Oleh Rani Hardjanti, Nurfajri BN, Widi Agustian

Alokasi beban subsidi BBM yang ditanggung pemerintah sangat besar. Tapi, bagaimana saat harga minyak mentah dunia turun, seperti saat ini?

Logikanya, ketika harga minyak dunia turun maka biaya impor minyak juga akan turun. Harga minyak mentah Indonesia (ICP) yang digunakan sebagai landasan penghitungan subsidi, pastinya juga akan turun. Dan pastinya, anggaran negara untuk subsidi energi tahun ini juga bakal tersisa banyak.

Namun jangan berharap banyak dulu. Harapan agar pemerintah menurunkan harga bahan bakar masih jauh panggang di atas api. Hingga kini pemerintah masih berpegang teguh pada ICP yang masih tinggi.

Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Departemen ESDM Evita H Legowo mengatakan, harga bahan bakar minyak (BBM) subsidi yang tidak juga kunjung turun, adalah karena perhitungannya berdasar pada harga rata-rata ICP yang masih tinggi.

“Kita menghitung subsidi berdasarkan asumsi makro satu tahun. Yakni harga rata-rata ICP dari Januari hingga Desember harus USD95 per barel, sedangkan hingga hari ini harga rata-rata ICP hanya USD108,7 per barel,” ujarnya, saat dihubungi okezone, Jumat (24/10/2008).

Karena rata-rata harga ICP itu dihitung dari Januari hingga Desember, maka perhitungannya tidak bisa dilakukan sekarang. Evita mengungkapkan, saat ini hal tersebut sedang dalam proses. “Kami sedang dalam proses untuk melihat kemungkinan penurunan,” ujar Evita.

Artinya, bisa disimpulkan pemerintah hingga kini masih belum memiliki political will untuk mengubah asumsi ICP yang dipakai dalam menentukan harga BBM dalam waktu dekat. Padahal, jika mau, pemerintah bisa saja mengubah ICP menjadi harga rata-rata antara asumsi pada APBNP dan ICP riil.

Seperti diketahui, saat ini harga minyak dunia sudah turun lebih dari 50 persen dibandingkan harga tertingginya pada 11 Juli yang mencapai USD147,27 per barel. Pada perdagangan Kamis kemarin, harga minyak jenis light sweet diperdagangkan USD67,84 per barel, sedangkan harga minyak mentah jenis brent naik USD1,40 menjadi USD65,92 per barel.

Bandingkan dengan harga USD120 per barel saat pemerintah menaikkan harga BBM domestik sebesar 28,7 persen pada 24 Mei. yang ketika itu mencapai USD120 per barel. Artinya, sejak 24 Mei itu, harga minyak mentah sudah turun lebih dari USD50 dolar per barel.

Mengenai perubahan asumsi pada APBNP, Kepala Bappenas Paskah Suzetta punya jawabannya sendiri. Menurut dia, pemerintah belum bisa memenuhi keinginan menurunkan BBM karena masa fiskal tahun 2008 akan segera berakhir. “Dan membutuhkan waktu untuk mengubahnya,” kata dia dalam diskusi di kantor harian Seputar Indonesia, kemarin.

Selain itu, menurut politisi Golkar ini, ada sisi politis dalam setiap kebijakan mengubah anggaran. “Kalau ada perubahan APBN, pasti ada banyak lembaga atau departemen yang meminta tambahan belanja,” kata dia.

Jawaban Evita dan Paskah itu tentu tidak melegakan, di saat ekspektasi masyarakat terhadap turunnya harga bahan bakar sangat tinggi. Kita tahu, di tengah krisis yang melanda dunia saat ini, penurunan harga BBM tentu akan membantu menguatkan daya beli masyarakat, sehingga akan meningkatkan penyerapan produk industri dari sektor riil.

Sementara bagi dunia usaha, di tengah seretnya likuiditas, tingginya suku bunga pinjaman, dan ketidakpastian nilai tukar, turunnya harga BBM akan menjadi penyejuk yang menyemangati dunia usaha untuk terus tumbuh dan berproduksi.

Yang menjadi pertanyaan kini, jika pemerintah baru akan melakukan penghitungan perubahan ICP belakangan –dimungkinkan akhir tahun–, lalu ke mana selisih penurunan harga yang sudah terjadi? PT Pertamina (Persero) selaku satu-satunya operator migas pelat merah yang mengimpor minyak pasti bisa menjawab.

