelompok, yakni Kubu Liberal. Siapa saja mereka? Tak jauh-jauh dari aliansi cair seperti AKKBB. Sami mawon.

Tulisan kedua akan mengupas isi dari UU Pornografi, tujuan dan hakikatnya, agar kita semua memahami dengan baik undang-undang tersebut, dan tidak tertipu oleh dalil-dalil kubu liberal yang menolaknya, yang nanti juga akan kita bahas..
———————————-
Ketika sebagian anak bangsa ingin menyelematkan negeri ini dari segala yang berbau porno, banyak yang mengecam dan menentangnya dengan berbagai dalih dan alasan yang tidak cerdas. Mereka mengatakan jika UU Pornografi ini mengekang kebebasan dan hak individual, mengancam NKRI, dan sebagainya. Benarkah UU Pornografi demikian?

Indonesia adalah negeri yang sarat paradoks. Katanya negeri yang ramah tamah, namun kerusuhan dan konflik di mana-mana. Katanya negeri yang kaya raya gemah ripah loh jinawi, tapi kemiskinan tambah parah sehingga banyak rakyatnya yang mati bunuh diri. Katanya negeri mayorits Muslim terbesar dunia, tapi kok pornografi dan pornoaksi bisa tetap aman dan kian tahun kian gila saja: beberapa anggota parlemennya tertangkap basah berbuat zina dan korupsi (yang belum ketahuan masih banyak lagi), ikon pornografi dunia seperti majalah Playboy bisa dibeli oleh anak usia di bawah 10 tahun (!), penjara penuh oleh kasus-kasus pelecehan seks, hit situs porno tertinggi di dunia, dan sebagainya.

Dan yang juga aneh, ketika sebagian anak bangsa ingin menyelematkan negeri ini dari segala yang berbau porno, banyak yang mengecam dan menentangnya dengan berbagai dalih dan alasan yang tidak cerdas. Mereka mengatakan jika UU Pornografi ini mengekang kebebasan dan hak individual, mengancam NKRI, dan sebagainya. Benarkah UU Pornografi demikian?

Dalam halaman yang sangat terbatas ini tentu kita tidak bisa memaparkan seluruh isi dari UU Pornografi tersebut. Namun untunglah ada tulisan dari Inke Maris MA, seorang jurnalis senior yang kini memimpin LSM The Save Indonesian Children Alliance (Aliansi Selamatkan Anak Indonesia) berjudul “Sangat Mendukung UU Pornografi” yang dimuat dalam Suarapublika (Republika, 3/11) menulis, “Intisari RUUP dapat dibaca dari empat pasal saja. Pasal 1, 4, 11, dan 12 gamblang menjelaskan tujuannya adalah:

1. Menghambat penyebaran pornografi yang mesum dan cabul (indecent and obscene sexually arousing material),
2. Melindungi anak-anak (di bawah 18 tahun sesuai konvensi nasional) dari akses terhadap pornografi dan melindungi anak-anak dari dijadikan objek seks,
3. Larangan pornografi disebarluaskan melalui berbagai media yang memuat persenggamaan, ketelanjangan, dan kesan ketelanjangan, persenggamaan dengan penyimpangan, kekerasan seksual, dan onani.
4. Yang dikriminalkan adalah produsen, pengedar dan pelaku/model pornografi laki dan perempuan yang melakukan tanpa dipaksa.”

Inke Maris menulis, “Silakan periksa, tidak satu pun dari 44 pasal RUPP yang mengancam atau berimplikasi mengancam keanekaragaman bangsa Indonesia atau mengancam pluralisme, atau mengkriminalkan tubuh perempuan, atau mengancam agama, atau mengancam seniman. Jika ada yang mengatakan demikian dan kita percaya, maka segelintir orang telah berhasil mengelabui kita.”

Adapun segala bentuk ketelanjangan dan atau sesuatu yang menyiratkan ketelanjangan yang sudah lama menjadi bagian dari adat istiadat dan sebagainya, maka hal itu juga sudah dikecualikan dengan adanya pasal 14 UU Pornografi yang berbunyi: Pembuatan, penyebarluasan, dan penggunaan materi seksualitas dapat dilakukan untuk kepentingan dan memiliki nilai: a.seni dan budaya; b.adat istiadat; dan c.ritual tradisional. Pasal 14 ini merupakan bentuk akomodir dari berbagai aspirasi dari daerah, jadi sesungguhnya UU Pornografi ini sudah cukup lengkap dan sempurna.

Walau demikian, kubu penolak UU Pornografi tetap bersikeras jika UU ini mengancam pluralisme atau keanekaragaman, mengkriminalkan perempuan, dan banyak lagi dalih yang tidak berdasar. Sikap mereka ini sama persis dengan apa yang diungkap oleh sutradara Nia Dinata, salah satu penolak UU Pornografi di dalam acara debat TV One beberapa waktu lalu yang dengan tegas mengatakan, “Kami menolak semua pasal dalam UU Pornografi itu!”

