Ulama Berbicara tentang Cadar

KAIRO–Keputusan Dewan Tertinggi Al-Azhar yang melarang pengenaan cadar di lingkungan sekolah dan kampus Al-Azhar telah menimbulkan reaksi beragam di kalangan intelektual Islam, antara yang pro dan yang kontra. Berbagai analisis fiqih dikemukakan untuk mengukur keselarasan keputusan tersebut dengan syariat Islam, seperti dirangkum oleh harian Assarq Al-awsat, Selasa (13/10).

Dewan Tertinggi Al-Azhar telah mengeluarkan qarar (keputusan) pada pertemuannya, Kamis pekan lalu, yang diketuai langsung Imam Besar, Muhammad Sayyed Tantawi. Qarar tersebut berisi larangan pemakaian cadar bagi semua wanita di lingkungan sekolah dan kuliah banat Al-Azhar.

Dr Muhammad Abdul Mun’im Al-Bary, guru besar Universitas Al-Azhar dan mantan sekjen Jabhah Ulama Al-Azhar, mengatakan cadar bukanlah suatu kewajiban, namun suatu keutamaan (fadhilah). Menurutnya, tidak ada dalil dalam Alquran dan sunah yang menegaskan kewajiban cadar, berbeda dengan jilbab (hijab) yang jelas diwajibkan dalam Alquran dan sunah.

“Masalah pemakaian cadar harus dilihat dari sudut pandang kebebasan individu, jika seorang wanita menganggap kecantikan wajahnya dapat menimbulkan fitnah bagi kaum laki-laki atau dapat mendatangkan masalah, seperti pelecehan seksual dan sebagainya, maka hak dia untuk menggunakan cadar sebagai perlindungan bagi dia maupun bagi kaum laki-laki dari fitnah,” ungkap Al-Bary.

Dr Muhammad Ad-Dasuqi, guru besar Syariat Islamiyah di Kuliah Darul Ulum, Universitas Kairo dan anggota Dewan Tertinggi Urusan Islam, berpendapat cadar tidak wajib bagi wanita Muslimah. “Cadar merupakan budaya yang diikuti oleh sebagian wanita di beberapa masyarakat Islam. Dalam syariat Islam batasan pakaian yang wajib dikenakan oleh wanita Muslimah sudah sangat jelas, seperti yang dikatakan oleh Nabi SAW kepada Asma binti Abu Bakar bahwa aurat wanita dewasa adalah seluruh tubuh kecuali wajah dan kedua telapak tangan. Jadi, wajah dan kedua telapak tangan wanita bukanlah aurat,” tegas Dasuqi.

Namun, Dasuqi menambahkan, wanita bebas memilih antara memakai cadar atau tidak. “Karenanya, melarang wanita menggunakan cadar di lingkungan kerja dan pendidikan setelah diketahui identitasnya merupakan tindakan yang melanggar kebebasan individu,” tambah Dasuqi.

Sementara itu, Syekh Ridha Ta’imah, anggota Dewan Ilmi untuk riset Alquran dan Sunah, mengungkapkan ada dua pendapat mengenai hukum cadar. “Satu kelompok mengatakan wajib, yang lain mengatakan sunah. Salah satu yang berpendapat sunah adalah Syekh Nashiruddin Al-Bani sebagaimana diungkapkan dalam kitabnya Hijab Wanita Muslimah. Dalam kitab tersebut, Al-Bani juga memaparkan pendapat yang mewajibakan cadar dan yang mensunahkannya beserta dalil masing-masingnya. Al-Bani memilih pendapat yang menyatakan sunah,” papar Ta’imah.

“Pendapat Al-Bani merupakan pendapat yang kuat, namun jika kecantikan seorang wanita dikhawatirkan dapat menimbulkan fitnah bagi kaum laki-laki, hukum cadar menjadi wajib,” tambah Ta’imah. Ta’imah juga mempertanyakan keuntungan apa yang didapat oleh sebagian ulama yang melarang cadar. Menurutnya, mereka seharusnya memaparkan semua pendapat ulama dalam masalah ini secar obyektif, baru kemudian menentukan pendapat mana yang dipilih.

Berbeda dengan Ta’imah, Syekh Yusuf Badri, Da’i Islam dan anggota Dewan Tertinggi Urusan Islam di Kairo, mengatakan bahwa pendapat yang mewajibkan cadar adalah yang arjah dan paling benar. “Wanita hanya diperbolehkan membuka wajahnya di depan wanita, suami, tunangan yang mengkhithbahnya, dokter, dan hakim sebagai saksi maupun terdakwa,” papar Badri.

“Namun, keputusan Dewan tertinggi Al-Azhar yang melarang pemakain cadar bagi wanita di lingkungan Al-Azhar yang tidak dimasuki laki-laki merupakan sesuatu yang wajar. Hanya saya berharap keputusan ini merupakan anjuran bukan kewajiban,” tambah Badri.

Sementara Syekh Sa’d Al-Alfi, Penasihat salah satu Ma’ahid Al-Azhar dan Kepala Ma’had Al-Qur’an Al-Karim Al-Azhari, justru memandang positif keputusan Dewan tertinggi Al-Azhar yang terkait dengan cadar. “Ada sebab yang kuat yang melatarbelakangi dikeluarkan keputusan tersebut dan ini tidak bertentangan dengan syariat Islam. Keputusan ini berdasarkan atas tidak wajibnya cadar, karenanya, merupakan hak Al-Azhar untuk mengeluarkan peraturan yang dianggap selaras dengan kemaslahatan,” tegas Al-Alfi.

