Oleh Aprika R.Hernanda

Pemerintah Indonesia melarang impor karkas, daging, dan jeroan dari Selandia Baru serta unggas dan bahan asal unggas dari AS akibat persoalan tidak halal dan merebaknya wabah flu burung. Larangan itu mulai berlaku Juli 2008.

Larangan impor untuk Selandia Baru ditetapkan melalui Surat Edaran Dirjen Peternakan No. 07026/2008 tentang Pemberhentian sementara pemasukan karkas, daging, dan jeroan dari Selandia Baru ke dalam wilayah Indonesia.

Kemudian, larangan impor unggas dan produk asal unggas dari AS ditetapkan dalam surat keputusan Dirjen Perternakan, Departemen Pertanian No. 01004/2008 tentang Penghentian sementara pemasukan unggas dan bahan unggas dari AS ke Indonesia.

Direktur Kesehatan Masyarakat Veteriner di Ditjen Peternakan Deptan Turni Rusli Sjamsudin mengatakan pemerintah, dalam keputusan itu, menyatakan tidak adanya jaminan status kehalalan pemasukan karkas, daging dan jeroan yang diimpor dari Selandia Baru, sehingga pemasukan produk itu dihentikan.

Menurut dia, RPH di negara itu hingga kini belum dapat memenuhi ketentuan yang diminta pemerintah sesuai dengan aturan dalam Permentan No. 61/ 2007 tentang Pemasukan dan Pengawasan Peredaran Karkas, Daging dan Jeroan. Ketentuan yang belum dipenuhi itu a.l. tidak adanya juru potong tetap, belum ada audit dari Majelis Ulama Indonesia, dan belum mendapat persetujuan.

Hal itu diketahui dari laporan dan koordinasi Deptan dengan New Zealand Meat and Slaughter Association (NZMSA) yang mengakui ketentuan tersebut belum dapat dipenuhi.

“Kami sudah berkoordinasi dengan NZMSA. Mereka masih menawar ketentuan yang sudah kita atur. Kami bilang tidak bisa. Aturannya memang sudah begitu,” ujarnya.

Larangan impor unggas dan bahan unggas dari AS untuk sementara dilakukan berdasarkan laporan Pemerintah AS kepada organisasi Kesehatan Hewan Dunia, melalui immediate notification report pada 11 Juni 2008 tentang Kejadian Wabah Low Pathogenic Avian Influenza pada 7 Juni 2008 di peternakan unggas di Arkansas, Washington, AS.

“Memerhatikan laporan Pemerintah AS tentang kejadian wabah low pathogenic avian influenza (LPAI), penghentian sementara itu berlaku sejak 1 Juli 2008,” ujar Turni.

Namun, larangan impor daging Selandia Baru tampak janggal karena pasokan daging dari Australia tidak ikut dihentikan, padahal audit Deptan pada 13-28 Juni 2008 di enam negara bagian Australia juga belum memastikan jaminan halal.

Turni menyangkal hal itu dikatakan janggal. “Tidak. Pemerintah kan memang berwenang untuk itu. Dengan Australia kami ada kesepakatan bilateral,” ujarnya.

Sejumlah pelaku usaha terkait mengaku telah mengetahui kebijakan baru itu sejak Senin lalu. “Biasa, itu akibat pengusaha besar kalah saingan. Importir yang satu ini besar impornya dari NZ [Selandia Baru],” ungkap satu pebisnis yang enggan disebutkan namanya.

Seorang importir lainnya menuturkan ini akibat kontrak dagang? importir daging diputus oleh Makro dan diambil alih oleh pemasok dari Selandia Baru. (19) (aprika.hernanda@bisnis.co.id)
[Bisnis Indonesia]

Iklan

Virus flu burung yang merebak di Indonesia diwaspadai akan bermutasi dan menyebabkan pandemi dari manusia ke manusia.

Penilaian itu disampaikan Organisasi Pangan dan Pertanian (Food and Agriculture Organization/FAO) PBB menyikapi kasus flu burung di Tanah Air. ”Saya sangat khawatir, tingginya sirkulasi virus di Indonesia dapat menciptakan kondisi bagi virus flu burung bermutasi dan akhirnya menyebabkan pandemi influenza terhadap manusia,” kata Ketua Dokter Hewan FAO Joseph Domenech.

Namun,anggota panel ahli Komite Nasional Pengendalian Flu Burung dan Kesiap-siagaan Menghadapi Pandemi Influenza (Komnas FBPI) Mangku Sitepu membantah pernyataan FAO tersebut. Dia mengatakan, hingga saat ini, belum ada konfirmasi pandemi dari manusia ke manusia. Menurut dia, pandemi flu burung harus dilihat dari terjadinya kasus mutasi manusia ke manusia.

”Kita harus ingat penyakit flu burung itu masuk dalam zoonosis. Jadi ada proses sebelum mutasi ke manusia, yakni dari hewan ke hewan, hewan ke manusia, dan manusia ke manusia,” ungkapnya. Dia mengatakan, meski pihaknya melihat ada perubahan pada kadar asam amino pada penyakit flu burung, perubahan itu masih merujuk pada penularan hewan ke manusia.

Selain itu, faktor geografis di Indonesia juga tidak akan memudahkan virus flu burung cepat bermutasi ke manusia.”Indonesia beda dengan Kamboja atau Vietnam. Kita banyak pulau dan lautan, jadi tidak akan secepat itu,” ungkapnya. Dia menambahkan,faktor tingginya kasus virus flu burung di Indonesia tidak bisa dijadikan faktor terjadinya pandemi pada manusia.

Menurut Joseph Domenech, flu burung kebanyakan menyerang unggas, tetapi varian virus mematikan H5N1 telah menewaskan 235 orang di seluruh dunia dari 372 kasus yang diketahui sejak mewabah di Asia pada 2003. ”Rata-rata tingkat kematian manusia akibat flu burung di Indonesia merupakan yang tertinggi di dunia.Nanti akan ada lebih banyak kasus infeksi baru terhadap manusia jika kita tidak fokus mengangkat penyakit ini dari binatang sumbernya,” kata Domenech.

Dia juga menuding pemerintahan yang desentralistis mengakibatkan layanan dokter hewan kurang memadai. Selain itu,kampanye dan dukungan dana, baik dari komunitas internasional maupun dalam negeri, sangat minim. Faktor inilah yang menjadi masalah utama di Indonesia dalam menanggulangi virus flu burung. Sementara itu, Dirjen Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan(P2Pl) Depkes I Nyoman Kandun mengungkapkan, bisa saja virus H5N1 berubah menjadi virus flu musiman dan menjadi virus yang mampu menular dari manusia ke manusia serta bisa menyebabkan terjadinya pandemi.

”Tetapi hingga saat ini belum terjadi,”tandasnya. Di tempat terpisah, Menteri Kesehatan (Menkes) Siti Fadilah Supari mengungkapkan, sampel virus flu burung yang dikirim ke Badan Kesehatan Dunia (World Health Organization/WHO) telah berubah.” Pada dasarnya bentuknya hampir sama seperti yang dulu. Namun ya, ada sedikit perubahan” ujar Menkes kemarin. Namun,Menkes membantah bahwa perubahan itu merupakan mutasi dari kondisi semula.

”Bukan mutasi,tetapi hanya sedikit mengalami perubahan dari bentuk semula” tandasnya. Menkes tidak mau menyebutkan perubahan seperti apa yang dimaksudkan itu. Dia tidak mau memberikan keterangan mengenai detail perubahan itu. (SINDO)