Pernyataan ini tentu mengagetkan karena mereka berarti tidak setuju alias menentang semua UU Pornografi yang sangat bagus yang antara lain berbunyi:

“Pengaturan pornografi bertujuan: a.mewujudkan dan memelihara tatanan kehidupan masyarakat yang beretika, berkepribadian luhur, menjunjung tinggi nilai-nilai Ketuhanan Yang Maha Esa, serta menghormati harkat dan martabat kemanusiaan; b.memberikan pembinaan dan pendidikan terhadap moral dan akhlak masyarakat; c.memberikan kepastian hukum dan perlindungan bagi warga negara dari pornografi, terutama bagi anak dan perempuan; dan d.mencegah berkembangnya pornografi dan komersialisasi seks di masyarakat.” (Pasal 3)

“Setiap orang dilarang mengajak, membujuk, memanfaatkan, membiarkan, menyalahgunakan kekuasaan atau memaksa anak dalam menggunakan produk atau jasa pornografi.” (Pasal 12) dan sebagainya.

Nia Dinata dan penolak UU ini tentu tidak mau dan tidak sudi anak-anaknya menjadi korban perkosaan atau pelecehan seksual misalkan, tapi mereka tetap menolak UU Pornografi ini. Sesuatu yang sangat aneh, bukan?

Dalam tulisan ketiga, akan sama-sama kita bedah apa sesungguhnya yang menjadi ketakutan para penolak UU Pornografi ini, yang ternyata bukan karena muatan pasal-pasalnya an-sich, namun disebabkan oleh ketakutan yang tidak mendasar yang mereka yakini berada di balik UU Pornografi (dan juga UU Sisdiknas dulu) yang ditiup-tiupkan oleh kelompok-kelompok tertentu yang memang memiliki sejarah yang panjang untuk menghancurkan bangsa ini..
———————————-
Bagi orang-orang seperti ini, terbitnya majalah Playboy di Indonesia dianggap suatu kemajuan. Kian banyaknya bar, diskotik, dan sebagainya adalah suatu modernisasi. Modern atau tidaknya seseorang dinilai dari cara pandang dia terhadap pakaian: semakin terbuka pakaiannya, maka akan semakin dianggap maju wawasan seseorang.

Berbagai dalih yang dikemukakan kubu penolak UU Pornografi diduga kuat hanyalah kedok bagi “ketakutan” mereka, atau mungkin lebih tepatnya “paranoia” mereka, terhadap segala sesuatu yang berbau penerapan syariat Islam. Jika kita mengikuti berbagai milis di internet yang membahas tentang pro dan kontra tentang undang-undang ini, maka kita akan dengan mudah menemukan frasa “Penerapan Talibanisme di Indonesia”, “Talibanisasi perundangan di Indonesia”, dan sebagainya. Seolah-olah sedikit demi sedikit, negeri yang terdiri dari berbagai suku bangsa dan agama ini akan diubah oleh suatu kelompok menjadi negeri yang berbasiskan agama Islam, atau jika mau lebih tegas lagi: Mereka mengira negeri ini akan menjadi negeri Islam.

Ketakutan atau paranoia yang sama juga pernah terjadi saat kubu reformis terbelah menjadi dua sesaat setelah Presiden Suharto mundur digantikan oleh BJ. Habibie, lalu UU Sisdiknas. Alasan yang dikemukakan nyaris sama sebangun: keanekaragaman, pluralisme, Bhineka Tunggal Ika, konsensus nasional, dan tetek-bengek lainnya. Mereka juga menggelar aneka unjuk rasa yang antara lain pesertanya dikomando agar mengenakan pakaian adat dari berbagai daerah seolah-olah kubu yang berseberangan dengannya begitu bodoh lupa jika Indonesia atau Nusantara terdiri dari ribuan pulau dan suku bangsa. Mereka seolah menjadi garda terdepan yang menjaga keutuhan negeri Pancasila ini..

Dan yang lebih ekstrem lagi, teriakan akan memisahkan diri dari NKRI alias ancaman separatisme pun menjadi senjata andalan mereka. Ini mengingatkan kita akan ulah segelintir politikus non-Muslim di tahun 1945 yang mendesak agar tujuh kata yang mewajibkan umat Islam melaksanakan syariat Islam di Indonesia, yang dikenal sebagai Piagam Jakarta, dihapuskan.

Sejarah bangsa ini dengan tegas memaparkan kepada kita semua jika selama ratusan tahun umat Islamlah yang mati-matian merebut dan menjaga kemerdekaan negeri ini dari tangan para penjajah. Islam masuk ke Indonesia dengan senyum, keramahan, dan penuh keamaian. Berbeda sekali dengan agama lain yang masuk bersamaan dengan datangnya penjajah Barat ke Nusantara yang sejak sekolah dasar kita telah kenal semboyan mereka: Gold, Glorious, Gospel (Merampok emas sebanyak-banyaknya, Menaklukkan daerah-daerah seluasnya, dan Menyebarkan salib kemanapun tanah kau injak).

Dalam berbagai peperangan pun sejarah telah menunjukkan kepada kita jika umat Islam selalu anti penjajahan asing terhadap negeri ini. Beda dengan mereka yang kebanyakan rela menjadi kacung-kacung penjajah bule dan menindas saudara-saudara sebangsanya demi mendapat fulus dan sekerat keju dari Tuan Van Meele. Buku karya Bung Tomo tentang 10 Nopember 1945 merupakan salah satu buku yang sedikit banyak memuat fakta sejarah ini.

