Oleh Siswantini

Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) sudah menyiapkan lima konsep untuk energi terbarukan, pengganti sumber energi bersumber dari bahan bakar minyak (BBM), seperti yang diarahkan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dalam pertemuan dengan para periset konversi energi beberapa waktu lalu.

Menurut pakar konversi energi dari Deputi Jasa Ilmiah LIPI Jan Sopaheluwakan, ada lima konsep yang sudah dipersiapkan tahun lalu. ”LIPI bersama lembaga riset lainnya di antaranya BPPT, BATAN, akan menjadikan hidrogen dan metanol dalam satu paket. Saat ini LIPI lebih fokus dalam merancang produksi hidrogen dan metanol di Indonesia dalam jumlah besar, dan hargannya murah. Ini konsep pertamanya,” kata Jan belum lama ini.

Menurut Jan, produksi metanol di Indonesia lebih visibel, aman, dan dari segi pemasaran ada konsumennya. Demikian juga dengan infrastruktur juga sudah ada. Metanol yang akan diproduksi nantinya akan bersumber dari sampah, batu bara, dan limbah industri otomotif.

Jan mencontohkan hasil buangan batu bara di langit bisa ditangkap dan dijadikan hidrogen serta metanol, sehingga produksi emisi baru bara bersih tanpa karbon. Demikian juga dengan pengolahan sampah akan menghasilkan gas metan dan hidrogen yang potensial, yang nantinya akan dikonversi sebagai energi listrik.

”Pada dasarnya LIPI membuat konsep yang disesuaikan dengan konsep di setiap wilayah dalam konversi ini. Jakarta misalnya bisa membuat gas metan dan hidrogen dari sampah. Sedangkan daerah penghasil batu bara bisa memanfaatkan limbah yang dibuang itu menjadi metanol dan hidrogen. Kalau daerah yang banyak anginnya seperti NTT, cocoknya energi angin atau energi surya, dan sebagainya,” papar Jan.

Kedua, para periset energi juga telah memikirkan untuk membuat penyimpanan hidrogen dan metanol dalam skala besar, termasuk distribusi dan pemasarannya. ”Kapasitasnya belum selesai dihitung, namun saya yakin cukup besar, karena jumlah sumber energi alternatif di Indonesia tidak terbatas.”

Ketiga, LIPI pun merancang pembuatan fuel cell. Energi fuel cell merupakan energi alternatif di masa mendatang yang sedang dikembangkan, dan bisa menjadi pengganti energi dari bahan bakar minyak (BBM). Energi fuel cell yang berbahan bakar hidrogen punya keunggulan sifat transportable, ramah lingkungan, dan mempunyai efisiensi tinggi.

Keempat, fuel cell ini akan digunakan pada kendaraan bermotor, laptop, ponsel, rumah tangga, maupun power plant besar. ”keistimewaannya tidak menimbulkan polusi, tidak ada bunyi, dan efisien dibandingkan energi lainnya,” jelas Jan.

Apalagi energi fuel cell berpeluang memberikan perubahan yang besar dalam konsep penggunaan energi, karena keunggulannya teknologi itu berbasis hidrogen, dan sering disebut sebagai microchip di bidang energi.

Fuel cell diciptakan pertama kali oleh Sir William Grove pada tahun 1839. Grove menemukan bahwa ternyata air bisa terurai menjadi hidrogen dan oksigen ketika diberi arus listrik. Proses ini kemudian dinamakan elektrolisis. Ia lalu berhipotesis bahwa jika proses tersebut dibalik untuk menghasilkan listrik dan air. Lima puluh tahun kemudian, Ludwig Mond dan Charles Langer memopulerkan istilah fuel cell ketika sedang membuat model praktis untuk menghasilkan listrik.

