Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengkritik tiga sinetron yang ditayangkan TV swasta di bulan Ramadhan

“Siaran yang dikritik Majelis Ulama Indonesia (MUI) itu dianggap tidak pantas disiarkan dan dinilai menodai masa bulan Ramadhan. Ketiga sinetron tersebut, yakni Tangisan Isabela pukul 18.00-19.00, Jiran yang

ditayangkan pukul 19.00-20.00, dan sinetron Inayah pada pukul 20.00-21.00.”Ketiga tayangan tersebut disiarkan sehabis Magrib. Ketiganya penuh adegan kekerasan dan kata-kata kasar, pelecehan perempuan, dan melecehkan nilai agama,” ujar Kepala Bagian
Informasi MUI Said Baduari dalam jumpa pers bersama Departemen Komunikasi dan Informatika (Depkominfo) di Gedung MUI Menteng, Jakarta, Kamis (3/8).

Penilaian MUI, menurut Said, tiga sinetron tersebut pantas diberi catatan khusus. Pada sinetron Jiran, MUI memberikan kritik, karena sinetron yang diproduseri Ram Soraya ini menonjolkan adegan kekerasan secara
vulgar.

Dia menyontohkan, kekerasan terhadap Jiran oleh kerabat Sultan dalam upaya menyakiti Jiran dan menggugurkan kandungan. “Sinetron Jiran, minim unsur pendidikan dan hanya membangkitkan sentimen anti-Malaysia,”
kata Said.

Sinetron Jiran, tutur dia, juga merendahkan dan melecehkan martabat perempuan. Pasalnya, dalam sinetron tersebut terdapat adegan jual beli perempuan kepada orang lain, tanpa kritik
berarti.

“Jiran juga penuh ucapan kasar, makian, dan bentakan. Seperti ucapan Sultan yang akan membunuh Mak Cik Noor bila menghalangi keinginan Sultan,” ujar Said.

Kekerasan

Kritik MUI, dikatakan Said, juga mengena pada sinetron Tangisan Isabela. Sinetron produksi Soraya Intercine Film ini dianggap menonjolkan kekerasan dan kata-kata kasar secara vulgar.

“Misalnya adu jotos dan adu mulut antara Imran dan Faris, hingga Imran menodongkan pistol ke pelipis Faris. Berhamburan kata-kata kasar dan makian di antara keduanya,” katanya.

Tangisan Isabela, ucap dia, merendahkan dan melecehkan martabat perempuan, termasuk juga adegan menyakiti, menculik, menyandera hingga mengikat Isabela di tempat tidur. Pada adegan
tersebut, orang-orang di sekitar membiarkan dan tidak ada tindakan atau ucapan yang mengoreksi tindakan tersebut.

“Kalimat yang diucapkan Faris, Imran, dan keluarga kesultanan penuh ucapan kasar dan selalu dengan nada kebencian dan kelicikan,” kata Said.

Sinetron ketiga yang dikritik MUI adalah Inayah. Said mengatakan, sebelum bulan Ramadhan, MUI telah melayangkan kritik pada sinetron tersebut.[sk/www.hidayatullah.com]

Obat-obatan impor berpelindung luar (kapsul) yang diuji mengandung zat babi, kemungkinan tak hanya ada di Medan, melainkan juga ada di Jakarta dan di berbagai wilayah di tanah air.

Demikian disampaikan Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Bidang Ekonomi dan ZIS Amidhan kepada okezone melalui telepon, Selasa (21/10/2008).

Hal ini karena pemerintah membebaskan obat impor beredar tanpa adanya sertifikat halal, “Jadi produk yang masuk ke Indonesia bebas saja walaupun itu tidak ada pencantuman sertifikat halal,” tandasnya.

Seperti diberitakan sebelumnya, Lembaga Penelitian Pengawasan Obat dan Makanan (LPPOM) MUI di Medan menemukan 80 persen sampel obat-obatan impor berpelindung luar (kapsul) yang mengandung zat babi.