Liberalisme

Kubu penentang UU Pornografi, juga UU Sisdiknas, memiliki agenda tersendiri yang ingin melihat bangsa dan negara ini menjadi negara yang serba permisif, bebas liberal serba boleh seperti di AS dan Barat, dan tentunya jauh dari moral dan etika ketimuran yang sesungguhnya lekat dengan nilai-nilai keislaman.

Kubu penentang UU Pornografi hari ini mungkin saja menamakan gerakannya sebagai “Gerakan Syahwat Merdeka”, namun di lain hari mereka akan menamakan gerakannya lain lagi tergantung proyek yang tengah digarap. Namun bagi yang jeli, orang atau tokoh-tokohnya ternyata ya itu-itu juga. Tidak usah jauh-jauh dari sosok sahabat Zionis seperti AW dan orang-orang di sekelilingnya, seperti halnya yang berkumpul di dalam AKKBB. Sami mawon.

Bagi orang-orang seperti ini, terbitnya majalah Playboy di Indonesia dianggap suatu kemajuan. Kian banyaknya bar, diskotik, dan sebagainya adalah suatu modernisasi. Modern atau tidaknya seseorang dinilai dari cara pandang dia terhadap pakaian: semakin terbuka pakaiannya, maka akan semakin dianggap maju wawasan seseorang. Sebenarnya kalau kita mau jujur, cara pandang ini sungguh-sungguh ndeso. Di negeri-negeri Barat sana, orang-orang tengah mencari-cari formula apa yang mampu untuk menyembuhkan kerusakan moral bangsanya dan memalingkan wajahnya ke Timur., sedangkan kita mengangap Barat merupakan tatanan masyarakat yang sangat beradab.

Jika mau jujur, agenda mereka dengan segala gerakannya sesungguhnya bertujuan satu: menghalang-halangi undang-undang Allah SWT diterapkan di negeri ini. Titik. Sampai kapan pun, mereka akan tetap seperti ini, dengan berbagai alasan yang dibuat-buat, dengan berbagai dalih yang dikemukakan berulang-ulang, dengan berbagai logika yang dipaksa-paksakan. Jadi, bagi kita jangan sampai tertipu jika di lain hari mereka akan menamakan kelompoknya sebagai A dan di hari esoknya mengaku sebagai Z. Wallahu’alam bishawab..(Eramuslim)

Iklan

Oleh Rani Hardjanti, Nurfajri BN, Widi Agustian

Alokasi beban subsidi BBM yang ditanggung pemerintah sangat besar. Tapi, bagaimana saat harga minyak mentah dunia turun, seperti saat ini?

Logikanya, ketika harga minyak dunia turun maka biaya impor minyak juga akan turun. Harga minyak mentah Indonesia (ICP) yang digunakan sebagai landasan penghitungan subsidi, pastinya juga akan turun. Dan pastinya, anggaran negara untuk subsidi energi tahun ini juga bakal tersisa banyak.

Namun jangan berharap banyak dulu. Harapan agar pemerintah menurunkan harga bahan bakar masih jauh panggang di atas api. Hingga kini pemerintah masih berpegang teguh pada ICP yang masih tinggi.

Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Departemen ESDM Evita H Legowo mengatakan, harga bahan bakar minyak (BBM) subsidi yang tidak juga kunjung turun, adalah karena perhitungannya berdasar pada harga rata-rata ICP yang masih tinggi.

“Kita menghitung subsidi berdasarkan asumsi makro satu tahun. Yakni harga rata-rata ICP dari Januari hingga Desember harus USD95 per barel, sedangkan hingga hari ini harga rata-rata ICP hanya USD108,7 per barel,” ujarnya, saat dihubungi okezone, Jumat (24/10/2008).

Karena rata-rata harga ICP itu dihitung dari Januari hingga Desember, maka perhitungannya tidak bisa dilakukan sekarang. Evita mengungkapkan, saat ini hal tersebut sedang dalam proses. “Kami sedang dalam proses untuk melihat kemungkinan penurunan,” ujar Evita.

Artinya, bisa disimpulkan pemerintah hingga kini masih belum memiliki political will untuk mengubah asumsi ICP yang dipakai dalam menentukan harga BBM dalam waktu dekat. Padahal, jika mau, pemerintah bisa saja mengubah ICP menjadi harga rata-rata antara asumsi pada APBNP dan ICP riil.

Seperti diketahui, saat ini harga minyak dunia sudah turun lebih dari 50 persen dibandingkan harga tertingginya pada 11 Juli yang mencapai USD147,27 per barel. Pada perdagangan Kamis kemarin, harga minyak jenis light sweet diperdagangkan USD67,84 per barel, sedangkan harga minyak mentah jenis brent naik USD1,40 menjadi USD65,92 per barel.

Bandingkan dengan harga USD120 per barel saat pemerintah menaikkan harga BBM domestik sebesar 28,7 persen pada 24 Mei. yang ketika itu mencapai USD120 per barel. Artinya, sejak 24 Mei itu, harga minyak mentah sudah turun lebih dari USD50 dolar per barel.

Mengenai perubahan asumsi pada APBNP, Kepala Bappenas Paskah Suzetta punya jawabannya sendiri. Menurut dia, pemerintah belum bisa memenuhi keinginan menurunkan BBM karena masa fiskal tahun 2008 akan segera berakhir. “Dan membutuhkan waktu untuk mengubahnya,” kata dia dalam diskusi di kantor harian Seputar Indonesia, kemarin.

