PBB Mandul, RI Galang Sidang Umum Darurat

KOTA GAZA – Bala tentara Israel diliputi kesialan pada hari kesebelas penyerbuannya ke tanah Palestina di Jalur Gaza kemarin (6/1). Satu per satu anggota pasukan khusus negara Zionis itu bergelimpangan. Bukannya akibat tembakan pejuang-pejuang Hamas, mereka tewas dan terluka justru oleh tembakan rekan-rekannya sendiri.

Insiden friendly fire itu disampaikan juru bicara Angkatan Darat Israel. Menurut juru bicara yang tak disebutkan namanya itu, tiga prajurit tewas dan 24 lainnya terluka parah menjadi sasaran tembakan tank rekan-rekan mereka. ”Mereka sedang menginspeksi sebuah gedung yang diduga sebagai tempat persembunyian Hamas pada Senin malam (5/1) di pinggiran Kota Gaza,” ujarnya.

Adanya gerakan orang-orang bersenjata di dalam gedung itu dilihat pasukan Israel di sisi lain arah penyerbuan melalui teropong malam sebagai target, yakni kelompok Hamas. Kontan, pasukan Israel di dalam gedung tersebut langsung dihujani tembakan meriam oleh kelompok tank pasukan Israel lainnya. Hasilnya, sungguh merugikan Israel. ”Satu kolonel yang mengomandani brigade infanteri ikut tewas bersama 23 pasukan lainnya,” kata juru bicara AD Israel.

Di bagian lain Jalur Gaza, insiden friendly fire juga terjadi terhadap pasukan payung (para), juga dari Angkatan Darat Israel. Misil tank Israel yang, tampaknya, asal menembak menghantam seorang perwira yang sedang memimpin pertempuran sengit melawan para pejuang Hamas. ”Rincian kejadian masih diselidiki. Meski begitu, kejadian tersebut diduga juga karena sebuah tank telah keliru menembak sasaran,” ungkap sang jubir AD.

Kematian beruntun oleh insiden salah tembak itu membuat jumlah serdadu Israel yang terbunuh bertambah menjadi delapan orang sejak pasukan darat Israel membanjiri jantung pertahanan Hamas, Sabtu pekan lalu.

Sidang Umum Darurat

Dari dalam negeri, Indonesia mulai memainkan perannya untuk menghentikan krisis di Gaza melalui jalur diplomasi. Kemarin, pemerintah secara resmi mendesak Majelis Umum PBB untuk mengadakan sidang darurat demi menghentikan kekerasan yang terjadi di Jalur Gaza.

Dalam jumpa pers, Menteri Luar Negeri Nur Hassan Wirajuda menyatakan desakan tersebut tidak langsung dilakukan melalui Dewan Keamanan (DK) PBB. Pemerintah Indonesia akan mencari dukungan terealisasinya sidang darurat itu melalui negara-negara Gerakan Non-Blok (GNB). ”Kami yakin GNB akan mendukung upaya ini,” ujar Hassan di Gedung Deplu, Jalan Pejambon, Jakarta, kemarin (6/1).

Sejak Senin malam (5/1), pemerintah Indonesia mengirimkan permintaan adanya emergency session majelis PBB itu ke markasnya di New York. Permintaan tersebut mengacu pada pasal 51 Piagam PBB Uniting for Peace. ”Kegagalan DK PBB menjalankan mandat untuk menjaga keamanan dunia membuat kita meminta agar diadakan sidang umum majelis darurat berdasar pasal 51,” jelasnya.

Desakan itu disampaikan Duta Besar Indonesia di PBB Marty Natalegawa ke Sekjen PBB. Hassan menambahkan, surat tersebut telah diedarkan kepada anggota PBB lainnya, meski negara-negara Arab meminta proses tersebut ditunda menunggu sidang DK PBB Rabu hari ini atau Kamis besok.

Menurut Hassan, dukungan GNB atas perjuangan Palestina selama ini sangat jelas. Bagi GNB, pendudukan Israel selama ini merupakan bentuk penjajahan. Serangan yang dilakukan Israel sejak menjelang pergantian tahun 2009 itu semakin menghambat upaya kemerdekaan bagi Palestina.