Selama ini perusahaan berslogan “Kita (Pertamina) Untung Bangsa Untung” itu selalu meminta porsi dana yang besar. Namun apakah itu masih pantas ketika harga minyak turun lebih dari 50 persen?

Kita berharap, berkah turunnya harga minyak dunia saat ini jangan hanya menguntungkan Pertamina, namun membuat buntung masyarakat dan pelaku dunia usaha.

DPR Bahas Wacana Penurunan BBM Desember

Oleh Widi Agustian

DPR akan melihat kembali masalah penurunan harga BBM subsidi pada awal Desember mendatang. Padahal, sebelumnya pemerintah telah menyatakan belum akan menurunkan harga BBM di tengah jatuhnya harga minyak

“Kita akan lihat kembali pada awal Desember nanti. Sedangkan kita akan review ulang mungkin pada Januari mendatang. Yang potensial turun itu adalah pada 2009,” ujar anggota DPR Komisi VII dari Fraksi PDIP Ramson Siagian, saat dihubungi okezone, di Jakarta, Jumat (24/10/2008).

Dia menjelaskan, untuk menurunkan harga jual BBM oleh PT Pertamina (persero), harus dilakukan penghitungan terlebih dahulu. Pasalnya bicara soal BBM maka akan berkaitan dengan masalah fiskal dan harus dilihat pula dari sisi APBN. “Kalau nanti naik lagi setelah diturunkan bisa habis kita,” paparnya.

Sedangkan ketika disinggung mengenai BBM nonsubsidi yang seharusnya turun mengikuti harga pasar, Ramson mengiyakan hal tersebut. “Yang nonsubsidi seharusnya mengikuti harga pasar,” katanya.

Wapres: Harga BBM Belum Akan Turun

Oleh Lamtiur Kristin Natalia Malau

Pemerintah belum akan menurunkan harga BBM meski harga minyak dunia sudah berkisar USD70 per barel.

Meski kalangan DPR dan pengusaha terus mendesak, Wakil Presiden (Wapres) Jusuf Kalla menyatakan mekanisme menurunkan harga BBM tidak semudah yang dibayangkan.

“BBM itu kita tidak pernah tau kapan naiknya. Kita susah memprediksi tapi yang jelas kita masih subsidi. Kalau ada yang jamin tetap USD60 per USD, oke. Kita tidak bisa ambil keputusan hanya karena hari ini (penurunan harga minyak sesaat),” ujar Wapres di Istana Wapres, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta, Jumat (24/10/2008).

Menurut Wapres, saat ini harga komoditi dunia sama sekali tidak beraturan. Karena itu, pemerintah tidak bisa menggunakan harga minyak hari ini sebagai patokan. “Pemerintah tidak bicarakan ini dulu,” tandasnya. (Okezone)

Oleh Agus Suman

Sistem perniagaan di negeri ini menjadi salah satu pelaku penyanderaan kesejahteraan bagi rakyat. Lihatlah terhadap penentuan harga elpiji, pemerintah terkesan lepas tangan. Rakyat menjadi korban dari perniagaan kebutuhan vital ini.

Harga dan pasokan seolah dibiarkan berlarian tanpa tali kendali berupa peraturan dari pemerintah, sehingga kelangkaan pasokan dan semakin jangkungnya harga menjadi wajah tata niaga bahan bakar jenis ini.

Apabila kita telisik dari keruhnya perniagaan elpiji adalah masih banyaknya lobang menganga dari berbagai kebijakan yang mengatur tentang migas dan berakibat munculnya penafsiran yang berbeda.

Bagi Pertamina, yang memandang elpiji sepenuhnya sebagai unit bisnis yang terpisah dari minyak bumi, merasa berhak mengubah-ubah harga jual. Ini terlihat dari keputusan terakhir Pertamina menaikkan harga jual elpiji 12 kilogram per 1 Juli dari Rp51.000 per tabung menjadi Rp63.000 per tabung atau dari Rp4.250 per kg menjadi Rp5.250 per kg.

