Membicarakan masalah pemimpin adalah sesuatu yang tidak pernah habis. Tidak terkecuali masa lalu, sekarang dan akan datang. Pembicaraan mengenai pemimpin banyak dibahas dan dianalisa dari berbagai sudut pandang yang bermacam-macam. Dalam kesempatan ini kita akan membicarakan tentang pemimpin dalam perspektif Islam.

Sebagai seorang muslim, sudah barang tentu, Islam menjadi sumber acuan aktifitas, motifasi, inspirasi dan landasan spiritual dalam menggerakkan roda kehidupan sosialnya. Karena muara seluruh perjuangan/jihad seorang pemimpin atau masyarakat dalam Islam tidak ditujukan kepada tujuan rendah seperti popularitas, akumulasi ekonomi, prestise, kedudukan sosial, tetapi untuk memperjuangkan kedaulatan Allah di bumi dengan mengamalkan syari’at-Nya. Agar tercipta susana rahmat yang pernuh keadaban dan akhlakul karimah dalam kehidupan sosial.

Keharusan Adanya Pemimpin

Dalam Islam adanya pemimpin/amir/imam/khalifah dalam suatu komunitas masyarakat adalah sesuatu yang wajib. Bahkan bagaimana Islam memandang penting pemimpin dapat dilihat dalam hadits  riwayat Abu Dawud dari Abu Hurairah ra, Nabi SAW bersabda: ”Apabila keluar tiga orang untuk bersafar, maka angkat satu di antaranya sebagai pemimpin.”

Hampir semua madzhab dalam Islam bersepakat bahwa keberadaan khalifah adalah wajib hukumnya. Umat Islam tidak bisa hidup tanpa adanya pemimpin. Bahkan Ibnu Taymiyyah mengatakan: “penguasa yang dzalim adalah lebih baik daripada tidak ada pemimpin sama sekali.” dan ada juga pendapat mengatakan, “enam puluh tahun bersama pemimpin yang jahat lebih baik daripada satu malam tanpa pemimpin. “

Imam al-Mawardi dalam kitabnya al-Ahkam as-Sulthaniyyah mengatakan keharusan adanya pemimpin merupakan kewajiban kolektif umat Islam. Artinya apabila orang yang berhak telah mengangkat atau memangku jabatan khalifah maka gugurlah hukum wajib bagi muslimin yang lain, sebaliknya jika tidak ada seorang pun yang menjalankan tugas itu maka seluruh kaum muslimin berdosa.

Sebagian ulama berpendapat bahwa dosa tersebut hanya menimpa kepada dua golongan saja. Pertama, ahlu ra’yi yaitu para cendekiawan sehingga mereka berhasil mengangkat seorang pemimpin. Kedua, mereka yang memiliki syarat-syarat sebagai pemimpin, sampai terpilih satu di antara mereka. Sementara pendapat Syaikh Abdul Qadir Audah, (seorang hakim yang gugur dihukum gantung oleh penguasa dzalim Gamel abd Nasher), mengatakan dosa mengenai seluruh umat, karena seluruh kaum muslimin menjadi sasaran hukum syari’at. Selanjutnya beliau juga mengatakan bahwa hukum tentang keharusan adanya khalifah ada dua yaitu wajib syar’i dan wajib ’aqli.

Wajib syar’i didasarkan atas enam hal: Pertama, khilafah adalah sunnah fi’liyyah yang telah digariskan oleh rasul dengan amal perbuatan, sehingga kewajiban kaum muslimin untuk melaksanakannya.

Kedua, kesepakatan para sahabat. Setelah Rasulullah SAW meninggal para sahabat sepakat mengangkat penggantinya, Abu Bakar, baru kemudian mereka memakamkan jasad Nabi SAW.

Ketiga, pelaksanaan hukum syari’at secara formal tergantung pada khalifah. Hukum syari’at tidak memiliki kekuatan apa-apa jika tidak dilaksanakan, oleh karenanya dibutuhkan pemimpin untuk melaksanakannya. Hal ini sesuai dengan kaidah ushul fiqh Maa laa yatimmul wajibu illah bihi fahuwa wajibun (apabila tugas awajib tidak sempurna kecuali suautu pekerjaan, maka melaksanakan pekerjaan itu menjadi wajib hukumnya).