”Seharusnya, Desember 2008 adalah target menciptakan Palestina merdeka. Namun, situasi ini membuat semua jadi tidak jelas,” ujarnya.

Dia menjelaskan, melalui GNB, upaya untuk mendesak sidang darurat majelis sangat mungkin terealisasi. Sebab, kekuatan GNB dalam PBB sudah menjadi mayoritas. Di antara 192 negara dalam PBB, anggota GNB mencapai 117 negara. ”Kami yakin akan ada dukungan dari negara di luar GNB,” lanjut dia.

Mengapa tidak melalui DK PBB? Hassan menjelaskan, dengan agresi Israel yang begitu gencar, DK PBB sampai saat ini belum memutuskan apa pun. Walaupun akan ada sidang DK PBB, tak ada jaminan hal itu bakal terealisasi. ”Kami skeptis karena itu bukan keterangan resmi dari presiden DK PBB,” ujarnya.

Dia menyebutkan, DK PBB sudah dua kali bersidang setelah Israel melancarkan agresi ke Gaza. Tapi, tidak ada pernyataan resmi yang dikeluarkan. ”Sementara itu, Israel terus melancarkan serangan darat. Saat ini, lebih dari 500 orang menjadi korban. Dunia tidak bisa membiarkan kebiadaban ini terus berlangsung,” tegasnya.

Hassan mengungkapkan, pada 2006, hal serupa terjadi di Lebanon Selatan. Lebih dari 30 hari DK PBB tidak berbuat apa-apa. ”Saat itu, kita belum menjadi anggota DK. Kita sesalkan negara-negara Arab dan OKI juga tidak berbuat apa-apa,” ungkapnya.

Menanggapi maraknya aspirasi jihad warga Indonesia, Hassan menyatakan bersimpati. Bantuan yang diberikan juga harus efektif. Kita perlu bertanya kepada pihak yang akan dibantu. Kemarin presiden bertemu Dubes Palestina dan Dubes menyampaikan keperluan yang mereka butuhkan, terutama obat-obatan dan peralatan medis. ”Agenda pengiriman jihad ke Gaza bukan suatu opsi,” katanya.

Perawat Kosongi Kolom Penyebab Kematian

Sejalan dengan upaya Indonesia, para diplomat serta pemimpin Eropa berkunjung ke wilayah di sekitar Gaza dalam upaya menghentikan serangan darat dan udara Israel yang kian luas. ”Eropa menginginkan gencatan senjata sesegera mungkin,” tegas Presiden Prancis Nicolas Sarkozy seusai bertemu Presiden Palestina Mahmoud Abbas kemarin.

Pernyataan yang sama disampaikan Sarkozy saat menemui Presiden Israel Shimon Peres. ”Israel harus mengambil risiko bagi perdamaian,” kata Sarkozy dalam pertemuan Senin malam. Setelah itu, dia bertemu Olmert dan Abbas.

Secara paralel, sebuah delegasi Uni Eropa (UE) menemui Menteri Luar Negeri (Menlu) Israel Tzipi Livni. ”UE bersikeras untuk gencatan senjata sesegera mungkin. Serangan roket terhadap Israel juga harus berhenti,” ungkap Karel Schwarzenberg dari Kementerian Luar Negeri Republik Ceko yang mengambil alih kepresidenan UE pekan lalu dari Prancis.

Sejauh ini, upaya mediasi para pemimpin Eropa itu belum membuahkan hasil. Kepada AP, Wakil Kepala Politbiro Hamas di Syria Moussa Abu Marzouk menolak proposal AS itu yang menekankan ”sebuah situasi de facto” dan mendorong Israel melanjutkan serangan terhadap Gaza.

”Perdana Menteri (PM) Israel Ehud Olmert pun menolak gencatan senjata,” kata seorang pejabat tinggi di kantor PM Israel itu setelah Olmert bertemu Presiden Prancis Nicolas Sarkozy, Senin (5/1).

Sikap menghindari jalur diplomasi kedua pihak yang bertikai tersebut tak urung semakin menambah penderitaan warga Palestina. Komite Palang Merah Internasional (International Committee of the Red Cross/ICRC) mengungkapkan, satu per satu warga Palestina yang luka-luka mulai meninggal karena ambulans tidak bisa menjangkau mereka.