MUI Berharap Produk Berbahan Zat Babi Diumumkan

MUI (Majelis Ulama Indonesia) mengharapkan pemerintah segera mengumumkan produk yang teridentifikasi mengandung zat babi.

“Jika pembahasan undang-undang mengenai pembebasan hal ini tetap memperbolehkan obat-obatan impor masuk tanpa label halal,” kata Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Bidang Ekonomi dan ZIS Amidhan kepada okezone melalui telepon, Selasa (21/10/2008).

Amidhan menambahkan, saat ini UU sedang digarap di DPR. “Kalau hasilnya tidak berubah ya minimal pemerintah mengumumkan obat mana saja yang mengandung bahan babi.

Kini, menurutnya, sudah semestinya pemerintah bisa melindungi negara yang sebagian besar memeluk agama Islam dari produk- produk yang haram. “Negara harus melindungi umat Islam,” pungkasnya.

MUI: 80% Obat Impor Diduga Mengandung Bahan Babi

Lembaga Penelitian Pengawasan Obat dan Makanan (LPPOM) Majelis Ulama Indonesia (MUI) Medan menemukan 80 persen sampel obat-obatan impor berpelindung luar (kapsul) yang diuji mengandung zat babi.

Karena itu, MUI Medan mengimbau umat islam untuk tidak mengonsumsi obat-obatan impor yang ditengarai mengandung zat dari babi itu.

“Hanya 20 persen obat yang halal karena (cangkangnya) dibuat dari sapi atau berbahan nabati seperti tumbuhan. Selebihnya ditengarai bercampur bahan yang diharamkan,” ujar Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Medan, Mohammad Hatta di Medan, Selasa (21/10/2008).

Hatta menegaskan imbauan ini berdasarkan atas hasil penelitian Direktur LPPOM MUI Dr Aznan Lelo yang juga merupakan Farmakolog Fakultas Kedokteran Universitas Sumatera Utara (FKUSU).

“Kapsul yang digunakan untuk mengemas obat-obat berbentuk serbuk yang berasal dari luar negeri diduga mengadung lemak babi,” terangnya.

Lebih lanjut, Hatta juga mengimbau umat islam untuk berhati-hati dalam menggunakan obat-obatan, termasuk obat cair.

“Ketika akan disuntik, umat islam kami sarankan untuk menanyakan kepada dokter yang bersangkutan, apakah zat yang disuntikan tersebut mengandung babi atau tidak,” ujarnya. [Okezone]

Ternyata bukan saja perusahaan dari dalam negeri saja yang meminta dibuatkan sertifikat untuk hasil produksinya yang akan diedarkan ke negara-negara mayoritas muslim, sebanyak 80 perusahaan asal China sudah mendapat sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia (MUI). Hal tersebut disampaikan oleh Direktur Lembaga Pengkajian Pangan Obat-obatan dan Makanan (LPPOM) MUI Nadratuzzaman Hoesein di sela-sela The 2nd Indonesia International Halal Exhibition, di Balai Kartini, Jakarta, Jum’at (4/7).

“Tapi untuk yang akan datang banyak sekali perusahaan China yang menghubungi saya untuk disertifikasi. Kalau China ini raksasa besar yang lagi membangun, dan kita bisa melihat bahwa mereka sangat mempunyai komitmen untuk jadi produsen halal, ” katanya.

Bahkan, menurut Nadra, Imam besar Shanghai dalam sebuah pertemuan dengannya mengatakan bahwa sistem sertifikasi di Indonesia ini yang paling terbaik, yang sangat straight, tetapi logic.

Oleh karena itu, lanjutnya, mereka meminta meneruskan kerjasama dengan perusahaan-perusahaan China tersebut.

