Oleh Rani Hardjanti, Nurfajri BN, Widi Agustian

Alokasi beban subsidi BBM yang ditanggung pemerintah sangat besar. Tapi, bagaimana saat harga minyak mentah dunia turun, seperti saat ini?

Logikanya, ketika harga minyak dunia turun maka biaya impor minyak juga akan turun. Harga minyak mentah Indonesia (ICP) yang digunakan sebagai landasan penghitungan subsidi, pastinya juga akan turun. Dan pastinya, anggaran negara untuk subsidi energi tahun ini juga bakal tersisa banyak.

Namun jangan berharap banyak dulu. Harapan agar pemerintah menurunkan harga bahan bakar masih jauh panggang di atas api. Hingga kini pemerintah masih berpegang teguh pada ICP yang masih tinggi.

Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Departemen ESDM Evita H Legowo mengatakan, harga bahan bakar minyak (BBM) subsidi yang tidak juga kunjung turun, adalah karena perhitungannya berdasar pada harga rata-rata ICP yang masih tinggi.

“Kita menghitung subsidi berdasarkan asumsi makro satu tahun. Yakni harga rata-rata ICP dari Januari hingga Desember harus USD95 per barel, sedangkan hingga hari ini harga rata-rata ICP hanya USD108,7 per barel,” ujarnya, saat dihubungi okezone, Jumat (24/10/2008).

Karena rata-rata harga ICP itu dihitung dari Januari hingga Desember, maka perhitungannya tidak bisa dilakukan sekarang. Evita mengungkapkan, saat ini hal tersebut sedang dalam proses. “Kami sedang dalam proses untuk melihat kemungkinan penurunan,” ujar Evita.

Artinya, bisa disimpulkan pemerintah hingga kini masih belum memiliki political will untuk mengubah asumsi ICP yang dipakai dalam menentukan harga BBM dalam waktu dekat. Padahal, jika mau, pemerintah bisa saja mengubah ICP menjadi harga rata-rata antara asumsi pada APBNP dan ICP riil.

Seperti diketahui, saat ini harga minyak dunia sudah turun lebih dari 50 persen dibandingkan harga tertingginya pada 11 Juli yang mencapai USD147,27 per barel. Pada perdagangan Kamis kemarin, harga minyak jenis light sweet diperdagangkan USD67,84 per barel, sedangkan harga minyak mentah jenis brent naik USD1,40 menjadi USD65,92 per barel.

Bandingkan dengan harga USD120 per barel saat pemerintah menaikkan harga BBM domestik sebesar 28,7 persen pada 24 Mei. yang ketika itu mencapai USD120 per barel. Artinya, sejak 24 Mei itu, harga minyak mentah sudah turun lebih dari USD50 dolar per barel.

Mengenai perubahan asumsi pada APBNP, Kepala Bappenas Paskah Suzetta punya jawabannya sendiri. Menurut dia, pemerintah belum bisa memenuhi keinginan menurunkan BBM karena masa fiskal tahun 2008 akan segera berakhir. “Dan membutuhkan waktu untuk mengubahnya,” kata dia dalam diskusi di kantor harian Seputar Indonesia, kemarin.

Selain itu, menurut politisi Golkar ini, ada sisi politis dalam setiap kebijakan mengubah anggaran. “Kalau ada perubahan APBN, pasti ada banyak lembaga atau departemen yang meminta tambahan belanja,” kata dia.

Jawaban Evita dan Paskah itu tentu tidak melegakan, di saat ekspektasi masyarakat terhadap turunnya harga bahan bakar sangat tinggi. Kita tahu, di tengah krisis yang melanda dunia saat ini, penurunan harga BBM tentu akan membantu menguatkan daya beli masyarakat, sehingga akan meningkatkan penyerapan produk industri dari sektor riil.

Sementara bagi dunia usaha, di tengah seretnya likuiditas, tingginya suku bunga pinjaman, dan ketidakpastian nilai tukar, turunnya harga BBM akan menjadi penyejuk yang menyemangati dunia usaha untuk terus tumbuh dan berproduksi.

Yang menjadi pertanyaan kini, jika pemerintah baru akan melakukan penghitungan perubahan ICP belakangan –dimungkinkan akhir tahun–, lalu ke mana selisih penurunan harga yang sudah terjadi? PT Pertamina (Persero) selaku satu-satunya operator migas pelat merah yang mengimpor minyak pasti bisa menjawab.

Selama ini perusahaan berslogan “Kita (Pertamina) Untung Bangsa Untung” itu selalu meminta porsi dana yang besar. Namun apakah itu masih pantas ketika harga minyak turun lebih dari 50 persen?

Kita berharap, berkah turunnya harga minyak dunia saat ini jangan hanya menguntungkan Pertamina, namun membuat buntung masyarakat dan pelaku dunia usaha.