Keempat, nash al-Qur’an dan Sunnah menunjukkan wajibnya mengangkat imam bagi jama’ah. (QS. An-Nisa’: 59)

Kelima, umat Islam hanya satu. Kaum muslimin wajib bersatu dibawah bendera al-Qur’an dan haram bercerai berai. (lihat QS. Ali Imran: 103&105, dan QS. Al-Anfal: 46)

Keenam, keharusan satu negara. Sebagai satu umat dan satu negara mereka hanya boleh mengangkat satu pemimpin.

Adapun wajib ’Aqli yaitu rakyat mustahil dapat hidup sendiri-sendiri, mereka harus berkumpul dan bersatu, baik dalam keadaan damai apalagi dalam keadaan darurat. Dalam kenyataannya sering terjadi saling lomba, bersaing dan saling mengalahkan satu dengan yang lain  untuk merebut penghidupan sehingga menimbulkan permusuhan dan pertumpahan darah. Untuk mencegah agar permusuhan dan pertumpahan darah tidak terjadi diperlukan seorang pemimpin untuk menyelesaikannya.

Syarat-Syarat Pemimpin

Imam al-Mawardi menetapkan tujuh syarat bagi seorang khalifah atau pemimpin muslim, yaitu:

1. Adil
2. Berilmu sampai taraf mujtahid
3. Sehat jasmani
4. Cerdas
5. Memiliki kemampuan untuk memimpin
6. Berani berkorbnan untuk mempertahankan kehormatan dan berjihad dengan musuh
7. Keturunan Quraisy

Ibnu Khaldun menetapkan syarat khalifah hanya empat, yaitu:

1. Berilmu sampai taraf mujtahid
2. Adil
3. Kifayah atau memiliki kesanggupan bersiasah (berpolitik)
4. Sehat jasmani dan rohani

Abdul Qadir Audah menetapkan syarat khalifah delapan syarat, yaitu:

1. Islam. Diharamkan mengangkat pemimpin seorang kafir (QS. Ali Imran: 28) karena seorang kepala negara yang kafir tidak mungkin mau dan bisa melaksanakan hukum syariah yang menjadi tugas khalifah. Begitu juga diharamkan mengangkat orang kafir sebagai hakim karena di tangan hakim kekuasaan hukum ditegakkan (QS. An-Nisa’: 141)
2. Pria. Wanita menurut tabiatnya tidak cakap memimpin negara, karena pekerjaan itu membutuhkan kerja keras seperti memimpin pasukan dan menyelesaikan berbagai persoalan.
3. Taklif. Yaitu sudah dewasa, di  mana jabatan khalifah adalah penguasaan atas orang lain.
4. Ilmu Pengetahuan. Yaitu ahli dalam hukum Islam sampai bila mungkin mencapai taraf mujtahid. Bahkan dituntut mengetahui hukum internasional, traktat, dan perdagangan internasional, dan lain-lain.
5. Adil. Yaitu menghiasi diri dengan sifat-sifat kemuliaan dan akhlakul karimah, terhindar dari sifat fasik, maksiat, keji dan munkar.
6. Kemampuan dan Kecakapan. Yaitu di samping mampu mengarahkan umat dia juga mampu membimbing umat ke jalan yang benar sesuai dengan Syariat Islam.
7. Sehat Jasmani dan Rohani. Yaitu khalifah tidak boleh buta, tuli, bisu, dan cacat.
8. keturunan Quraisy. Di kalangan ulama terjadi perbedaan pendapat tentang hal ini. Karena hadits yang mengatakan imam dari Quraisy selama mereka memerintah dengan adil. Ditujukan untuk maksud terbatas, yaitu waktu dan tempat terbatas. Jadi tidak berlaku secara umum.

