Oleh YuanBH dan DoddyBP

1. Kapasitas Terpasang tidak memadai untuk kebutuhan yang ada. Karena 10 tahun terakhir PLN tidak dianggap viable untuk mendapatkan pinjaman komersial, akibat tarif listrik di bawah biaya pokok produksi (Cost of Goods Sold), sehingga PLN hanya mengoptimalkan pembangkit listrik dan jaringan transmisi/distribusi yang ada.

2. Pembangkit listrik yang berbasis batu bara tidak mendapatkan pasokan batu bara yang high grade, karena para pengusaha batu bara lebih suka menjual high grage batu bara ke LN dengan harga batu bara yang tinggi, sedangkan yang low grade di supply ke PLN dikarenakan patotan harga batu bara dari PLN rendah. Agak ironis memang, dimana Indonesia terutama kalimantan yang kaya akan batu bara mensupply high grade LN atau ke buyer yang mau beli mahal,sedangkan yang low grade diberikan pada PLN. Mungkin PLN perlu renegotiate harga batu bara, Jika PLN mendapatkan batu bara yang low grade sudah tentu kapasitas terpasang tidak bisa optimal….(sebagai Kebijakan Energi Nasional bak macan kertas).

3. Pertambahan pelanggan baru terus bertambah mengikuti pertumbuhan jumlah hunian/ rumah baru,industri dan naikknya kebutuhan di rumah tangga karena tambahan peralatan elekronik, namun ini tidak sejalan dengan pertambahan pembangkit listrik/ kapasitas.

4. Tingkat kebocoran /pencurian listrik yang tinggi (20-30%). Sebagai contoh banyak lampu-lampu penerangan umum baik dikota-kota, kelurahan, kecamatan menyambung langsung dan tanpa bayar ke PLN. Belum lagi pencurian-pencurian listrik lainnya yang sangat sulit diatasi. Pencurian listrik memang masih menjadi musuh utama dan telah secara intensif dan sistematis diberantas. Namun bak kata pepatah, maling selalu lebih dulu dari polisi. Angka total losses (terdiri dari teknis dan non teknis) realisasi 2007 adalah sebesar 9,06%. Secara teori, losses teknis yang acceptable untuk sistem sebesar PLN pada kisaran 7%, sehingga losses non teknis yang dapat berasal dari pencurian listrik maksimum 2,06%. Dalam masyarakat awam losses ini sering diterjemahkan sebagai kebocoran yang berkonotasi negatif (boros, inefisien, dll), yang tidaklah benar 100 persen. Analogi dengan tekanan air pada pelanggan PAM, meskipun pipa PAM tidak bocor, tetap saja tekanan air di pelanggan yang berlokasi dekat pompa/stasiun PAM, pasti lebih tinggi daripada di lokasi yang lebih jauh. Itulah yang namanya losses teknis. Adapun losses non teknis, disamping akibat pencurian, juga bisa disebabkan oleh kesalahan pencatatan meter (manual), kWh meter yang belum ditera ulang, faktor meter untuk pengukuran tidak langsung, dll. Namun perlu diingat, angka losses suatu perusahaan listrik tidak dapat begitu saja dibandingkan (apple to apple), karena faktor-faktor konfigurasi jaringan, sebaran konsumen, jenis penghantar, tingkat konsumsi, dll juga menjadi faktor dominan.

5. Pembangkit listrik tenaga air yang mulai berkurang kapasitasnya karena terjadi pendangkalan waduk. Pemerintah tidak mampu menjaga kelestarian hutan dan DAS, apalagi PLN?

6. Tingkat tunggakan bayar para pelanggan PLN juga telah menyebabkan gangguan cash flow di PLN.

7. Regulasi Pemerintah dan pertimbangan politik lainnya membuat beberapa pejabat pemerintah mencari aman dan tidak berani bertindak tegas.