DPR Bahas Wacana Penurunan BBM Desember

Oleh Widi Agustian

DPR akan melihat kembali masalah penurunan harga BBM subsidi pada awal Desember mendatang. Padahal, sebelumnya pemerintah telah menyatakan belum akan menurunkan harga BBM di tengah jatuhnya harga minyak

“Kita akan lihat kembali pada awal Desember nanti. Sedangkan kita akan review ulang mungkin pada Januari mendatang. Yang potensial turun itu adalah pada 2009,” ujar anggota DPR Komisi VII dari Fraksi PDIP Ramson Siagian, saat dihubungi okezone, di Jakarta, Jumat (24/10/2008).

Dia menjelaskan, untuk menurunkan harga jual BBM oleh PT Pertamina (persero), harus dilakukan penghitungan terlebih dahulu. Pasalnya bicara soal BBM maka akan berkaitan dengan masalah fiskal dan harus dilihat pula dari sisi APBN. “Kalau nanti naik lagi setelah diturunkan bisa habis kita,” paparnya.

Sedangkan ketika disinggung mengenai BBM nonsubsidi yang seharusnya turun mengikuti harga pasar, Ramson mengiyakan hal tersebut. “Yang nonsubsidi seharusnya mengikuti harga pasar,” katanya.

Wapres: Harga BBM Belum Akan Turun

Oleh Lamtiur Kristin Natalia Malau

Pemerintah belum akan menurunkan harga BBM meski harga minyak dunia sudah berkisar USD70 per barel.

Meski kalangan DPR dan pengusaha terus mendesak, Wakil Presiden (Wapres) Jusuf Kalla menyatakan mekanisme menurunkan harga BBM tidak semudah yang dibayangkan.

“BBM itu kita tidak pernah tau kapan naiknya. Kita susah memprediksi tapi yang jelas kita masih subsidi. Kalau ada yang jamin tetap USD60 per USD, oke. Kita tidak bisa ambil keputusan hanya karena hari ini (penurunan harga minyak sesaat),” ujar Wapres di Istana Wapres, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta, Jumat (24/10/2008).

Menurut Wapres, saat ini harga komoditi dunia sama sekali tidak beraturan. Karena itu, pemerintah tidak bisa menggunakan harga minyak hari ini sebagai patokan. “Pemerintah tidak bicarakan ini dulu,” tandasnya. (Okezone)

Iklan

Oleh Firdaus Cahyadi

Kekecewaan sebagian masyarakat Indonesia terkait dengan kenaikan harga BBM pada akhir Mei lalu belum sepenuhnya mereda. Namun, hal itu tak menyurutkan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) untuk mengusulkan kembali kenaikan harga BBM hingga sesuai dengan harga pasar.

Dalam running text yang ditayangkan sebuah televisi swasta nasional belum lama ini disebutkan bahwa Bappenas mengusulkan agar pada 2009 pemerintah dapat menaikan harga BBM secara bertahap dalam setiap bulannya hingga sesuai dengan harga BBM di pasar dunia.

Apabila dikaji lebih jauh usulan Bappenas itu sejatinya tidak terkait langsung dengan upaya penghematan energi fosil, tetapi terkait erat dengan upaya mengejar target pemenuhan kominten kebijakan yang harus dibuat pemerintah setelah menerima pinjaman dari Bank Dunia.

Pada 2003 pemerintah menerima pinjaman Bank Dunia untuk membiayai proyek Java Bali Power Sector Restructuring and Strengthening. Menurut dokumen Bank Dunia, proyek tersebut bertujuan mendukung pemerintah Indonesia dalam usahanya menghilangkan subsidi BBM secara bertahap (KAU, 2008).

Campur tangan Bank Dunia tersebut semakin tampak dari pernyataan Joachim von Amsberg, Kepala Perwakilan Bank Dunia untuk Indonesia pada dua hari setelah kenaikan harga BBM. Menurut dia, kenaikan harga BBM sebesar 28,7% cukup kompatibel dengan anggaran pemerintah.

Perparah kemiskinan

Padahal upaya penyesuaian harga BBM dengan harga pasar dunia dipastikan semakin memukul kehidupan rakyat. Betapa tidak? Pada saat pendapatan sebagian masyarakat kita masih tergolong rendah tetapi harus dipaksa membeli harga BBM sesuai dengan harga pasar. Untuk mengikuti kemauan Bank Dunia itulah, selama berkuasa pemerintah Susilo Bambang Yudhoyono-Jusuf Kalla sudah tiga kali menaikkan harga BBM…>>Selengkapnya…

Perdana Menteri Malaysia Abdullah Ahmad Badawi membuat terobosan kebijakan untuk meredam gejolak pascakenaikan harga bahan bakar minyak (BBM).

Kemarin Badawi mengumumkan pemotongan gaji seluruh menteri dan pejabat tinggi negara sebesar 10% sebagai wujud kepedulian negara terhadap penderitaan rakyat akibat kenaikan harga BBM. ”Para pejabat pemerintahan harus memberikan contoh bagaimana caranya menghadapi tantangan itu,” ujar Badawi. Selain menteri, Badawi juga akan memotong gaji serta tunjangan PM, deputi PM, dan wakil menteri. Satu paket dengan kebijakan itu, Badawi juga mengurangi fasilitas liburan ke luar negeri bagi para pejabat tinggi.