Nadra menjelaskan, pengakuan dari ulama China itu, kemudian ditindaklanjuti dengan pemberian training kepada 10 lembaga sertifikat yang ada di AS dan Eropa, bagaimana memelihara sistem jaminan halal selama dua tahun dengan sitem ISO ataupun standar tertentu.

“Sebenarnya Indonesia adalah satu-satunya lembaga sertifikat yang mempunyai sistem itu, kenapa karena kita mempunyai dua kekuatan, pertama kelompok Ulama dalam hal ini Komisi Fatwa, kelompok kedua para peneliti di mana itu diback-up oleh Profesor, Doktor, dan Master dari berbagai Universitas, sedangkan lembaga lainnya mempunyai auditor satu dua orang, mereka tidak mempunyai lembaga ulamanya, ” jelasnya.
Ia juga menegaskan, bahwa lembaga sertifkasi halal di Indonesia besifat independen, tida ada campur tangan pemerintah didalamnya, tidak seperti Malaysia dan Brunei Darussalam di mana negara ikut mengaturnya.

“Jadi tidak bisa diintervensi oleh pemerintah yang haram menjadi halal, yang halal menjadi haram, kita bebas dari pengaruh itu. Kenapa, sebab kalau mengatakan terbaik-balik, itu namanya membuat-buat hukum, tingkat dosanya hampir sama dengan syirik, ” pungkasnya.

MUI Usulkan Supermarket Pisahkan Produk Halal dan Non-Halal

Majelis Ulama Indonesia mengusulkan agar pusat perbelanjaan suparmarket dan juga hipermarket membuat pemisahan penempatan produk-produk halal dan non-halal, dengan demikian umat Islam mendapatkan kemudahan untuk mencari produk yang masuk kategori halal.

Hal tersebut disampaikan oleh Direktur Lembaga Pengkajian Pangan Obat-obatan dan Makanan (LPPOM) MUI Nadratuzzaman Hoesein kepada pers, di Balai Kartini, Jakarta, Kamis (3/7).

“Sekarang kan sudah ada 60.000 item produk yang disertifikasi, makanya kita mengaharpkan agar ada penyekatan (zonasi) produk halal dan non halal di pusat perbelanjaan, ” ujarnya.

Menurutnya, selama ini masyarakat khususnya umat Islam agak mengalami kesulitan terkait penempatan antara produk halal dan non halal, sehingga sistem ini perlu mulai diterapkan. Bagi perusahaan-perusahaan yang sudah mendapat sertifikasi halal dari MUI, lanjut Nadra harus tetap berupaya mengembangkan sistem kualitas halal secara internal.

“Jadi kalau sudah dapat sertifikat tidak bisa semena-mena, kita juga sudah membentuk asosiasi produk halal pada tiga hari lalu, ” jelasnya. Sementara itu, Ketua MUI H. Amidhan menyatakan, Indonesia selama ini belum menerapkan sistem zonasi, padahal di negara lain seperti Eropa sudah mulai diterapkannya.

Apabila hal ini diterapkan akan mempermudah proses pengawasan produk halal yang dilakukan oleh MUI, karena sudah dipisahkan sesuai kategori halal dan non halal. “Kalau makanan olahan itu sulit kita untuk memilihnya, kalau daging 50 persen sudah dijaga sejak dikarantina, makanya kita mengharapkan di supermarket dibuat zonasi atau ada supermarket khusus halal, ” pungkasnya. (Eramuslim)

Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI)  Amidhan meminta kepada pemerintah untuk melaksanakan secara benar dan konsekuen Surat Keputusan Bersama (SKB) tiga menteri tentang pelarangan aktivitas Ahmadiyah. Salah satunya dengan memusnahkan semua atribut Ahmadiyah, termasuk buku dan tazkiroh.

"Negara harus menarik 46 judul buku tentang Ajaran Ahmadiyah. Karena itu berisi ajaran menyimpang. Kan salah satu isi SKB menyatakan Ahmadiyah adalah ajaran meyimpang," kata Amidhan kepada okezone, Selasa (10/6/2008).