8. Pembangkit tenaga nuklir yang belum bisa direalisasikan. Ini persoalan politis dan sosial.

9. Effesiensi di PLN yang belum optimal. Angka total losses (terdiri dari teknis dan non teknis) realisasi 2007 adalah sebesar 9,06%. Secara teori, losses teknis yang acceptable untuk sistem sebesar PLN pada kisaran 7%, sehingga losses non teknis yang dapat berasal dari pencurian listrik maksimum 2,06%. Dalam masyarakat awam losses ini sering diterjemahkan sebagai kebocoran yang berkonotasi negatif (boros, inefisien, dll), yang tidaklah benar 100 persen. Analogi dengan tekanan air pada pelanggan PAM, meskipun pipa PAM tidak bocor, tetap saja tekanan air di pelanggan yang berlokasi dekat pompa/stasiun PAM, pasti lebih tinggi daripada di lokasi yang lebih jauh. Itulah yang namanya losses teknis. Adapun losses non teknis, disamping akibat pencurian, juga bisa disebabkan oleh kesalahan pencatatan meter (manual), kWh meter yang belum ditera ulang, faktor meter untuk pengukuran tidak langsung, dll. Namun perlu diingat, angka losses suatu perusahaan listrik tidak dapat begitu saja dibandingkan (apple to apple), karena faktor-faktor konfigurasi jaringan, sebaran konsumen, jenis penghantar, tingkat konsumsi, dll juga menjadi faktor dominan. [www.agss.tk]

Oleh DoddyBP
Di manapun di seluruh dunia, bisnis ketenagalistrikan terdiri dari 3 pihak, yaitu: Konsumen, Produsen, dan Regulator.

Sebelum krisis moneter, PLN merangkap peran antara produsen dan regulator. Karena PLN merupakan BUMN, maka peran sebagai produsen (dan penyalur) dan peran sebagai regulator sangatlah didikte oleh pemerintah. Bahkan di masa lalu, PLN sering dijadikan sebagai corong penguasa, khususnya saat PEMILU menjelang. Keputusan PLN untuk memilih jenis pembangkitan dan nilai investasi, seringkali ditentukan oleh siapa yang menggandeng kroni kroni penguasa saat itu. Sekedar contoh, kontrak pembelian listrik swasta dalam valuta asing dg “take or pay clause” berperan besar menaikkan biaya produksi PLN. Pencabutan subsidi BBM juga secara signifikan mendongkrak biaya produksi. Sekedar info, 30% pembangkit PLN berbahan bakar minyak, namun berkontribusi 70% terhadap total biaya pembangkitan. Kondisi ini diperparah dengan dihilangkannya Direktorat Perencanaan pada struktur PLN mulai tahun 2002. Akibatnya, tidak terjadi sinkronisasi antara energy mix (komposisi pembangkitan berdasarkan jenis bahan bakar), lokasi pembangkit listrik, dengan kebutuhan sistem ketenagalistrikan.

Di sisi lain, PLN juga dihadapkan pada masalah Tarif Dasar Listrik yang ditentukan oleh pemerintah, padahal biaya operasi mengikuti harga pasar. Memang, untuk BBM PLN diberikan kuota bersubsidi oleh pemerintah, namun dengan naiknya harga BBM di pasar, banyak industri yang tadinya membangkitkan sendiri listriknya, beralih ke PLN (karena biayanya lebih murah). Hal inilah yang menyebabkan demand meningkat secara mendadak paska kenaikan BBM ( dari rata-rata beban puncak sistem jawa-Bali 14,800 MW, naik menjadi 15, 600 MW), sehingga PLN harus menomboki kebutuhan BBM dengan harga non-subsidi.

Bisnis penyediaan tenaga listrik memang unik, berbeda dengan penyedia barang produksi lainnya. Energi listrik tidak dapat disimpan (dalam skala besar), dan harus tersedia manakala konsumen membutuhkan. Disparitas yang tinggi antara siang dan malam, juga berakibat separuh dari investasi pembangkit PLN hanya berproduksi selama beban puncak (4 jam, dari jam 18.00-22.00) , sehingga boleh dikata, selama 18 jam sehari, 50% dari investasi yang ada tidak produktif, padahal PLN harus membayar cicilan dalam bentuk valas untuk pengembalian investasi tsb. Berbeda dengan pola konsumsi listrik di negara maju, dimana konsumsi listrik antara siang dan malam hampir sama, sehingga tidak ada investasi pembangkit yang under-utilized.