Kebutuhan hajat hidup rakyat banyak dalam teropong bisnis tentu menggiurkan dan komoditas elpiji adalah salah satu mahkota perdagangan Pertamina. Dengan demikian, jeritan rakyat dengan melejitnya harga elpiji ini oleh Pertamina dicarikan alibi agar terdengar merdu sehingga kenaikan elpiji menjadi sebuah kewajaran…>>Selengkapnya…

Oleh Rahmat Pramulya

Pada saat harga minyak menggila, Indonesia ternyata punya timbunan minyak hasil produksi (lifting) 14 juta barel yang belum terjual. Timbunan 14 juta barel minyak mentah ini tersebar di tempat penyimpanan Pertamina dan 36 kontraktor production sharing (KPS).

Timbunan minyak ini pun menjadi misteri, dan tak tahu siapa yang harus bertanggung jawab. Aksi saling bantah dan saling tuding pun terjadi. Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (BP Migas) menyalahkan Pertamina.

BP Migas pun kemudian mengirim ultimatum, Pertamina harus menurunkan timbunan lifting itu hingga 7 juta barel dalam tempo dua minggu. Jika Pertamina tidak bisa segera menjual, BP Migas akan membuka tender dan memilih perusahaan lain untuk menjual minyak tersebut.

Pertamina mengaku tidak melanggar ketentuan apa pun kendati sudah menunda penjualan minyak. Argumentasi pun disodorkan. Pertamina beralasan bahwa penjualan tertunda karena BUMN itu kesulitan mendapatkan tanker pengangkut minyak, dan cuaca laut yang masih buruk. Itu sebabnya Pertamina mengaku kecewa berat dengan ultimatum BP Migas yang akan menunjuk perusahaan lain untuk menjual minyak Indonesia.

Lebih mengherankan lagi, ketika hal tersebut ditanyakan kepada para KPS. Beberapa KPS malah menyangkal. Mereka mengaku tak tahu soal timbunan ini dan mengatakan lifting tersebut tak ada di mereka. Di sisi lain, muncul keraguan dari kalangan pengamat perminyakan yang meragukan jumlah minyak yang terbengkalai mencapai 14 juta barel.

Indikasi adanya pencatatan ganda pun terlontar. Logika yang dibangun adalah, tidak mungkin ada timbunan sebesar itu di tengah tingginya kebutuhan minyak dan harga yang bagus di pasar internasional.

Kurtubi misalnya membuat hitung-hitungan, saat ini maksimum tonase kapal tanker adalah 200.000 barel. Jika ada sekitar lima kali penundaan selama setahun, maka minyak mentah yang tak terangkut hanya sekitar satu juta barel per tahun. Jadi, angka 14 barel yang disebut-sebut BP Migas, menurut Kurtubi, terlalu besar hingga ia melontarkan adanya kemungkinan pencatatan ganda.

Terhadap pernyataan Kurtubi ini, gantian Direktur Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Departemen Keuangan (Depkeu) yang bereaksi. Dirinya membantah adanya indikasi pencatatan ganda. Menurut dia, kasus ini semata-mata masalah pengangkutan dan gangguan cuaca di laut. Ia pun berkeyakinan kecil kemungkinan ada pencatatan ganda, sebab sebelum mencatat hasil penjualan minyak, Depkeu mewajibkan Pertamina menyetorkan bukti dan kelengkapan dokumen lain.

Lengkap sudah aksi saling bantah, saling tuding, dan akhirnya saling kecewa. Belakangan mencuat spekulasi bahwa Pertamina sebenarnya telah menjual sebagian lifting tersebut. Namun…

>> Selengkapnya…

PT Pertamina (Persero) akhirnya merealisasikan rencananya menaikkan harga elpiji kemasan tabung ukuran 12 kilogram (kg). Mulai hari ini, perusahaan migas pelat merah itu menentapkan harga Rp 5.250 per kg dari sebelumnya Rp 4.250. Dengan begitu, harga elpiji tabung 12 kg naik, dari Rp 51 ribu menjadi Rp 63 ribu.

”Kenaikannya 23 persen,” ujar Pjs Vice President Komunikasi Pertamina Ifky Sukarya di Jakarta kemarin (30/6). Kenaikan tersebut sedikit lebih tinggi daripada rencana, yakni Rp 60.000 per tabung. Menurut Ifky, harga jual sebesar itu berlaku untuk agen dalam radius sampai 60 km dari instalasi utama Pertamina dan/atau SPPBE (stasiun pusat pengisian bahan bakar elpiji).