Nyawa mereka tidak bisa diselamatkan karena tak dapat dijangkau tim bantuan kemanusiaan yang dikerahkan komunitas internasional. ”Warga yang terluka akhirnya meninggal ketika menanti kedatangan ambulans-ambulans Palang Merah Palestina. Pada sejumlah kasus lain, ambulans tidak bisa menjangkau korban luka-luka sama sekali akibat berlanjutnya pertempuran,” ungkap Juru Bicara ICRC Dorothea Krimitsas di Jenewa kemarin.

Hal itu memperparah situasi saat ruang-ruang darurat dan unit-unit perawatan intensif sudah penuh sesak. Sedikitnya dua rumah sakit kehabisan bahan bakar untuk generator-generator mereka yang merupakan satu-satunya pembangkit listrik yang tersedia.

Sejumlah pejabat di Kementerian Kesehatan Gaza menyatakan, sejak dilancarkannya serangan darat pada Sabtu pekan lalu, tiga ambulans di Gaza dihantam jet-jet tempur Israel, sehingga menewaskan tujuh petugas medis. ”Sebuah rumah sakit medis yang dimiliki sebuah organisasi bantuan kemanusiaan yang tidak ada sangkut-pautnya dengan Hamas juga dibom,” ujar Mahmoud Daher, pejabat kesehatan PBB.

Raed Arini, seorang petugas di Rumah Sakit Shifa, menyatakan dirinya sudah berhenti mengisi kolom ”sebab-sebab kematian pasien” dalam lembaran rekam medis. ”Sebab-sebab kematian adalah tentara Israel,” kata Arini sebelum bergegas menyambut kembali kedatangan para korban luka-luka bersama sejumlah petugas medis lainnya.

Dahlan Iskan : Seberapa Luaskah Wilayah Gaza Itu?

Tidak lebih dari 500 kilometer persegi. Lebarnya hanya sekitar 10 kilometer dan panjangnya 50 kilometer. Kalau di Jatim, kira-kira hanya sama dengan dari Bangil ke Probolinggo. Lebarnya hanya sama dengan Probolinggo-Leces dan Bangil-Beji. Atau sama dengan dari Tanjung Kodok ke Tuban.

Wilayah itu berbukit, tapi tidak bergunung. Dataran paling tinggi hanya 150 meter. Meski punya pesisir sepanjang 45 kilometer, seluruh akses ke Laut Tengah itu dikuasai Israel. Bandaranya juga dikuasai Israel. Satu-satunya batas yang bukan Israel adalah bagian selatannya sepanjang 12 kilometer: berbatasan dengan Mesir.

Meski Gaza ini bagian dari wilayah negara Palestina, kalau mau ke ibu kota harus melalui daratan Israel sejauh kira-kira 40 kilometer. Ini berarti orang Palestina di wilayah Gaza kalau mau ke wilayah Palestina yang lain di Tepi Barat harus mengantongi paspor dan harus mendapat izin Israel. Luas wilayah Palestina yang di timur (disebut Tepi Barat, karena letaknya di tepi barat Sungai Jordan) itu sekitar lima kali lebih besar dari Gaza. Di wilayah Tepi Barat ini penduduknya sekitar 2,5 juta orang. Dengan demikian, kalau Gaza dan Tepi Barat dijumlah, penduduk Palestina 4 juta orang (wilayah Gaza berpenduduk 1,5 juta).

Israel memang berjanji menyerahkan wilayah Palestina kepada orang Palestina secara bertahap. Mula-mula hanya Jericho, satu kota sebesar Kecamatan Tulangan (Sidoarjo, Jatim) di timur Jerusalem. Lalu sebagian lagi wilayah di utara Jerusalem. Lalu bagian lain Tepi Barat. Tiga tahun lalu barulah wilayah Gaza yang diserahkan. Masih banyak lagi yang mestinya diserahkan, tapi diragukan apakah Israel masih mau menyerahkan sisanya. Termasuk Dataran Tinggi Golan yang harus dikembalikan ke Syiria.

