Oleh H. Djumad Tjiptowardojo

KOMISI Pemilihan Umum (KPU) bulan ini tengah melakukan tahap verifikasi partai politik hingga Juli mendatang. KPU, tentunya, akan lebih selektif melakukan verifikasi atas partai politik peserta Pemilu 2009. Secara terperinci, KPU menyebutkan bahwa melaksanakan verifikasi faktual di tingkat provinsi berlangsung mulai 2-9 Juni sedangkan di tingkat kabupaten/kota mulai 3-25 Juni mendatang.

Tentunya KPU harus lebih objektif dan selektif dalam memverifikasi partai politik. Dengan begitu, proses awal penyederhanaan jumlah partai politik benar-benar terwujud sehingga dapat menumbuhkan optimisme bangsa untuk menciptakan demokrasi yang efektif dan efisien. Selain itu, KPU harus bersikap profesional, netral, dan tegas dalam melakukan verifikasi atas partai politik yang akan bertarung dalam Pemilu 2009.

Terlepas dari bagaimana proses penyederhanaan partai politik dilakukan, harapannya adalah tercipta tatanan pemerintahan yang demokratis, efektif, dan efisien. Dalam konteks ini, negara yang menganut paham demokrasi mana pun, tak lepas dari ketegangan antara keinginan untuk memaksimalkan representasi aspirasi warga yang beragam dan keinginan menciptakan pemerintahan yang efisien dan efektif. Di samping sulitnya membangun sistem kepartaian yang sederhana secara maksimal dalam masyarakat yang heterogen.

Saling tarik antara kepentingan representasi dan efektivitas bisa dilihat dalam UU Politik yang baru. Secara eksplisit, perubahan sistem kepartaian yang dilakukan tiada lain untuk mendukung perwujudan multipartai sederhana (penyederhanaan). Bersamaan dengan itu, perubahan dilakukan dengan tetap menghormati keberagaman bangsa Indonesia (representasi). Dalam konteks demikian, semangat penyederhanaan sistem kepartaian akan lebih rasional.

Sementara itu, usulan agar electoral threshold atau ambang batas minimal perolehan suara partai pada Pemilu 2009 yang dibangun dinaikkan dari 3% menjadi 5%. Artinya, partai-partai yang mendapat suara di bawah 5% pada Pemilu 2009 tak diperkenankan lagi ikut Pemilu 2014. Pertanyaannya, apakah electoral threshold secara tak langsung akan mengurangi jumlah partai di DPR? >> Selengkapnya…

Iklan

Antusias partai politik untuk menjadi calon peserta pemilu sudah mulai terlihat, terbukti ada satu partai yang sudah mendaftarkan diri ke Komisi Pemilihan Umum (KPU), meskipun pendaftaran calon peserta pemilu baru dibuka pada 7 April 2008.

“Kemarin sudah ada yang daftar duluan,” kata Anggota KPU, Abdul Aziz di Kantor KPU Jakarta, Jumat seperti yang dilaporkan Antara.

Menerima “tamu” yang belum saatnya itu, Abdul Aziz menjelaskan waktu pendaftaran parpol adalah tanggal 7 April sampai 7 Mei 2008. Namun, partai bersangkutan tetap menghendaki supaya tercatat sebagai partai yang pertama mendaftar.

“Saya sudah bilang, di sini bukan panitia pendaftaran dan bukan ruangan pendaftaran. Pendaftaran pun, baru dibuka Senin (7/4),” katanya.

Meskipun begitu, akhirnya Aziz menerima lembaran berkas milik partai yang pada bagian korp beberapa lembar surat itu, bertuliskan DPP Partai Pemersatu Bangsa.

Sewa Gedung
Mengantisipasi banyaknya partai politik yang mendaftar, sempat ada wacana KPU akan menyewa gedung untuk tempat verifikasi.

Namun, Aziz menjelaskan, mekanisme sewa gedung harus ada lelang dan memerlukan waktu. Dalam peraturan untuk lelang memerlukan waktu 43 hari kerja atau sesuai Perpres Nomor 80 tahun 2007 yang memerlukan waktu 17 hari kerja.

Sementara pendaftaran partai politik peserta pemilu sudah dimulai tanggal 7/4, maka KPU sudah tidak lagi memiliki waktu untuk sewa gedung.

“Kalau ditanya kenapa tidak dari kemarin-kemarin sewanya? ya, karena anggaran belum keluar dan kita belum berani melakukan itu,” katanya.

Oleh karena itu, lanjut Aziz, kemungkinan besar KPU akan menggunakan kantor sendiri dengan tempat yang ada di lantai dua.

“Mungkin berikutnya, baru menyewa. Verifikasi masih panjang. Setelah verifikasi administrasi, nanti ada verifikasi faktual,” katanya.(Republika)