Selain itu, menurut politisi Golkar ini, ada sisi politis dalam setiap kebijakan mengubah anggaran. “Kalau ada perubahan APBN, pasti ada banyak lembaga atau departemen yang meminta tambahan belanja,” kata dia.

Jawaban Evita dan Paskah itu tentu tidak melegakan, di saat ekspektasi masyarakat terhadap turunnya harga bahan bakar sangat tinggi. Kita tahu, di tengah krisis yang melanda dunia saat ini, penurunan harga BBM tentu akan membantu menguatkan daya beli masyarakat, sehingga akan meningkatkan penyerapan produk industri dari sektor riil.

Sementara bagi dunia usaha, di tengah seretnya likuiditas, tingginya suku bunga pinjaman, dan ketidakpastian nilai tukar, turunnya harga BBM akan menjadi penyejuk yang menyemangati dunia usaha untuk terus tumbuh dan berproduksi.

Yang menjadi pertanyaan kini, jika pemerintah baru akan melakukan penghitungan perubahan ICP belakangan –dimungkinkan akhir tahun–, lalu ke mana selisih penurunan harga yang sudah terjadi? PT Pertamina (Persero) selaku satu-satunya operator migas pelat merah yang mengimpor minyak pasti bisa menjawab.

Selama ini perusahaan berslogan “Kita (Pertamina) Untung Bangsa Untung” itu selalu meminta porsi dana yang besar. Namun apakah itu masih pantas ketika harga minyak turun lebih dari 50 persen?

Kita berharap, berkah turunnya harga minyak dunia saat ini jangan hanya menguntungkan Pertamina, namun membuat buntung masyarakat dan pelaku dunia usaha.

DPR Bahas Wacana Penurunan BBM Desember

Oleh Widi Agustian

DPR akan melihat kembali masalah penurunan harga BBM subsidi pada awal Desember mendatang. Padahal, sebelumnya pemerintah telah menyatakan belum akan menurunkan harga BBM di tengah jatuhnya harga minyak

“Kita akan lihat kembali pada awal Desember nanti. Sedangkan kita akan review ulang mungkin pada Januari mendatang. Yang potensial turun itu adalah pada 2009,” ujar anggota DPR Komisi VII dari Fraksi PDIP Ramson Siagian, saat dihubungi okezone, di Jakarta, Jumat (24/10/2008).

Dia menjelaskan, untuk menurunkan harga jual BBM oleh PT Pertamina (persero), harus dilakukan penghitungan terlebih dahulu. Pasalnya bicara soal BBM maka akan berkaitan dengan masalah fiskal dan harus dilihat pula dari sisi APBN. “Kalau nanti naik lagi setelah diturunkan bisa habis kita,” paparnya.

Sedangkan ketika disinggung mengenai BBM nonsubsidi yang seharusnya turun mengikuti harga pasar, Ramson mengiyakan hal tersebut. “Yang nonsubsidi seharusnya mengikuti harga pasar,” katanya.

Wapres: Harga BBM Belum Akan Turun

Oleh Lamtiur Kristin Natalia Malau

Pemerintah belum akan menurunkan harga BBM meski harga minyak dunia sudah berkisar USD70 per barel.

Meski kalangan DPR dan pengusaha terus mendesak, Wakil Presiden (Wapres) Jusuf Kalla menyatakan mekanisme menurunkan harga BBM tidak semudah yang dibayangkan.

“BBM itu kita tidak pernah tau kapan naiknya. Kita susah memprediksi tapi yang jelas kita masih subsidi. Kalau ada yang jamin tetap USD60 per USD, oke. Kita tidak bisa ambil keputusan hanya karena hari ini (penurunan harga minyak sesaat),” ujar Wapres di Istana Wapres, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta, Jumat (24/10/2008).

Menurut Wapres, saat ini harga komoditi dunia sama sekali tidak beraturan. Karena itu, pemerintah tidak bisa menggunakan harga minyak hari ini sebagai patokan. “Pemerintah tidak bicarakan ini dulu,” tandasnya. (Okezone)

Oleh Adi J. Mustafa

Rencananya tanggal 23 September ini DPR akan mengesahkan RUU Pornografi. Bila kita menelaah secara seksama muatan RUU Pornografi, maka kita dapat simpulkan tujuan RUU ini adalah untuk mendorong masyarakat memiliki kehidupan yang menjunjung tinggi harkat dan martabat kemanusiaannya. Mereka yang jernih jiwa dan akal pikirannya, pasti akan melihat pornografi sebagai bagian dari outlet sifat hewaniyyah yang memang potensial pada diri manusia. Dari kacamata keagamaan, paling tidak dari agama Islam yang saya ketahui, RUU ini jelas menterjemahkan pandangan untuk menjauhi perzinahan dan perbuatan-perbuatan haram menyangkut bacaan, tontonan dan perilaku seksual yang tidak sesuai dengan ajaran agama.

Pada konteks kekinian di tanah air kita, maraknya pornografi telah merusak mental bangsa, terutama generasi muda. Pemuda yang mestinya produktif dalam belajar dan berkarya, malah terjerumus dalam khayalan-khayalan masa pubertasnya pada hal-hal yang tidak produktif sama sekali. Kasus-kasus kejahatan seksual atau percabulan pun sering terjadi di kalangan remaja. Di sisi lain pergaulan bebas hingga free-sex sudah menjadi fenomena kehidupan kawasan perkotaan. Salah satu penyebabnya adalah karena merebaknya bacaan dan tontonan yang, menurut pengertian RUU “dapat membangkitkan hasrat seksual dan/atau melanggar nilai-nilai kesusilaan dalam masyarakat”.