Sejak diserahkan ke Palestina tiga tahun lalu, status Gaza tidak jelas. Bukan provinsi, bukan juga negara bagian. Bahkan, antara Gaza dan Tepi Barat hampir tidak ada hubungan sama sekali. Baik hubungan transportasi maupun hubungan politik. Gaza seperti tidak ada hubungan apa-apa dengan pemerintah pusat di wilayah Tepi Barat.

Di wilayah Gaza hampir 100 persen penduduknya pengikut Hamas. Yakni, aliran yang tidak mau menggunakan jalan diplomasi dalam merebut semua wilayah Palestina. Hamas tidak percaya Israel mau secara suka rela mengembalikan wilayah Palestina, termasuk Jerusalem. Hamas pernah minta agar seluruh wilayah Palestina dan Israel itu jadi satu negara saja: Negara Palestina. Bahwa sebagian besar penduduk negara “baru” itu beragama Yahudi, tidak apa-apa. Demokrasi yang akan mengatasi hubungan mayoritas-minoritas itu (Yahudi 7 juta, Palestina 4 juta). Israel menolak, karena khawatir lama-lama penduduk Arab (Palestina) akan mayoritas.

Kalau di Gaza penduduknya adalah pengikut Hamas, di Palestina wilayah timur (Tepi Barat) penduduknya mayoritas pengikut kelompok Fatah. Yakni, kelompok yang juga berjuang mengembalikan seluruh wilayah Palestina, tapi melalui jalan perundingan. Dua kelompok ini sering terlibat dalam perang bersenjata secara terbuka dan menelan banyak korban. Dengan demikian, meski Negara Palestina itu satu, pemerintahannya sebenarnya ada dua. Pemerintahan di Tepi Barat dipegang Fatah dan pemerintahan di Gaza dipegang Hamas.

Israel memang kelihatan tidak mau kehilangan kontrol. Wilayah timur (Tepi Barat) itu diserahkan ke Palestina tidak secara utuh. Wilayah Jericho, ibarat satu pulau kecil di tengah-tengah Israel. Wilayah utara juga seperti pulau besar di tengah-tengah Israel. Wilayah selatan juga berada di tengah-tengah wilayah Israel. Wilayah utara yang agak luas pun, bentuknya lucu karena banyak wilayah Israel yang menjorok ke wilayah Palestina di sana-sini.

Jadi, Palestina yang sekarang sebenarnya bukan terbagi dua wilayah (Gaza dan Tepi Barat), tapi terbagi empat atau lima wilayah yang tersebar di tengah-tengah negara Yahudi. (Jawa Pos)

BALKAR – Kabar sedih tentang nasib WNI kembali datang dari negeri seberang, Malaysia. Lima WNI asal Balai Karangan, Kalimantan Barat (Kalbar), dihabisi Polisi Diraja Malaysia (PDRM) dengan berondongan peluru yang rata-rata mengenai kepala dan dada.

Belum ada keterangan resmi dari PDRM tentang penembakan itu. Namun, diperkirakan lima warga Dusun Pengadang Balai Karangan, Kecamatan Sekayam, itu dihabisi antara 2-4 Desember lalu. Perkiraan itu berdasar kontak terakhir para korban dengan keluarga dan ditemukannya jasad korban di rumah sakit di Kuching, Malaysia.

Pontianak Post (Jawa Pos Group) melaporkan, korban penembakan tersebut adalah Sayuti bin Nasir; 32; Abang Hamjah bin Abang; Mahmud bin Abang Safri, 25; Suryadi bin Lasri,19; dan Mrhaban bin Samsudin, 20.

Menurut salah satu keluarga dekat korban, Yunus, 50, lima korban tersebut masih bersudara. Rumahnya juga berdekatan. Bahkan, mereka juga memiliki banyak anggota keluarga yang tinggal di Malaysia. “Mereka pergi ke Malaysia 2 Desember lalu. Maksudnya mencari kerja,” jelas Yunus.

Selama ini lima korban tersebut berkelakuan baik dan tidak pernah punya masalah di kampungnya. “Oleh karena itu, pihak keluarga sangat kaget dan shock ketika menerima kabar dari keluarga mereka di Malaysia beberapa hari lalu,” terangnya dengan wajah sedih mengingat salah satu korban penembakan itu akan menikah dalam waktu dekat ini dengan keluarga Yunus.