Cara Pengangkatan Khalifah

Pengangkatan khalifah dianggap sah apabila melalui cara-cara di bawah ini:

1. Melalui bay’at, yaitu pengangkatan dengan pernyataan taat setia yang dilakukan oleh orang-orang cerdik (ulama) yang terkemuka atau mereka yang tergabung dalam Ahlul Halli Wal Aqdi. seperti Abu abakar ketika diangkat melalui khalifah.
2. Melalui istikhlaf, yaitu pengangkatan dengan cara penetapan dari khalifah atau pemimpin yang masih hidup terhadap penggantinya bila ia mati. Dalam hal ini dia boleh menetapkan satu orang atau beberapa orang kemudian mereka bermusyawarah untuk menetapkan satu di antara mereka menjadi khalifah. Sistem pengangkatan seperti ini sering disebut dengan syura.
3. Melalui istilak, yaitu menguasai dan mengalahkan, maksudnya melalukan perebutan kekuasaan dengan kekuatan.

Tiga cara di atas menurut ulama fiqh dipandang sah. Segala tindakan dan keputusannya yang sesuai dengan syari’at Islam dipandang sah guna menjaga kemaslahatan umat. Bila tidak, ini akan berakibat kepada kesulitan dan kekacauan kehidupan umat.

Bila cara-cara di atas dipandang sah maka bila khalifah memerintahkan sesuatu yang sunnah, mentaatinya menjadinya wajib. Bila yang diperintahkannya sesuatu yang mubah maka melaksanakannya menjadi wajib. Dan bila melarang yang mubah mengerjakannya menjadi haram. Kewajiban taat kepada khalifah dalam hal-hal yang tidak melanggar hukum Allah SWT. (La Tha’ata li makhlukin fi ma’shiyatil Khaliq)

Bagaimana Kondisi Hari Ini?

Adalah sulit mengatakan kondisi hari ini telah sesuai dengan cara-cara yang ditetapkan oleh syariat. Sejak barat menawarkan sistem pemerintahan sekuler, umat Islam sedunia hampir tidak punya pilihan lain kecuali mengikuti sistem tersebut. Padahal sistem pemerintahan Islam bila dibandingkan dengan sistem pemerintahan sekuler ibarat siang dengan malam. Satu dengan yang lain sangat berbeda secara hakikat, tujuan, orientasi, dan mekanismenya.

Islam memandang hakikat kekuasaan merupakan perpanjangan dari kedaulatan Allah SWT. Sedangkan sekular mengatakan kedaulatan di tangan rakyat. Tujuan negara menurut Islam dalam rangka menegakkan hukum-hukum Allah dan khalifah sebagai penjaganya untuk mewujudkan kemaslahatan dunia dan akhirat. Sedangkan pandangan sekuler, negara bertujuan untuk mencapai kesejahteraan manusia yang digali dari pikiran, adat kebiasaan yang tumbuh dan hidup di masyarakat. Begitu juga orientasi kepemimpinan dalam Islam merupakan amanah dari Allah untuk mengatur dan membimbing manusia ke jalan yang hak. Sedangkan kepemimpinan sekuler merupakan amanah rakyat yang berfungsi untuk mengatur kehidupan agar tertib terlepas dari ikatan akidah maupun moral dari penguasa. Selanjutnya mekanismenya juga sangat jauh berbeda. Bila dalam Islam pengangkatan pemimpin tidak dilakukan melalui cara pemilihan langsung dari rakyat, karena khalifah atau pemimpin sifatnya sebagai pengganti Nabi SAW dalam memimpin umat, dan mekanismenya dilakukan melalui lembaga syura atau Ahlul Halli wal ’Aqdi, karenanya tidak layak diserahkan bulat-bulat kepada rakyat yang kurang memiliki pengetahuan akan hukum-hukum syari’at. Sedangkan kepemimpinan sekuler dilakukan melalui pemilihan langsung rakyat untuk menentukan pemimpinnya. Sistem ini membutuhkan biaya besar untuk tampil sebagai pucuk pimpinan bahkan harus suara rakyat melalui segala cara agar rakyat mendukungnya. Ada yang mengatakan cara yang ditempuh pemimpin dalam sistem demokrasi sama dengan berjudi. Setiap calon berkompetisi memasang taruhan guna menarik simpati rakyat. Bila nasib mujur dengan didukung oleh tim sukses maka ia akan memperoleh jabatan untuk memimpin rakyatnya. Bila tidak menang/sial maka kerugian akan ditanggungnya begitu juga para pendukungnya.

