Dua terdakwa kasus insiden Monas, Ketua Front Pembela Islam (FPI) Habib Rizieq Shihab dan Panglima Komando Laskar Islam Munarman, kembali mendapat angin. Saksi yang dihadirkan jaksa penuntut umum (JPU) lagi-lagi memberikan keterangan yang menguntungkan terdakwa.

Saksi-saksi yang dihadirkan cenderung memberikan keterangan simpang siur. Bahkan, keterangan mereka kerap berbeda dengan yang ditulis dalam BAP (berita acara pemeriksaan). Saat sidang dengan terdakwa Habib Rizieq, misalnya. JPU mendatangkan saksi aktivis Aliansi Kebangsaan dan Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan (AKKBB) Nasir Ahmad.

Nasir memberikan keterangan berbeda antara kepada JPU dan tim pengacara Habib Rizieq. Kepada JPU Teguh Suwarsono, Nasir mengatakan pergi ke Monas dengan keponakannya. Tapi, kepada tim pengacara Habib Rizieq, Ari Yusuf Amir, Nasir mengaku pergi ke Monas bersama panitia AKKBB.

Bukan hanya itu. Nasir juga memberi keterangan berbeda saat menyebutkan anggota FPI yang melakukan penyerangan di Monas. Dalam BAP, Nasir menyebut ada 1.000 anggota FPI yang hadir dan melakukan penyerangan. Namun, di sidang Nasir menyebut 300 orang.

Puluhan pendukung Habib Rizieq yang memadati ruang sidang tampak emosi mendengar keterangan saksi yang berbelit-belit. Beberapa aktivis FPI ini menggerutu karena mendengar keterangan saksi yang tidak jelas dan tidak konsisten. Melihat ruang sidang makin gaduh, Ketua Majelis Hakim Panusunan Harahap mengancam mengeluarkan massa FPI dari ruang sidang. ”Jika Anda (massa FPI) tetap buat keributan, saya bisa mengeluarkan dari ruang sidang. Karena Anda mengganggu jalannya sidang,” kata Panusunan.

Rencananya, ada empat saksi yang diperiksa. Namun, tiga saksi dari anggota kepolisian Polda Metro Jaya absen dan hanya satu saksi yang hadir bernama Nasir Ahmad. Uniknya, saksi yang dihadirkan JPU sebenarnya untuk terdakwa Munarman. Namun, dia dihadirkan juga di sidang Habib Rizieq yang dimulai lebih awal dari sidang Munarman.

Ini diketahui saat Panusunan memberi kesempatan kepada Habib Rizieq untuk bertanya. Apa terdakwa ada pertanyaan? ”Yang bersangkutan diperiksa untuk Munarman dan tidak ada hubungan dengan saya,” kata Habib Rizieq.

Kurang lebih satu jam kemudian, sidang dilanjutkan dengan terdakwa Munarman dalam kasus yang sama. Dalam sidang Munarman, saksi yang dihadirkan adalah Sugiyono. Pria itu adalah sopir truk yang membawa pengeras suara dari kelompok AKKBB ketika menggelar acara memperingati Hari Kelahiran Pancasila 1 Juni 2008.

Seperti Nasir Ahmad, kesaksian Sugiyono juga berbelit-belit, bahkan lebih parah. Misalnya, dalam BAP Sugiyono menyebutkan mengetahui beberapa anggota AKKBB dikeroyok. Namun, di sidang Sugiyono tidak tahu ada yang dipukuli dan dikeroyok itu.

Dalam sidang, Sugiyono menyebut massa yang mengeroyok adalah berseragam putih. Namun, dalam BAP dia mengatakan massa yang mengeroyok adalah FPI. Bahkan, dengan lugu Sugiyono sempat menyebut bahwa kesaksian di BAP itu diketikkan dulu oleh polisi, kemudian Sugiyono tinggal menyetujui.

”Habis diketik polisi lalu dilihatkan kepada saya, dan saya bilang betul, Pak,” kata Sugiyono. Mendengar penuturan Sugiyono, salah seorang tim pengacara Munarman, M. Assegaf, mengatakan keterangan yang paling benar adalah di pengadilan, bukan di BAP. ”Kasihan, saksi adalah orang yang jujur,” kata Assegaf.