Sebelum kejadian, tambahnya, lima korban penembakan itu berangkat ke Malaysia untuk bekerja sebagai tukang bangunan. Mereka berlima berangkat dari Dusun Ruis Selasa lalu (2/12) dan berencana pulang sebelum lebaran haji (Idul Adha). Keluarga korban tidak tahu persis apa yang dilakukan oleh lima korban tersebut di Malaysia hingga mereka tewas ditembak oleh Polis Diraja Malaysia.

Ketika sudah berada di Malaysia, salah satu korban sempat melakukan kontak telepon dengan istrinya di Dusun Ruis. “Kami berbincang cukup lama. Namun, setelah berakhirnya percakapan tersebut, saya coba telepon sampai delapan kali tidak diangkat,” kenangnya. “Mulai sejak itulah, putus kontak sama sekali,’ tutur Normi, istri alm Sayuti, di kediamannya Kamis (11/12) menjelang pemakaman.

Kabar penembakan itu diterima oleh keluarga setelah jasad mereka tiga hari berada di rumah sakit Kuching. Itu pun diketahui setelah keluarga korban melakukan pencarian dan mengecek seluruh rumah sakit di Kuching.

Keluarga juga sangat kecewa terhadap penanganan aparat Malaysia. Sebab, walaupun lima orang itu sudah menjadi mayat, tetap saja proses berbelit-belit. Bahkan, pengiriman jenazah ke tanah air juga terkendala. Alasannya, masih ada satu korban yang belum diotopsi.

Hasil penelusuran Kapuas Pontianak (Pontianak Post Group) ke lapangan, lima korban tersebut ditembak aparat setempat karena disinyalir terlibat pencurian. Hal itu juga sudah diekspose di sebuah koran harian berbahasa Mandarin di Malaysia.

Namun, sampai berita ini diturunkan, kasus tersebut masih simpang siur. Pihak keluarga meragukan keterangan tersebut. Apalagi tidak ada penjelasan yang terperinci dari PDRM saat menyerahkan jenazah di Border Entikong.

Ironisnya, tidak ada satu pun pihak Malaysia, baik dari perwakilan PDRM maupun pemerintahnya, yang mengantar jenazah. Lima jasad itu diberangkatkan dari Kuching kemarin sekitar pukul 13.00 WIB dan tiba di rumah duka pukul 16.00 WIB.

Dari Kuching, jasad korban juga tidak dimasukkan ke peti mayat. Jenazah hanya dimasukan ke dalam kantong mayat, bahkan di tubuh korban penembakan terlihat dengan jelas bekas otopsi dan luka tembak. Kondisi satu sangat mengenaskan. Kepalanya retak karena dihantam timah panas. Melihat kondisi itu, keluarga korban tidak terima dengan kasus penembakan tersebut. (Jawa Pos)

Kata pak ustad, bulan puasa adalah bulan penuh berkah dan ampunan. Semua amal baik dilipatgandakan. Selain itu, semua dosa diampuni. Maka, setelah bulan puasa kita menyambut bulan fitri yang berarti bersih suci. Yakni, kembalinya manusia seperti bayi “polos tanpa dosa”.

Namun, dosa-dosa yang dihapus oleh Allah hanya dosa yang hanya berhubungan dengan-Nya. Sedangkan dosa yang berkaitan dengan hak adami (sesama manusia) tidak begitu saja hilang dengan menjalankan puasa seperti halnya kita pernah berjanji dan belum dipenuhi atau mengambil hak milik orang lain.

Untuk itu, para pejabat dan politikus harus ingat, jika semua janji-janji dan korupsi tidak dituntaskan hari ini juga, seluruh masyarakat bangsa ini di akhirat nanti berbondong-bondong mengajukan tuntutan ke mahkamah agung akhirat. Semoga Ramadhan kali ini bisa memberikan setitik cahaya di hati para pejabat kita. Amin.