Pemerintah juga harus memberangus tazkiroh, yang berdasarkan penelitian MUI, isinya telah mengacak-acak kitab suci Alquran.

"Ada 101 ayat yang diinsert dari perkataan Mirza Gulam Ahmad dan mereka klaim itu sebagai wahyu," terangnya.

Dia mengimbau kepada umat Islam untuk menerima SKB Ahmadiyah tersebut. Namun jika Ahmadiyah tetap melanggar SKB, maka Amidhan akan mendesak pemerintah membubarkan Ahmadiyah.

"Kita akan mendesak pemerintah mengeluarkan Kepres pembubaran Ahmadiyah," pungkasnya. (Okezone)

Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Amidhan meminta kepada pemerintah untuk melaksanakan secara benar dan konsekuen Surat Keputusan Bersama (SKB) tiga menteri tentang pelarangan aktivitas Ahmadiyah. Salah satunya dengan memusnahkan semua atribut Ahmadiyah, termasuk buku dan tazkiroh.

“Negara harus menarik 46 judul buku tentang Ajaran Ahmadiyah. Karena itu berisi ajaran menyimpang. Kan salah satu isi SKB menyatakan Ahmadiyah adalah ajaran meyimpang,” kata Amidhan kepada okezone, Selasa (10/6/2008).

Pemerintah juga harus memberangus tazkiroh, yang berdasarkan penelitian MUI, isinya telah mengacak-acak kitab suci Alquran.

“Ada 101 ayat yang diinsert dari perkataan Mirza Gulam Ahmad dan mereka klaim itu sebagai wahyu,” terangnya.

Dia mengimbau kepada umat Islam untuk menerima SKB Ahmadiyah tersebut. Namun jika Ahmadiyah tetap melanggar SKB, maka Amidhan akan mendesak pemerintah membubarkan Ahmadiyah.

“Kita akan mendesak pemerintah mengeluarkan Kepres pembubaran Ahmadiyah,” pungkasnya. (Okezone)

Majelis Ulama Indonesia dalam waktu dekat akan membahas mengenai perlu tidaknya dikeluarkan fatwa haram perayaan valentine. Tindakan MUI ini setelah adanya desakan dari berbagai kalangan agar MUI mengharamkan perayaan hari valentine yang diperingati setiap tanggal 14 Februari tersebut sebagai hari kasih sayang.

“Kalau dilihat perayaannya, tidak mengeluarkan fatwa secara khusus pun itu sudah haram karena banyak yang pesta-pesta, mabuk-mabukan. Jadi menurut saya perayaan tersebut sudah haram, ” ujar Ketua Dewan MUI KH Ma’ruf Amin, di Jakarta, Rabu (13/2).

Ia menilai, perayaan hari valentine yang diadopsi dari kebudayaan barat itu, identik dengan pesta pora dan mabuk-mabukkan, yang dilarang dalam ajaran Islam. apalagi ujung-ujungnya pasti mengarah ke perzinahan.

“Orang pasti tahu kalau perayaan sudah diluar aturan agama, pasti itu haram. Namun untuk menjaganya kita akan lakukan kajian terlebih dahulu, ” tegasnya.

Ritual Setanisme

Hari Valentine sendiri sesungguhnya berasal dari perayaan Lupercalia bangsa pagan Roma kuno yang diselenggarakan setiap tanggal 13 hingga 18 Februari. Pada malam menjelang tanggal 14 Februari, para pemuda dan pemudi Roma akan merayakan hari itu dengan pesta perzinahan. Inilah awal dari Hari Valentine yang sama sekali tidak ada sangkut-pautnya dengan Kasih Sayang (Affection) melainkan lebih kepada Sexuality (perzinahan) yang penuh maksiat.

(novel/ok-pot)

Sumber : Eramuslim