Dari konten pengaturan, RUU ini kental dengan “larangan dan pembatasan”. Nampaknya suasana batin para legislator yang terlibat dalam penyusunan RUU ini memandang masalah pornografi ini sudah akut. Karenanya kita bisa melihat, walaupun RUU berisi Bab Pencegahan dan Bab Peran Serta Masyarakat, namun nuansa aksi-aksi “direct” ke produk-produk pornografi menjadi pesan utama pengaturan.

Menurut saya, RUU ini mesti difahami sebagai satu bagian saja dari proses mewujudkan dan memelihara tatanan masyarakat beretika dan ker-Ketuhanan Yang Maha Esa (inti tujuan RUU). Untuk mewujudkan tujuan ini, proses pendidikan, usaha-usaha pemberdayaan potensi pemuda, proses pemberdayaan ekonomi masyarakat kurang mampu, pembukaan peluang-peluang bisnis edukatif-produktif, peningkatan kualitas produk seni-budaya, pembangunan pariwisata yang elegan, berkarakter dan berwibawa dan lain-lain menjadi kesatuan paket dalam mencegah merebaknya pornografi di tangah kehidupan bangsa Indonesia.

Kita sangat berharap RUU Pornografi ini segera disahkan. Bagi umat Islam, timing bulan puasa Ramadhan tentu menjadi momentum penting. Puasa amat dekat dengan tujuan pensucian jiwa. Tentu hal ini amat dekat juga dengan pembersihan diri dan lingkungan dari pornografi.

Untuk rekan-rekan para seniman dan budayawan, kita tentu yakin bahwa RUU ini tidak dimaksudkan untuk mematikan kreativitas seni-budaya. Karena para seniman dan budayawan sejati pasti akan melahirkan karya-karya seni-budaya yang menjunjung tinggi nilai-nilai luhur. Seniman dan budayawan religius pasti akan melahirkan karya-karya seni budaya yang semakin mendekatkan manusia kepada Allah Yang Maha Menciptakan.

Kita melihat bahwa isi pengaturan RUU ini juga pasti sinkron dengan pesan-pesan agama manapun. Isi RUU ini merupakan produk objektifikasi nilai-nilai keagamaan dalam mengatur kehidupan berbangsa. Saya sendiri yakin bahwa agama-agama yang diakui keberadaannya di Indonesia tidak ada yang merestui merebaknya pornografi. Sebab merebaknya pornografi akan menyebabkan merebaknya kerusakan moral. Dan sebab pornografi itu pun lahir dari kerusakan moral sebuah komunitas. Masyarakat religius tidak mungkin melahirkan produk-produk tak bermoral seperti pornografi ini.

Salam,
Adi J. Mustafa
(http://adijm.multiply.com/journal/item/317/Menjelang_Pengesahan_RUU_Pornografi)
===

Lampiran untuk yang belum pernah membaca …

RANCANGAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA TENTANG PORNOGRAFI

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1
Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

1.Pornografi adalah materi seksualitas yang dibuat oleh manusia dalam bentuk gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, syair, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan komunikasi lain melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/atau pertunjukan di muka umum, yang dapat membangkitkan hasrat seksual dan/atau melanggar nilai-nilai kesusilaan dalam masyarakat.

2.Jasa pornografi adalah segala jenis layanan pornografi yang disediakan oleh orang perseorangan atau korporasi melalui pertunjukan langsung, televisi kabel, televisi teresterial, radio, telepon, internet, dan komunikasi elektronik lainnya serta surat kabar, majalah, dan barang cetakan lainnya.

3.Setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.

4.Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun.

5.Pemerintah adalah Pemerintah Pusat yang dipimpin oleh Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

6.Pemerintah Daerah adalah Gubernur, Bupati, atau Walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.

Pasal 2
Pengaturan pornografi berasaskan Ketuhanan Yang Maha Esa, penghormatan terhadap harkat dan martabat kemanusiaan, kebhinnekaan, kepastian hukum, nondiskriminasi, dan perlindungan terhadap warga negara.

Pasal 3
Pengaturan pornografi bertujuan:
a.mewujudkan dan memelihara tatanan kehidupan masyarakat yang beretika, berkepribadian luhur, menjunjung tinggi nilai-nilai Ketuhanan Yang Maha Esa, serta menghormati harkat dan martabat kemanusiaan;

b.memberikan pembinaan dan pendidikan terhadap moral dan akhlak masyarakat;

c.memberikan kepastian hukum dan perlindungan bagi warga negara dari pornografi, terutama bagi anak dan perempuan; dan
d.mencegah berkembangnya pornografi dan komersialisasi seks di masyarakat.

BAB II
LARANGAN DAN PEMBATASAN

Pasal 4
(1) Setiap orang dilarang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarluaskan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi yang memuat:

e.persenggamaan, termasuk persenggamaan yang menyimpang;

f.kekerasan seksual;

g.masturbasi atau onani;

h.ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan; atau

i.alat kelamin.