Sugiyono juga tidak tahu bahwa truknya disewa untuk demo yang dilakukan AKKBB. ”Saya tahunya ya besoknya, saat truk saya dipakai untuk acara peringatan Hari Kesaktian Pancasila,” katanya. Sugiyono juga mengaku tidak tahu apa itu organisasi AKKBB. ”Saya tidak tahu apa AKKBB. Saya juga tidak tahu kepanjangannya. Saya tahu setelah baca BAP itu,” ujarnya. (Jawa Pos)

Munarman tetap menolak menjadi saksi dalam pemeriksaan yang dilakukan penyidik Polda Metro Jaya terhadap Ketua Front Pembela Islam (FPI) Habib Rizieq Sihab terkait keterlibatan pada aksi penyerangan aktivis AKKBB di Monas.

“Munarman hanya akan memberikan keterangan di pengadilan,” kata kuasa hukum Munarman, Syamsul Bahri, usai menampingi mantan Ketua YLBHI itu di ruang Badan Reserse dan Kriminal Umum Polda Metro Jaya, Senin (16/6/2008).

Penolakan itu ditegaskan Munarman kembali saat dirinya diminta oleh tim penyidik.

Tadi, Munarman menjalani pemeriksaan penyidik selama sekira tujuh jam. Dalam pemberkasan kasus itu, yang bersangkutan mendapat 33 pertanyaan. Diantaranya seputar keterkaitannya dalam aksi penyerangan para aktivis itu. Dia juga mengatakan, dirinya bukan anggota FPI.

Usai diperiksa, Munarman tidak keluar melalui pintu utama, melainkan pintu khusus yang berada di sisi lain bangunan. Karena itu, wartawan yang sejak semula menunggu, akhirnya kecele..

Pengacara Munarman Minta Pembawa Pistol di Monas di-DPO

Pengacara Munarman, Syamsul Bahri meminta agar peserta AKKBB yang membawa senjata saat apel akbar di Monas (1/6) lalu dimasukkan dalam daftar pencarian orang (DPO).

“Ini bukti baru. Kami minta orang yang di dalam foto ini diberlakukan sama seperti Munarman. Masukkan dia ke dalam DPO, segera tangkap, dan tahan,” kata Syamsul sambil menujukkan foto seoran pria yang mengacungkan pistol dan memakai pita merah putih di Mapolda Metro Jaya, Senin (16/6/2008).

Dia menjelaskan, saat ini pihaknya sudah memiliki saksi yang melihat kejadian tersebut. “Saksi itu masih kami simpan, karena nanti akan menimbulkan fitnah,” imbuhnya.

Oleh karena itu, lanjut Syamsul, dirinya meminta polisi segera melakukan pencarian pria tersebut. “Orang yang ada di dalam foto itu harus ditangkap,” tandasnya..

FPI Heran Pria Berpistol Tak Ditetapkan DPO

Identitas pria berpistol di tengah insiden Monas antara massa FPI dan AKKBB masih belum diketahui. Polisi bahkan belum menetapkannya sebagai DPO seperti yang dilakukan pada anggota FPI yang diketahui melakukan kekerasan.

?Ini anehnya. Polisi juga membantah bahwa orang itu adalah anggota polisi. Namun sampai saat ini polisi tidak menyatakan orang itu sebagai DPO,” jelas Kuasa Hukum FPI Sugito Atmo Pawiro, saat berbincang dengan okezone, Senin (16/6/2008).

Menurutnya, fakta tersebut harus diselidiki karena secara hukum terbukti adanya pelanggaran hukum.

Sementara itu, mengenai identitas pelaku, dia menduga pembawa pistol tersebut memang oknum anggota kepolisian yang juga jemaah Ahmadiyah.

“Ada dugaan dia oknum anggota kepolisian yang juga warga Ahmadiyah,” jelas Sugito.

Di bagian lain, adanya rumor Gunawan Muhamad mendapatkan Rp10 miliar untuk mendesain bentrokan antar massa AKKBB dan FPI di Monas dianggapnya terlalu mengada-ada.