Sejumlah mega proyek juga akan ditunda untuk menghemat anggaran. Gerakan tersebut diperkirakan akan mampu menghemat anggaran negara sebesar USD613 juta (Rp5,71 triliun). Badawi mengaku menaikkan harga BBM merupakan pilihan sulit yang belum ada alternatif kebijakan lainnya. Pekan lalu, PM Badawi mengumumkan kenaikan harga BBM untuk jenis bensin mencapai 2,70 ringgit atau Rp7.720 per liter, atau melonjak 41% dibandingkan harga sebelumnya.

Sementara BBM jenis solar naik 63% menjadi 2,58 ringgit atau Rp7.377. Di Indonesia, kenaikan harga BBM yang sudah dilakukan lebih dulu, juga mengundang penolakan di berbagai wilayah. Sebagai kompensasi, pemerintah menerapkan program bantuan langsung tunai (BLT) sebesar Rp100.000 per bulan per rumah tangga.

Sama dengan Indonesia dan negara-negara lainnya, Malaysia menghadapi meningkatnya jumlah subsidi karena kenaikan harga minyak mentah dunia. Tahun ini saja, Malaysia harus mengeluarkan anggaran USD17 miliar (Rp158,32 triliun). Bisa dibilang, putusan tidak populer itu juga menyudutkan posisi di tengah ancaman turunnya citra PM Badawi karena tidak menguasai mayoritas kursi parlemen pada pemilu yang lalu.

Kemudian, ditambah desakan mundur dari mantan PM Mahathir Mohamad yang semakin keras. Lebih parah lagi, kubu partai oposisi bersiap-siap menggaet partai-partai koalisi Barisan Nasional untuk menggoyang posisi Badawi. Pemerintah Malaysia menghadapi tekanan kuat untuk memotong gaji para menteri dan pejabat tinggi dari kubu oposisi, dan partai berkuasa Organisasi Nasional Melayu Bersatu (UMNO) juga meminta pengetatan pengeluaran belanja pemerintahan.

Sazmi Miah, pemimpin sayap pemuda UMNO, mengatakan bahwa pemerintah harus peduli dengan nasib rakyat setelah kebijakan kenaikan harga BBM yang memicu aksi protes di seluruh penjuru negeri. ”Segala terobosan harus dilakukan pemerintah untuk mengembalikan kepercayaan diri masyarakat,”ujar Sazmi pada peluncuran blog kemarin.

”Pada dasarnya, seluruh pegawai negeri pemerintahan (termasuk para menteri) harus dipotong gajinya sebesar 10% untuk menolong rakyat. Lebih-lebih, sektor swasta juga harus dipotong penghasilannya untuk dikumpulkan di keranjang dan diberikan pada rakyat,” tambahnya. Sazmi juga mengusulkan untuk menghapuskan uang tunjangan dan gaji tambahan para pejabat.

Dengan demikian, rakyat mengetahui bahwa pemerintah serius memotong anggaran-anggaran yang tidak penting. Pemimpin oposisi Lim Kit Siang mendukung usulan Sazmi. Hanya, Lim mengusulkan bukan pemotongan gaji 10%, melainkan harus sesuai dengan kenaikan harga BBM. ”Jika pemerintah menaikkan harga BBM sampai 41%, kenapa tunjangan para menteri kabinet dan wakil menteri tidak dipotong sebanyak 50% saja,” usulnya.

Dia mengatakan bahwa kemarahan publik dengan kenaikan BBM itu harus ditanggap solutif, bukannya dibiarkan. Langkah taktis yang dilakukan PM Badawi dalam pandangan analis politik Yahya Ismail, hanya kosmetik politik. Dia menilai apa yang ditempuh Badawi tidak akan meredam kemarahan rakyat. ”Masa depan politik Badawi masih penuh risiko,”tuturnya.

Sementara dalam pandangan pakar politik yang lain, Khoo Kay Peng, pemotongan penghasilan para menteri tidak akan menyelamatkan banyak uang negara. Menurutnya, PM Badawi seharusnya merampingkan sektor publik dan memotong anggaran yang tidak penting di pemerintahan, bukan hanya gaji para menteri. ”Pemerintah harus lebih banyak berkaca pada Singapura yang telah melakukan efisiensi belanja pemerintahan,” paparnya.

Bukan hanya pemotongan gaji yang digeber PM Badawi. Dia juga menjanjikan dana segar bagi negara-negara bagian yang terkena dampak paling parah karena kenaikan BBM. Pemerintahannya menganggarkan satu miliar ringgit atau USD306,6 juta (Rp2,85 triliun) khusus untuk Negara Bagian Sarawak.

