Oleh Agus Suman
Dosen Ilmu Ekonomi Universitas Brawijaya,Malang

Ada pernyataan yang menarik agar Indonesia terus menaikkan suku bunga lagi untuk menghambat inflasi. Hal tersebut dikumandangkan IMF dalam laporan tentang Indonesia yang dikeluarkan di Washinton DC, atau dengan kata lain acungan jempol IMF untuk BI selaku mandor otoritas keuangan untuk terus memperkuat inflation targeting framework.

Hal ini sehubungan dengan Bank Indonesia yang pada awal Agustus ini kembali menaikkan bunga acuan BI Rate sebesar 25 basis poin menjadi 9% setelah bank sentral melihat masih adanya tekanan inflasi dalam beberapa bulan ke depan.

Hingga Agustus, angka inflasi memang sudah sangat menjulang. Inflasi tahun kalender Januari-Juli 2008 mencapai 8,85%. Adapun, inflasi tahunan (year-on-year) Juli 2007-Juli 2008 sebesar 11,9%. Bahkan diperkirakan, pada akhir 2008 angka inflasi dapat menembus dua digit.

Semangat pencapaian kondisi makro ekonomi seakan terus dipompakan, dan matra uzur mengerek suku bunga ketika inflasi hadir seakan terus diawetkan. Meski kebijakan ini sungguh tak sedap untuk sektor riil, sampai saat ini inflation targeting menjadi ramuan tunggal ketika harga meningkat ke level yang lebih tinggi.

Berbagai empiris telah membuktikan mengerek suku bunga tinggi untuk membendung inflasi adalah sebuah kebijakan renta yang tidak lagi efektif. Mencari akar dari kenaikan harga adalah sebuah tindakan yang akan dapat menjinakkan inflasi tanpa menjadikan pihak lain sebagai tumbal…
>> Selengkapnya…

Oleh A Tony Prasetiantono

Harga minyak kian menjadi teka-teki—bahkan menyerupai misteri—yang sulit dipecahkan. Bahkan, faktor penyebab kenaikan harga yang dominan pun menimbulkan perdebatan. Apakah lebih banyak disebabkan oleh faktor fundamental (tarik-menarik penawaran dan permintaan) atau oleh faktor lain, seperti spekulasi?

Bukti kesulitan ini terlihat dari kerepotan IMF yang harus sering merevisi asumsi. Akhir 2007, IMF memperkirakan harga minyak dunia tahun 2008 ”hanya” 80 dollar AS per barrel. Namun, akhir Maret 2008, proyeksi berubah menjadi 100 dollar AS per barrel. Tampaknya, angka ini belum final karena harga minyak pernah menyentuh 120 dollar AS per barrel.

Fundamental, geopolitik, spekulasi

Produksi dan konsumsi minyak dunia kini bertemu pada ekuilibrium 84 juta barrel per hari. Namun, harus diakui, permintaan tumbuh pesat, terutama karena faktor perekonomian China yang melaju. Bahkan, ketika harga minyak sudah di atas 110 dollar AS per barrel seperti sekarang, perekonomian China masih tumbuh 10,5 persen pada triwulan pertama 2008.

Dari sisi penawaran, atmosfer eksplorasi sempat lesu karena harga minyak dunia pernah amat rendah (9 dollar AS per barrel) pada 1986. Akibatnya, kenaikan produksi tidak secepat konsumsi.

Khusus Indonesia, kini produksinya 900.000 barrel per hari, padahal konsumsi kita 1,3 juta barrel per hari. Situasi ini kontras dengan tahun 1980-an, kita pernah memproduksi 1,6 juta barrel/hari, padahal konsumsinya 600.000 barrel per hari.

Analisis bahwa faktor fundamental bisa menjelaskan kenaikan harga minyak, antara lain, dilakukan Leonardo Maugeri (The Age of Oil: The Mythology, History, and Future of the World’s Most Controversial Resource, The Lyons Press, 2008).