Inilah gambaran bahwa Islam memiliki konsep kepemimpinan yang jelas, terang, dan dapat dipertanggungjawabkan tidak hanya kepada rakyat, tapi lebih lagi kepada Allah SWT.

Penutup

Islam telah membimbing kita bahwa kekuasaan yang kita miliki adalah bagian dari kekuasaanNya. Rusaknya tatanan masyarakat, pokoknya, bukan disebabkan oleh masyarakat itu sendiri, tapi ditentukan oleh pemimpinnya. Betapa pimpinan/ khalifah adala dzillullah fil ardl (bayangan Allah di bumi). Seharusnya pemimpin menyadari tugas yang diembannya begitu berat. Tetapi, kenyataannya banyak yang tetap berlomba meraihnya dengan seribu macam cara. Menggunakan berbagai muslihat untuk meyakinkan kepada para pemilih bahwa dirinya layak dan memiliki syarat untuk dipilih jadi pemimpin.

Siapa yang mendapatkan amanah kepemimpinan dari memintanya maka Allah tidak akan membantunya. Sebaliknya siapa yang mendapatkan amanah kepemimpinan tanpa ia memintanya maka Allah akan membantunya. Tapi tentunya pemimpin yang memiliki tujuan untuk menegakkan dienullah di muka bumi ini.

Sumber : voa-islam.com

Iklan

Sekarang, setiap lima tahun sekali berlangsung pemilihan anggota legislative, presiden, dan wakil presiden, gubernur, bupati dan walikota. Setiap kali pemilihan berlangsung, umat menginginkan dan mengharapkan perbaikan, dan akan lahirnya pemimpin baru, yang nantinya dapat menjaga, melindungi, mengayomi, dan mensejahterakan, serta memberikan rasa keadilan. Harapan umat itu tidak salah. Mereka yang sudah memberikan suaranya itu, tak lain, merupakan pemberian sebuah bentuk kontrak sosial dan adanya kepercayaan antara umat dengan yang dipilihnya.

Tetapi, sekarang di sebagian kalangan umat, mulai nampak adanya rasa ketidak percayaan, skeptisme, dan mungkin pasrah. Karena, setiap kali berlangsung pemilihan, dan lahir pemimpin baru, kenyataannya apa yang diinginkan, diharapkan, serta dicita-citakan umat secara kolektif, selalu tidak terwujud. Kehidupan tidak berubah. Terkadang malah mengalami kemunduran kehidupan dalam berbagai sektor kehidupan.

Selalu realitas tidak sesuai dengan  diangankan yang sifatnya ideal. Maka, sebagai bentuk protes dari umat ini, sangat jelas melalui gerakan ‘disebodient’ (pembangkangan), yang ditunjukkan dalam pemilu lalu, di mana jumlah orang yang tidak ikut memilih jauh lebih besar, dibandingkan dengan partai pemenang.

Tentu, umat sudah paham, sudah mengerti kehidupan politik yang dijalaninya, sejak Indonesia merdeka, tahun 1945. Sudah lebih dari 60 tahun sebagai bangsa yang berdaulat. Setidaknya umat ini sudah pernah merasakan enam kali adanya pergantian pemimpin.

Mulai dari Soekarno, Soeharto, BJ.Habibi, Abdurrahman Wachid, Megawati, dan Susilo Bambang Yudhoyono. Pergantian dari satu pemimpin ke pemimpin lainnya, adakah kemajuan yang dialami umat ini? Secara phisik ia. Kalau yang menjadi indikator dalam bentuk benda. Apalagi, kalau dilihat dari segi bangunan phisik, seperti dalam sepuluh tahun terakhir ini, khususnya di kota Jakarta. Perubahan sudah sangat luar biasa. Tetapi, sesungguhnya, secara kesuluruhan, rakyat Indonesia tidak banyak mengalami perubahan, dibandingkan 60 tahun yang lalu, terutama segi pembangunan karakter.