Menurut Alex Linggi, salah satu anggota parlemen dari Negara Bagian Sarawak, PM Badawi berjanji akan memberikan bantuan sebesar satu miliar ringgit yang diperuntukkan pengembangan berbagai proyek. Perhatian khusus Badawi pada Sarawak merupakan hal wajar.Pasalnya, Sarawak merupakan negara bagian yang paling banyak memproduksi minyak mentah.

Banyak yang menilai pemberian prioritas bantuan ke Sarawak juga untuk kepentingan politiknya, sejak koalisi Barisan Nasional kehilangan banyak dukungan di negara bagian itu. Menteri Besar Sarawak Abdul Taib Mahmud mengatakan, pihaknya tidak banyak menuntut atas dampak kenaikan harga BBM. ”Kita hanya menginginkan keadilan, karena negara bagian kita yang menghasilkan paling banyak minyak untuk Malaysia,” tuturnya dikutip Bernama, kantor berita resmi Malaysia. Dia mengatakan, dengan kenaikan BBM, jumlah rakyat miskin makin meningkat. Untuk itu diperlukan keadilan pembagian anggaran pemerintah.

Oposisi Tidak Puas

Sementara itu, kubu partai oposisi di Malaysia turun ke jalan menentang kebijakan pemerintahan PM Badawi yang menaikkan harga BBM sampai 40%.

Kelompok oposisi menggelar protes atas kenaikan harga BBM yang tidak bisa ditoleransi. ”Kenaikan harga BBM akan berdampak serius terhadap ekonomi dan ketidakpastian sosial,” ujar Lim Guan Eng, Sekretaris Jenderal Partai Aksi Demokratik (DAP), salah satu partai kubu oposisi. ”Selama ini, perusahaan-perusahaan besar telah menikmati subsidi BBM, khususnya perusahaan listrik independen.

Kenaikan BBM itu akan berdampak pada orang kaya dan menekan orangorang miskin,”kata Lim. Bagi Ketua Partai Keadilan Rakyat (PKR) Wan Azizah Wan Ismail,pengumuman pemerintah menaikkan harga BBM untuk bensin sebesar 40% dan diesel mencapai 63% sangat mengecewakan rakyat. Dia mengatakan bahwa rakyat merasa tertipu dengan kebijakan yang tidak prorakyat itu.

”Konon, kerajaan (pemerintah) sangat simpati dengan beban yang ditanggung rakyat atas kenaikan harga barang. Namun, dengan kenaikan harga BBM itu justru akan menaikkan harga kebutuhan pokok,” ujarnya dikutip dari Malaysiakini. Wan Azizah mengatakan, alasan pemerintah menaikkan BBM hanya karena kenaikan harga minyak mentah dunia, dan beratnya beban subsidi merupakan alasan basi.

Alasan pemerintah membandingkan harga minyak Malaysia dengan negara-negara pengimpor minyak, seperti Singapura, Thailand, dan Indonesia, juga dinilai suatu bentuk kebodohan. ”Alasan-alasan itu sama sekali tidak bisa diterima rakyat Malaysia,” tuturnya. Sebelumnya, pemimpin partai oposisi Malaysia Anwar Ibrahim menuding pemerintahan Badawi akan jatuh karena kebijakan kenaikan BBM itu.

Anwar menuduh pemerintahan Malaysia sudah tidak mendapatkan kepercayaan penuh dari rakyat dengan kebijakan yang tidak prorakyat. ”Secara politis, pesan telah jelas pada 8 Maret lalu, di mana kondisi ekonomi Malaysia dalam keadaan di ujung tanduk. Ini merupakan alasan kenapa kita menyarankan Badawi untuk mundur,” ujarnya.

Indonesia Belum Bisa

Deputi Menpan Bidang Pengawasan Gunawan Hadisusilo mengatakan, pemotongan gaji bagi menteri dan pejabat eselon seperti dilakukan Malaysia belum bisa diterapkan di Indonesia. Pemotongan gaji masih terlalu pagi untuk diterapkan karena pemerintah masih fokus pada renumerasi gaji.

“Masih terlalu pagi itu, nanti dulu. Kita kan masih sibuk dengan evaluasi kerja pegawai golongan,” tegas Gunawan kepada SINDO semalam. Reformasi renumerasi gaji, tegas Gunawan, masih dalam taraf evaluasi. Evaluasi ini termasuk dalam soal kisaran gaji, beban kerja, dan evaluasi jabatan. Patokan gaji bagi pegawai dalam renumerasi gaji juga belum ditentukan. Karena itu, pemerintah belum bisa memutuskan untuk memotong gaji pejabat dan menteri.

“Bagaimana bisa tiba-tiba dipotong, sementara patokan gaji saja belum ditentukan,”ujarnya. Guru Besar Ilmu Pemerintahan, Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta Miftah Toha mengatakan, pemotongan gaji menteri dan pejabat eselon di departemen sangat mungkin dilakukan meski langkah tersebut tidak terlalu signifikan dalam efisiensi anggaran negara.