Untuk wilayah di luar radius 60 km, ada tambahan biaya angkutan yang disesuaikan dengan ketentuan surat keputusan menteri perhubungan. ”Harga jual elpiji tabung 3 kg tetap, yaitu Rp 4.250 per kg di agen atau Rp 12.750 per tabung 3 kg,” katanya.

Ifky menjelaskan, penyesuaian harga elpiji perlu dilakukan karena harga di pasar internasional (referensi harga CP Aramco) naik tajam.

Saat harga jual elpiji ditetapkan Rp 4.250 per kg pada 2005, harga CP Aramco USD 310 per metrik ton (MT). Namun, saat ini harga pasar elpiji internasional CP Aramco sudah USD 830 per MT atau melonjak 173 persen.

Jika dihitung, harga keekonomian elpiji saat ini Rp 10.140 per kg. Dengan harga jual Rp 5.250 per kg, Pertamina masih menyubsidi Rp 4.900 per kg. ”Karena itu, perlu penyesuaian harga,” terangnya. Apalagi, lanjut Ifky, terjadi peningkatan biaya operasional dan distribusi karena kenaikan harga BBM.

Kenaikan biaya operasional meliputi ongkos transportasi, margin agen, dan fee pengisian sebesar 15-20 persen. Penyesuaian harga tersebut diharapkan memberikan iklim usaha yang realistis bagi agen elpiji Pertamina untuk memperbaiki pelayanan kepada konsumen. ”Pertamina berupaya menjamin ketersediaan elpiji,” ujarnya.

Namun, dia berharap masyarakat membeli elpiji sesuai dengan kebutuhan. Jika konsumsi masyarakat tidak melonjak, stok elpiji 83.217 MT cukup untuk memenuhi 17 hari kebutuhan nasional. ”Stoknya masih aman,” tandasnya.

KPPU Soroti Binis Elpiji

Langkah Pertamina menaikkan harga elpiji 12 kg menarik perhatian Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU). Hal yang disorot adalah mengapa penetapan harga elpiji 12 kg yang menyangkut hajat hidup orang banyak dilakukan Pertamina, bukan pemerintah.

Anggota KPPU Taddjudin Noer Said mengatakan, pihaknya menengarai adanya potensi penyelewengan terkait ketidakjelasan aturan mekanisme penetapan harga elpiji. Bagi KPPU, aturan saat ini tidak tegas; apakah harga elpiji diperlakukan seperti BBM yang ditentukan pemerintah atau dilepas ke harga pasar. ”Ini harus jelas supaya tidak menimbulkan salah interpretasi,” ujarnya dalam seminar ”Industri Hilir Migas” di Jakarta kemarin (30/6).

Menurut dia, harga elpiji yang saat ini digunakan masyarakat secara luas seharusnya ditetapkan pemerintah, bukan Pertamina secara korporat. KPPU menilai posisi elpiji saat ini sudah seperti BBM. Karena itu, seharusnya ada regulasi yang membuat tidak ada monopoli lagi. Artinya, penetapan tarif yang dilakukan sebuah korporat berpotensi mengganggu iklim persaingan sektor hilir migas. ”Seharusnya memang pemerintah yang menetapkan harganya,” terangnya.

Dirjen Migas Departemen ESDM Luluk Sumiarso mengatakan, pemerintah sudah membuat golongan BBM maupun gas yang masuk dalam kategori tertentu. ”BBM jenis inilah yang harganya diatur pemerintah,” ujarnya. BBM yang masuk dalam kategori tersebut adalah premium, minyak tanah, dan solar untuk konsumsi masyarakat.

Elpiji yang termasuk golongan bahan bakar tertentu adalah elpiji kemasan tabung 3 kg. Elpiji 12 kg untuk rumah tangga dan 50 kg bagi kalangan komersial digolongkan sebagai bahan bakar industri. [Jawa Pos]

Laporan
Mochamad Elman
dari Teheran, Iran

TEHERAN – Kunjungan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono ke Iran tidak hanya memperkuat hubungan politik, tapi juga kerja sama ekonomi kedua negara. Salah satu proyek besar yang digarap adalah penyulingan minyak (refinery) di Banten.