Fuel cell pada dasarnya adalah alat konversi energi elektrokimia. Ia mampu mengubah senyawa hidrogen dan oksigen menjadi air, dan dalam prosesnya menghasilkan listrik. Beda dengan baterai yang mengubah semua senyawa kimia di dalam tubuhnya menjadi listrik dan kemudian habis sehingga harus dibuang atau mesti diisi ulang memakai catuan daya, senyawa kimia di fuel cell terus mengalir di dalam selnya secara konstan sehingga tidak pernah mati.

Kelima, edukasi kepada masyarakat bahwa pengolahan energi alternatif untuk dijadikan energi listrik non BBM memiliki nilai jual tinggi. ”Bila di daerah itu bisa mengolah energi alternatif, dan kapasitasnya lebih bisa dijual ke PLN. Daerah pun punya pendapatan lain dari penjualan energi alternatif ini.”

Sedangkan menurut Achiar Oemry peneliti Puslit Fisika LIPI, gambaran harga hidrogen saat ini dalam skala produksi US$3,5 per kilogram. ”Untuk satu kilogram hidrogen sama dengan empat liter bensin. Namun dalam perkembangannya harga akan diturunkan menjadi US$1,5. Artinya harga hidrogen tidak sampai US$1 seperti harga premium saat ini di pasar internasional. Jelas lebih murah dan ekonomis.

Diakuinya produksi hidrogen di dunia kian sedikit, namun tren kenaikan harga minyak dunia terus meroket, hidrogen akan menjadi primadona. ”Harganya pun sangat kompetitif. Saya yakin harganya akan terus naik apabila harga minyak terus meroket. Apalagi untuk Indonesia, hidogren itu sangat visibel. Banyak sumber yang bisa diproduksi menjadi hidrogen, dari sampah, biomassa, gas alam, dan sebagainya. Dan energi yang dihasilkan lebih bersih.”

Menurutnya penggunaan hidrogen ini juga akan membantu pengurangan emisi karbon yang dihasilkan oleh energi fosil seperti sekarang ini. (Media Indonesia)

Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat (Menko Kesra) Aburizal Bakrie mengatakan bahwa keputusan menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) akan dilakukan setelah evaluasi kesiapan pelaksanaan bantuan langsung tunai (BLT) oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.

Hal itu dikemukakan oleh Menko Kesra kepada wartawan seusai sidang kabinet paripurna di Kantor Presiden Jakarta, Rabu, yang berlangsung selama lebih kurang 10 jam, 11.00 WIB-21.30WIB.

“Presiden memberikan pengarahan agar program-program ini (BLT) dilaksanakan dengan baik,…dan meminta laporan program ini siap pada pekan ketiga bulan ini untuk dievaluasi sebelum menetapkan keputusan lain,” katanya. Lebih lanjut, Menko Kesra mengatakan evaluasi kesiapan program BLT akan dilakukan pada 23 Mei 2008.

Pada kesempatan itu Menko Kesra juga memaparkan bahwa dana yang disiapkan untuk BLT sebesar Rp14,1 triliun untuk tujuh bulan selama 2008 dengan sasaran 19,1 juta rumah tangga miskin yang masing-masing memperoleh sebesar Rp100 ribu per bulan. Program BLT tersebut diharapkan dilanjutkan selama 2009 setelah mendapat persetujuan DPR.

Keputusan menaikkan harga BBM diambil setelah kenaikan harga minyak dunia mengakibatkan tambahan subsidi BBM sebesar lebih dari Rp100 triliun. Kenaikan subsidi tersebut telah mempengaruhi keseimbangan postur APBN dimana subsidi BBM yang diterima masyarakat kaya mencapai Rp186 triliun karena 70% subsidi BBM dinikmati oleh 40% masyarakat terkaya

padahal program-program penanggulangan kemiskinan hanya Rp60 triliun.

Beberapa waktu terakhir di Indonesia telah muncul berbagai spekulasi kapan pemerintah akan mengumumkan kenaikan harga BBM yang memicu terjadinya kelangkaan BBM di sejumlah daerah dan kepanikan di kalangan masyarakat.

Menkokesra: Persiapan BLT Sudah Rampung

Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat (Menkokesra) Aburizal Bakrie memastikan persiapan BLT sudah rampung. Tinggal kapan dilakukan.