Belum lagi masalah Kebijakan Energi nasional (KEN) yang seolah macan kertas. Sekarang pun, dengan tingginya harga BBM di pasar dunia, PLN sedang menggarap proyek PLTU 10.000 MW berbahan bakar batubara. Tapi siapa yang dapat menjamin bahwa 3-4 tahun ke depan saat PLTU tsb beroperasi, harga batubara merupakan opsi terbaik? Kalo pemerintah mau mencontoh negara tetangga Malaysia , Petronas dipaksa memberikan harga BBM dan gas bersubsidi ke Petronas, sehingga tarif listrik terjangkau masyarakat.

Seharusnya pemerintah konsisten mengatur kuota energi primer, mana jatah ekspor, mana untuk pemenuhan kebutuhan dalam negeri.Sementara di Indonesia, dengan kondisi semacam ini, bagaimanapun jungkir baliknya pegawai PLN bekerja, tuduhan bahwa PLN adalah BUMN penyumbang kerugian terbesar di Indonesia, masih sulit dihapus. Susunan Direksi baru PLN sekarang mengakomodir profesional dari luar (Wakil Dirut dan Direktur Keuangan). Mudah-mudahan ini menjadi pilihan terbaik.

Nah, sekarang pertanyaannya, mengapa setelah kenaikan BBM, mendadak terjadi pemadaman? Sekedar pendapat pribadi, bukan penjelasan PLN secara institusi. Saya menduga, karena PLN tidak mau lagi dicap sebagai BUMN yang tidak efisien (terbukti dari laporan keuangan 2007 audited yg menyatakan bahwa secara operasional, PLN membukukan keuntungan hampir 2 T, namun setelah dikurangi biaya cicilan dan selisih valas menjadi rugi 3 T), petinggi PLN sedang bernegosiasi dengan pemerintah agar subsidi ditambah (target subsidi 2008 semula Rp. 61T, setelah kenaikan BBM diprediksi menjadi Rp.72T). Selama polemik ini belum disepakati oleh pemerintah dan parlemen, Pertamina enggan mensuplai BBM ke pembangkit PLN (mendingan dijual di pasar bebas dong…., demikian juga dengan gas dan batubara), maka pembangkit PLN banyak nganggur, akibatnya demand > suplai dan bisa ditebak, pemadaman bergilir menjadi suatu rutinitas.

DoddyBP, Electrical Engineer.

Sumber :

Pemadaman listrik akan terus terjadi hingga akhir 2009 jika masyarakat tidak mampu menghemat penggunaan listrik. Alasannya, selama dua hingga tiga tahun ke depan, pasokan energi listrik dari tiga pembangkit baru belum bisa dioperasikan. Untuk itu, PT PLN melakukan program penghematan, termasuk mengurangi waktu nyala penerangan jalan umum (PJU).

General Manager PT PLN Distribusi Jabar dan Banten Budiman Bahrulhayat mengatakan itu ketika ditemui seusai pertemuan terbatas antara pimpinan DPRD Jabar dan PLN di ruang kerja Ketua DPRD Jabar Jln. Diponegoro, Kota Bandung, Rabu (18/6).

Budiman mengatakan, ketiga pembangkit baru yaitu di Indramayu, Labuan, dan Suryalaya itu, diperkirakan baru bisa beroperasi awal 2010. Sementara kebutuhan energi listrik masyarakat terus meningkat. “Satu-satunya jalan agar tidak ada lagi pemadaman listrik sampai akhir 2009 nanti, ya harus ada penghematan secara massal,” ujarnya.

Tren konsumsi energi listrik Jabar pada tahun 2008 meningkat 6,88%. Lonjakan konsumsi pada tahun ini mula-mula terjadi pada April yaitu sebesar 2.300 megawatt/hour (mwh) dari semula 2.167 mwh pada bulan sebelumnya. Konsumsi pada bulan Mei tercatat 2.353 mwh dan 2.432 mwh pada Juni ini. Grafik beban puncak juga menunjukkan kenaikan hingga 3.537 mwh pada Mei. Kebutuhan yang terus naik tidak diimbangi kenaikan pasokan.