“Saya ragu, kurang masuk akal bagi saya Gunawan Muhamad dapat Rp10 miliar untuk mendesain insiden di Monas,” kata Sugito saat berbincang dengan okezone, Senin (16/6/2008).

Namun menurut Sugito, rumor pertemuan di Cikeas untuk merancang insiden tersebut sebagai upaya pengalihan isu kenaikan harga BBM bisa saja terjadi. “Ini kan dekat 2009,” katanya…(Okezone)

Ketua Umum Front Pembela Islam (FPI) Habib Rizieq menantang mantan Ketua PBNU Abdurahman Wahid atau Gus Dur (AKKBB) untuk bersumpah di hadapan Allah (bermubahalah) dengan mengajak istri dan anak-anaknya.

“Hey Gus Dur, kau bawa istri dan anak-anakmu. Aku akan bawa istri dan anak-anakku. Kita berdua bersumpah di hadapan Allah (mubahalah),” kata Rizieq usai diperiksa di Gedung Ditreskrim Polda Metro Jaya, Selasa (10/6/2008).

Rizieq melanjutkan, jika Gus Dur benar dalam pembelaannya terhadap Ahmadiyah, maka dirinya siap dikutuk Allah SWT. “Kalau Gus Dur benar, dalam pembelaannya terhadap Ahmadiyah. Saya akan mati dan dikutuk serta dilaknat dalam keadaan zina,” jelasnya.

Namun, lanjutnya, jika dirinya yang benar maka Gus Dur lah yang akan dilaknat Allah SWT.Tapi kalau saya yang benar, ingin membubarkaan Ahmadiyah, maka Gus Dur akan dilaknat, dikutuk, dan mati dalam keadaan zina. Dan yang benar dalam hal ini akan mendapat rahmat Allah,” pungkasnya. (Ghurabaunited.wordpress.com)

Instruksi Bernomor 1358/A.II.03/6/2008.
Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) menginstruksikan jajarannya di tingkat wilayah dan cabang agar tidak melibatkan diri dalam konflik Front Pembela Islam (FPI) dengan Aliansi Kebangsaan Untuk Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan (AKKBB).

“Karena hal itu tidak ada kaitannya dengan NU sebagai organisasi,” demikian instruksi PBNU sebagaimana dikutip dalam siaran pers yang diterima ANTARA di Jakarta, Jumat.
Instruksi bernomor 1358/A.II.03/6/2008 tersebut ditandatangani Rais Syuriah PBNU Prof Dr KH Chotibul Umam, Ketua PBNU Ahmad Bagdja, dan Sekjen Dr H Endang Turmudi MA.

Jajaran NU juga diminta waspada dan tidak terprovokasi oleh mereka yang sengaja “mengumpankan” warga NU agar bentrok dengan massa FPI dan warga masyarakat lain.
Menurut PBNU, penyelesaian terhadap kekerasan yang dilakukan oleh anggota FPI sebaiknya diserahkan kepada pihak yang berwajib sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Terkait adanya warga NU yang mempunyai sudut pandang berbeda tentang Ahmadiyah, PBNU menegaskan bahwa ulama NU sudah menetapkan Ahmadiyah menyimpang dari ajaran Islam.

Bagi PBNU, masalah Ahmadiyah bukan soal kebebasan beragama dan berkeyakinan, tapi soal penodaan ajaran Islam.
Oleh karena itu, pemerintah diharapkan segera mengambil langkah-langkah hukum untuk mencegah timbulnya tindakan masyarakat yang anarkis. (Republika)

Ketika banyak orang menyalah FPI, ulama Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam bersuara lebih bijak. Pemerintah diminta tak melihat aspek kekerasan yang dilakukan FPI semata

Kalangan ulama Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (NAD) berharap Pemerintah jangan hanya melihat aspek kekerasan yang dilakukan anggota Front Pembela Islam (FPI), tapi juga harus menyelesaikan akar permasalahan munculnya kekerasan itu.