Namun, bagi para produsen minyak, faktor fundamental bukan alasan penjelas yang tepat. Produsen mengklaim bisa memenuhi kebutuhan konsumen. Faktor geopolitik dan spekulasi dituding sebagai biang keladi. Argumentasi ini pun logis, saat akhir-akhir ini dunia mengalami kelebihan likuiditas (overliquid) sehingga sebagian dana itu dialokasikan oleh hedge fund (perusahaan investasi yang mengelola dana investor kaya) untuk membeli minyak. Minyak tidak lagi berfungsi sebagai faktor produksi, tetapi sudah masuk wilayah instrumen investasi sehingga harganya berfluktuasi seperti harga saham.

Jika tesis terakhir ini benar, solusinya bukan terletak pada supply dan demand, tetapi lebih pada upaya mengurangi ruang gerak spekulan. Hedge fund, berbeda dengan mutual fund, selama ini kurang disentuh regulasi. Mungkin sudah waktunya Securities Exchange Commission (SEC, regulator pasar modal Amerika Serikat) untuk lebih menatanya dengan regulasi. Bila perlu, berlakukanlah aneka restriksi agar minyak tidak dimainkan spekulan. Fungsi minyak dikembalikan sebagai faktor produksi yang esensial. Ide ini mungkin tidak populer bagi market fundamentalists dan penganut liberalisme, tetapi segala upaya perlu ditempuh.

Dilema pemerintah

>> Selengkapnya…

Pemerintah disebut-sebut baru saja meminjam dana ke International Monetary Fund (IMF) senilai USD1,2 miliar.

Hal itu dikatakan oleh anggota komisi VII dari FPBR Ade Daud Nasution kepada wartawan, saat konferensi pers mengenai kenaikan BBM, di Gedung Nusantara, Senayan, Jakarta, Kamis (8/5/2008).

“Dua minggu lalu, Menteri Keuangan Sri Mulyani pergi ke Washington untuk meminjam duit ke Bank Dunia sebanyak USD1,2 miliar,” ujarnya.

Jika dikonversikan, maka USD1,2 miliar setara dengan Rp11,124 triliun (Rp9.275 per USD).

Sebelumnya pemerintah juga sudah meminjam dana ke Asia Development Bank (ADB) sebesar USD650 juta. Dengan sikap pemerintah yang terus meminjam uang ke lembaga donor, maka dia menilai, APBN Indonesia kembali dikendalikan oleh International Monetary Fund (IMF). “Karena bank dunia disetir oleh IMF,” imbuhnya.

Dari segi politik, jelas hal tersebut akan menurunkan peringkat keuangan Indonesia.

“Ini jelas kemunduran. Karena mestinya pada akhir masa pemerintahaan SBY-JK ini Indonesia tidak mempunyai lagi pinjaman ke Bank Dunia. Buat apa juga kita keluar dari IMF?” tanyanya.

Indonesia Tak Bisa Reschedule Utang

Pemerintah memastikan tidak akan melakukan penjadwalan ulang (reschedule) atas pembayaran utang luar negeri. Meski perekonomian dunia, termasuk Indonesia, diproyeksi akan melambat.

Sekretaris Menteri Negara PPN/Kepala Bappenas Syahrial Loetan mengatakan, penjadwalan ulang pembayaran utang tidak bisa dilakukan. Hal itu disebabkan saat ini Indonesia termasuk kelompok negara yang berpenghasilan menengah.

“Income per kapita Indonesia sudah mencapai USD2.000. Memang belum tinggi banget, tapi itu sudah termasuk menengah,” katanya.

Selain itu, rating Indonesia terkait pembayaran utang di berbagai lembaga internasional sudah baik. Sehingga, jika pembayaran ulang ini dilakukan akan menurunkan rating Indonesia.

Akibatnya, berdampak buruk terhadap iklim bisnis di Indonesia yang menurunkan tingkat kepercayaan investor.

“Menurut saya untuk jadwal ulang pembayaran utang luar negeri sepertinya bukan policy yang begitu baik,” tukasnya. (Okezone)