“Itu bagus. Bisa saja diterapkan di Indonesia,” kata Miftah Toha kepada SINDO semalam. Namun, sunat-menyunat gaji menteri dan pejabat eselon di tingkat departemen belum bisa diterapkan jika pola administrasi tidak dibenahi. Dalam konteks ini, Miftah mencontohkan birokrasi di Indonesia masih “gemuk”.

Lembaga-lembaga milik pemerintah menjadikan Indonesia boros anggaran. Langkah paling tepat untuk melakukan efisiensi adalah dengan memangkas atau melebur lembaga milik pemerintah. Jika ini diterapkan, niscaya gaji bagi pegawai dan pejabat di lembaga tersebut bisa terpangkas.

“Reformasi saja itu lembaga pemerintah. Yang tak perlu tak usah dibentuk. Banyaknya lembaga negara membuat kita boros,” tandasnya. Jika pemerintah hendak memangkas gaji menteri atau pejabat eselon, langkah tersebut bisa dilakukan asal ada jaminan pula, gaji pegawai rendah tidak terpotong. (Koran Sindo)

Ekonom Anggap Perlu, Oposisi Mengecam

Keputusan pemerintah Malaysia menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) Rabu (4/6) lalu memunculkan reaksi beragam. Kalangan ekonomi umumnya mendukung. Sebaliknya, partai-partai oposisi langsung mengecam.

Kelompok yang mendukung menyatakan kebijakan itu memang harus diambil meski tidak populer. ”Kalau kita tidak menaikkan harga BBM sekarang, ekonomi akan jatuh,” kata Chong Wai Ket, seorang pemilik toko di Kuala Lumpur.

Para ekonom juga menilai langkah itu perlu untuk kepentingan jangka panjang. Meski dalam jangka pendek kebijakan tersebut berpotensi memicu inflasi. ”Karena BBM termasuk unsur utama dalam anggaran rumah tangga, kenaikan harga BBM memang bisa menurunkan pemenuhan kebutuhan,” kata Lee Heng Guie, ekonom CIMB.

Namun, Anindra Mitra, analis senior Moody’s Investors Service di Singapura menilai posisi Malaysia cukup kuat untuk menghadapi tekanan inflasi. Anindra juga menilai lonjakan harga tak akan terlalu mempengaruhi profil negara jiran tersebut. “Momentum ekonominya kuat. Saya kira mereka mampu bertahan dengan kebijakan moneter yang agak ketat,” katanya.

Pihak yang menentang, sebaliknya, langsung beraksi mengecam kebijakan baru itu. “Warga Malaysia marah. Kenaikan harga BBM kali ini terlalu tinggi,” seru Lim Kit Siang, ketua Partai Aksi Demokrat (DAP), dalam aksi di Kuala Lumpur dan kawasan utara Kota Ipoh kemarin.

Seperti diberitakan kemarin, pemerintah Malaysia memutuskan menaikkan harga BBM untuk menekan subsidi yang ditaksir mencapai MYR 45 miliar (sekitar Rp 130,5 triliun) tahun ini. Harga bensin naik sekitar 40 persen dari MYR 1,92 (Rp 5.500) menjadi MYR 2,7 (sekitar Rp 7.800) per liter. Minyak disel bahkan naik 67 persen dari MYR 1,5 menjadi MYR 2,5 (sekitar Rp 7.350) per liter.

“Saya harap warga Malaysia tidak bergolak menghadapi keputusan ini. Kita harus memikirkan kepentingan terbaik bagi rakyat,” kata Perdana Menteri (PM) Malaysia Abdullah Ahmad Badawi sesaat setelah mengumumkan kenaikan harga BBM pada Rabu (4/6) malam.

Namun, gelombang protes langsung memadati jalanan utama negeri jiran itu kemarin (5/6). “Ini menunjukkan Abdullah (Badawi) tidak mampu memimpin negara,” seru Mukhriz Mahathir, putra Mahathir Mohamad yang sekaligus politikus senior di parlemen. Menurut dia, Badawi tidak berempati kepada beban berat yang harus dipikul rakyat Malaysia saat ini.

Beberapa kelompok oposisi dan sejumlah LSM juga menyiapkan aksi besar-besaran di seluruh penjuru Malaysia jika pemerintah tak membatalkan kenaikan harga BBM hingga 12 Juni. ”Kami siap mengerahkan 100.000 orang ke jalan,” kata pemimpin koalisi, Hatta Ramli.

Pengumuman kenaikan harga BBM itu juga langsung berdampak terhadap sektor ekonomi Malaysia. Kemarin, pasar saham Malaysia turun hingga 2,4 persen. Para pelaku pasar, tampaknya, mengkhawatirkan bayang-bayang inflasi yang diramalkan mencapai 5 persen. Kurs MYR terhadap USD juga melemah dari 3,2430 pada Rabu (4/6) menjadi 3,2650 kemarin (5/6). (Jawa Pos Online)

Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat (Menko Kesra) Aburizal Bakrie mengatakan bahwa keputusan menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) akan dilakukan setelah evaluasi kesiapan pelaksanaan bantuan langsung tunai (BLT) oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.