Kepastian itu dikatakan Menko Kesra Aburizal Bakrie, sesaat setelah Rapat Kabinet Paripurna dihentikan untuk istrirahat, makan dan Shalat Magrib, di Kantor Kepresidenan, Jakarta, Rabu (14/5). Rapat diskors selama satu jam dan dilanjutkan kembali pukul 19.00 WIB.

Dikatakan Ical, sapaan Aburizal, syarat utama kelancaran bantuan langsung tunai (BLT) pertama, pencetakan kartu, dan kapan diberikannya. “Kartu sudah siap. Tinggal kapan diberikan kepada yang terkait,” kata Ical.

Tetapi, Ical mengingatkan, tidak hanya BLT yang menjadi fokus pemerintah, juga adanya penambahan penerima raskin. Yakni, untuk TNI/Polri yang masuk golongan di bawah tamtama, PNS yang masuk dalam golongan rendah, atau golongan satu dan dua.

“Jadi minimal ada 19,1 juta KK yang terima BLT dan ditambah 5 juta KK penerima raskin,” ungkap Ical.

Berapa besaran BLT, Ical belum bisa memastikan. Apa jumlahnya masih Rp100 ribu atau lebih. Karena masih dibahas intensif. Saat ini, lanjut Ical, pemerintah juga menfokuskan bagaimana mengentaskan kemiskinan. Ada tiga program pengentasan kemiskinan. Pertama, cluster keamanan sosial, kedua, cluster pemberdayaan sosial, dan ketiga, cluster usaha mikro kecil

Dijelaskan Ical, cluster pertama itu ada bos (bantuan operasional sekolah), raskin (ada tambahan baru penerima raskin).

“Cluster ini, yaitu BLT dan penambahan jumlah penerima raskin. Prinsipnya, sebanyak mungkin uang untuk cluster pertama ini,” kata Ical.

Cluster kedua, lanjutnya, PNPM Mandiri (Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri). Pemerintah memasukan PNPM Mandiri dalam anggaran 2008/2009 sebanyak Rp13,5 triliun, termasuk kredit usaha rakyat (KUR). “Kita harapkan jumlahnya akan bertambah menjadi Rp14 triliun, sejak dicanangkan jumlah KUR mencapai 400 ribu kreditor,” harap Ical. (Media Indonesia)

Prancis memimpin walk out (tinggalkan ruangan) dari siang Dewan Keamanan (DK) PBB yang membahas masalah Timur Tengah, setelah Libia membandingkan situasi di Jalur Gaza, yang terkepung, sama dengan kamp konsentrasi Nazi Jerman.

Seorang diplomat, yang tak mau disebutkan jatidirinya, mengatakan Duta Besar Prancis Jean-Maurice Ripert melepaskan alat pendengarnya dan berjalan ke luar, lalu diikuti oleh rekan-rekannya dari negara-negara Barat, setelah Dubes Libia, Giadalla Ettalhi mengeluarkan pernyataan tersebut.

“Duta Besar Libia (Giadalla Ettalhi) membandingkan situasi di Jalur Gaza dengan Holocaust Nazi,” kata seorang diplomat yang menghadiri pembahasan DK mengenai Timur Tengah. “Setelah itu, utusan Barat berdiri dan meninggalkan ruangan sebagai protes.”

Di antara diplomat utama yang meninggalkan ruang sidang DK adalah utusan dari AS, Prancis, Inggris, Belgia dan Kosta Rika. Sementara utusan lain tetap tinggal di dalam ruangan.

Peristiwa itu terjadi saat DK PBB, yang memiliki 15 anggota, berusaha menyepakati pernyataan kompromi yang mestinya menyoroti situasi kemanusiaan pahit di Jalur Gaza, sementara juga memberi sumbangan secara positif bagi berbagai upaya untuk mencapai penyelesaian Palestina-Israel.