Rofiq Daroini, Santri Ponpes Al Muhibbin, Tambakberas, Jombang [Jawa Pos]

Dua terdakwa kasus insiden Monas, Ketua Front Pembela Islam (FPI) Habib Rizieq Shihab dan Panglima Komando Laskar Islam Munarman, kembali mendapat angin. Saksi yang dihadirkan jaksa penuntut umum (JPU) lagi-lagi memberikan keterangan yang menguntungkan terdakwa.

Saksi-saksi yang dihadirkan cenderung memberikan keterangan simpang siur. Bahkan, keterangan mereka kerap berbeda dengan yang ditulis dalam BAP (berita acara pemeriksaan). Saat sidang dengan terdakwa Habib Rizieq, misalnya. JPU mendatangkan saksi aktivis Aliansi Kebangsaan dan Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan (AKKBB) Nasir Ahmad.

Nasir memberikan keterangan berbeda antara kepada JPU dan tim pengacara Habib Rizieq. Kepada JPU Teguh Suwarsono, Nasir mengatakan pergi ke Monas dengan keponakannya. Tapi, kepada tim pengacara Habib Rizieq, Ari Yusuf Amir, Nasir mengaku pergi ke Monas bersama panitia AKKBB.

Bukan hanya itu. Nasir juga memberi keterangan berbeda saat menyebutkan anggota FPI yang melakukan penyerangan di Monas. Dalam BAP, Nasir menyebut ada 1.000 anggota FPI yang hadir dan melakukan penyerangan. Namun, di sidang Nasir menyebut 300 orang.

Puluhan pendukung Habib Rizieq yang memadati ruang sidang tampak emosi mendengar keterangan saksi yang berbelit-belit. Beberapa aktivis FPI ini menggerutu karena mendengar keterangan saksi yang tidak jelas dan tidak konsisten. Melihat ruang sidang makin gaduh, Ketua Majelis Hakim Panusunan Harahap mengancam mengeluarkan massa FPI dari ruang sidang. ”Jika Anda (massa FPI) tetap buat keributan, saya bisa mengeluarkan dari ruang sidang. Karena Anda mengganggu jalannya sidang,” kata Panusunan.

Rencananya, ada empat saksi yang diperiksa. Namun, tiga saksi dari anggota kepolisian Polda Metro Jaya absen dan hanya satu saksi yang hadir bernama Nasir Ahmad. Uniknya, saksi yang dihadirkan JPU sebenarnya untuk terdakwa Munarman. Namun, dia dihadirkan juga di sidang Habib Rizieq yang dimulai lebih awal dari sidang Munarman.

Ini diketahui saat Panusunan memberi kesempatan kepada Habib Rizieq untuk bertanya. Apa terdakwa ada pertanyaan? ”Yang bersangkutan diperiksa untuk Munarman dan tidak ada hubungan dengan saya,” kata Habib Rizieq.

Kurang lebih satu jam kemudian, sidang dilanjutkan dengan terdakwa Munarman dalam kasus yang sama. Dalam sidang Munarman, saksi yang dihadirkan adalah Sugiyono. Pria itu adalah sopir truk yang membawa pengeras suara dari kelompok AKKBB ketika menggelar acara memperingati Hari Kelahiran Pancasila 1 Juni 2008.

Seperti Nasir Ahmad, kesaksian Sugiyono juga berbelit-belit, bahkan lebih parah. Misalnya, dalam BAP Sugiyono menyebutkan mengetahui beberapa anggota AKKBB dikeroyok. Namun, di sidang Sugiyono tidak tahu ada yang dipukuli dan dikeroyok itu.

Dalam sidang, Sugiyono menyebut massa yang mengeroyok adalah berseragam putih. Namun, dalam BAP dia mengatakan massa yang mengeroyok adalah FPI. Bahkan, dengan lugu Sugiyono sempat menyebut bahwa kesaksian di BAP itu diketikkan dulu oleh polisi, kemudian Sugiyono tinggal menyetujui.

”Habis diketik polisi lalu dilihatkan kepada saya, dan saya bilang betul, Pak,” kata Sugiyono. Mendengar penuturan Sugiyono, salah seorang tim pengacara Munarman, M. Assegaf, mengatakan keterangan yang paling benar adalah di pengadilan, bukan di BAP. ”Kasihan, saksi adalah orang yang jujur,” kata Assegaf.