Hal itu dikemukakan oleh Menko Kesra kepada wartawan seusai sidang kabinet paripurna di Kantor Presiden Jakarta, Rabu, yang berlangsung selama lebih kurang 10 jam, 11.00 WIB-21.30WIB.

“Presiden memberikan pengarahan agar program-program ini (BLT) dilaksanakan dengan baik,…dan meminta laporan program ini siap pada pekan ketiga bulan ini untuk dievaluasi sebelum menetapkan keputusan lain,” katanya. Lebih lanjut, Menko Kesra mengatakan evaluasi kesiapan program BLT akan dilakukan pada 23 Mei 2008.

Pada kesempatan itu Menko Kesra juga memaparkan bahwa dana yang disiapkan untuk BLT sebesar Rp14,1 triliun untuk tujuh bulan selama 2008 dengan sasaran 19,1 juta rumah tangga miskin yang masing-masing memperoleh sebesar Rp100 ribu per bulan. Program BLT tersebut diharapkan dilanjutkan selama 2009 setelah mendapat persetujuan DPR.

Keputusan menaikkan harga BBM diambil setelah kenaikan harga minyak dunia mengakibatkan tambahan subsidi BBM sebesar lebih dari Rp100 triliun. Kenaikan subsidi tersebut telah mempengaruhi keseimbangan postur APBN dimana subsidi BBM yang diterima masyarakat kaya mencapai Rp186 triliun karena 70% subsidi BBM dinikmati oleh 40% masyarakat terkaya

padahal program-program penanggulangan kemiskinan hanya Rp60 triliun.

Beberapa waktu terakhir di Indonesia telah muncul berbagai spekulasi kapan pemerintah akan mengumumkan kenaikan harga BBM yang memicu terjadinya kelangkaan BBM di sejumlah daerah dan kepanikan di kalangan masyarakat.

Menkokesra: Persiapan BLT Sudah Rampung

Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat (Menkokesra) Aburizal Bakrie memastikan persiapan BLT sudah rampung. Tinggal kapan dilakukan.

Kepastian itu dikatakan Menko Kesra Aburizal Bakrie, sesaat setelah Rapat Kabinet Paripurna dihentikan untuk istrirahat, makan dan Shalat Magrib, di Kantor Kepresidenan, Jakarta, Rabu (14/5). Rapat diskors selama satu jam dan dilanjutkan kembali pukul 19.00 WIB.

Dikatakan Ical, sapaan Aburizal, syarat utama kelancaran bantuan langsung tunai (BLT) pertama, pencetakan kartu, dan kapan diberikannya. “Kartu sudah siap. Tinggal kapan diberikan kepada yang terkait,” kata Ical.

Tetapi, Ical mengingatkan, tidak hanya BLT yang menjadi fokus pemerintah, juga adanya penambahan penerima raskin. Yakni, untuk TNI/Polri yang masuk golongan di bawah tamtama, PNS yang masuk dalam golongan rendah, atau golongan satu dan dua.

“Jadi minimal ada 19,1 juta KK yang terima BLT dan ditambah 5 juta KK penerima raskin,” ungkap Ical.

Berapa besaran BLT, Ical belum bisa memastikan. Apa jumlahnya masih Rp100 ribu atau lebih. Karena masih dibahas intensif. Saat ini, lanjut Ical, pemerintah juga menfokuskan bagaimana mengentaskan kemiskinan. Ada tiga program pengentasan kemiskinan. Pertama, cluster keamanan sosial, kedua, cluster pemberdayaan sosial, dan ketiga, cluster usaha mikro kecil

Dijelaskan Ical, cluster pertama itu ada bos (bantuan operasional sekolah), raskin (ada tambahan baru penerima raskin).

“Cluster ini, yaitu BLT dan penambahan jumlah penerima raskin. Prinsipnya, sebanyak mungkin uang untuk cluster pertama ini,” kata Ical.

Cluster kedua, lanjutnya, PNPM Mandiri (Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri). Pemerintah memasukan PNPM Mandiri dalam anggaran 2008/2009 sebanyak Rp13,5 triliun, termasuk kredit usaha rakyat (KUR). “Kita harapkan jumlahnya akan bertambah menjadi Rp14 triliun, sejak dicanangkan jumlah KUR mencapai 400 ribu kreditor,” harap Ical. (Media Indonesia)

Oleh A Tony Prasetiantono

Harga minyak kian menjadi teka-teki—bahkan menyerupai misteri—yang sulit dipecahkan. Bahkan, faktor penyebab kenaikan harga yang dominan pun menimbulkan perdebatan. Apakah lebih banyak disebabkan oleh faktor fundamental (tarik-menarik penawaran dan permintaan) atau oleh faktor lain, seperti spekulasi?