“Pemerintah harus melihat secara menyeluruh akar masalah kenapa kekerasan itu terjadi, namun tidak berarti kita mendukung tindak kekerasan tersebut,” kata Sekretaris Himpunan Ulama Dayah Aceh (HUDA), Tgk Faisal M Ali, di Banda Aceh, Selasa (03/06).

Dia mengatakan, tindak kekerasan yang dilakukan anggota FPI terhadap Aliansi Kebangsaan untuk Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan (AKK-BB) di Monas Jakarta , Ahad (1/6) itu merupakan sebuah akumulasi dari lemahnya penegakan hukum di negeri ini.

Konspirasi asing

Mantan Ketua Umum Rabithah Thaliban (organisasi santri) Aceh itu menegaskan seharusnya berdasarkan fatwa MUI bagi pelarangan ajaran Ahmadiyah tersebut maka pemerintah segera mengambil sikap tegas.

“Kalau saja fatwa MUI itu dijalankan pemerintah maka kasus tersebut tidak terjadi. Sekali lagi saya melihat bahwa kekerasan itu terjadi akibat lemahnya penegakan hukum pemerintah yang jelas-jelas tidak bertindak tegas terhadap aliran sesat Ahmadiyah,” tegas Faisal Ali.

Ia menyatakan mendukung sepenuhnya tindakan tegas terhadap kekerasan yang dilakukan FPI, tapi penegakan hukum harus segera dilakukan pemerintah dengan membubarkan ajaran sesat Ahmadiyah.

“Kalau saja Ahmadiyah tidak menyatakan diri sebagai aliran dalam agama Islam, mungkin tidak masalah. Karena itu sesuai fatwa MUI agar Ahmadiyah harus keluar dari Islam,” jelas dia.

Dia mengimbau elemen bangsa yang tidak mengerti masalah agar tidak memberi komentar karena dikhawatirkan akan bertambah keruh suasana.

“Kita serahkan kepada fatwa yang telah mengeluarkan fatwa bahwa Ahmadiyah adalah sesat,” tambahnya.

Terkait dengan desakan sekelompok orang agar FPI dibubarkan, Faisal Ali menyatakan hal itu bukan sebuah jalan keluar sebab organisasi tersebut merupakan aset bangsa Indonesia.

“Membubarkan FPI bukan sebuah solusi. Saya berharap Pemerintah tidak perlu tunduk atas konspirasi internasional yang sedang berupaya mengadu domba bangsa Indonesia dengan dalih HAM. Islam sangat menjunjung HAM dan tidak ada diskriminasi terhadap minoritas dalam bernegara,” kata Sekjen HUDA. [ant/www.hidayatullah.com]

Jakarta – Front Pembela Islam (FPI) mengklaim tindakannya terhadap aktivis Aliansi Kebangsaan untuk Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan (AKK-BB) bukan tanpa alasan. Tindakan itu akibat provokasi yang dilakukan AKK-BB saat mereka secara bersamaan menggelar aksi di Monas.

Berikut kronologi rusuh di Monas versi FPI seperti yang disampaikan kepada detikcom, Selasa (3/6/2008). Kronologi ini dapat dilihat di blog FPI dengan alamat http://fpipetamburan.blogspot.com.

Pada Minggu 1 Juni itu, massa Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) menggelar aksi menolak kenaikan harga BBM menuju Istana Negara yang diikuti perwakilan Serikat Kerja PLN, FPI, dan sebagainya.

Demo itu telah mendapatkan izin dari aparat kepolisian setempat dengan pengawalan yang rapi dan ketat. Sehingga dapat dikatakan demo itu adalah kegiatan resmi dan legal berdasarkan UU.

Pada saat yang bersamaan, muncul kelompok yang menamakan diri Aliansi Kebangsaan untuk Kebebasan Beragama dan berkeyakinan (AKK-BB), yang notabene pro Ahmadiyah.

Seperti dilansir dalam siaran TV, kegiatan AKK-BB di Monas tidak diperkenankan oleh Kepolisian, karena akan berbenturan dengan pihak yang tidak mendukung acara mereka. Dengan kata lain, kegiatan AKK-BB tidak mendapat izin polisi.