(2) Setiap orang dilarang menyediakan jasa pornografi yang:

a. menyajikan secara eksplisit ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan;

b. menyajikan secara eksplisit alat kelamin;

c. mengeksploitasi atau memamerkan aktivitas seksual; atau
d. menawarkan atau mengiklankan, baik langsung maupun tidak langsung layanan seksual.

Pasal 5
Setiap orang dilarang meminjamkan atau mengunduh pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1).

Pasal 6
Setiap orang dilarang memperdengarkan, mempertontonkan, memanfaatkan, memiliki, atau menyimpan produk pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), kecuali yang diberi kewenangan oleh perundang-undangan.

Pasal 7
Setiap orang dilarang mendanai atau memfasilitasi perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.

Pasal 8
Setiap orang dilarang dengan sengaja atau atas persetujuan dirinya menjadi objek atau model yang mengandung muatan pornografi.

Pasal 9
Setiap orang dilarang menjadikan orang lain sebagai objek atau model yang mengandung muatan pornografi.

Pasal 10
Setiap orang dilarang mempertontonkan diri atau orang lain dalam pertunjukan atau di muka umum yang menggambarkan ketelanjangan, eksploitasi seksual, persenggamaan, atau yang bermuatan pornografi lainnya.

Pasal 11
Setiap orang dilarang melibatkan anak dalam kegiatan dan/atau sebagai objek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6, Pasal 8, Pasal 9, atau Pasal 10.

Pasal 12
Setiap orang dilarang mengajak, membujuk, memanfaatkan, membiarkan, menyalahgunakan kekuasaan atau memaksa anak dalam menggunakan produk atau jasa pornografi.

Pasal 13
(1) Pembuatan, penyebarluasan, dan penggunaan pornografi yang memuat selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) wajib mendasarkan pada peraturan perundang-undangan.

(2) Pembuatan, penyebarluasan, dan penggunaan pornografi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan di tempat dan dengan cara khusus.

Pasal 14
Pembuatan, penyebarluasan, dan penggunaan materi seksualitas dapat dilakukan untuk kepentingan dan memiliki nilai:
a.seni dan budaya;
b.adat istiadat; dan
c.ritual tradisional.

Pasal 15
Ketentuan mengenai syarat dan tata cara perizinan pembuatan, penyebarluasan, dan penggunaan produk pornografi untuk tujuan dan kepentingan pendidikan dan pelayanan kesehatan dan pelaksanaan ketentuan Pasal 13 diatur dengan Peraturan Pemerintah.

BAB III
PERLINDUNGAN ANAK

Pasal 16
Setiap orang berkewajiban melindungi anak dari pengaruh pornografi dan mencegah akses anak terhadap informasi pornografi.

Pasal 17
1) Pemerintah, lembaga sosial, lembaga pendidikan, lembaga keagamaan, keluarga, dan/atau masyarakat berkewajiban memberikan pembinaan, pendampingan, serta pemulihan sosial, kesehatan fisik dan mental bagi setiap anak yang menjadi korban atau pelaku pornografi.

2) Ketentuan mengenai pembinaan, pendampingan, serta pemulihan sosial, kesehatan fisik dan mental sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

BAB IV
PENCEGAHAN

Bagian Kesatu
Peran Pemerintah

Pasal 18
Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib melakukan pencegahan pembuatan, penyebarluasan, dan penggunaan pornografi.

Pasal 19
Untuk melakukan pencegahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, Pemerintah berwenang:
a.melakukan pemutusan jaringan pembuatan dan penyebarluasan produk pornografi atau jasa pornografi, termasuk pemblokiran pornografi melalui internet;

b.melakukan pengawasan terhadap pembuatan, penyebarluasan, dan penggunaan pornografi; dan

c.melakukan kerja sama dan koordinasi dengan berbagai pihak, baik dari dalam maupun dari luar negeri, dalam pencegahan pembuatan, penyebarluasan, dan penggunaan pornografi.

Pasal 20
Untuk melakukan upaya pencegahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, Pemerintah Daerah berwenang:

a.melakukan pemutusan jaringan pembuatan dan penyebarluasan produk pornografi atau jasa pornografi, termasuk pemblokiran pornografi melalui internet di wilayahnya;

b.melakukan pengawasan terhadap pembuatan, penyebarluasan, dan penggunaan pornografi di wilayahnya;

c.melakukan kerja sama dan koordinasi dengan berbagai pihak dalam pencegahan pembuatan, penyebarluasan, dan penggunaan pornografi di wilayahnya; dan

d.mengembangkan sistem komunikasi, informasi, dan edukasi dalam rangka pencegahan pornografi di wilayahnya.

Bagian Kedua
Peran Serta Masyarakat

Pasal 21
Masyarakat dapat berperan serta dalam melakukan pencegahan terhadap pembuatan, penyebarluasan, dan penggunaan pornografi.

Pasal 22
(1) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dapat dilakukan dengan cara:

a.melaporkan pelanggaran Undang-Undang ini;

b.melakukan gugatan perwakilan ke pengadilan;

c.melakukan sosialisasi peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pornografi; dan

d.melakukan pembinaan kepada masyarakat terhadap bahaya dan dampak pornografi.

(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b dilaksanakan secara bertanggung jawab dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 23
Masyarakat yang melaporkan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf a berhak mendapat perlindungan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

BAB V
PENYIDIKAN, PENUNTUTAN, DAN PEMERIKSAAN DI SIDANG PENGADILAN

Pasal 24
Penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap pelanggaran pornografi dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang tentang Hukum Acara Pidana, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini.