Bukti kesulitan ini terlihat dari kerepotan IMF yang harus sering merevisi asumsi. Akhir 2007, IMF memperkirakan harga minyak dunia tahun 2008 ”hanya” 80 dollar AS per barrel. Namun, akhir Maret 2008, proyeksi berubah menjadi 100 dollar AS per barrel. Tampaknya, angka ini belum final karena harga minyak pernah menyentuh 120 dollar AS per barrel.

Fundamental, geopolitik, spekulasi

Produksi dan konsumsi minyak dunia kini bertemu pada ekuilibrium 84 juta barrel per hari. Namun, harus diakui, permintaan tumbuh pesat, terutama karena faktor perekonomian China yang melaju. Bahkan, ketika harga minyak sudah di atas 110 dollar AS per barrel seperti sekarang, perekonomian China masih tumbuh 10,5 persen pada triwulan pertama 2008.

Dari sisi penawaran, atmosfer eksplorasi sempat lesu karena harga minyak dunia pernah amat rendah (9 dollar AS per barrel) pada 1986. Akibatnya, kenaikan produksi tidak secepat konsumsi.

Khusus Indonesia, kini produksinya 900.000 barrel per hari, padahal konsumsi kita 1,3 juta barrel per hari. Situasi ini kontras dengan tahun 1980-an, kita pernah memproduksi 1,6 juta barrel/hari, padahal konsumsinya 600.000 barrel per hari.

Analisis bahwa faktor fundamental bisa menjelaskan kenaikan harga minyak, antara lain, dilakukan Leonardo Maugeri (The Age of Oil: The Mythology, History, and Future of the World’s Most Controversial Resource, The Lyons Press, 2008).

Namun, bagi para produsen minyak, faktor fundamental bukan alasan penjelas yang tepat. Produsen mengklaim bisa memenuhi kebutuhan konsumen. Faktor geopolitik dan spekulasi dituding sebagai biang keladi. Argumentasi ini pun logis, saat akhir-akhir ini dunia mengalami kelebihan likuiditas (overliquid) sehingga sebagian dana itu dialokasikan oleh hedge fund (perusahaan investasi yang mengelola dana investor kaya) untuk membeli minyak. Minyak tidak lagi berfungsi sebagai faktor produksi, tetapi sudah masuk wilayah instrumen investasi sehingga harganya berfluktuasi seperti harga saham.

Jika tesis terakhir ini benar, solusinya bukan terletak pada supply dan demand, tetapi lebih pada upaya mengurangi ruang gerak spekulan. Hedge fund, berbeda dengan mutual fund, selama ini kurang disentuh regulasi. Mungkin sudah waktunya Securities Exchange Commission (SEC, regulator pasar modal Amerika Serikat) untuk lebih menatanya dengan regulasi. Bila perlu, berlakukanlah aneka restriksi agar minyak tidak dimainkan spekulan. Fungsi minyak dikembalikan sebagai faktor produksi yang esensial. Ide ini mungkin tidak populer bagi market fundamentalists dan penganut liberalisme, tetapi segala upaya perlu ditempuh.

Dilema pemerintah

>> Selengkapnya…

Harga baru BBM yang bakal diberlakukan tiga pekan lagi sudah pasti mengerek biaya hidup. Yang sudah pasti naik adalah transportasi. Menteri Perhubungan Jusman Syafii Djamal mengatakan, untuk tarif angkutan darat antarkota antarprovinsi (AKAP) maksimal naik 15 persen. “Kenaikan diusahakan tidak boleh lebih dari 15 persen,” tegas menteri asal Aceh itu kemarin (8/5).

Jusman menegaskan, kebijakan menaikkan tarif AKAP tersebut baru dilakukan setelah harga BBM naik, bukan sebelumnya. Karena itu, pihaknya menunggu keputusan harga BBM naik pada awal Juni mendatang. Menurut dia, sudah ada formula kenaikan tarif yang akan dilaksanakan. “Kita sudah ada paketnya, tinggal lihat berapa kenaikan BBM, apakah 20 persen, 25 persen, atau 30 persen. Nanti tinggal dihitung,” tuturnya.

Kenaikan tarif, lanjut Jusman, tidak boleh melebihi 15 persen agar tidak terlalu mengganggu perekonomian. Bisnis transportasi juga bagian dari masyarakat umum. Segala aspek bisnis memerlukan transportasi sehingga tarif tidak boleh naik tinggi-tinggi.

“Pemerintah akan mengawasi secara ketat penerapan tarif ini. Saya akan menegur operator yang menetapkan tarif di atas batas yang ditetapkan pemerintah,” jelasnya.

Masalah Distribusi

Keputusan pemerintah akan menaikkan BBM juga mulai menimbulkan kepanikan di mana-mana. Di sejumlah daerah terjadi kelangkaan BBM. Bahkan, sudah ada aparat kepolisian yang menurunkan tim penyidik untuk menginvestigasi kemungkinan adanya penimbunan BBM.