Pada jumpa pers di Joumhori Palace, tempat peristirahatan kepala negara di Teheran, yang berakhir pukul 20.30 atau sekitar 24.00 WIB Selasa (11/3), presiden menegaskan bahwa masyarakat Indonesia tidak perlu waswas sikap mendukung program nuklir Iran untuk tujuan damai akan menyulitkan posisi Indonesia.

“Ini sudah bukan era perang dingin lagi,” kata SBY yang saat itu didampingi, antara lain, Menlu Hassan Wirajuda dan Utusan Khusus Timur Tengah Alwi Shihab.

Dalam iklim hubungan internasional yang terjadi saat ini, lanjut presiden, Indonesia bisa memainkan politik luar negeri yang bebas aktif. Langkah itu sesuai dengan sikap Indonesia sebagai salah satu pendiri negara-negara Nonblok.

“Kalau saya sekarang berkunjung ke Iran, maka tak bisa diartikan saya menabuh genderang perang kepada Amerika. Sebaliknya, kalau saya berkunjung ke Amerika, tak bisa dikatakan Indonesia sedang berlawanan dengan Iran,” jelasnya.

Menurut presiden, wajar jika dalam menyikapi hal-hal tertentu sikap Indonesia berbeda dengan negara-negara yang selama ini menjadi negara sahabat yang baik. Namun, itu tidak bisa diartikan bahwa bersikap berbeda tersebut berarti bermusuhan.

Tentang kerja sama ekonomi, SBY juga mengungkapkan volume perdagangan Indonesia-Iran terus meningkat. Data terakhir menunjukkan nilainya sekitar USD 323 juta dengan posisi surplus untuk Indonesia.

Salah satu nota kesepahaman (MoU) yang ditandatangani di depan SBY dan Presiden Iran Mahmoud Ahmadinejad siang harinya adalah megaproyek penyulingan minyak di Banten. Proyek bernilai triliunan rupiah itu akan mampu memproduksi sekitar 300 ribu barel minyak per hari.

Menurut SBY, proyek yang dikerjakan PT Pertamina dengan mitranya, Refining Industries Development Company (Iran), serta Petrofield Refining Company (Malaysia) itu akan besar manfaatnya bagi pemenuhan BBM di dalam negeri karena sudah tak perlu impor langsung yang mahal.

Satu topik yang juga ditanyakan wartawan adalah dampak sanksi ekonomi Barat terhadap Iran yang mengakibatkan transaksi perbankan di negeri mullah itu terganggu. Ini bisa mengakibatkan pembiayaan proyek-proyek investasinya di Indonesia terganggu. Kata SBY, kendala itu juga sudah diantisipasi pemerintah. Karena itu, menteri-menteri terkait kini sedang menggodok strategi yang workable dan feasible.

Beberapa proyek lain yang juga dibicarakan Indonesia dan Iran, lanjut SBY, adalah rencana Pertamina menggarap proyek petrokimia dengan mitra di Laleh, Iran. Dalam lelang proyek itu, Pertamina memang hanya jadi pemenang kedua. Namun, Iran setuju agar Pertamina bermitra dengan pemenang untuk mengerjakan proyek tersebut.

Hal lain yang juga dibicarakan adalah rencana masuknya maskapai penerbangan Iran langsung ke Indonesia. Sebab, saat ini telah ada penerbangan langsung dari Teheran ke Bangkok dan Kuala Lumpur. Padahal, potensi turis dari Iran ke Asia Tenggara selama ini cukup besar.

Dihubungi secara terpisah, Ketua Kadin Moh. Hidayat mengakui, Iran merupakan negara yang prospektif. Negara anggota OPEC pengekspor minyak terbesar kedua setelah Arab Saudi itu sedang bergelimang petro dolar. Terutama setelah harga minyak melambung di atas USD 100 seperti sekarang. “Ada pengusaha kita yang sudah sukses bangun properti di Teheran,” ujarnya kepada Jawa Pos.