Untuk melakukan penghematan, saat ini PLN di antaranya melakukan penjarangan, pengubahan waktu, dan pengurangan waktu nyala penerangan jalan umum (PJU). Penjarangan waktu nyala maksudnya dari seluruh PJU yang ada, hanya 50% yang dinyalakan. Program penjarangan 50% akan dilakukan mulai Juli. Bulan ini, PJU yang nyala masih 80%. Dengan program penjarangan tersebut, PLN diperkirakan bisa menghemat hingga Rp 228,9 miliar selama enam bulan.

Untuk PJU yang nyala itu, PLN tetap mengubah waktu nyala yang semula berlangsung dari pukul 18.00 hingga 6.00 WIB menjadi pukul 19.00-5.00 WIB. Dengan mengurangi waktu nyala PJU selama dua jam per hari, PLN bisa menghemat Rp 47,8 miliar selama enam bulan, mulai Juli hingga Desember.

Pengurangan waktu nyala pun berlaku untuk reklame jenis billboard dari semula 375 jam/bulan menjadi 150 jam/bulan. Dengan cara ini, PLN bisa menghemat 450 mwh/bulan. “Selama dua tahun ini, kita bisa lalui tanpa pemadaman jika bisa menghemat,” katanya.

Gerakan hemat listrik

Pada kesempatan itu, secara resmi DPRD Jabar akan menginisiasi pencanangan Gerakan Hemat Listrik 100 watt/rumah tangga. Dalam waktu dekat, Ketua DPRD Jabar H.A.M. Ruslan akan menyampaikan hal itu kepada Gubernur Jabar Ahmad Heryawan dan seluruh unsur musyawarah pimpinan daerah (muspida) Jabar lainnya. “Saya akan sampaikan secara pribadi dan lembaga, targetnya secepatnya ini harus dilakukan,” ujarnya.

Ruslan juga berharap agar PLN terus menyampaikan permohonan maaf terkait pemadaman listrik yang tanpa pemberitahuan sebelumnya ke masyarakat.

Pada kesempatan itu, Budiman mempresentasikan cara dan tips menghemat penggunaan listrik di unit rumah tangga. Misalnya, masyarakat diimbau mencabut kabel listrik jika peralatan elektronik tidak sedang digunakan. Selain itu, ia menyarankan memilih alat-alat elektronik yang hemat listrik.

Agar lebih detail, masyarakat bisa berkonsultasi di Klinik Hemat Listrik yang dibuka PLN di setiap kantor Unit Pelayanan Jaringan (UPJ) setiap Jumat pada jam kerja. Di klinik tersebut, masyarakat bisa memperoleh asistensi atau pendampingan untuk menghemat listrik agar tidak melebihi batas rekening hemat. Di klinik tersebut, masyarakat juga bisa belajar membaca kartu rekening pemakaian listrik agar bisa mengatur pemakaian listrik secara mandiri.

Pemetaan

Sementara Ketua Kadin Jabar Iwan Dermawan Hanafi mengatakan, untuk menyiasati potensi kerugian dunia usaha akibat adanya pemadaman listrik yang akan berlangsung hingga tahun depan, pihaknya sudah melakukan pembicaraan serius dengan pihak PLN. Dalam pertemuan beberapa hari lalu, disepakati beberapa hal sebagai solusi dari kondisi tersebut, di antaranya mapping (pemetaan) pemadaman, sehingga kalangan dunia usaha bisa mengatur bisnisnya sedemikian rupa, disesuaikan dengan waktu pemadaman. Tidak seperti pemadaman beberapa waktu lalu, banyak pengusaha mengalami kerugian akibat pemadaman mendadak oleh PLN.