Karena, pemerintah dari waktu ke waktu, dan siapapun yang berkuasa, tidak mampu menegakkan apa yang disebut dengan ‘hisbah’ (amar ma’ruf nahi munkar). Dan, hakekatnya tugas kekuasaan itu, dan siapapun yang menjadi penguasa, misinya adalah menegakkan hisbah. Ada kemajuan secara phisik. Tapi, dari segi karaker dan moral, bangsa ini telah melemah, dan tidak lagi memiliki nilai kehidupan yang berharga. Indonesia tidak lagi diperhitungkan. Dipanggung internasional. Indonesia hanya menjadi bangsa atau entitas sapi perahan oleh fihak asing. Indonesia menjadi bangsa yang inferior, tak mampu berdiri dengan tegak dihadapan orang asing. Bahkan, Indonesia menjadi bangsa yang penuh dengan paradok, dan kehilangan jati dirinya yang sesungguhnya.

Setiap lahir pemimpin baru, dan diawali dengan sumpah terhadap ideologi negara, dan UUD ’45, tapi setiap kali itu pula, lahir ketidak jelasan terhadap komitment dan sumpah serta janji terhadap ideologi negara, dan UUD ’45 itu. Pelaksanaan pengelolaan negara tidak sesuai dengan prinsip-prinsip dari dasar ideologi itu. Maka,hakekatnya mereka tidak sungguh-sungguh memiliki komitment, ketika menjalankan dan melaksanakannya. Penyimpangan ini lahir, sejak Presiden Soekarno, yang tidak lagi setia dengan ideologi ciptaannya sendiri, yaitu Pancasila dan UUD’45.

Sekarang umat ini hidup dibawah falsafah dan ideologi, dan para pemimpin yang mendasari pola pengelolaan negara dengan dasar ideolig itu, dan berulang kali mengalami kegagalan. Dan, sampai hari ini rakyat tidak pernah mendapatkan kebahagiaan. Apakah, dasar dan ideologi negara, yang menjadi rule of conduct itu, tidak lagi memiliki legitimasi (keabsahan) menjadi sebuah doktrin kehidupan umat dan bangsa ini?

Indonesia membutuhkan pemimpin baru, yang memiliki komitment baru, dan dasar tujuan yang baru, dan yang dapat membebaskan umat dari belenggu penjajahan asing. Meskipun, Indonesia sudah menjadi sebuah negara yang berdaulat. Tapi, kenyataan pengaruh asing, masih sangat melekat di dalam semua sektor kehidupan. Maka, dibutuhkan pemimpin yang memiliki visi, misi, serta keberanian, tidak hanya bersikap konservatif dengan paradigma lama, yang sudah terbukti tidak mampu menyelesaikan problem umat.

Pemilihan pemimpin bukan hanya sebuah rutinitas, lima tahun sekali, tapi hakekatnya tidak dapat melahirkan sebuah khasanah baru bagi kehidupan umat. Umat terus dihadapkan ancaman yang semakin mengancam kehidupan mereka. Umat menghadapi ‘badai tsunami’ budaya materialisme yang terus menggerogoti sendi-sendi kehidupan umat. Rusaknya struktur keluarga dan masyarakat, serta semakin rapuhnya nilai-nilai umat dan bangsa ini, dan redupnya nilai-nilia luhur yang bersumber dari ajaran agama (Islam), sebagai akibat semakin kuatnya arus budaya materialisme, akibat kehidupan sekuler. Karena, tidak satupun pemimpin yang mampu menegakkan prinsip ‘hisbah’ di dalam pengelolaan negara, sepanjang pemerintahan yang ada. Di biarkannya budaya materialisme itu menjajah setiap keluarga dan anak keturunan kita. Pemimpin dan negara tidak mampu melindunginya.