Pasal 25
Di samping alat bukti sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tentang Hukum Acara Pidana, termasuk juga alat bukti dalam perkara tindak pidana meliputi tetapi tidak terbatas pada:

a.barang yang memuat tulisan atau gambar dalam bentuk cetakan atau bukan cetakan, baik elektronik, optik, atau bentuk penyimpanan data lainnya; dan

b.data yang tersimpan dalam jaringan internet dan saluran komunikasi lainnya.

Pasal 26
(1) Untuk kepentingan penyidikan, penyidik berwenang membuka akses, memeriksa, dan membuat salinan data elektronik yang tersimpan dalam fail komputer, jaringan internet, media optik, serta bentuk penyimpanan data elektronik lainnya.

(2) Untuk kepentingan penyidikan, pemilik data, penyimpan data, atau penyedia jasa layanan elektronik berkewajiban menyerahkan dan/atau membuka data elektronik yang diminta penyidik.

(3) Pemilik data, penyimpan data, atau penyedia jasa layanan elektronik setelah menyerahkan dan/atau membuka data elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berhak menerima tanda terima penyerahan atau berita acara pembukaan data elektronik dari penyidik.

Pasal 27
Penyidik membuat berita acara tentang tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 dan mengirim turunan berita acara tersebut kepada pemilik data, penyimpan data, atau penyedia jasa layanan komunikasi di tempat data tersebut didapatkan.

Pasal 28
(1) Data elektronik yang ada hubungannya dengan perkara yang sedang diperiksa dilampirkan dalam berkas perkara.

(2) Data elektronik yang ada hubungannya dengan perkara yang sedang diperiksa dapat dimusnahkan atau dihapus.

(3) Penyidik, penuntut umum, dan para pejabat pada semua tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan wajib merahasiakan dengan sungguh-sungguh atas kekuatan sumpah jabatan, baik isi maupun informasi data elektronik yang dimusnahkan atau dihapus.

BAB VI
PEMUSNAHAN

Pasal 29
(1) Pemusnahan dilakukan terhadap produk pornografi hasil perampasan.

(2) Pemusnahan produk pornografi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh penuntut umum dengan membuat berita acara yang sekurang-kurangnya memuat:
a.nama media cetak dan/atau media elektronik yang menyebarluaskan pornografi;
b.nama, jenis, dan jumlah barang yang dimusnahkan;
c.hari, tanggal, bulan, dan tahun pemusnahan; dan
d.keterangan mengenai pemilik atau yang menguasai barang yang dimusnahkan.

BAB VII
KETENTUAN PIDANA

Pasal 30
Setiap orang yang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebar-luaskan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun atau pidana denda paling sedikit Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah).

Pasal 31
Setiap orang yang menyediakan jasa pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 6 (enam) tahun atau pidana denda paling sedikit Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).

Pasal 32
Setiap orang yang meminjamkan atau mengunduh pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau pidana denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).

Pasal 33
Setiap orang yang memperdengarkan, mempertontonkan, memanfaatkan, memiliki, atau menyimpan produk pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dipidana dengan pidana paling lama 4 (empat) tahun atau pidana denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).

Pasal 34
Setiap orang yang mendanai atau memfasilitasi perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun atau pidana denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp7.500.000.000,00 (tujuh miliar lima ratus juta rupiah).

Pasal 35
Setiap orang yang dengan sengaja atau atas persetujuan dirinya menjadi objek atau model yang mengandung muatan pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun atau pidana denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Pasal 36
Setiap orang yang menjadikan orang lain sebagai objek atau model yang mengandung muatan pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun atau pidana denda paling sedikit Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah).

Pasal 37
Setiap orang yang mempertontonkan diri atau orang lain dalam pertunjukan atau di muka umum yang menggambarkan ketelanjangan, eksploitasi seksual, persenggamaan, atau yang bermuatan pornografi lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun atau pidana denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Pasal 38
Setiap orang yang melibatkan anak dalam kegiatan dan/atau sebagai obyek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dipidana dengan pidana yang sama dengan pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30, Pasal 31, Pasal 32, Pasal 33, Pasal 35, Pasal 36, dan Pasal 37, ditambah 1/3 (sepertiga) dari maksimum ancaman pidananya.

Pasal 39
Setiap orang yang mengajak, membujuk, memanfaatkan, membiarkan, menyalahgunakan kekuasaan atau memaksa anak dalam menggunakan produk atau jasa pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 6 (enam) tahun atau pidana denda paling sedikit Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).

Pasal 40
(1) Dalam hal tindak pidana pornografi dilakukan oleh atau atas nama suatu korporasi, tuntutan dan penjatuhan pidana dapat dilakukan terhadap korporasi dan/atau pengurusnya.

(2) Tindak pidana pornografi dilakukan oleh korporasi apabila tindak pidana tersebut dilakukan oleh orang‑orang, baik berdasarkan hubungan kerja maupun berdasarkan hubungan lain, bertindak dalam lingkungan korporasi tersebut, baik sendiri maupun bersama‑sama.

(3) Dalam hal tuntutan pidana dilakukan terhadap suatu korporasi, korporasi tersebut diwakili oleh pengurus.