Selain itu, Kadin dan PLN juga bersepakat membuat semacam kelompok kerja untuk melakukan kajian-kajian dan saling bertukar pikiran untuk kepentingan bersama, di antaranya untuk menyiasati pengurangan pemadaman dengan penghematan listrik dan sosialisasi pemadaman dengan cara lebih baik. [Pikiran Rakyat]

PT PLN benar-benar merealisasikan program penghematan. Setelah program insentif dan disinsentif (diskon dan denda) dibatalkan, BUMN kelistrikan itu menerapkan sistem tarif nonsubsidi.

Direktur PLN Jawa, Madura, dan Bali (Jamali) Murtaqi Syamsuddin menjelaskan, program tersebut akan diberlakukan bagi pelanggan dengan daya 6.600 VA dan R3 (6.600 VA ke atas), baik rumah tangga, bisnis, maupun pemerintahan. “Kami akan menerapkan mulai 1 April besok (hari ini, Red) untuk tagihan yang dibayar Mei,” ujarnya di sela Rapimnas Kadin kemarin (31/3).

Rencananya, program itu diterapkan di lima wilayah dengan konsumsi listrik tertinggi. Yakni, Jakarta-Tangerang, Kalimantan Timur, Bangka-Belitung, Riau, dan Jawa Barat. “Ini tahap pertama,” katanya.

Menurut Murtaqi, PLN saat ini mendapat target penghematan Rp 2,7 triliun. Karena itu, agak berat bagi PLN kalau program tersebut hanya dilakukan di lima wilayah. “Nanti juga diterapkan di wilayah lain,” ungkapnya.

Bagaimana mekanismenya? Dia menjelaskan, PLN menggunakan acuan data rata-rata pemakaian listrik yang sudah dipublikasikan. Misalnya, bagi pelanggan dengan daya 6.600 VA, pemakaian rata-rata tahun lalu sebesar 1.049 Kwh. Dengan target penghematan 20 persen, PLN menentukan batas pemakaian hemat untuk 6.600 VA adalah 839 Kwh per bulan.

Jika konsumsi listrik pelanggan 6.600 VA selama sebulan lebih dari 839 Kwh, kelebihan pemakaian akan dihitung dengan tarif nonsubsidi Rp 1.380 per Kwh. Pemakaian hingga 839 Kwh dihitung dengan tarif subsidi seperti saat ini, yaitu Rp 560 per Kwh.

Meski program tersebut berlaku bagi pelanggan dengan daya 6.600 VA dan R3, Murtaqi berjanji terus menyosialisasikan kepada seluruh pelanggan PLN.

Apakah pelanggan dengan daya lebih kecil juga bakal dikenai tarif nonsubsidi? “Pelanggan R1 tidak akan masuk dalam program ini,” tegasnya.

Kategori R1 atau rumah tangga kecil adalah pelanggan dengan daya 450 VA, 900 VA, 1.300 VA, dan 2.200 VA.

Pelanggan R2, atau pelanggan dengan daya antara 2.200 VA hingga 6.600 VA, bisa jadi akan masuk dalam program tarif listrik nonsubsidi. “Tetapi, itu tergantung evaluasi dan juga hasil konsultasi dengan pemerintah,” ujarnya.

Dirjen Listrik dan Pemanfaatan Energi (LPE) Departemen ESDM J. Purwono menambahkan, PLN juga akan menerapkan program lain untuk mencapai target penghematan. Yakni, lampu hemat energi (LHE) serta MFOnisasi atau penggantian penggunaan bahan bakar solar pada pembangkit listrik PLN dengan MFO atau minyak bakar. (Jawa Pos)

JAKARTA – Pihak PLN tetap berkeyakinan program diskon dan denda yang diberlakukan dalam tarif progresif merupakan upaya untuk menghemat energi. Dengan cara itu, diharapkan pelanggan bisa mengontrol penggunaan strum.

Menurut Direktur Utama PLN Eddhie Widiono, masih kurang pengetahuan masyarakat tentang hitung-hitungan berapa kwh (kilowatt hour) yang dikonsumsi. Karena itu, PLN menyiapkan panduan yang bisa menjadi gambaran apakah perilaku konsumsi listrik sebuah keluarga termasuk hemat atau boros. “Supaya masyarakat bisa mengira-ngira sendiri,” ujar Eddie.