Sugiyono juga tidak tahu bahwa truknya disewa untuk demo yang dilakukan AKKBB. ”Saya tahunya ya besoknya, saat truk saya dipakai untuk acara peringatan Hari Kesaktian Pancasila,” katanya. Sugiyono juga mengaku tidak tahu apa itu organisasi AKKBB. ”Saya tidak tahu apa AKKBB. Saya juga tidak tahu kepanjangannya. Saya tahu setelah baca BAP itu,” ujarnya. (Jawa Pos)

Berbagai tayangan televisi swasta berlomba membuat program tayangan Ramadan di setiap waktu, mulai waktu buka hingga sahur. Memang, itu hak mereka. Semacam mutualisme, kita menikmati, mereka juga untung.

Sayang, banyak tayangan yang cenderung penuh humor dan lawak. Tayangan tersebut sama sekali tidak mencerminkan sifat suci Ramadan. Bahkan, biasanya, di tengah-tengah acara disisipkan kuis-kuis berhadiah. Padahal, banyak yang mengatakan bahwa kuis semacam itu merupakan perjudian halus.Jika memang demikian, mengapa pemerintah hanya mengobrak-obrak praktik perjudian yang konkret? Sedangkan perjudian kasat mata seperti itu dibiarkan membiak? Jadi, kita tak ubahnya melecehkan bulan suci ini.

Untuk berhati-hati, alangkah baiknya pemerintah meluruskan acara-acara tersebut. Tujuannya meminimalkan jika memang itu sebuah perjudian. Hal tersebut dilakukan demi menjaga kesucian bulan yang penuh berkah ini. Jangan sampai berkah Ramadan yang seharusnya dinikmati semua umat muslim hanya dinikmati sebagian orang.

Miqdam Musawwa, MA YPRU Guyangan, Trangkil, Pati (Jawa Pos)

Tetapkan Deadline Pergi Awal 2009

Masa empat tahun dirasa cukup bagi pemerintah Malaysia untuk menampung pengungsi korban tsunami di Aceh pada 26 Desember 2004. Kemarin negeri jiran itu memerintah lebih dari 25.000 pengungsi Aceh meninggalkan negeri tersebut.

”Aparat terkait akan mendeportasi para migran Aceh yang tinggal di Malaysia secara ilegal setelah 5 Januari 2009,” kata Ishak Mohamed, direktur penegakan hukum di Departemen Imigrasi Malaysia, kemarin (26/8).

Tercatat sekitar 40.000 warga Aceh mengungsi ke Malaysia setelah gelombang tsunami merendam provinsi itu pada Desember 2004, yang menewaskan lebih dari 130.000 orang. ”Kami mengizinkan mereka bekerja di sini (dengan alasan kemanusiaan) karena kami membantu mereka mendapatkan penghasilan untuk membangun kembali rumah mereka,” ujar Ishak.

Ribuan warga Aceh kembali ke kampung halaman mereka dari negeri jiran itu sejak 2005. Namun, pemerintah Malaysia memperkirakan masih ada 25.593 orang lagi yang masih bertahan di sana. Selama ini para pengungsi Aceh itu diizinkan bekerja di sektor informal, seperti proyek konstruksi, perkebunan, pabrik, dan restoran.

Belakangan, pemerintah Malaysia telah berupaya keras mengurangi ketergantungan kepada pekerja migran asal Indonesia dan negara Asia lainnya. Itu dilakukan seiring dengan semakin meningkatnya kejahatan yang melibatkan para pekerja asal Indonesia, selain memberikan kesempatan kepada pekerja lokal menyusul kian tingginya angka pengangguran.

Saat dikonfirmasi, Juru Bicara Departemen Luar Negeri Teuku Faizasyah mengakui bahwa pihaknya sudah mendapat pemberitahuan lisan dari pemerintah Malaysia. ”Bukan deportasi, izin tinggal mereka memang sudah habis pada Agustus 2008 ini,” jelasnya di Jakarta kemarin (26/8).

Menanggapi sikap tegas Malaysia itu, Gubernur Aceh Irwandy Yusuf meminta kelonggaran agar warganya diberi toleransi enam bulan.