Setiap kali lahir pemimpin yang ada hanyalah tipe-tipe ‘pengikut’, bukan sejatinya ‘pemimpin’ yang mampu menjaga, melindungi, menjamin, dan mengayomi, serta memberikan rasa keadilan kepada umat. Dan, siapa diantara mereka yang dapat menjaga, melindungi, menjamin, dan mengayomi, nilai-nilai dasar kehidupan yang menjadi pegangan umat? Atau mungkin tidak lagi ditemukan diantara mereka?

Jalan panjang bagi umat yang menginginkan perubahan dan perbaikan kehidupan mereka, dan ini memerlukan kesabaran, dan usaha-usaha menegakkan ‘hisbah’ (amar ma’ruf nahi munkar), tidak boleh berhenti, dan semata-mata diserahkan dipundak para pemimpin dan penguasa. Umat secara kolektif harus berjuang menegakkannya. Wallahu’alam..[Eramuslim]

Oleh Dr. Daud Rasyid

“Kalian akan berebut untuk mendapatkan kekuasaan. Padahal kekuasaan itu adalah penyesalan di hari Kiamat, nikmat di awal dan pahit di ujung.” (Riwayat Imam Bukhori).

Perbedaan zaman Salafus-sholeh yang paling kentara dengan zaman sekarang, salah satunya dalam ambisi kepemimpinan. Dulu, khususnya zaman sahabat, mereka saling bertolak-tolakan untuk menjadi pemimpin.

Abu Bakar Shiddiq diriwayatkan, sebelum diminta menjadi Khalifah menggantikan Rasulullah mengusulkan agar Umar yang menjadi Khalifah. Alasan beliau karena Umar adalah seorang yang kuat.

Tetapi Umar menolak, dengan mengatakan, kekuatanku akan berfungsi dengan keutamaan yang ada padamu. Lalu Umar membai’ah Abu Bakar dan diikuti oleh sahabat-sahabat lain dari Muhajirin dan Anshor.

Dari dialog ini dapat kita pahami bahwa generasi awal Islam, yang terbaik itu, memandang jabatan seperti momok yang menakutkan. Mereka berusaha untuk menghindarinya selama masih mungkin. Tapi di zaman ini, keadaannya sudah berubah jauh.

Orang saling berlomba untuk menjadi pemimpin. Jabatan sudah menjadi tujuan hidup orang banyak. Semua tokoh yang sedang bertarung mengatakan, jika diminta oleh rakyat, saya siap maju. Inilah basa basi mereka. Entah rakyat mana yang meminta dia maju jadi pemimpin. Sebuah kedustaan yang dipakai untuk menutupi ambisi menjadi pemimpin.

Keberatan para Sahabat dulu untuk menjadi pemimpin, dikarenakan mereka mengetahui konsekuensi dan resiko menjadi pemimpin. Mereka mendengar hadits-hadits Nabi Saw tentang tanggung jawab pemimpin di dunia dan di akhirat. “Setiap kamu adalah pemimpin dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggung jawabannya. Imam (kepala negara) adalah pemimpin dan akan dimintai pertanggung jawabannya atas kepemimpinannya…”.

Dalam hadits yang lain Nabi Muhammad Saw memprediksi hiruk pikuk di akhir zaman soal kekuasaan dan menjelaskan hakikat dari kekuasaan itu. Beliau bersabda seperti dilaporkan oleh Abu Hurairah :

“Kalian akan berebut untuk mendapatkan kekuasaan. Padahal kekuasaan itu adalah penyesalan di hari Kiamat, nikmat di awal dan pahit di ujung. (Riwayat Imam Bukhori).

Juga Rasulullah Saw memperingatkan mereka yang sedang berkuasa yang lari dari tugas dan tanggung jawabnya sebagai pelayan rakyat dan tidak bekerja untuk kepentingan rakyatnya, dengan sabda beliau : “Siapa yang diberikan Allah kekuasaan mengurus urusan kaum Muslimin, kemudian ia tidak melayani mereka dan keperluan mereka, maka Allah tidak akan memenuhi kebutuhannya.” (Riwayat Abu Daud).