Duta Besar Afrika Selatan Dumisani Kumalo, Ketua DK bulan April, mengatakan kepada wartawan bahwa anggota Dewan tidak dapat menyepakati pernyataan tersebut.

Dalam beberapa bulan belakangan, DK telah beberapa kali berusaha dan gagal menyepakati pernyataan yang berhubungan dengan pengepungan Israel yang melumpuhkan Jalur Gaza sebagai reaksi atas penembakan roket dari pejuang Palestina yang bermarkas di Jalur Gaza.

Ettalhi mengeluarkan pernyataan tersebut selama pembahasan mengenai rancangan pernyataan yang diusulkan oleh Libia dan beberapa negara lain yang mestinya menyampaikan keprihatinan serius mengenai situasi kemanusiaan di Jalur Gaza.

Pejabat Inggris Karen Pierce mengatakan, “Sejumlah anggota Dewan terkejut dengan pendekatan yang dilakukan oleh Libia dan tidak percaya bahwa bahasa seperti itu akan bisa membantu memajukan proses perdamaian.”

Pada Januari, Israel menutup tempat penyeberangan perbatasan dengan Jalur Gaza sebagai tanggapan atas serangan roket Palestina terhadap Israel selatan.

PBB telah memperingatkan tindakan itu telah menimbulkan krisis kemanusiaan bagi 1,5 juta warga wilayah tersebut, yang kebanyakan bergantung atas bantuan asing. Enam juga orang Yahudi secara sistematis dibunuh oleh Nazi Jerman selama Perang Dunia II dalam peristiwa yang dikenal sebagai Holocaust. (Media Indonesia)

HUBUNGAN Mahkamah Agung (MA) dengan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) kembali memanas. Dua lembaga negara itu tampak gemar memelihara konflik dan mempertontonkan perseteruan mereka di ruang publik.

Dua lembaga itu bertikai karena persoalan uang biaya perkara yang dipungut dan dikelola MA. BPK berpendirian dirinya berhak mengaudit biaya perkara itu.

Alasannya, semua uang yang digunakan untuk pelayanan publik harus diaudit BPK sebagai bagian dari keuangan negara.

Sebaliknya, MA berpandangan belum ada peraturan pemerintah yang mengaturnya. Karena itulah, MA menutup pintu rapat-rapat sehingga BPK tidak bisa masuk untuk mengaudit.

Gara-gara BPK tidak bisa mengaudit pengelolaan biaya perkara itulah, pada September 2007, Ketua BPK Anwar Nasution melaporkan Ketua MA Bagir Manan ke polisi.

Perseteruan episode perdana itu berakhir damai dengan cara adat ala Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Anwar dan Bagir berjabat tangan di Istana Negara setelah keduanya bersepakat BPK boleh mengaudit biaya perkara sesudah Presiden mengeluarkan peraturan pemerintah tentang tata cara pengelolaan biaya perkara.

Tujuh bulan sudah berlalu, peraturan pemerintah tidak kunjung rampung apalagi terbit. Anwar Nasution tidak sabar untuk segera mengaudit pengelolaan biaya perkara. Anwar bukannya mendesak Presiden segera mengeluarkan peraturan pemerintah yang dijanjikan sebelumnya. Ia malah mengancam melaporkan Bagir ke polisi. Bagaikan sinetron, kini kisah berlanjut pada episode kedua.

Namun, ancaman Anwar di episode kedua pun tak berhasil menciutkan nyali Bagir. Malah Bagir mengingatkan Anwar yang disebutnya sebagai jagoan itu agar tidak bertindak sesuka hati.

BPK tidak kehabisan akal. Senjata ampuh dikeluarkan. Senjata ampuh itu adalah ancaman memberikan status disclaimer terhadap laporan keuangan MA 2007.

Perseteruan episode kedua antara BPK dan MA, sejauh ini, belum menunjukkan tanda-tanda berkesudahan. Namun, sangat jelas konflik terbuka para pemimpin itu sama sekali tidak mendidik masyarakat.