“Lagi pula larangan tersebut hanya di tempat-tempat tertentu, yaitu tempat-tempat khusus wanita. Jadi, selama tujuan pengunaan cadar oleh wanita adalah kekhawatiran jika wajahnya terlihat oleh laki-laki, maka larangan Al-Azhar tersebut tidak termasuk sebagai pelanggaran terhadap hak wanita,” kata Al-Alfi. Ia juga menambahakan, larangan Al-Azhar tersebut bertujuan untuk memberikan perlindungan bagi mereka dari laki-laki tak bertanggung jawab yang menerobos masuk ke lingkungan sekolah, kampus, atau bahkan asrama putri dengan menutupi identitasnya melalui cadar.

Hal senada juga diungkapkan oleh Syekh Muhammad Mahmud Hamudah, Ulama Al-Qur’an Al-Karim di Al-Azhar. “Semua ulama dan ahli fiqih sepakat akan wajibnya penggunaan jilbab dengan dalil shahih dari Alquran dan sunah, sementara cadar tidak ditemukan dalil qath’i. Karena itu, cadar hukumnya tidak wajib, tapi sunah bagi wanita yang berparas sangat cantik,” ungkap Hamudah.

Menurutnya, keputusan yang dikeluarkan Dewan Tetinggi Al-Azhar yang dikepalai oleh Imam Besar, Dr Muhammad Sayyed Tantawi, baru-baru ini merupakan keputusan yang benar dan bertujuan untuk menyebarkan budaya keagamaan yang benar dengan memperjelas apa yang wajib dan tidak wajib. “Saat ini kita sering mendapatkan anak didik kita di Al-Azhar yang memahami sunah sebagai wajib. Ini adalah efek dari menyebarnya budaya radikalisme di tengah umat. Al-Azhar adalah institusi Islam yang mengajak kepada pemahaman agama yang moderat (wasathiyah dan i’tidal) dan melawan segala bentuk radikalisme. (taq/republika online)

PKS dan PDS mengecam intervensi mereka pada kedaulatan NKRI

Keterlibatan pihak asing dalam merongrong keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) makin kentara. Salah satu bukti dengan dalih hak asasi manusia (HAM), 40 anggota Kongres Amerika Serikat (AS) baru-baru ini melakukan intervensi dengan menyurati Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) agar membebaskan tanpa syarat dua separatis Organisasi Papua Merdeka (OPM), Filep Karma dan Yusak Pakage, dari penjara.Filep Karma dan Yusak Pakage pada Mei 2005 dijatuhi hukuman 15 dan 10 tahun penjara. Keduanya terlibat kasus makar pengibaran bendera Bintang Kejora di Lapangan Trikora, Abepura, Papua, pada 1 Desember 2004.

”AS jangan campur tangan dengan masalah dalam negeri Indonesia. AS harus menghormati kedaulatan NKRI dan persoalan penegakan hukum di seluruh wilayah Indonesia,” kata Al Muzzammil Yusuf, anggota Komisi I DPR dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (FPKS), di Jakarta, Kamis (7/8). Anggota Komisi I DPR dari Fraksi Partai Damai Sejahtera (FPDS), Constant ‘Nino’ Ponggawa, juga menegaskan, kalau memang yang dilakukan oleh dua aktivis OPM itu merupakan kegiatan separatisme, negara berkewajiban menangkap dan mengadilinya. ”Apabila ada kegiatan separatisme di salah satu negara bagian AS, apakah itu akan dibiarkan Pemerintah Federal Amerika? Tentu tidak,” katanya.

Surat yang ditandatangani 40 orang anggota Kongres AS tersebut dialamatkan kepada Presiden Yudhoyono dengan penulisan alamat, ”Dr H Susilo Bambang Yudhoyono, President of the Republic of Indonesia, Istana Merdeka, Jakarta 10110, Indonesia”. Isi surat itu antara lain menyebutkan, ”Kami, para anggota Kongres AS, yang bertanda tangan di bawah ini, dengan hormat meminta Bapak (Presiden Yudhoyono–Red) memberikan perhatian terhadap kasus Filep Karma dan Yusak Pakage yang pada Mei 2005 dijatuhi hukuman karena keterlibatan mereka dalam kegiatan damai yang dilindungi hukum, yaitu bebas mengeluarkan pendapat, di Abepura, Papua, pada 1 Desember 2004.””Kami mendesak Bapak mengambil langkah untuk memastikan pembebasan segera dan tanpa syarat bagi Bapak Karma dan Bapak Pakage,” demikian bunyi kalimat di bagian bawah surat.

SBY belum terima
Duta Besar Indonesia untuk Amerika Serikat, Sudjadnan Parnohadiningrat, membenarkan adanya surat dari sejumlah anggota Kongres AS yang langsung ditujukan kepada Presiden Yudhoyono. ”Surat itu tertanggal 29 Juli 2008 dan dikirim melalui kita. Sudah kita kirimkan ke Jakarta,” katanya kepada Biro Antara New York, AS. Sementara itu, Juru Bicara Kepresidenan, Dino Patti Djalal, mengatakan, hingga kemarin siang, Presiden belum menerima surat tersebut. ”Sampai saat ini, suratnya belum ada. Saya sudah mengecek ke Deplu (Departemen Luar Negeri RI). Dan, Embassy (Kedutaan Besar) AS di sini juga belum tahu,” katanya.

Namun, Dino mengakui bahwa surat itu juga telah dimuat dalam situs East Timor and Indonesia Action Network (ETAN). Dino malah mempertanyakan kepentingan ETAN ikut campur dalam masalah Papua tersebut, apalagi East Timor (Timor Timur) telah berpisah dari Indonesia. Menurut dia, selama ini, kondisi di Papua sudah stabil dan otonomi khusus di Papua juga sudah berjalan. ”Seharusnya, Kongres AS melihat itu. Hargailah stabilisasi di sana dan independensi pemerintah dalam masalah Papua,” tandasnya. [Republika Online]