Melihat gelagat negatif itu, FPI menginstruksikan beberapa personelnya untuk mengetahui apa yang dilakukan AKK-BB di wilayah aksi HTI. Ternyata, AKK-BB melakukan orasi yang menjelekkan FPI dengan mengatakan, “Laskar Setan” dan sebagainya.

Mendengar orasi tersebut, personel FPI melaporkan kepada Laskar FPI. Laskar FPI pun lantas meminta klarifikasi AKK-BB. Namun, AKK-BB mengelak dan menjawab dengan sikap yang arogan sehingga membuat Laskar FPI kesal.

Arogansi AKK-BB makin menjadi dengan mengeluarkan sepucuk senjata api dan menembakkannya ke udara sebanyak 1 kali. Mendengar letusan itu, laskar FPI berusaha mencegah, namun justru ditanggapi dengan tembakan ke udara kembali hingga 4 kali.

Laskar FPI yang makin kesal langsung memukul provokator. Tidak ada anak-anak dan wanita yang menjadi sasaran amarah FPI. Hanya oknum yang sok jagoan dan arogan yang telah mengejek dan menghina kafir kepada laskar FPI yang menjadi sasaran empuk.

FPI menduga AKK-BB adalah kelompok bersenjata yang sengaja disusupkan ke dalam kegiatan demo BBM tersebut. Dengan menyertakan anak kecil dan wanita, mereka berniat mengalihkan isu BBM menjadi pembubaran FPI dengan memprovokasikan sebutan laskar kafir dan tembakan senjata api.

FPI kini menjadi obyek makian masyarakat dan intimidasi oleh Nahdlatul Ulama (NU) berserta elemen-elemennya. Sehingga, makin terbukti bahwa dakwah di jalah Allah SWT akan ditebus oleh fitnah, intimidasi, makian, dari kafirun dan munafikun. Itu semua kronologi versi FPI.
(Irwan Nugroho – detikcom)

Habib Rizieq Shihab

Aksi Bubarkan FPI di Daerah Meluas

Dituding lamban menindak pelaku kekerasan di Monas, Minggu (1/6), membuat pemerintah gusar. Seperti ingin membuktikan bahwa tudingan itu tak berdasar, dua tindakan tegas dilakukan sekaligus.

Saat hari belum beranjak terang kemarin (4/6), kepolisian menjemput paksa 59 anggota Front Pembela Islam (FPI) di markasnya di Petamburan. Bersama ketuanya, Habib Rizieq Shihab, puluhan anggota FPI tersebut diangkut ke Mapolda Metro Jaya.

Siangnya, pemerintah melalui Menteri Dalam Negeri Mardiyanto memberikan surat teguran kepada (FPI) serta Aliansi Kebangsaan Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan (AKKBB).

Indo Pos (Grup Jawa Pos) melaporkan, di luar dugaan, penjemputan anggota FPI di markasnya yang semula dikhawatirkan diwarnai bentrok berlangsung mulus. Tepat pukul 06.00, sebanyak 700 personel Brimob bersenjata lengkap dan tameng ditambah 300 personel reserse gabungan, termasuk satuan khusus Detasemen 88, meluncur dari Mapolda Metro Jaya memadati Jl Raya K.S. Tubun di sekitar kawasan Petamburan, lokasi markas FPI.

Anggota reserse di barisan depan yang dibeking ratusan personel pasukan anti huru-hara (PHH) yang dikomandoi langsung oleh Kapolres Jakarta Pusat Kombes Heru Winarko merangsek masuk menuju permukiman annggota FPI, termasuk kediaman Habib Rizieq.

Di depan gang jalan masuk kediaman Habib di Petamburan III, Kapolres Jakarta Pusat sempat ditahan massa FPI yang telah bersiaga. Kondisi sempat memanas ketika ratusan petugas hendak merangsek masuk. Namun, setelah salah seorang perwakilan FPI menemui Heru, suasana menjadi lebih tenang.

Pembicaraan empat mata yang disaksikan ribuan warga, baik dari warga setempat, aparat, atau wartawan, berlangsung hampir sejam. Habib Rizieq yang keluar dari kediamannya sekitar pukul 07.00 ikut bergabung dalam negosiasi.