Mereka justru memberi contoh terburuk menyelesaikan persoalan. Padahal, semua persoalan bisa diselesaikan jika kedua pemimpin itu sedikit rendah hati dan tidak mempertontonkan keangkuhan dan kepongahan.

Mestinya, pemimpin BPK dan MA memegang teguh komitmen yang sudah disepakati di depan Presiden. Yaitu BPK bisa mengaudit pengelolaan biaya perkara di MA setelah keluar peraturan pemerintah yang menetapkan biaya perkara di MA sebagai penerimaan negara bukan pajak. Mestinya, Presiden pun segera mengeluarkan peraturan pemerintah itu.

Perseteruan babak kedua antara BPK dan MA lebih mencerminkan ketidaksabaran pemimpin sekaligus buruknya penghormatan atas kesepakatan bersama. Pertikaian antara MA dan BPK lebih memamerkan hilangnya rasa saling percaya di antara dua pemimpin lembaga yang melibatkan Presiden.

Kasus itu juga menunjukkan buruknya kinerja pemerintah yang lambat menghasilkan peraturan pemerintah. Kasus itu pun memperlihatkan persoalan moral yang berat, bahwa ada lembaga negara di bidang hukum yang memungut biaya, namun tidak bersedia diaudit karena tak ada peraturan pemerintah yang mengaturnya.

Tapi juga melahirkan pertanyaan baru, siapakah yang berhak memeriksa BPK? Siapa yang menjamin BPK lembaga yang bersih? Pertanyaan itu bisa melahirkan episode sinetron yang mestinya tidak kalah seru.
(Media Indonesia)

Oleh Toshiana

Budiharyono, 57, seorang guru mata pelajaran elektronik SMK Armada Kota Magelang, Jawa Tengah menemukan energi listrik dari tenaga surya.

Energi listrik itu berasal dari sinar matahari yang diterima melalui solar cell yang dihubungkan dan disimpan ke dalam aki baterai berdaya 12 volt. Sedangkan energi listrik yang dihasilkan melalui solar cell itu mencapai 100 watt.

Upaya penemuan energi listrik baru berbiaya Rp7 juta itu, menurut Budiharyono, lantaran panas sinar matahari yang melintas di bumi khatulistiwa Indonesia melimpah, namun belum dimanfaatkan secara maksimal. Dari listrik tenaga surya yang ditemukannya itu bisa untuk menyalakan puluhan lampu pijar dan neon yang ada di sekolah yang beralamat di kawasan Jalan Perintis Kemerdekaan Nomor 92 Kramat, Magelang.

“Ketika terjadi pemadaman aliran listrik dari PLN, teknologi tenaga surya ini bisa menjalankan perangkat komputer di sekolah. Sehingga pekerjaan tidak terganggu sedikitpun saat listrik padam,” kata Budiharyono, Senin (24/3).

Penemuan teknologi alternatif itu, katanya, juga membantu para siswa SMK Armada Magelang Jurusan Otomotif saat melakukan pelajaran praktik unit perbengkelan, yaitu untuk mengelas.

Dia menjelaskan, rangkaian energi listrik tenaga surya yang diciptakannya pun relatif sederhana. Yakni solar cell (perangkat alat untuk menangkap cahaya) yang dihubungkan dengan inventer (alat pengatur keluar masuknya energi) dan disalurkan ke dalam baterai atau aki dengan daya 12 volt. Baterai ini berfungsi sebagai penyimpan daya listrik dan langsung bisa menghasilkan energi listrik.

Selanjutnya, temuan tenaga listrik baru ini dijadikan sebagai salah satu mata pelajaran bagi siswa SMK Armada Kota Magelang, khususnya untuk program kejuruan teknik elektronika. Atas penemuan barunya itu, Budiharyono mengaku telah dihubungi sejumlah perusahaan di beberapa daerah di Indonesia untuk menerapkan temuannya sebagai salah satu sumber listrik alternatif selain dari PLN untuk menjalankan usaha.

Dari : Media Indonesia