Menurut Eddie, ada tiga faktor utama yang memengaruhi penghematan, yaitu peralatan listrik yang efisien, perilaku hemat, dan sistem yang mendukung perilaku hemat. Misalnya, jam buka operasi mal diperpendek, jam tayang TV diperpendek, dan jam lembur kantor dibatasi. “Khusus untuk pelanggan rumah tangga, kami mempunyai gambaran,” katanya.

Keberhasilan program penghematan memang sangat bergantung bagaimana perilaku konsumsi listrik pelanggan rumah tangga. Sebab, konsumsi listrik pelanggan jenis ini memang paling besar.

Berdasarkan data PLN, di antara empat jenis pelanggan PLN, yaitu rumah tangga, bisnis, industri, dan instansi pemerintah, sektor rumah tangga yang berjumlah 34,1 juta merupakan konsumen listrik terbesar. Yakni, hingga 4.009 giga watt hour (gwh) per bulan.

Lalu, bagaimana gambaran rumah tangga yang boros dan hemat? PLN memiliki data hasil survei bagaimana perilaku boros maupun hemat dari pelanggan rumah tangga, khususnya R1, mulai 450 VA hingga 2.200 VA.

Lantas, dia mencontohkan perilaku konsumsi listrik pelanggan rumah tangga 450 VA yang termasuk boros. Boros itu bila pelanggan memiliki 1 buah kulkas 75 watt yang beroperasi 24 jam, pompa air 100 watt beroperasi 1 jam sehari, TV 14 inci 60 watt beroperasi 18 jam sehari.

Kemudian, dua lampu kamar tidur 20 watt menyala 18 jam sehari, 1 lampu ruang belajar 20 watt menyala 4 jam sehari, 1 lampu ruang tamu 20 watt menyala 5 jam sehari, 1 lampu ruang makan 20 watt menyala 1 jam sehari, 1 lampu kamar mandi 8 watt menyala 2 jam sehari, 1 lampu luar 20 watt menyala 2 jam sehari, 1 lampu dapur 20 watt menyala 2 jam sehari.

Ditambah peralatan lain berupa 1 kipas angin 40 watt beroperasi 10 jam sehari, 1 rice cooker 250 watt menyala 1 jam sehari, 1 setrika 350 watt beroperasi 2 jam sehari, dan 1 mesin cuci 125 watt beroperasi 0,5 jam sehari. Dengan perilaku tersebut, berarti dalam satu bulan pelanggan mengonsumsi listrik 133,76 kwh.

TDL (tariff dasar listrik) golongan R1 450 watt dibagi dalam tiga tarif sebesar Rp 172, Rp 380, dan Rp 530 per kwh. Karena itu, jika diambil contoh nilai tengah, pelanggan tersebut harus membayar biaya penggunaan listrik Rp 50.828 ditambah biaya beban Rp 12.000 sehingga total Rp 62.828 per bulan.

Menurut Eddie, pelanggan jenis itu nanti akan dikenai disinsentif. Jika tidak ingin terkena disinsentif, masyarakat pelanggan R1 450 VA harus mengubah perilaku konsumsi seperti di atas. “Caranya, mengurangi jam operasi, seperlunya saja,” terangnya.

Lalu, bagaimana pelanggan R1 450 VA yang masuk golongan hemat dan berpotensi mendapatkan insentif atau diskon? Berikut data survei PLN tentang gambaran pelanggan yang hemat: 1 pompa air 100 watt 1 jam sehari, TV 14 inci 60 watt 10 jam sehari, 2 lampu kamar tidur 8 watt 4 jam sehari, 1 lampu ruang belajar 8 watt 4 jam sehari, 1 lampu ruang tamu 8 watt 5 jam sehari, 1 lampu ruang makan 8 watt 1 jam sehari, 1 lampu kamar mandi 8 watt 2 jam sehari, 1 lampu luar 8 watt 2 jam sehari, 1 lampu dapur 8 watt 2 jam sehari.