Tak sampai sepuluh menit, Habib meminta pengeras suara, lalu menyerukan agar seluruh anggota atau aktivis FPI tidak ada yang menghalang-halangi tugas polisi. ”Polisi datang ke sini untuk melakukan tugas mencari orang-orang yang diduga melakukan pelanggaran di Monas, jadi jangan dihalangi,” ujar Habib diteruskan dengan mengucap ”Allahu Akbar”.

Mendapat lampu hijau dari Habib, polisi langsung menggeledah setiap sudut Gang Petamburan III untuk menciduk para tersangka. Akhirnya, dari sejam penggeledahan yang dilakukan petugas, berhasil diciduk 58 anggota FPI dan langsung digiring ke mobil tahanan yang sudah disiapkan di ujung gang.

H. Hidayat, 60, salah seorang warga yang rumahnya ikut digeledah, mengungkapkan bahwa dirinya tidak merasa panik atau takut. ”Saya sih tenang aja biar polisi mau geledah rumah saya,” ujarnya dengan nada keras.

Setelah petugas menggeledah dan menciduk 58 anggota FPI, sekitar pukul 07.45, Habib kembali berbicara di hadapan warga kampung. ”Seluruh anggota FPI jangan panik. Saya akan ikut ke polda menemani saudara kita sampai pengacara datang,” tegasnya.

Dengan dikawal ketat beberapa petugas, Habib Rizieq digiring ke sebuah mobil Nissan yang kemudian membawanya ke mapolda. Sedangkan 58 orang anak buahnya naik kendaraan truk polisi.

Dalam aksi sweeping tersebut, bisa dibilang petugas kurang sukses. Sebab, target operasi, yakni Panglima Komando Laskar Islam (KLI) Munarman, tidak berhasil ditemukan. Diduga, Munarman meninggalkan permukiman FPI itu beberapa jam sebelumnya.

Habib Tersangka

Hasil pemeriksaan anggota FPI di mapolda hingga tadi malam sekitar pukul 23.00, Habib Rizieq telah ditetapkan sebagai tersangka. Habib dijerat pasal 221 dengan tuduhan menyembunyikan tersangka. “Sudah jadi tersangka, kena pasal 221. Dengan ini, ancamannya sembilan bulan,” kata Kadiv Humas Mabes Polri Irjen Pol Abubakar Nataprawira.Meski ditahan, Habib sepertinya masih akan menghirup udara bebas. Sebab, pasal yang menjerat Habib tidak mencukupi syarat penahanan. “Kalau yang ini, ancaman hukumannya 9 bulan. Hanya 5 tahun yang bisa ditahan,” jelas Abubakar.

Abubakar menjelaskan, pihaknya telah menetapkan 20 tersangka dalam aksi penyerangan FPI terhadap massa Aliansi Kebangsaan untuk Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan (AKKBB). Namun, dia tidak memastikan apakah 20 orang tersebut ada di antara 59 orang yang dijemput itu. “Keputusannya akan diketahui setelah satu kali 24 jam,” jelas jenderal bintang dua itu. Dia lantas menyebutkan, delapan orang dari AKKBB telah dimintai keterangan.

Meski demikian, Abubakar memastikan bahwa Munarman adalah salah seorang di antara 20 orang tersangka tersebut. Dia lantas meminta mantan ketua YLBHI itu menyerahkan diri kepada polisi jika merasa tidak bersalah. ”Silakan klarifikasi ke kami. Kalau lari, berarti ada indikasi (salah),” katanya, yang didampingi Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Adang Firman.

Dalam kesempatan itu, Abubakar juga membantah bahwa pihaknya tidak bersikap tegas terhadap FPI. Dia lantas menunjuk beberapa kasus di Jawa Barat dan Jakarta yang telah menetapkan beberapa tersangka. Abubakar menegaskan akan menindak tegas pelaku kekerasan yang melanggar hukum. “Sekarang FPI yang melakukan kekerasan. Kalau ada elemen lain melakukan kekerasan, berarti sama saja,” tegasnya.