Dan dalam riwayat at-Tirmizi disebutkan : “Tidak ada seorang pemimpin yang menutup pintunya dari orang-orang yang memerlukannya dan orang fakir miskin, melainkan Allah juga akan menutup pintu langit dari kebutuhannya dan kemiskinannya.”

Hadits-hadits yang ada lebih banyak menggambarkan pahitnya menjadi pemimpin ketimbang manisnya. Sedang mereka adalah generasi yang lebih mengutamakan kesenangan ukhrowi daripada kenikmatan duniawi. Itulah yang dapat ditangkap dari keberatan mereka.

Sementara orang yang hidup di zaman ini berfikir terbalik. Yang mereka kejar adalah kesenangan duniawi yang didapat melalui jabatan dan kekuasaan. Mereka lupa dengan pertanggung jawaban di hari Kiamat itu. Mereka tidak segan-segan bermanuver dan merekayasa untuk mendapatkan jabatan dan kekuasaan itu.

Kadangkala cara yang dipakai sudah hampir sama dengan cara kaum kuffar atau kaum sekuler, menghancurkan nilai-nilai akhlak Islam yang sangat fundamental; mencari dan mengumpulkan kelemahan lawan politik dan pada waktunya aib-aib itu dibeberkan untuk mengganjal jalan kompetitornya.

Ada pula yang mengumpulkan dana dengan cara-cara yang tak pantas dan tak bermoral. Mendukung calon kepala daerah dalam pilkada dari partai mana saja, asal dengan imbalan materi dengan menyerahkan uang yang besar. Terserah orang itu menang atau kalah nanti, tak begitu penting, yang penting uangnya sudah didapat.

Para pemburu kekuasaan itu beralasan, jika kepemimpinan itu tidak direbut, maka ia akan dipegang oleh orang-orang Fasik dan tangan tak Amanah, yang akan menyebarkan kemungkaran dan maksiat. Tapi jika ia dipegang oleh orang soleh dan beriman, akan dapat mewujudkan kemaslahatan bagi masyarakat luas. Alasan ini memang indah kedengaran.

Namun kenyataannya, semua yang berebut jabatan mengklaim bahwa ia lebih baik dari yang sedang memimpin. Dan tidak ada yang dapat memberi jaminan bahwa jika ia memimpin, keadaan akan menjadi lebih baik.

Bahkan rata-rata orang pandai berteriak sebelum menjadi pemimpin, tetapi setelah masuk ke dalam sistem, mereka tak bisa berbuat banyak. Akhirnya mengikuti gaya orang sekuler. Yang mencoba bertahan dengan idealisme, mendapat serangan dan kecaman dari berbagai pihak, lalu akhirnya menyerah kepada keadaan.

Berapa banyak mantan aktifis mahasiswa yang sebelumnya kritis dan berdemo menentang rezim masa lalu, tetapi sesudah masuk ke dalam sistem, tidak bisa merubah apa-apa, bahkan menggunakan cara-cara yang dipakai oleh rezim sebelumnya, memanfaatkan jabatan untuk menimbun uang dan kekayaan.

Kemudian merekapun menyiapkan alasan-alasan pembelaan; antara lain, merubah sesuatu tak bisa sekejap mata, tetapi harus bertahap, menilai sesuatu tak boleh hitam-putih, apa yang ada sekarang sudah lebih baik dari masa sebelumnya.

Keadaan seperti ini semakin memperkuat keyakinan sebagian orang, bahwa memperbaiki sistem tidak harus masuk terjun ke dalam sistem itu. Bahkan tak mungkin melakukan perubahan selama kita ada di dalam. Sebuah logika terbalik dari slogan yang digembar gemborkan pihak lain, yang kalau mau merubah sistem, harus terjun ke dalam sistem itu. Ternyata kebanyakan yang pernah terjun ke dalam sistem, tidak mampu merubah kerusakan yang ada. Bukan sekedar tak mampu membersihkan, justru ikut terkena kotoran.