Dari Wonosobo, Jateng, misalnya, Polres setempat memeriksa 5 tangki BBM yang diduga menyelewengkan distribusi. Tiga tangki masing-masing berisi 5.000 liter minyak tanah, 2 lainnya dalam keadaan kosong. Ketika diperiksa petugas, pengemudi dapat menunjukkan surat-surat dokumen maupun delivery order yang ditujukan pada dua perusahaan dan satu UD di Wonosobo.

“Tetapi ketika dicek, alamat tersebut bukan kantor atau perusahaan distributor minyak. Hanya rumah biasa, tidak ada karyawan,” ujar Kapolres Wonosobo AKBP Kamdani melalui Kasatreskrim AKP Suyatno kepada wartawan di Mapolres kemarin (8/5). Dia tidak menyebutkan nama-nama perusahaan yang order minyak tanah (mitan) bersubsidi dari Banjarnegara tersebut.

Anehnya, kata dia, perusahaan yang memesan minyak tanah tersebut memiliki surat izin usaha perdagangan (SIUP) yang dikeluarkan Dinas Pelayanan Terpadu (Disyandu) Wonosobo. Kamdani menambahkan, pihaknya masih terus menyelidiki temuan tersebut.

Menurut Kapolres yang baru menjabat sekitar dua bulan di Wonosobo itu, terdapat kejanggalan administrasi. Pemilik perusahaan tinggal di luar daerah, sedangkan usahanya di Wonosobo. Kejanggalan lain, wilayah Kedu dan Surakarta depotnya berada di Surakarta atau Jogjakarta. Bukan dari Maos Cilacap. Pihaknya akan berkoordinasi dengan saksi ahli dari Pertamina di Solo dan Disyandu. Sumber lain menyebutkan, diduga mitan bersubsidi tersebut akan disalurkan ke industri-industri.

Polres Lamongan, Jatim, kemarin juga langsung bergerak cepat menyusul berkurangnya stok BBM di sejumlah SPBU di kota tersebut. Sebuah Tim Reskrim diterjunkan ke lapangan untuk menyelidiki dugaan terjadinya penyelewengan distribusi BBM. “Kami sudah menerjunkan petugas untuk melakukan lidik,” jelas Kasatreskrim Polres Lamongan AKP Agus I Supriyanto kepada Radar Bojonegoro (Grup Jawa Pos) kemarin.

Tim tersebut mengawasi langsung SPBU-SPBU yang tersebar di Lamongan. Selain itu, ada petugas yang ditugasi menyelidiki mobilisasi pengiriman BBM. “Kami melakukan penyelidikan sejak dari depot Pertamina di Surabaya sampai SPBU-SPBU yang ada di Lamongan,” ungkapnya.

Agus menjelaskan, penyelidikan tersebut untuk mengumpulkan data tentang kemungkinan terjadinya penyelewengan distribusi BBM, termasuk praktik penimbunan. “Dalam penyelidikan itu kami berusaha seteliti mungkin,” terangnya.

Stok dan pasokan BBM di sejumlah SPBU di Lamongan menurun dalam seminggu terakhir ini. Sebuah SPBU hanya mendapat kiriman BBM 14 ton per dua hari. Padahal, biasanya kiriman 14 ton tersebut untuk satu hari.

Polresta Kediri juga melakukan monitoring. Kabag Bina Mitra Polresta Kompol Abraham Gurgurem memaparkan, sejak Rabu lalu Polresta sudah mengeluarkan larangan pembelian BBM melalui jeriken. Ditengarai hal itu menjadi salah satu modus penimbunan BBM menjelang kenaikan harga. “Kalau pembeli dengan kendaraan roda empat dan roda dua tidak dibatasi,” kata Abraham.

Di Bojonegoro, daerah kaya minyak, juga ada SPBU yang kehabisan stok. Pasokan BBM ke Bojonegoro mulai berkurang. Kemarin SPBU di Desa Tulungagung, Kecamatan Baureno, kehabisan pasokan karena tidak dikirimi oleh depot Pertamina.

Menurut salah seorang petugas SPBU yang enggan disebutkan namanya, pasokan BBM seperti bensin juga dikurangi dari 18 ribu liter/hari menjadi 16 ribu liter/hari. Sedangkan solar dari 12 ribu liter menjadi 8 ribu liter. “Habis mulai hari ini (kemarin), kita belum tahu pasokan akan dikirim kapan,” ujarnya.

Kelangkaan BBM di beberapa daerah yang menyebabkan antrean panjang langsung ditanggapi Pertamina.

Vice President Komunikasi PT Pertamina Wisnuntoro mengatakan, hingga saat ini Pertamina tidak pernah mengurangi pasokan BBM untuk jenis premium dan solar. “Selain itu, stok aman,” ujarnya ketika dihubungi Jawa Pos tadi malam (8/5).

Menurut Wisnuntoro, ketersediaan stok atau cadangan BBM nasional rata-rata 20 hari. Rinciannya, stok BBM jenis premium mencapai 17 hari, solar 20 hari, dan minyak tanah 28 hari. “Ini cukup tinggi,” katanya. (Jawa Pos Online)