Selain menjaring 59 orang, aparat membawa beberapa barang bukti. Di antaranya, dua bilah celurit, sebelas potong bambu, dua batang kayu yang ada pakunya, dan sepuluh rim selebaran ”Lumat SBY-JK”.

Selebaran itu, lanjutnya, berisi beberapa tuntutan. Yakni, batalkan kenaikan harga BBM, turunkan harga sembako, nasionalisasi aset, pembubaran Ahmadiyah dan menetapkan sebagai organisasi terlarang, dan mengusir Namru (lab AS, Red) dari bumi Indonesia. “Untuk clurit, masih kita dalami,” terangnya.

Dalam waktu berbeda, Mahendradatta, salah satu pengacara dari TPM, membantah jika ada penetapan sebagai tersangka. Pasalnya, pemeriksaan masih berjalan. “Perlu saya jelaskan, semua (59, Red) diperiksa dalam kapasitas sebagai tersangka,” katanya. Hingga tadi malam, kata dia, empat orang sudah dibebaskan. Hari ini diperkirakan akan banyak yang menyusul untuk bebas.

Sampai dengan pukul 23.30 WIB tadi malam, belum ada tanda-tanda pemeriksaan terhadap Habib berakhir. Namun, menurut dia, sebagian besar materi penyidikan sudah ditanyakan. “Untuk pemeriksaan Habib Rizieq belum ada tanda-tanda selesai. Tapi, sebagian besar sudah selesai,” ungkap Achmad Michdan, anggota Tim Pembela Muslim (TPM), saat dihubungi.

Sementara itu, mengenai surat teguran ke FPI dan AKKBB, Kepala Pusat Penerangan Depdagri Saut Situmorang mengatakan, surat teguran itu mengacu pada UU No 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan dan peraturan turunannya. Teguran diberikan terkait peristiwa di Monas pada Minggu (1/6).

Surat yang ditandatangani Dirjen Kesatuan Bangsa dan Politik Depdagri Sudarsono H. atas nama Mendagri itu bernomor 220/612.Set. Surat teguran untuk FPI dilayangkan karena penyerangan dan penganiayaan oleh kelompok massa FPI terhadap kelompok masa AKKBB merupakan tindakan yang mengganggu keamanan dan ketertiban umum. Surat itu menyebutkan pasal 13 UU 8/1985 menyatakan organisasi kemasyarakatan yang melakukan kegiatan yang mengganggu keamanan dan ketertiban umum dapat dibekukan kepengurusannya.

Aksi di Daerah

Sementara itu, meski sudah ada tindakan tegas dari kepolisian terhadap FPI, konflik horizontal antarumat Islam masih terjadi di beberapa daerah. Pembubaran FPI Surabaya dan Jember oleh aksi massa memicu aksi serupa di daerah lain. Di Blitar, massa yang mengatasnamakan Front Pembela Kebangkitan Bangsa (FPKB) meminta FPI dibubarkan. Tuntutan itu disampaikan ketika massa FPKB nglurug ke Mapolresta Blitar sekitar pukul 10.00 WIB kemarin.

Muchson, koordinator aksi, menyatakan, mereka men-deadline polisi agar membubarkan FPI hingga pukul 22.00. Jika tuntutannya tidak dipenuhi, hari ini mereka bakal men-sweeping anggota FPI yang tersebar di Blitar.

Di Mojokerto, sekitar 20 anggota pasukan khusus Banser NU Kabupaten Mojokerto mulai berlatih dan mengisi kesaktian di sebuah padepokan di Desa Gemekan, Kecamatan Sooko, Kabupaten Mojokerto, kemarin petang. Pasukan Khusus Banser NU itu siap diberangkatkan ke Jakarta jika diminta membubarkan FPI di Jakarta. “Ini merupakan persiapan jika diperintahkan membubarkan FPI di Jakarta,” jelas Ketua GP Ansor Kabupaten Mojokerto, Heri Hermawan.

Latihan dan pengisian kesaktian itu dipimpin langsung Gus Choirul Anam, pengasuh Padepokan Nurul Iman, di Desa Gemekan, Kecamatan Suko. (Jawa Pos)