Memang ada sebagian yang masuk ke dalam sistem dengan cara yang sah, lalu berjuang di dalamnya dengan penuh resiko, mencoba melakukan perubahan dan bertahan dengan prinsip-prinsip yang dipegangnya. Mereka ini biasanya kalau tak tersingkir, dimusuhi atau makan hati.

Gerakan Islam sebenarnya lebih besar dari sekadar Partai Politik yang dibatasi oleh aturan-aturan formal, aturan main, dan bahkan ideologi kebangsaan. Gerakan Islam berjuang untuk jangka waktu yang tak terbatas, hingga Islam itu tegak berdiri dengan kokoh. Lingkup kerjanya juga tidak hanya menyangkut soal-soal politik.

Ketika gerakan Islam menjadi partai politik, sebenarnya ia sedang dipasung dan dihadapkan pada agenda kacangan yang didiktekan kepadanya yang bukan menjadi agenda utamanya. Bahkan kesibukannya mengurusi soal-soal politik hanyalah pembelokan dari target utama dan juga pemborosan energi yang tak setimpal dengan hasil yang dicapainya. Ibarat membayar dengan harga emas untuk membeli besi.

Betapa sayangnya seorang yang sudah tiga puluh tahun malang melintang dalam gerakan Islam, ujung-ujungnya hanya menjadi tukang lobi kesana-kemari untuk memperjuangkan kursi alias kekuasaan. Sungguh menyedihkan. Yang diperjuangkan oleh gerakan Islam adalah sebuah agenda besar yang mendunia (Ustaziyyatul ‘Alam), bukan agenda lokal dan sektor sempit dan terbatas.

Lalu di sini mungkin pertanyaan akan muncul, apakah urusan lokal yang berujung pada kemaslahtan ummat Islam itu diabaikan? Jawabannya jelas tidak. Akan tetapi biarlah masalah-masalah lokal dan sektoral itu diurusi oleh anak-anak ummat yang mempunyai kualitas lokal.

Adapun gerakan Islam yang sudah mendunia haruslah bekerja sesuai dengan kapasitasnya. Tak pantas pemuda-pemuda gerakan diminta mengurus pilkada, pemilu, menempel-nempel poster, apalagi bertarung dengan orang-orang yang tak sekapasitas dengannya.

Gerakan Islam sekali lagi harusnya mengurusi hal-hal yang lebih besar, lebih strategis, yakni pembinaan ummat, membangun generasi intelek dan beriman, mengarahkan pemikiran ummat kepada cara berpikir yang Islami setelah mengalami degradasi. Anak-anak gerakan yang tak naik kelas bolehlah dipersilahkan terjun ke dunia politik praktis. Karena sampai di situlah mungkin batas kemampuannya.

Ada hikmahnya kenapa Allah swt tidak mengizinkan gerakan Islam di negeri induknya berkecimpung dalam politik praktis secara besar-besaran. Karena hal itu akan membuat mereka lalai dari perjuangan utama. Target utamanya bukan untuk mendapat kursi Perdana Menteri, atau bahkan Presiden sekalipun, tetapi untuk menjadi qiyadah fikriyah bagi pergerakan Islam sedunia.

Andaikan peluang lokal itu terbuka, niscaya mereka akan sibuk dengan masalah-masalah parsial di lapangan sementara tugas mereka jauh lebih kompleks dari membenahi sebuah negara yang masyarakatnya sudah rusak secara ideologis, moral dan perasaan.

Tugas Gerakan Islam lebih besar dari membersihkan korupsi, ketimpangan ekonomi, ketidak merataan pembangunan. Tugas mereka adalah mengembalikan penyembahan kepada Allah setelah mengalami degradasi dengan menuhankan manusia dan Tuhan-tuhan lainnya. (Ikhrojun Naas min Ibadatil Ibad ilaa Ibadatil Robbil Ibaad). [Eramuslim]