Di Malaysia, warga Aceh korban tsunami itu diberi kartu khusus yang dikenal dengan IMM 13. Sebagian kartu memang akan kedaluwarsa pada hari ini (27/8). Karena itu, pemerintah Malaysia akan membuka loket khusus imigrasi di KLIA (Kuala Lumpur International Airport). (Jawa Pos)

Modus Rekening Pribadi Paling Sering dilakukan

Pemerintah harus berhati-hati jika ingin memacu kemampuan daerah mengelola keuangan. Pasalnya, dalam tempo delapan bulan saja, periode Januari 2008 hingga 22 Agustus 2008, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) menerima sekitar 375 laporan transaksi keuangan mencurigakan (LKTM).

Kepala PPATK Yunus Husein mengungkapkan, jika dihitung sejak 2002 hingga 2008, maka temuan LKTM yang terkait dengan keuangan daerah semakin banyak. Jumlahnya sudah mencapai lebih dari 1.000 LKTM. Laporan itu tidak hanya berasal dari bank pembangunan daerah (BPD) tetapi juga bank-bank umum yang ada di daerah. “Pengalaman kami dengan pengelolaan dana pemda ini sungguh luar biasa. Selama periode 2002 sampai 2008, sudah mencapai lebih dari 1.000 LKTM,” ujar Yunus dalam seminar tentang keuangan daerah dan tata kelola pemerintahan daerah di Jakarta kemarin.

Yunus menyebutkan, modus yang paling sering dilakukan dalam pengelolaan keuangan daerah sehingga menjadi transaksi yang dicurigaiadalah menggunakan rekening pribadi. “Caranya, dana APBD dipindahkan ke rekening pribadi PNS di daerah bersangkutan, setelah itu uangnya dipakai untuk kepentingan pribadi. Dana itu akan tercampur dengan dana pribadi sehingga akan sulit dipertanggungjawabkan,” paparnya.

Modus lainnya adalah dana APBD digunakan untuk membeli produk-produk jasa keuangan melalui unit link misalnya membeli produk reksadana.

“Modus yang juga sering dilakukan adalah pemindahan dana APBD ke rekening pribadi melalui beberapa kali surat perintah pencairan dana (SP2D), kemudian dana yang sudah masuk ke rekening pribadi itu dikirim ke saudara-saudaranya, ada juga yang ditarik sendiri.” katanya.

Kepala Humas PPATK M. Natsir Kongah menambahkan, di antara 585 kasus yang dilimpahkan PPATK ke kepolisian dan kejaksaan tahun ini, hanya 18 perkara yang sudah diputus pengadilan menggunakan UU Tindak Pidana Pencucian Uang. ”Selama ini memang hanya segitu yang diputus. Namun, pantauan kami baru sebatas yang dijerat Undang-Undang Pencucian Uang,” jelasnya. Selama ini, hasil penelusuran PPATK memang selalu diserahkan kepada kepolisian dan kejaksaan. Sebab, undang-undang memang mengamanatkan seperti itu.

Sementara itu, terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), kata Natsir, pihaknya tidak bersifat aktif menyerahkan laporan. Namun, PPATK akan turun tangan selama KPK meminta. ”Kami selama ini justru aktif diminta KPK. Terutama menelusuri transaksi keuangan yang diindikasi korupsi,” jelasnya.

Dia mengungkapkan, hingga akhir Juli 2008, pihaknya telah menerima18.008 laporan transaksi keuangan mencurigakan (LTKM), 5.854.743 laporan transaksi keuangan tunai (LTKT), dan 2.452 laporan pembawaan uang tunai. Di antara jumlah itu, yang terbanyak merupakan laporan pedagang valuta asing, perusahaan efek, dan perusahaan asuransi.

Natsir juga membeberkan soal perhatian bank terkait dengan transaksi mencurigakan. Selama ini, menurut dia, 61 bank swasta sudah melaporkan 5.542 laporan transaksi mencurigakan tersebut. Sementara itu, untuk bank pemerintah, hanya ada empat bank yang mengadukan 4.240 laporan. ”Semua terus kami analisis. Nanti kalau ada yang mencurigakan, kami tindak lanjuti,” tegasnya. [Jawa Pos]