Menurut Hidayat, salah satu hambatan berhubungan dagang dan investasi dengan Iran adalah negara tersebut sedang mendapat sanksi ekonomi dari Barat akibat proyek pengembangan nuklir (yang menurut Iran sebetulnya untuk tujuan damai). Terutama transaksi perbankan yang macet. “Ini mengakibatkan pengusaha kita hati-hati jika ada L/C dengan perbankan Iran. Takut tidak bisa cair,” ujarnya.

Seorang mitra Kadin dari Iran, lanjut Hidayat, menasihatkan agar tidak bertransaksi lewat bank-bank Amerika. Bank-bank Inggris seperti Standard Chartered Bank, misalnya, selama ini banyak dipakai dan tidak ada masalah.

Dari : Jawa Pos

Investasi Mencapai Rp 279 T, Terbesar Sepanjang Sejarah Indonesia

JAKARTA – Pemerintah akhirnya secara resmi menyerahkan pengelolaan Blok Natuna D Alpha ke PT Pertamina (Persero). Kemarin Presiden SBY meminta Pertamina mempersiapkan diri dengan membuat rencana aksi dan feasibility study terkait pengelolaan ladang gas di laut dalam Natuna, Riau, itu. Waktunya ditarget dua atau tiga minggu dari sekarang.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Purnomo Yusgiantoro mengatakan, studi kelayakan itu meliputi soal partner Pertamina dan skema pendanaan. Pertamina diberi hak sepenuhnya untuk menentukan mitra yang akan digandeng. “Persiapan ini sangat penting. Jangan sampai Pertamina kembali tidak bisa melangkahkan kaki dengan baik,” ujar Purnomo seusai mengikuti rapat terbatas khusus mengenai perkembangan negosiasi Blok Natuna D-Alpha dengan ExxonMobil Indonesia di Kantor Presiden kemarin (19/2).

Penunjukan Pertamina itu mengakhiri ketidakpastian selama tiga tahun tentang siapa pengelola blok yang diperkirakan memiliki cadangan gas hingga 46 triliun kaki kubik tersebut.

Sebelumnya, pemerintah menunjuk ExxonMobil sebagai pengelola utama. Namun, pada 2005 pemerintah memutus kontrak perusahaan eksplorasi migas asal AS itu. Pasalnya, hingga 20 tahun lamanya tak kunjung berproduksi. Dalam kontrak lama, Exxon menguasai 76 persen saham dan Pertamina 24 persen. Namun, porsi bagi hasil kontrak lama sangat timpang karena Exxon mendapat 100 persen, sedangkan pemerintah nol persen.

Menurut Purnomo, nilai investasi untuk mengelola Blok Natuna D Alpha mencapai USD 30 miliar (Rp 279 triliun). Itu menjadi investasi terbesar sepanjang sejarah Indonesia. Karena itu, semuanya harus benar-benar dipersiapkan.

Terkait penunjukan Pertamina, presiden juga meminta dibentuk tim pemerintah untuk menunjangnya. “Tim pemerintah diminta merumuskan langkah-langkah ke depan yang sifatnya lebih makro. Termasuk di dalamnya pengembangan daerah perbatasan agar bisa dilakukan dengan baik,” katanya.

Rapat kabinet terbatas kemarin juga dihadiri Wakil Presiden Jusuf Kalla, Menko Polhukam Widodo A.S., Menko Perekonomian Boediono, Menko Kesra Aburizal Bakrie, Menteri BUMN Sofyan Djalil, Mendagri Mardiyanto, Dirut Pertamina Ari Sumarno, dan Kepala BP Migas Kardaya Warnika.

Dirut Pertamina Ari Sumarno menambahkan, dengan penunjukan itu, Pertamina akan segera mencari partner. Kriterianya, kata Ari, menguasai teknologi penghapusan dan penyimpanan CO2 serta teknologi lepas pantai. Pasalnya, Blok Natuna memiliki kandungan CO2 yang tinggi dan terletak di laut, sehingga membutuhkan teknologi dan biaya besar.

Dengan kebutuhan tersebut, ExxonMobil masih mungkin digandeng Pertamina lagi. Purnomo tidak menjawab saat ditanya tentang kemungkinan itu. Sementara, Ari mengakui hal itu memang terbuka. “Kami akan menggandeng sejumlah perusahaan migas multinasional yang mampu, seperti Shell, Star Oil, Total, dan ExxonMobil,” kata Ari. (tom/kim)

Sumber : Jawa Pos