Kemudian, 1 kipas angin 40 watt 6 jam sehari, 1 rice cooker 250 watt 1 jam sehari, 1 setrika 350 watt 1 jam sehari, dan 1 mesin cuci 125 watt 0,5 jam sehari.

Dengan perilaku tersebut, berarti dalam sebulan pelanggan mengonsumsi 48,59 kwh. Jika dihitung tagihan listrik, pelanggan tersebut harus membayar biaya penggunaan Rp 18.464 ditambah biaya beban Rp 12.000 sehingga total Rp 30.464 per bulan.

Dengan konsumsi 48,59 kwh per bulan, berarti di bawah angka 80 persen dari rata-rata nasional sebesar 60 kwh. Dengan demikian, pelanggan tersebut nanti berhak mendapatkan insentif atau diskon.

Eddie mengatakan, dengan gambaran tersebut, pelanggan bisa menghitung sendiri apakah selama ini dia hemat atau boros. “Jika ternyata termasuk boros dan tidak ingin terkena disinsentif atau denda, ya harus mulai berhemat,” jelasnya.

Selanjutnya, berikut adalah gambaran pelanggan R1 900 VA yang termasuk boros. Gambaran ini diambil dari rata-rata pemakaian pelanggan listrik di PLN distribusi Jakarta dan Tangerang.

Selengkapnya, 3 lampu kamar tidur 20 watt 10 jam sehari, 1 lampu ruang tamu 40 watt 2 jam sehari, 1 lampu ruang belajar 40 watt 4 jam sehari, 1 lampu ruang makan 40 watt 1 jam sehari, 1 lampu kamar mandi 25 watt 2 jam sehari, 1 lampu dapur 25 watt 2 jam sehari, 2 lampu luar 25 watt 10 jam sehari.

Kemudian, 1 TV 20 inci 75 watt 10 jam sehari, 1 rice cooker 250 watt 1 jam sehari, 1 kulkas 100 watt 24 jam sehari, 1 radio tape 30 watt 4 jam sehari, 1 mesin cuci 125 watt 1,5 jam sehari, 1 setrika 350 watt 2 jam sehari.

Selanjutnya, 1 pompa air 100 watt 2 jam sehari, 2 kipas angin 50 watt 10 jam sehari, 1 magic jar 35 watt 24 jam sehari, 1 hair drier 75 watt 1,5 jam sehari, dan 1 VCD player 60 watt 3 jam sehari.

Dengan perilaku tersebut, berarti pelanggan itu mengonsumsi 182,82 kwh per bulan. TDL golongan R1 900 watt yang dibagi dalam tiga tarif sebesar Rp 390, Rp 490, dan Rp 530 per kwh. Karena itu, jika diambil contoh nilai tengah, pelanggan tersebut harus membayar biaya pemakaian listrik Rp 89.581 ditambah biaya beban Rp 23.000 sehingga total Rp 112.581 per bulan.

Dengan demikian, pelanggan tersebut masuk kategori boros. Dan jika tetap berperilaku demikian mulai bulan Maret ini, saat membayar tagihan listrik Maret pada April nanti, pelanggan ini akan terkena disinsentif atau denda sehingga bakal membayar lebih mahal.

Direktur Pelayanan Pelanggan dan Niaga PT PLN Sunggu Anwar Aritonang menambahkan, ada beberapa hal yang bisa dilakukan pelanggan untuk berhemat. Misalnya, mengganti lampu pijar dengan lampu hemat energi. “Selain itu, perilaku juga harus diubah,” ujarnya.

Sunggu mencontohkan beberapa perilaku yang tidak hemat listrik. Misalnya, penggunaan magic jar sepanjang hari/malam meskipun nasi di dalamnya tinggal sedikit, menyinari lukisan di dinding, menggunakan lampu pada siang meskipun cahaya matahari dapat masuk, serta menyalakan TV atau radio/tape meskipun tidak ditonton atau didengarkan. “Hal seperti ini kelihatannya sederhana. Tapi, jika tidak disadari dan berlarut-larut, ini akan berakibat pemborosan besar,” katanya. (owi/tof)

Sumber : Jawa Pos