(4) Pengurus yang mewakili korporasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat diwakili oleh orang lain.

(5) Hakim dapat memerintahkan pengurus korporasi agar pengurus korporasi menghadap sendiri di pengadilan dan dapat pula memerintahkan pengurus korporasi supaya pengurus tersebut dibawa ke sidang pengadilan.

(6) Dalam hal tuntutan pidana dilakukan terhadap korporasi, maka panggilan untuk menghadap dan penyerahan surat panggilan tersebut disampaikan kepada pengurus di tempat tinggal pengurus atau di tempat pengurus berkantor.

(7) Pidana pokok yang dapat dijatuhkan terhadap korporasi hanya pidana denda dengan ketentuan maksimum pidana dikalikan 3 (tiga) dari pidana denda yang ditentukan dalam setiap pasal dalam Bab ini.

Pasal 41
Selain pidana pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (7), korporasi dapat dikenakan pidana tambahan berupa:
a.pembekuan izin usaha;
b.pencabutan izin usaha;
c.perampasan kekayaan hasil tindak pidana; dan/atau
d.pencabutan status badan hukum.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 42
Pada saat Undang-Undang ini berlaku, dalam waktu paling lama 1 (satu) bulan setiap orang yang memiliki atau menyimpan produk pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) harus memusnahkan sendiri atau menyerahkan kepada pihak yang berwajib untuk dimusnahkan.

Pasal 43
Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, semua peraturan perundang-undangan yang mengatur atau berkaitan dengan tindak pidana pornografi dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-Undang ini.

Pasal 44
Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

PENJELASAN:

Pasal 4
Ayat (1)
Huruf a
Yang dimaksud dengan “persenggamaan yang menyimpang” antara lain persenggamaan atau aktivitas seksual lainnya dengan mayat dan binatang, oral seks, anal seks, lesbian, homoseksual.

Huruf b
Yang dimaksud dengan ”kekerasan seksual” antara lain persenggamaan yang didahului dengan tindakan kekerasan (penganiayaan) atau mencabuli dengan paksaan, pemerkosaan.

Huruf d
Yang dimaksud dengan “mengesankan ketelanjangan” adalah penampakan tubuh dengan menunjukkan ketelanjangan yang menggunakan penutup tubuh yang tembus pandang.

Pasal 5
Yang dimaksud dengan “mengunduh” adalah mengalihkan atau mengambil fail (file) dari sistem teknologi informasi dan komunikasi.

Pasal 6
Yang dimaksud dengan “yang diberi kewenangan oleh perundang-undangan” misalnya lembaga yang diberi kewenangan menyensor film, lembaga yang mengawasi penyiaran, lembaga penegak hukum, lembaga pelayanan kesehatan atau terapi kesehatan seksual, dan lembaga pendidikan. Lembaga pendidikan tersebut termasuk pula perpustakaan, laboratorium, dan sarana pendidikan lainnya.

Kegiatan memperdengarkan, mempertontonkan, memanfaatkan, memiliki, atau menyimpan barang pornografi dalam ketentuan ini hanya dapat digunakan di tempat atau lokasi yang disediakan untuk tujuan lembaga dimaksud.

Pasal 10
Yang dimaksud dengan “mempertontonkan diri” adalah perbuatan yang dilakukan atas inisiatif dirinya atau inisiatif orang lain dengan kemauan dan persetujuan dirinya. Yang dimaksud dengan “pornografi lainnya” antara lain kekerasan seksual, masturbasi atau onani.

Pasal 13
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan “pembuatan” termasuk memproduksi, membuat, memperbanyak, atau menggandakan.

Yang dimaksud dengan “penyebarluasan” termasuk menyebarluaskan, menyiarkan, mengunduh, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, meminjamkan, atau menyediakan.

Yang dimaksud dengan “penggunaan” termasuk memperdengarkan, mempertontonkan, memanfaatkan, memiliki atau menyimpan.

Frasa “selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1)” dalam ketentuan ini misalnya majalah yang memuat model berpakaian bikini, baju renang, pakaian olahraga pantai, yang digunakan sesuai dengan konteksnya.

Ayat (2)
Yang dimaksud dengan “di tempat dan dengan cara khusus” misalnya penempatan yang tidak dapat dijangkau oleh anak-anak atau pengemasan yang tidak menampilkan atau menggambarkan pornografi.

Pasal 14
Yang dimaksud dengan “materi seksualitas” adalah materi yang tidak mengandung unsur yang dapat membangkitkan hasrat seksual dan/atau tidak melanggar kesusilaan dalam masyarakat, misalnya patung telanjang yang menggambarkan lingga dan yoni.

Pasal 16
Ketentuan ini dimaksudkan untuk mencegah sedini mungkin pengaruh pornografi terhadap anak dan ketentuan ini menegaskan kembali terkait dengan perlindungan terhadap anak yang ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Perlindungan Anak.

Pasal 19
Huruf a
Yang dimaksud dengan “pemblokiran pornografi melalui internet” adalah pemblokiran barang pornografi atau penyediaan jasa pornografi.

Pasal 20
Huruf a
Yang dimaksud dengan “pemblokiran pornografi melalui internet” adalah pemblokiran barang pornografi atau penyediaan jasa pornografi.

Sumber: http://www.detiknews.com/read/2008/09/16/080110/1006768/10/inilah-isi-ruu-pornografi